Bisnis.com, JAKARTA — Manajer investasi mulai menerapkan strategi selektif dalam mengatur ulang portofolio pendapatan tetap dengan menekankan kualitas kredit dan pengelolaan risiko di tengah dinamika pasar 2026 yang masih dibayangi volatilitas yield.

Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi menilai penyerapan obligasi korporasi 2026 akan sangat bergantung pada ketahanan fundamental dan keberlanjutan kinerja emiten.

Menurutnya, investor saat ini tidak lagi sekadar merespons kondisi pasar secara reaktif, tetapi lebih fokus pada kalkulasi risiko yang terukur.

Di samping itu, dia menuturkan bahwa meski basis investor institusi domestik dengan horizon jangka panjang tetap menjadi penopang utama, pendekatan yang diambil saat ini justru dinilai cenderung lebih konservatif.

“Pendekatan yang diambil lebih hati-hati, dengan kecenderungan wait and see sambil memastikan setiap keputusan investasi selaras dengan profil risiko yang terukur,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

HPAM sendiri menempatkan kualitas sebagai fondasi dalam mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Fokusnya bukan pada ekspansi secara agresif, melainkan pertumbuhan portofolio berkelanjutan dengan risiko terkendali.

Reza memaparkan strategi HPAM mencakup prioritas pada emiten dengan visibilitas arus kas yang baik serta resiliensi terhadap tekanan siklus ekonomi. Dalam kondisi dinamika yield saat ini, perusahaan pun memilih pengelolaan durasi yang adaptif dan alokasi bertahap untuk menjaga stabilitas imbal hasil.

“Kami melihat bahwa menjaga kualitas portofolio merupakan bentuk disiplin investasi yang lebih relevan dibandingkan mengejar peluang jangka pendek,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Chief Investment Officer (CIO) Korea Investment Management (KIM), Barkah, juga memandang prospek penyerapan obligasi korporasi 2026 masih menjanjikan meski pasar dipenuhi ketidakpastian.

Dukungan utama berasal dari kebutuhan refinancing perusahaan yang besar serta minat institusi domestik yang mencari stabilitas imbal hasil.

Menurut Barkah, kunci keberhasilan investasi surat utang tahun ini terletak pada selektivitas penerbit, pengelolaan tenor, dan disiplin harga beli. KIM saat ini memposisikan portofolio dengan strategi yang lebih defensif dan cenderung sangat selektif dalam pemilihan instrumen surat utang, khususnya untuk RDPT.

Dalam racikan portofolionya, KIM memprioritaskan obligasi korporasi berperingkat tinggi, terutama dari sektor perbankan, infrastruktur, dan energi. Surat utang dengan rating minimal A hingga AA masih menjadi pilihan utama guna menjamin stabilitas portofolio di tengah fluktuasi pasar yang dinamis.

“Selektivitas terhadap rating dan tenor menjadi kunci, sementara sektor dengan kebutuhan refinancing besar tetap menjadi target utama,” pungkasnya.

Di sisi lain, meskipun pasar sedang melemah, dia memandang bahwa semarak penerbitan obligasi pada 2026 dipicu oleh beberapa faktor struktural.

Selain kebutuhan mendesak untuk membayar utang jatuh tempo, likuiditas domestik yang masih mencukupi serta kebutuhan diversifikasi sumber pendanaan korporasi disebut menjadi pendorong utama.

Obligasi Korporasi Semarak

Sementara itu, penerbitan obligasi korporasi mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 26,97% secara tahunan pada kuartal I/2026. Realisasinya bahkan melampaui nilai jatuh tempo surat utang pada periode yang sama.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menerangkan total penerbitan surat utang korporasi sepanjang kuartal I/2026 mencapai Rp59,35 triliun, tumbuh dibandingkan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025. Adapun, nilai jatuh tempo hanya mencapai Rp26,88 triliun pada kuartal I/2026.

“Hingga akhir Maret kemarin, penerbitan surat utang korporasi relatif semarak, dengan perusahaan sejauh ini banyak memanfaatkan yield yang relatif masih rendah selama dua bulan pertama 2026 untuk akhirnya meraih pendanaan di pasar surat utang,” ujarnya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Pefindo juga mencatat surat utang dengan tenor 5 tahun mendominasi emisi sebesar 29,53% dari total. Mengekor di belakangnya, surat utang dengan tenor 1 tahun kini kian diminati dengan besaran 25,95% dari total, tenor 3 tahun sebesar 22,91%, 7 tahun sebesar 16,36%, dan tenor panjang tidak lebih dari 6%.

Kendati ketegangan geopolitik masih mendorong volatilitas terhadap pasar modal, Suhindarto menilai para korporasi tengah memanfaatkan suku bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan periode sama pada tahun lalu.

“Penerbitan surat utang korporasi memang akhirnya menghasilkan biaya dana atau kupon lebih murah dibandingkan dengan korporasi mengambil pendanaan yang biasa mereka lakukan ke perbankan, sehingga memang akhirnya penerbitan di kuartal pertama ini relatif cukup masih semarak,” katanya.

Selain itu, Pefindo mencatat emiten berperingkat AAA turut mendominasi penerbitan sebesar Rp25,36 triliun, peringkat AA sebesar Rp16 triliun, dan single A senilai 17,99 triliun. Belum ada perusahaan yang menerbitkan surat utang di bawah peringkat single A pada tahun ini.

Dari segi tujuan, penerbitan surat utang pada kuartal I/2026 didominasi kebutuhan modal kerja sebesar Rp30,91 triliun. Realisasi ini naik dari Rp19,40 triliun untuk kebutuhan modal kerja pada Januari—Maret 2025.

Sementara kebutuhan refinancing kini hanya sebesar Rp12,85 triliun, turun dari Rp25,05 triliun pada periode yang sama 2025. Sisanya, kebutuhan investasi juga naik dari Rp2,28 triliun menjadi Rp15,60 triliun pada tiga bulan pertama 2026.

Secara sektoral, industri pembiayaan masih mendominasi penerbitan dengan nilai Rp10,7 triliun pada Januari—Maret 2026. Adapun perusahaan induk menerbitkan surat utang senilai Rp9,2 triliun dan perbankan Rp8,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total penerbitan obligasi korporasi sepanjang periode Januari—Maret 2026 telah tumbuh 26,97% year-on-year (YoY) dibandingkan realisasi yang sama tahun lalu. Bahkan, realisasi penerbitan kali ini melebihi nilai jatuh tempo surat utang pada periode yang sama.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menerangkan total penerbitan surat utang dari korporasi sepanjang kuartal I/2026 mencapai Rp59,35 triliun, tumbuh dibandingkan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025. Sementara itu, nilai jatuh tempo hanya mencapai Rp26,88 triliun pada kuartal I/2026.

”Hingga akhir Maret kemarin, penerbitan surat utang korporasi relatif semarak, dengan perusahaan sejauh ini banyak memanfaatkan yield yang relatif masih rendah selama dua bulan pertama 2026 untuk akhirnya meraih pendanaan di pasar surat utang,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Pefindo juga mencatat surat utang dengan tenor 5 tahun mendominasi emisi sebesar 29,53% dari total. Mengekor di belakangnya, surat utang dengan tenor 1 tahun kini kian diminati dengan besaran 25,95% dari total, tenor 3 tahun sebesar 22,91%, 7 tahun sebesar 16,36%, dan tenor panjang tidak lebih dari 6%.

Kendati ketegangan geopolitik masih mendorong volatilitas terhadap pasar modal, Suhindarto menilai para korporasi tengah memanfaatkan lingkungan suku bunga yang relatif lebih rendah, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

”Penerbitan surat utang korporasi memang akhirnya men-generate biaya dana atau kupon yang lebih murah dibandingkan dengan korporasi mengambil pendanaan yang biasa mereka lakukan ke perbankan, sehingga memang akhirnya penerbitan di kuartal pertama ini relatif cukup masih semarak,” katanya.

Selain itu, Pefindo mencatat emiten berperingkat AAA turut mendominasi penerbitan sebesar Rp25,36 triliun, peringkat AA sebesar Rp16 triliun, dan single A senilai 17,99 triliun. Belum ada perusahaan yang menerbitkan surat utang di bawah peringkat single A pada tahun ini.

Dari segi tujuan, penerbitan surat utang pada periode Januari—Maret 2026 didominasi oleh kebutuhan modal kerja sebesar Rp30,91 triliun. Realisasi ini berbeda dibandingkan Rp19,40 triliun untuk kebutuhan modal kerja pada Januari—Maret 2025.

Sementara kebutuhan refinancing kini hanya sebesar Rp12,85 triliun, turun dari Rp25,05 triliun pada periode yang sama 2025. Sisanya, kebutuhan investasi juga meningkat menjadi Rp15,60 triliun pada tahun ini, dibandingkan Rp2,28 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Secara sektoral, industri pembiayaan masih mendominasi penerbitan dengan nilai mencapai Rp10,7 triliun pada Januari—Maret 2026. Mengekor di belakangnya, perusahaan induk menerbitkan surat utang senilai Rp9,2 triliun dan perbankan senilai Rp8,7 triliun.

”Suku bunga sejauh ini memang untuk yield 3 tahun di pasar surat utang korporasi, baik untuk kategori peringkat triple A, double A, single A, maupun triple B, kondisinya sejauh ini, kalau dibandingkan dengan tahun lalu memang masih lebih rendah,” katanya.

Bersamaan dengan itu, Pefindo cukup optimistis penerbitan anyar surat utang pada tahun ini berada pada besaran Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Salah satu katalis yang mendorong potensi pencapaian target tersebut adalah nilai jatuh tempo yang jumbo pada periode Mei—Desember 2026 senilai Rp124,12 triliun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi domestik juga diprediksi masih solid di sisa tahun ini.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran, berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) akan menerbitkan surat utang senilai Rp175 miliar.

Dalam prospektus yang disampaikan, TOBA akan melakukan penawaran umum untuk Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok obligasi Rp175 miliar.

Emisi obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama dengan target dana yang dihimpun Rp800 miliar.

Sebelumnya, perseroan sudah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025 senilai Rp125 miliar dan Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap II Tahun 2026 senilai Rp500 miliar.

TOBA mendapatkan peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk obligasi ini. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Sucor Sekuritas dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk. (MEGA).

Adapun, Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap III Tahun 2026 ini ditawarkan dengan nilai 100% dan akan dijamin secara kesanggupan penuh (fullcommitment).

Obligasi ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.

Pembayaran kembali Pokok Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu 13 Mei 2033.

Sementara bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

Lebih lanjut, TOBA berencana menggunakan seluruh dana dari penawaran obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada beban operasional rutin seperti beban gaji, beban sewa kantor, perawatan dan perbaikan kantor, serta keperluan umum korporasi (general corporate purposes) seiring dengan kebutuhan usaha perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan 2025, TOBA membukukan pendapatan sebesar US$380,22 juta atau setara Rp6,35 triliun. Pendapatan ini turun 14,7% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar US$445,6 juta.

Adapun TOBA membukukan rugi bersih sebesar US$162 juta atau setara Rp2,7 triliun, yang disebabkan oleh merosotnya harga batu bara dunia di sepanjang tahun 2025 dan kerugian non-kas dan tidak berulang, yang berasal dari dampak divestasi aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar US$97 juta sebagai bagian dari transformasi Perseroan ke sektor rendah karbon.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) mencatatkan minat investor yang sangat kuat dalam proses bookbuilding obligasi dan sukuk yang tengah ditawarkan oleh perseroan.

Berdasarkan data perseroan, total permintaan investor dalam penawaran umum surat utang RATU mencapai sekitar Rp5,46 triliun. Permintaan itu setara dengan 6,8 kali dari target penerbitan sebesar Rp800 miliar.

Lebih terperinci, permintaan investor terhadap Obligasi I Raharja Energi Cepu Tahun 2026 tercatat mencapai sekitar Rp2,58 triliun atau 8,61 kali dari target Rp300 miliar.

Sementara itu, permintaan investor terhadap Sukuk Wakalah I Raharja Energi Cepu Tahun 2026 mencapai sekitar Rp2,88 triliun atau 5,76 kali dari target Rp500 miliar.

Tingginya permintaan itu dinilai mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek jangka panjang perseroan.

Direktur Raharja Energi Cepu Adrian Hartadi menyampaikan pencapaian oversubscription ini bukan hanya mencerminkan tingginya minat investor, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan pasar terhadap model bisnis dan fundamental perseroan.

"Perseroan akan mengelola dana hasil penerbitan ini secara disiplin serta terus memperkuat portofolio aset energi guna mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan," paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Dalam struktur final, RATU menetapkan penerbitan obligasi sebesar Rp300 miliar yang terdiri atas tenor 5 tahun dengan kupon 7,95% dan tenor 7 tahun dengan kupon 8,50%.

Sementara itu, Sukuk Wakalah diterbitkan sebesar Rp500 miliar dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun dengan imbal hasil wakalah masing-masing 7,95% dan 8,50% per tahun, yang dibayarkan secara triwulanan.

Dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan perseroan, termasuk untuk cash call dalam rangka pengembangan aset pada wilayah kerja Jabung dan Cepu, serta refinancing atas fasilitas pinjaman bank existing, sehingga dapat memperkuat struktur permodalan dan mendukung strategi pertumbuhan perseroan dalam pengelolaan portofolio aset energi nasional.

Dalam penerbitan ini, Perseroan memperoleh peringkat idA (Single A) untuk Obligasi dan idA(sy) (Single A Syariah) untuk Sukuk Wakalah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI mengungkap rencana untuk menerbitkan obligasi dengan target perolehan dana mencapai Rp10 triliun sepanjang 2026.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti menjelaskan nilai pendanaan yang diperoleh dari penerbitan surat utang itu mencapai Rp10 triliun. Di mana, rencana aksi korporasi ini diambil guna memperkuat struktur permodalan dalam mendanai berbagai proyek infrastruktur strategis nasional.

“Rencana penerbitan obligasi tahun 2026 ini di kisaran Rp8 triliun hingga Rp10 triliun untuk penerbitannya,” ujar Aradita dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Adapun, hingga periode 31 Desember 2025 total sumber pendanaan SMI tembus sebesar Rp72,8 triliun. Manajemen mengklaim struktur permodalan perusahaan saat ini dalam kondisi sehat dengan tingkat diversifikasi yang cukup luas pada berbagai instrumen.

Dalam struktur pendanaan tersebut, surat utang atau obligasi tercatat memegang porsi terbesar yakni mencapai 35%. Sementara itu, kontribusi dari pinjaman perbankan dan pinjaman pemerintah menyusul dengan porsi yang seimbang.

“Ini [sumber pendanaan] cukup terdiversifikasi dengan baik, terbesar adalah berasal dari surat utang atau penerbitan obligasi sebesar 35% dari total sumber pendanaan, diikuti oleh pinjaman bank dan pemerintah masing-masing 32%,” tambahnya.

Mengacu pada paparan yang disampaikan, saat ini SMI memiliki beberapa program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dalam denominasi Rupiah yang sedang berjalan.

Program tersebut mencakup PUB Obligasi IV senilai Rp20 triliun, PUB Obligasi Keberlanjutan I senilai Rp12 triliun, serta instrumen pembiayaan syariah melalui PUB Sukuk Mudharabah III Rp8 triliun.

Selain di pasar domestik, perseroan juga mengamankan akses likuiditas global melalui program Euro Medium Term Note (EMTN) dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Di mana, nilai program surat utang internasional tersebut tercatat mencapai US$2 miliar.

Terakhir, SMI juga mengungkap mendapat sumber pendanaan dari pinjaman pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp15,1 triliun dan juga two step loan dari lembaga multilateral seperti ADB, AIIB dan World Bank.

"Untuk pinjaman dari bank, ini untuk pinjaman dalam negeri kami ada fasilitas pinjaman bilateral dari 19 bank dengan totalnya Rp30 triliun, kemudian juga pinjaman sindikasi sustainability link loan ini dalam mata uang USD berasal dari sindikasi 45 bank [sebesar US$600 juta]," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap III Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III Tahun 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip pada Selasa (3/3/2026), Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap III Tahun 2026 dirilis dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun.

Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap III Tahun 2026 terdiri dari Seri A, Seri B, dan Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Seri A senilai Rp1,1 triliun memiliki tenor 370 hari dengan bunga tetap 4,80% per tahun. Seri B sebesar Rp860 miliar dengan bunga tetap 5,75% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.

Kemudian, Seri C senilai Rp40 miliar memiliki tenor 5 tahun dengan bunga tetap 5,95% per tahun. Adapun, bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Sementara itu, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III Tahun 2026 diterbitkan dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp500 miliar. Penerbitan ini merupakan PUB sukuk dengan target dana Rp2 triliun.

Sukuk mudharabah ini terdiri dari dua seri. Seri A senilai Rp400 miliar dengan nisbah bagi hasil 40% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 4,80% per tahun. Adapun tenornya 370 hari.

Sementara itu Seri B senilai Rp100 miliar memiliki tenor 3 tahun dengan nisbah bagi hasil 47,92% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,75% per tahun. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap tiga bulan.

ADMF menuturkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII Adira Finance Tahap III Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Sementara itu, seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III Tahun 2026, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah yaitu sebagai dana untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad murabahah.

Bisnis.com, JAKARTA - bank bjb kembali menghadirkan pilihan investasi strategis melalui penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026. Produk ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat struktur pendanaan sekaligus memperluas pembiayaan berbasis keberlanjutan di Indonesia.

Instrumen ini ditawarkan kepada nasabah korporasi maupun ritel sebagai alternatif investasi pendapatan tetap yang kompetitif dan terukur. Kehadiran obligasi ini sekaligus mempertegas posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 memperoleh peringkat idAA (Double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut mencerminkan kapasitas yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Obligasi diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki tenor tiga tahun dengan indikasi kupon sebesar 5,45% hingga 6,05% per tahun. Sementara itu, Seri B ditawarkan dengan tenor lima tahun dan indikasi kupon sebesar 5,70% hingga 6,30% per tahun. Kedua seri tersebut memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menyesuaikan pilihan dengan profil risiko dan horizon investasi masing-masing.

Minimum pemesanan ditetapkan sebesar Rp5.000.000 dan berlaku kelipatan yang sama. Tidak terdapat batas maksimum pemesanan, sehingga memberikan ruang partisipasi yang luas bagi berbagai kategori investor.

Masa penawaran awal atau book building berlangsung pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026. Adapun pembayaran dari investor dijadwalkan pada 30 Maret 2026, dengan distribusi elektronik pada 31 Maret 2026. Jadwal tersebut dirancang untuk memastikan proses penerbitan berjalan tertib dan transparan.

Bagi investor perseorangan, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang perlu dipenuhi. Calon investor wajib memiliki KTP yang terdaftar di Disdukcapil, rekening simpanan di bank bjb, serta rekening efek di bank bjb.

Obligasi Berkelanjutan bank bjb merupakan instrumen yang diterbitkan untuk membiayai proyek berwawasan lingkungan dan sosial. Dana hasil emisi akan dialokasikan pada proyek hijau serta proyek sosial yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Fokus pembiayaan mencakup sektor energi baru dan terbarukan, pembiayaan perumahan, serta penguatan sektor UMKM dan mikro. Skema ini juga mencakup pembiayaan baru maupun refinancing atas proyek yang telah berjalan.

Inisiatif keberlanjutan bank bjb selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global, termasuk Sustainable Development Goals serta komitmen perubahan iklim dalam kerangka Paris Agreement.

Penerbitan Tahap II Tahun 2026 melanjutkan keberhasilan tahap sebelumnya. Pada akhir 2024, Sustainability Bond Tahap I mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,66 kali dari target awal. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat investor terhadap instrumen berbasis ESG yang diterbitkan bank bjb. Kepercayaan pasar menjadi indikator kuat atas kredibilitas dan prospek keberlanjutan bisnis perseroan.

Sebagai instrumen investasi, obligasi dikenal memberikan imbal hasil tetap dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik ini menjadikannya pilihan yang relatif stabil bagi investor yang menginginkan arus pendapatan terprediksi.

Diversifikasi portofolio menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengelolaan investasi. Dengan memasukkan obligasi dalam komposisi aset, risiko dapat dikelola lebih optimal tanpa mengabaikan potensi imbal hasil.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Investor memperoleh peluang pengelolaan dana secara produktif sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dengan kombinasi peringkat yang kuat, indikasi kupon kompetitif, serta komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan, Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya bank bjb menghadirkan solusi investasi yang produktif dan berdampak bagi negeri.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai obligasi ini, dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbinfobjb.id/obligasi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indomobil Finance Indonesia Tbk (IMFI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2,5 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana dikutip pada Rabu (18/2/2026), obligasi initerdiri dari tiga seri yakni Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi.

Untuk Seri A, jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp2,17 triliun dengan tingkat bunga tetap obligasi sebesar 4,95%. Jangka waktunya adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.

Seri B, jumlah pokok yang ditawarkan adalah Rp147,31 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95%. Jangka waktunya adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Sementara itu Seri C jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp177,20 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20%, sedangkan jangka waktunya lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.

“Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 24 Mei 2026, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 4 Maret 2027 untuk Obligasi Seri A, 24 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 24 Februari 2031 untuk Obligasi Seri C,” dikutip dari pengumuman.

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari hasil obligasi setelah dikurangi buaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat, sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai informasi, untuk periode 3 Maret 2025 sampai 1 Maret 2026, IMFI memperoleh peringkat idAA-, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berikut Jadwal Penawaran Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2026:

• Masa Penawaran Umum: 13—19 Februari 2026
• Tanggal Penjatahan: 20 Februari 2026
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Tanggal Emisi): 24 februari 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 24 Februari 2026
• Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 25 Februari 2026
  

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tidak melakukan revisi target penerbitan obligasi korporasi pada tahun ini, kendati bayang-bayang outlook Moody's Ratings tengah menekan kinerja pasar surat utang Tanah Air.
Kepala Divisi Riset Pefindo Suhindarto menerangkan bahwa alasan pihaknya tidak melakukan revisi terhadap target tersebut lantaran kondisi saat ini yang dinilai masih cenderung lebih baik ketimbang kondisi pada kuartal pertama 2025. Meskipun begitu, Suhindarto mengakui adanya tekanan terhadap pasar obligasi Tanah Air lantaran keputusan Moody's belakangan.
"Memang di satu sisi, kondisi di awal tahun ini akhirnya membuat kondisi kurang favorable di pasar surat utang korporasi. Tapi sebenarnya, kalau kita tarik ke awal 2025, sebenarnya kondisinya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi saat ini," katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (11/2/2026).

Pada awal tahun lalu, Suhindarto menyoroti ihwal pengumuman tarif kebijakan impor AS yang diterapkan ke sejumlah negara mitra dagang. Pengumuman itu disampaikan pada April 2025 dan sontak membuat imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun melonjak ke level 7,09% hanya dalam waktu sepekan perdagangan.
Dengan begitu, kondisi yield obligasi bertenor 10 tahun yang kini berada di level 6,44% dinilai belum memberikan cost of fund yang lebih besar bagi perusahaan calon penerbit obligasi. Artinya, biaya perusahaan untuk menerbitkan surat utang masih lebih rendah dibandingkan realisasinya pada awal 2025.
"Kalau kami bandingkan cost of funds, sebenarnya kalau kita lihat yield benchmark 10 tahun, kenaikannya belakangan masih belum kembali lagi ke kondisi di level yang dulu sampai di awal tahun 2025," tambahnya.
Belum lagi, pengubahan outlook yang dilakukan Moody's, dinilai lebih disebabkan oleh sentimen kebijakan dan komunikasi kebijakan yang dijalankan pemerintah. Namun, kondisi itu tidak mengubah kondisi fundamental ekonomi Tanah Air yang dinilai solid.
"Jadi kalau terkait outlook, kami masih berpegangan pada angka tersebut dan meskipun di awal tahun ini relatif cukup banyak gonjang-ganjing, kami tetap optimistis kalau proyeksi kami masih bisa dicapai tahun ini," tambah Suhindarto.
Pada tahun ini, Pefindo menargetkan penerbitan efek bersifat utang (EBUS) berada pada kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun, dengan titik tengah Rp175,77 triliun. Target ini lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi pada 2025.
Salah satu faktor pendorong penerbitan EBUS pada 2026 adalah kebutuhan refinancing yang masih tinggi. Pefindo memprediksi terdapat surat utang jatuh tempo senilai Rp162,72 triliun pada tahun ini.
Selain itu, Pefindo memprediksi BI akan memangkas suku bunga sebanyak 2 kali pada tahun ini. Hal itu dinilai akan membuat daya tarik penerbitan obligasi korporasi kian positif lantaran dapat membuat premi yang diminta oleh investor tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menyampaikan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2026, dengan jumlah pokok sebesar Rp1,06 triliun.

Dalam prospektusnya, TBIG menyampaikan penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII TBIG dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp20 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TBIG dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun.

Adapun obligasi yang akan diterbitkan TBIG ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp700 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.

Lalu Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp189 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,7%, dengan tenor 3 tahun. Sementara itu, Seri C dengan jumlah pokok Rp173 miliar dengan tingkat kupon tetap sebesar 6%, dengan tenor 5 tahun.

TBIG juga akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I TBIG tahap III tahun 2026 dengan sisa imbalan ijarah Rp210,1 miliar. Sukuk ini akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp125,1 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp7,13 miliar per tahun, atau Rp57 juta per Rp1 miliar per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun.

Lalu seri B dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp85 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp5,1 miliar per tahun, yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah seri B atau sebesar Rp60 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.

Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk ijarah akan digunakan TBIG untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.

Adapun untuk penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan ini, TBIG telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AA+(idn) atau double A plus.

Penjamin dan pelaksana emisi obligasi ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Kay Hian Sekuritas, dan BNI Sekuritas.

Sementara itu, penjamin dan pelaksana emisi sukuk ijarah ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, dan BNI Sekuritas.

Wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) melanjutkan aksi menghimpun pendanaan setelah merampungkan rights issue dengan menerbitkan surat utang senilai total Rp1 triliun. Pendanaan tersebut terdiri atas obligasi dan sukuk ijarah yang masing-masing bernilai Rp500 miliar.

Dalam prospektus yang diterbitkan perusahaan, INET akan menerbitkan Obligasi I Sinergi Inti Tahun 2026 dengan nilai pokok Rp500 miliar. Obligasi tersebut terbagi ke dalam dua seri, yakni seri A dengan jangka waktu 370 hari dan seri B dengan tenor 3 tahun.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 6 mei 2026," dikutip dari prospektus, Kamis (22/1/2026).

Secara bersamaan, INET juga menerbitkan Sukuk Ijarah I sebesar Rp500 miliar dengan periode dan pembagian seri yang sama dengan obligasi. "Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2026," tulis perusahaan dalam pengumumannya.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat single A, sementara sukuk ijarah mendapatkan peringkat Single A Syariah. PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi sekaligus pelaksana penerbitan surat utang. Adapun wali amanat ditunjuk PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP).

Masa penawaran awal obligasi dan sukuk INET berlangsung pada 22–27 Januari 2026, dengan tanggal efektif pada 29 Januari 2026. Selanjutnya, masa penawaran umum dijadwalkan pada 30 Januari–3 Februari 2026, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 9 Februari 2026.

Manajemen INET menyampaikan bahwa seluruh dana hasil penerbitan surat utang sebesar Rp1 triliun akan disalurkan kepada entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI) untuk pembangunan jaringan Fiber to The Home (FTTH) berbasis teknologi Wi-Fi 7 di Kalimantan Barat.

Right Issue Berakhir

Sementara itu, perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue INET berakhir pada Kamis (22/1/2026). Dalam rights issue tersebut, perseroan menerbitkan sebanyak 12.781.341.609 HMETD disertai 2.300.641.490 waran seri II.

Berdasarkan prospektus, rasio HMETD ditetapkan sebesar 3:4, yang berarti setiap pemegang tiga saham lama berhak memperoleh empat HMETD untuk membeli saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Pemegang saham pengendali, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya. Per 15 September 2025, entitas tersebut tercatat memiliki 5,36 juta saham atau setara 60,62% dari modal ditempatkan dan disetor INET. Dengan kepemilikan tersebut, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara memperoleh 7.147.609.600 HMETD yang akan dikonversi menjadi saham baru dengan nilai transaksi mencapai Rp1,78 triliun.

Apabila tidak seluruh saham baru hasil rights issue diserap oleh pemegang HMETD, sisa saham akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan tambahan. Namun, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara bertindak sebagai pembeli siaga apabila masih terdapat sisa saham porsi publik setelah proses tersebut.

INET berencana menggunakan sekitar Rp2,8 triliun dana hasil rights issue untuk pengembangan jaringan FTTH berkecepatan tinggi berbasis teknologi Wi-Fi 7 melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI) di wilayah Bali dan Lombok dengan target layanan hingga 2 juta pelanggan.

Selain itu, dana sekitar Rp215,38 miliar akan disalurkan kepada PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut kepada PT JMP. Sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja perseroan dan entitas anak.

Manajemen menyebutkan, pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya dalam rights issue berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimum 57,14%.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual surat utang ini. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) melanjutkan aksi menghimpun pendanaan setelah merampungkan rights issue dengan menerbitkan surat utang senilai total Rp1 triliun. Pendanaan tersebut terdiri atas obligasi dan sukuk ijarah yang masing-masing bernilai Rp500 miliar.

Dalam prospektus yang diterbitkan perusahaan, INET akan menerbitkan Obligasi I Sinergi Inti Tahun 2026 dengan nilai pokok Rp500 miliar. Obligasi tersebut terbagi ke dalam dua seri, yakni seri A dengan jangka waktu 370 hari dan seri B dengan tenor 3 tahun.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 6 mei 2026," dikutip dari prospektus, Kamis (22/1/2026).

Secara bersamaan, INET juga menerbitkan Sukuk Ijarah I sebesar Rp500 miliar dengan periode dan pembagian seri yang sama dengan obligasi. "Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2026," tulis perusahaan dalam pengumumannya.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat single A, sementara sukuk ijarah mendapatkan peringkat Single A Syariah. PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi sekaligus pelaksana penerbitan surat utang. Adapun wali amanat ditunjuk PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP).

Masa penawaran awal obligasi dan sukuk INET berlangsung pada 22–27 Januari 2026, dengan tanggal efektif pada 29 Januari 2026. Selanjutnya, masa penawaran umum dijadwalkan pada 30 Januari–3 Februari 2026, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 9 Februari 2026.

Manajemen INET menyampaikan bahwa seluruh dana hasil penerbitan surat utang sebesar Rp1 triliun akan disalurkan kepada entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI) untuk pembangunan jaringan Fiber to The Home (FTTH) berbasis teknologi Wi-Fi 7 di Kalimantan Barat.

Right Issue Berakhir

Sementara itu, perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue INET berakhir pada Kamis (22/1/2026). Dalam rights issue tersebut, perseroan menerbitkan sebanyak 12.781.341.609 HMETD disertai 2.300.641.490 waran seri II.

Berdasarkan prospektus, rasio HMETD ditetapkan sebesar 3:4, yang berarti setiap pemegang tiga saham lama berhak memperoleh empat HMETD untuk membeli saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Pemegang saham pengendali, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya. Per 15 September 2025, entitas tersebut tercatat memiliki 5,36 juta saham atau setara 60,62% dari modal ditempatkan dan disetor INET. Dengan kepemilikan tersebut, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara memperoleh 7.147.609.600 HMETD yang akan dikonversi menjadi saham baru dengan nilai transaksi mencapai Rp1,78 triliun.

Apabila tidak seluruh saham baru hasil rights issue diserap oleh pemegang HMETD, sisa saham akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan tambahan. Namun, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara bertindak sebagai pembeli siaga apabila masih terdapat sisa saham porsi publik setelah proses tersebut.

INET berencana menggunakan sekitar Rp2,8 triliun dana hasil rights issue untuk pengembangan jaringan FTTH berkecepatan tinggi berbasis teknologi Wi-Fi 7 melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI) di wilayah Bali dan Lombok dengan target layanan hingga 2 juta pelanggan.

Selain itu, dana sekitar Rp215,38 miliar akan disalurkan kepada PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut kepada PT JMP. Sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja perseroan dan entitas anak.

Manajemen menyebutkan, pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya dalam rights issue berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimum 57,14%.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual surat utang ini. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.