Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (Disnakertrans Kepri) mengandalkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tergolong tinggi di daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan per November 2025, kondisi TPT mencapai 6,35 persen atau sebanyak 65 ribu orang. Batam masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar, karena tingginya pencari kerja asal luar daerah.

"BLK jadi salah satu strategi utama pemerintah menurunkan angka pengangguran, dengan cara meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai kebutuhan pasar," kata Diky di Tanjungpinang, Kepri, Jumat.

Diky menyebut ada tiga BLK yang dioperasikan Disnakertrans Kepri, tersebar di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Menurutnya, BLK Tanjungpinang jadi yang paling efektif karena memiliki lima ruang kelas pelatihan, lalu ruang praktik hingga asrama.

"Dalam setahun, kita bisa melatih 300 peserta, mulai dari pelatihan mengelas, barista sampai menjahit," ungkapnya.

Diky menyampaikan para peserta pelatihan BLK mayoritas siswa SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Mereka dibekali keterampilan khusus seperti mengelas, mengingat kebutuhan pasar kerja kawasan industri yang tinggi di Kepri, khususnya Batam.

"99 persen lulusan BLK terserap pasar kerja, karena program pelatihan yang diberikan pemerintah memang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di Kepri," demikian Diky.

Sementara itu, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto menyampaikan TPT melandai ke angka 6,35 persen pada November 2025, atau turun tipis 0,10 persen poin dari Agustus 2025. Perbaikan penyerapan tenaga kerja ini terjadi di tengah tantangan pasar kerja yang masih dinamis.

"TPT 6,35 persen, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam sampai tujuh orang yang masih menganggur," ujar Toto.

Kelompok TPT di Kepri didominasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun tengah mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau baru akan mulai bekerja.

Toto menambahkan TPT di wilayah perkotaan mencatatkan perbaikan dengan penurunan TPT sebesar 0,15 persen poin menjadi 6,55 persen. Sebaliknya, wilayah perdesaan justru mengalami kenaikan angka pengangguran sebesar 0,33 persen poin menjadi 3,89 persen.

Pewarta: Ogen
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

pekerjaan rumah pemerintah dan pelaku usaha masih besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, formal, dan berupah layak

Jakarta (ANTARA) - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 155,27 juta orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,91 juta orang telah bekerja, sementara 7,35 juta orang masih berstatus pengangguran.

Jumlah pengangguran itu turun sekitar 109 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Penurunan tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja yang naik 1,37 juta orang dalam periode yang sama.

Data ini mencerminkan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja nasional di tengah proses pemulihan ekonomi.

Dalam struktur penyerapan tenaga kerja, terdapat tiga sektor utama yang masih menjadi tulang punggung, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan; dan industri pengolahan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 27,99 persen tenaga kerja, diikuti perdagangan sebesar 18,67 persen, serta industri pengolahan sebesar 13,86 persen. Ketiganya menyumbang lebih dari 60 persen total tenaga kerja nasional.

Dibandingkan Agustus 2025, serapan tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada November 2025 bertambah 161 ribu orang.

Sektor perdagangan mencatatkan kenaikan sebesar 168 ribu orang, sementara sektor industri pengolahan mengalami peningkatan tertinggi di antara ketiganya, yakni 196 ribu orang.

Selain tiga sektor tersebut, BPS juga mencatat lonjakan signifikan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang naik 381 ribu orang.

Peningkatan ini menjadi yang terbesar di antara seluruh lapangan usaha dan mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas pariwisata, perhotelan, serta usaha kuliner.

Meski demikian, dominasi sektor pertanian dalam struktur ketenagakerjaan nasional tetap mencerminkan bahwa transformasi ekonomi Indonesia masih berlangsung secara bertahap.

Sektor pertanian selama ini dikenal memiliki produktivitas dan tingkat upah relatif rendah, sekaligus kerap menjadi bantalan sosial ketika sektor lain melambat.

Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk masih menggantungkan mata pencaharian pada lapangan kerja dengan nilai tambah terbatas.

Dari sisi status pekerjaan, BPS mencatat sebanyak 38,81 persen penduduk bekerja berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai.

Sementara itu, jumlah penduduk bekerja pada kegiatan formal tercatat mencapai 62,57 juta orang atau 42,30 persen dari total pekerja, naik tipis 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Sebaliknya, penduduk bekerja di sektor informal masih mendominasi dengan jumlah mencapai 85,35 juta orang atau 57,70 persen dari total pekerja.

Tingginya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berada dalam kondisi kerja yang rentan, dengan tingkat upah relatif rendah, produktivitas terbatas, serta minim perlindungan sosial.

Di sisi lain, struktur jam kerja menunjukkan perbaikan. BPS mencatat sebanyak 67,94 persen penduduk bekerja tergolong sebagai pekerja penuh waktu pada November 2025. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun menjadi 7,81 persen, dan pekerja paruh waktu tercatat sebesar 24,24 persen, turun 0,53 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Namun, perbaikan ini belum sepenuhnya tercermin pada sisi pendapatan.

BPS mencatat rata-rata upah atau gaji buruh, karyawan, dan pegawai pada November 2025 stagnan di angka 3,33 juta rupiah per bulan, bahkan turun tipis 0,06 persen dibandingkan Agustus 2025.

Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan juga masih cukup lebar. Rata-rata upah buruh laki-laki tercatat sebesar 3,61 juta rupiah per bulan, sementara buruh perempuan sebesar 2,82 juta rupiah.

Berdasarkan lapangan usaha, sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan rata-rata upah tertinggi, yakni mencapai 5,17 juta rupiah per bulan.

Disusul aktivitas keuangan dan asuransi serta pengadaan listrik, gas, uap, dan udara dingin yang masing-masing mencatatkan rata-rata upah 4,97 juta rupiah.

Sektor pertambangan dan penggalian berada di posisi berikutnya dengan upah 4,84 juta rupiah, diikuti aktivitas profesional dan perusahaan sebesar 4,35 juta rupiah.

Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mencatatkan rata-rata upah 4,34 juta rupiah, real estat 4,33 juta rupiah, pengangkutan dan pergudangan 3,95 juta rupiah, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial sebesar 3,85 juta rupiah.

Sebaliknya, buruh yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, yang tercatat sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, justru masuk dalam kelompok lapangan usaha dengan upah di bawah rata-rata nasional.

Buruh di sektor pertanian mencatatkan upah rata-rata Rp2,47 juta, perdagangan Rp2,89 juta, dan industri pengolahan Rp3,31 juta.

Di balik statistik tersebut, tersimpan dinamika yang lebih kompleks. Penurunan pengangguran nyatanya tidak serta-merta menggambarkan membaiknya kualitas pekerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Struktur lapangan kerja, dominasi sektor informal, serta stagnasi upah masih menjadi tantangan yang perlu didalami dan diatasi.

Pekerjaan berkualitas

Menanggapi kondisi tersebut, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa penurunan pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas pasar tenaga kerja.

Ia menjelaskan bahwa proporsi pekerja di sektor informal masih tinggi, dengan tingkat upah relatif rendah serta perlindungan sosial yang minim.

Kondisi tersebut menunjukkan penurunan pengangguran lebih banyak bersumber dari ekspansi pekerjaan dengan produktivitas rendah, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk itu, penguatan sektor pengolahan dan manufaktur menjadi perlu sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja.

Sektor manufaktur, khususnya yang bersifat padat karya, memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama bagi kelompok usia produktif yang terus bertambah setiap tahun.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar mendorong sektor manufaktur padat karya, bukan hanya sektor padat modal yang serapannya terbatas," kata Yusuf.

Selain manufaktur, sektor jasa pariwisata, termasuk akomodasi dan makan minum, memiliki potensi besar sebagai pelengkap dalam menciptakan lapangan kerja.

Namun, penguatan kedua sektor tersebut perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Perlambatan pertumbuhan upah juga menjadi sinyal yang perlu diwaspadai.

Stagnasi upah menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja baru terserap di sektor dengan upah relatif rendah, sehingga kualitas pasar kerja belum mengalami perbaikan berarti.

Kebijakan ketenagakerjaan ke depan perlu lebih menekankan pada penciptaan lapangan kerja yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas, produktif, dan berupah layak.

Penguatan sektor industri bernilai tambah tinggi serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi faktor penting untuk mendorong perbaikan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Secara keseluruhan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025 menunjukkan perbaikan dari sisi penurunan pengangguran dan stabilitas jam kerja.

Namun, pekerjaan rumah pemerintah dan pelaku usaha masih besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, formal, dan berupah layak.

Upaya tersebut menjadi kunci agar pemulihan pasar tenaga kerja tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan pasar tenaga kerja ke depan tidak cukup diukur dari seberapa banyak lapangan kerja tercipta, melainkan dari sejauh mana pekerjaan tersebut mampu memberikan penghidupan yang layak dan aman bagi pekerja Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

penciptaan tersebut perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya serap besar dan kualitas pekerjaan yang lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menegaskan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah, menyusul rilis terbaru data ketenagakerjaan yang menunjukkan angka pengangguran yang masih relatif tinggi.

“Namun, penciptaan tersebut perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya serap besar dan kualitas pekerjaan yang lebih baik,” kata Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada November 2025, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,35 juta orang, turun sekitar 109 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,91 juta telah bekerja, sementara sisanya masih berstatus pengangguran.

Adapun, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 85,35 juta orang (57,70 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 62,57 juta orang (42,30 persen).

Menurut Yusuf, meski jumlah pengangguran menurun, kualitas penyerapan tenaga kerja belum membaik signifikan.

Hal ini tercermin dari masih besarnya proporsi pekerja di sektor informal yang umumnya memiliki upah lebih rendah, produktivitas terbatas, serta minim perlindungan sosial.

Ia menambahkan perlambatan pertumbuhan upah juga menjadi sinyal yang perlu diperhatikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak pekerja baru terserap di sektor dengan upah relatif rendah, sehingga kualitas pasar kerja belum mengalami perbaikan berarti.

Selain memperkuat sektor manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor jasa pariwisata juga dinilai memiliki potensi besar sebagai pelengkap.

“Di saat yang sama, pemerintah perlu memastikan penguatan keterampilan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan kedua sektor tersebut, serta menyelesaikan berbagai hambatan struktural yang menghambat investasi, produktivitas, dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Dengan demikian, ia menambahkan penurunan pengangguran tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti oleh peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - LPEM FEB UI mencatat angka pengangguran di Indonesia masih memprihatikan. Penyumbang pengangguran tak hanya dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga ke lulusan S2 dan S3.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis laporan Labor Market Brief 2025 Volume 6, Nomor 11, November 2025 yang ditulis Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholihah.

Laporan Kajian Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja ini memotret fenomena penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena putus asa yang menjadi isu penting dalam membaca Kesehatan pasar kerja Indonesia.

Hasil survei menyebutkan, alasan mereka tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena putus asa ini mulai dari keyakinan bahwa peluang kerja memang tidak tersedia, pengalaman kerja yang dianggap tidak memadai, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, hingga persepsi mengenai usia yang dipandang tidak menguntungkan di mata pemberi kerja.

Jumlah Pengangguran S2-S3

LPEM FEB UI menyebutkan, data Februari 2025 kategori penganggur dan putus asa dari jenjang Pendidikan tinggi adalah sebanyak 45.000 lulusan S1 dan lebih dari 6.000 adalah mereka yang menamatkan kuliah program pascasarjana atau S2 dan S3.

LPEM FEB UI menilai, lulusan pendidikan tinggi memang hanya menyumbang porsi kecil pengangguran yang putus asa mencari kerja namun keberadaan mereka yang sudah pesimis dalam menghadapi pasar kerja harus dicermati oleh semua pihak.

Alasan Pengangguran Tingkat Pendidikan Tinggi

LPEM FEB UI menyebutkan, sejumlah alasan terjadinya pengangguran dan putus asa mencari kerja di tingkat Pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Harapan upah yang tidak terpenuhi

2.Mismatch antara bidang studi dan peluang kerja

3. Persepsi diskriminasi usia bagi lulusan yang baru memasuki pasar kerja di usia yang lebih matang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusasaan bukan monopoli kelompok berpendidikan rendah, melainkan dapat timbul ketika janji mobilitas naik dari pendidikan tinggi tidak terwujud.

Persentase Penduduk yang Tidak Bekerja dan Tak Mencari Kerja karena Putus Asa

Berdasarkan data LPEM FEB UI, jumlah penduduk yang menganggur pada februari 2025 sebanyak 1,87 juta orang atau naik 11 % dari Februari 2024 yang sekitar 1,68 juta orang.

1. SD: 50,07 %

2. SMP: 20 %

3. SMA: 17 %

4. SMK: 8 %

5. S1: 1,57 %

6. S2 S3: 0.35 %

Lonjakan belasan persen dalam satu tahun menunjukkan bahwa ada segmen penduduk yang bergeser dari posisi “mencari kerja” menjadi “menyerah”, yang berarti kehilangan kepercayaan terhadap peluang pasar kerja yang tersedia.

Pola seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. ILO mencatat bahwa di banyak negara berpendapatan menengah, discouraged workers menjadi komponen penting dari labour underutilisation, karena mereka dikelompokkan sebagai penduduk tidak aktif meski sebenarnya masih ingin bekerja dan tersedia untuk bekerja.

JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru dilantik, Uus Kuswanto diminta mengarahkan prioritas pembangunan Ibu Kota ke peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Selama ini pembangunan di DKI Jakarta lebih mengutamakan infrastruktur.

Agung menilai indikator pembangunan Jakarta memang terlihat positif, tetapi masih meninggalkan persoalan mendasar. “IPM kita mencapai 85,05 dan kemiskinan turun menjadi 4,28%. Tapi stunting masih 17,2% dan balita underweight justru naik menjadi 14,9%. Jakarta maju secara infrastruktur, tapi tidak semua manusianya ikut maju,” katanya, Senin (1/12/2025).

Agung menilai Sekda memegang peran strategis untuk membalik orientasi pembangunan tersebut. Menurutnya, selama ini APBD puluhan triliun kerap tersedot ke proyek yang terlihat dan mudah dipromosikan, sementara urusan manusia seperti gizi anak, pendidikan, dan perlindungan sosial justru kurang mendapat ruang.

“Kita tidak kekurangan trotoar baru atau halte baru. Yang kurang adalah intervensi serius terhadap kualitas hidup warga, terutama yang paling rentan,” katanya.

Agung menekankan pengentasan kemiskinan dan pengangguran memerlukan pendekatan lintas dinas yang terencana. Dengan sekitar 464.000 warga Jakarta masih hidup miskin dan pengangguran berada di angka 6,05%, Agung menilai pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi, dan program UMKM harus diarahkan secara tepat sasaran.

“Banyak pelatihan hanya memenuhi kalender kegiatan. Sekda harus memastikan program benar-benar menyentuh pengangguran struktural, bukan sekadar seremonial,” katanya.

Agung juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. IPM Kepulauan Seribu tercatat hanya 76,69, jauh di bawah wilayah lain di Jakarta. Ia menyatakan Sekda harus mendorong seluruh dinas bekerja dengan basis data terintegrasi hingga tingkat RT untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

“Pembangunan manusia tidak bisa disamaratakan. Kondisi Kampung Pulo beda dengan Tambora, berbeda lagi dengan pulau-pulau kecil. Data mikro harus jadi dasar kebijakan,” tegasnya.

Terkait stunting, Agung menyebut persoalan itu sebagai “luka diam” Jakarta. Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat dari Sekda, program penurunan stunting akan gagal karena setiap dinas bergerak sendiri.

“Stunting tidak bisa selesai hanya dengan satu program Dinas Kesehatan. Harus bergerak bersama: pangan, sosial, pendidikan, permukiman. Kalau tidak, stunting hanya jadi konferensi pers tahunan,” katanya.

Agung menilai pengalaman Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Jakarta Barat memberi modal penting untuk memimpin birokrasi Jakarta. Selama menjabat, Uus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 4,09% pada 2023 menjadi 3,94% pada 2024.

“Jakarta Barat itu wilayah padat, keras, penuh dinamika. Kalau bisa menurunkan kemiskinan di sana, berarti ia punya sensitivitas terhadap masalah lapangan,” ujarnya.

Agung mengingatkan ukuran keberhasilan Sekda bukan pada jumlah proyek fisik yang selesai, tetapi pada peningkatan kualitas hidup warga.

“Stunting harus turun, kesenjangan antarkawasan harus mengecil, layanan publik harus lebih mudah diakses. Fokus pembangunan harus kembali pada manusianya. Itu yang paling penting,” kata Agung.

JAKARTA - Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyoroti tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terutama pada kalangan usia muda . Hal ini disampaikan saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Anindya menyampaikan bahwa meski kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding periode krisis sebelumnya, namun masih terdapat tantangan serius yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tingkat pengangguran nasional yang berada di angka 4,85% dan 17% di antaranya berasal dari kelompok usia muda.

"Kita percaya dan optimis bahwa keadaan sekarang jauh lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Tapi pengangguran memang masih ada di kisaran 4,85%, dan 17% itu datang dari usia muda, 16-24 tahun," kata Anindya.

Setahun Pemerintahan, Prabowo: Pengangguran Terbuka 4,67%, Terendah Sejak Krisis 1998

Ia juga menyoroti rasio ICOR (incremental capital output ratio) Indonesia yang mencapai 6,3, lebih tinggi dibanding Vietnam (4,6), Thailand (4,4), maupun Malaysia. Rasio ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan investasi masih perlu ditingkatkan.

“Ini yang akan kita coba gerakkan bersama-sama dalam pembenahan regulasi untuk memastikan setiap dolar investasi bisa lebih efektif,” katanya.

Selain itu Anindya menegaskan bahwa 69% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor berproduktivitas rendah, termasuk sektor informal. Kondisi ini membuat upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 6-8% menjadi semakin menantang.

“Hal-hal ini yang menyebabkan good is not good enough. Jadi kita mesti kerja lebih keras untuk menghasilkan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden mencapai 8%. Tapi bukan hanya mencapai, tapi pemerataan juga terjadi, kesejahteraan terjadi," ujarnya.

Angka pengangguran Anak Muda China Meningkat 17% di Juli 2024, Ini Penyebabnya

Anindya menegaskan, bahwa pemberdayaan UMKM harus menjadi fokus utama Kadin. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan ekonomi Indonesia tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Sekarang bagaimana di Kadin fokusnya ke mikro ekonomi," katanya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data ketenagakerjaan per Agustus 2025 yang menunjukkan sedikit penurunan pada jumlah pengangguran , meskipun totalnya masih mencapai jutaan. Jumlah angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja (pengangguran) tercatat sebesar 7,46 juta orang, atau menurun tipis sekitar 4.000 orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4,000 orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024," ungkap Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, Rabu (5/11/2025).

Per Agustus 2025, total penduduk usia kerja mencapai 218,17 juta orang, bertambah 2,80 juta orang dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja mencapai 154 juta orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,59%-sedikit lebih rendah dari 70,63% pada Agustus 2024.

Setahun Pemerintahan, Prabowo: Pengangguran Terbuka 4,67%, Terendah Sejak Krisis 1998

Dari angkatan kerja, sebanyak 146,54 juta orang tercatat bekerja, meningkat 1,90 juta orang. Hal ini sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 4,85%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data terbaru angka pengangguran Indonesia Agustus 2025. Hasilnya, angka pengangguran Indonesia menurun 4.000 orang, totalnya masih 7,46 juta.

"Angkatan kerja tidak terserap pasar kerja jadi nganggur 7,46 juta orang, turun 4.000 orang dibanding Agustus 2024," ungkap Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Secara total struktur ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2025 sebanyak 218,17 juta. Adapun penduduk yang masuk usia kerja naik 2,80 juta orang jika dibanding Agustus 2024.

Sedangkan perkembangan usia kerja dibandingkan Agustus 2024 lalu mencapai 154 juta orang. Dari jumlah itu angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah 0,91 juta orang.

Dari angkatan kerja tersebut 146,54 juta diantaranya bekerja. Jumlah penduduk bekerja ini bertambah 1,90 juta orang dibanding Agustus 2024

Jika dirinci, penduduk bekerja terdiri dari pekerja penuh 98,6 juta, sementara paruh waktu 36,29 juta orang dan setengah nganggur 11,60 juta orang bertambah 0,04 juta orang.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Setahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Pemerintah dinilai berhasil menciptakan swasembada pangan, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan perdagangan.

Sedangkan di kancah internasional Presiden Prabowo berhasil dalam diplomasi untuk menyudahi perang Gaza. Hal ini terungkap dalam diskusi dengan tema "Setahun Pemerintah Prabowo Gibran Bangun Optimisme Indonesia" di Jakarta.

Pakar Hubungan Internasional Angel Damayanti mengatakan Presiden Prabowo berkunjung ke sejumlah negara untuk melakukan diplomasi ekonomi. "Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi" katanya.

Angel menyampaikan kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia.

"kita bisa mendapatkan kurang lebih Rp380 triliun investasi dari negara-negara yang memang berjanji akan memberikan kepada pemerintah Indonesia" ujarnya.

Kedua, diplomasi perdamaian sebagai bentuk komitmen Indonesia. Presiden Prabowo menekankan komitmennya terutama kemarin di Sidang Majelis Umum PBB, dan beberapa hari lalu di KTT Perdamaian di Gaza.

"Itu bukti bahwa kita memang tidak pernah mundur, dari dukungan kita terhadap perdamaian di Israel dan Palestina, dan komitmen untuk terus menjaga perdamaian internasional" ujarnya.

Presiden Indonesia diundang dari sekian negara, hanya 30 negara hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, negara yang diperhitungkan sekali dan memiliki peran yang sangat strategis.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas Yarsi, Perdana Wahyu menyampaikan neraca perdagangan Indonesia dalam setahun ini hingga September mampu tumbuh cukup luar biasa, yaitu sekitar 45,8% dari Januari-September 2025. Pemerintah juga mampu menurunkan pengangguran.

"Yang luar biasa juga, penurunan angka pengangguran hingga 4,76% per Februari 2025, mungkin sekarang akan turun lagi" katanya, Sabtu (18/10/2025).

Banyak program yang akan membantu menurunkan tingkat pengangguran antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Magang, dan Koperasi Desa Merah Putih yang kini sudah berjalan.

Selain itu, kata Perdana, angka kemiskinan juga turun hingga 8,47% per Maret 2025. "Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 1998," ujarnya.

Perdana menilai, pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 5,12%. Hal itu sangat di luar dugaan meski sempat membuat polemik, tapi itu sebetulnya masalah metode saja yang digunakan BPS ke wilayah akademik.

"Likuiditas sebesar Rp200 triliun, ditambah lagi Rp30 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan magang tadi, menurut kami di Great Institute yang kemarin kita coba simulasikan, akan bisa menambah 0,4%-0,58% pertumbuhan ekonomi dalam 6 bulan ke depan," ujarnya.

Sedangkan Ekonom Senior Drajad Wibowo mengatakan Program swasembada pangan di era Presiden Prabowo mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi setelah aturan-aturan yang berbelit disederhanakan agar penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran.

"Banyak regulasi yang telah dihapus untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk, mudah penyaluran dan tepat sasaran" katanya.

Langkah deregulasi tersebut membuat petani kini lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Selain itu, Pemerintah memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, dengan 15 juta nasabah perempuan mendapatkan akses pembiayaan untuk membuka dan mengembangkan usaha.

"Pemerintah terus membangun ekonomi kerakyatan terus tumbuh seiring pelaksanaan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih," katanya.

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sambil terus menggerakkan ekonomi rakyat melalui sinergi program swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penghidupan ekonomi masyarakat.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar Gelar Mandaya Awards 2025. Kegiatan tersebut sebagai apresiasi terhadap kontribusi nyata masyarakat dalam membangun martabat bangsa.

Selain itu, Mandaya Awards merupakan wujud pengakuan negara terhadap kerja-kerja nyata masyarakat. "Mandaya Awards wujud pengakuan negara terhadap kontribusi nyata masyarakat dalam membangun daya dan martabat bangsa," ujar Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Kamis (16/10/2025).

Tahun ini, Mandaya Awards mencatat antusiasme tinggi dengan 789 pendaftar dari 26 provinsi, meliputi 28 kota, 60 kabupaten, 44 desa, 11 badan usaha, 52 LSM, 32 perguruan tinggi, 463 individu, dan 79 tokoh dengan kontribusi sepanjang hayat. Dari jumlah tersebut, terpilih 50 inisiatif terbaik yang dinilai memiliki dampak signifikan dalam peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Cak Imin, arah pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo kini memasuki fase baru. "Fase pemberdayaan, di mana keberhasilan diukur bukan hanya dari bantuan sosial, tetapi dari tumbuhnya kemandirian masyarakat," ujarnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengungkap, tantangan yang dihadapi bangsa ini masih belum teratasi. Berdasarkan data BPS 2025, angka kemiskinan nasional masih 8,47%, dengan lebih dari 50% penduduk miskin berada di desa. Selain itu, ketimpangan sosial masih di angka 0,375, sementara 4,85 juta dari 7,28 juta pengangguran merupakan lulusan terdidik.

“Cara cepat menghadapi tantangan tersebut tidak lain adalah dengan pemberdayaan. Kita membutuhkan lebih banyak champion of empowerment, orang-orang yang bergerak karena nurani untuk memberdayakan sesama," katanya.

Cak Imin menekankan pentingnya pendekatan the whole of community dalam pemberdayaan, yakni kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas lokal.

“Pemerintah menyiapkan kebijakan yang inklusif; dunia usaha menciptakan nilai tambah melalui kemitraan. Akademisi memberikan inovasi, media menyebarkan inspirasi, dan masyarakat menjadi pelaku utama yang menumbuhkan kemandirian dari dalam,” tuturnya.

Cak Imin mengapresiasi seluruh penerima penghargaan sebagai agent of change yang telah mengkonversi ide menjadi dampak nyata di lapangan.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris menilai, pemberdayaan masyarakat terus digalakkan, salah satunya dengan transformasi desa dan inovasi kebijakan sebagai fondasi pemberdayaan yang tepat sasaran.

“Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), seluruh program penanggulangan kemiskinan kini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Data ini memungkinkan pemerintah memastikan setiap bantuan dan program benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujarnya.

Mandaya Awards 2025 diharapkan menjadi momentum konsolidasi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gerakan pemberdayaan nasional yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan. Meneguhkan semangat Mandaya, dari daya menuju kemajuan