Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan SR024 sebagai Sukuk Ritel perdana 2026 baru terserap sekitar Rp12,25 triliun atau 81,66% dari target yang ditetapkan pemerintah, sepekan sebelum masa penawaran ditutup.

Adapun, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan membekali SR024 dengan masa penawaran terpanjang, sejak 6 Maret hingga 15 April 2026. Target dana yang dihimpun pada produk ini juga tidak muluk-muluk, hanya Rp15 triliun, lebih rendah dibandingkan ORI029 yang memiliki target Rp25 triliun.

Namun nyatanya, investor ritel belum memperlihatkan minat yang sangat besar terhadap produk ini. Melansir data Bibit, lebih dari satu bulan masa penawaran, SR024-T3 hanya ludes terjual 84,5% dari kuota nasional. Sementara itu, SR024-T5 baru terjual 75,8% dari total kuota.

Dengan kata lain, SR024-T3 masih menyisakan Rp1,53 triliun, sementara SR024-T5 masih tersisa Rp1,20 triliun dari target penjualan. Secara total, pasar ritel domestik baru menyerap sekitar Rp12,25 triliun atau 81,66% dari target produk ini selama lebih dari 30 hari masa penawaran.

Kondisi ini sebetulnya mencerminkan potensi serapan yang besar. ORI029 yang menjadi pembuka jalan penerbitan SBN Ritel tahun ini misalnya, hanya ludes terjual 57,76% dari target awal Rp25 triliun. Artinya, pasar hanya berminat menyerap Rp14,44 triliun dari produk ini.

Namun, dibandingkan 2025, dengan realisasi penjualan SBN Ritel bahkan berada pada kisaran 93,65%—132,57% dari target penjualan, realisasi penjualan sementara SR024 masih cukup jauh dari dari batas minimum serapan pada tahun lalu.

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Deni Ridwan menerangkan dengan realisasi tersebut, pihaknya cenderung optimistis terhadap serapan penuh dari pasar. Kendati masa penawaran bertepatan dengan Idul Fitri yang berpotensi mengalihkan likuiditas masyarakat, tetapi animo investor terhadap produk ini dinilai cukup tinggi.

Terlebih di tengah kondisi perekonomian saat ini, Sukuk Ritel disebut dapat menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat karena menawarkan imbal hasil yang kompetitif dan keamanan.

”Pemerintah cukup optimistis target penerbitan sebesar Rp15 triliun dapat dipenuhi sebelum penutupan masa penawaran pada 15 April 2026. Di tengah kondisi perekonomian yang cukup dinamis akibat dinamika geopolitik dan perekonomian global, Sukuk Negara Ritel tetap menjadi pilihan menarik bagi masyarakat karena menawarakan keamanan serta imbal hasil yang cukup kompetitif,” katanya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb kembali memperluas akses terhadap instrumen investasi dengan membuka penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri SR024. Produk investasi berbasis syariah ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi yang ingin mengelola keuangan secara cermat sekaligus memperoleh imbal hasil yang kompetitif.
Sebagai sub mitra distribusi resmi, bank bjb menghadirkan kemudahan bagi nasabah untuk berpartisipasi dalam investasi SBN Ritel secara praktis dan terpercaya. Kehadiran produk ini juga menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperluas partisipasi nasabah dalam investasi yang cermat dan produktif.
Untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah, pemesanan SR024 melalui bank bjb disertai program cashback dengan nilai hingga Rp13.000.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini menjadi insentif tambahan yang semakin meningkatkan daya tarik investasi SBN Ritel melalui bank bjb.
SBN Ritel seri SR024 hadir dengan dua pilihan tenor, yakni 3 tahun dan 5 tahun. Untuk tenor 3 tahun, produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 5,55 persen per tahun, sedangkan tenor 5 tahun memberikan imbal hasil sebesar 5,90 persen per tahun.
Kupon yang ditawarkan pada SR024 bersifat tetap atau fixed rate hingga jatuh tempo. Skema ini memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh pendapatan investasi secara stabil selama masa kepemilikan. Masa penawaran SR024 berlangsung mulai 6 Maret hingga 15 April 2026.
Proses pemesanan dapat dilakukan secara online melalui laman infobjb.id/sbn. Melalui platform ini, nasabah dapat mengakses informasi lengkap sekaligus melakukan pemesanan secara praktis tanpa harus datang ke kantor cabang. Nasabah dapat melakukan pembayaran pemesanan SR024 melalui layanan digital bank bjb.
Kemudahan akses digital ini menjadi bagian dari transformasi layanan bank bjb dalam menghadirkan pengalaman investasi yang lebih sederhana, mudah, dan efisien bagi nasabah.
Selain kemudahan proses, SR024 juga menawarkan tingkat imbal hasil yang kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah instrumen simpanan konvensional. Hal ini menjadikan SBN Ritel sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik bagi nasabah yang menginginkan keseimbangan.
Instrumen ini juga dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena diterbitkan dan dijamin oleh negara. Baik pokok investasi maupun pembayaran kupon dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan jaminan tersebut, risiko gagal bayar menjadi sangat rendah. Hal ini menjadikan SR024 sebagai pilihan investasi yang cermat, baik bagi investor pemula maupun investor yang telah berpengalaman.
Selain faktor keamanan, investasi pada SBN Ritel juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Dana yang dihimpun melalui penerbitan SBN akan digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Melalui investasi ini, masyarakat secara tidak langsung turut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk berbagai program strategis seperti pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga program sosial bagi masyarakat.
SR024 juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio investasi. Instrumen ini dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi untuk menjaga stabilitas nilai investasi dalam jangka menengah hingga panjang.
Diversifikasi portofolio menjadi penting dalam menghadapi dinamika pasar keuangan yang terus berubah. Kehadiran SBN Ritel memberikan alternatif instrumen investasi yang stabil di tengah berbagai pilihan investasi lainnya.
Selain itu, SR024 juga menawarkan potensi capital gain melalui perdagangan di pasar sekunder. Setelah melewati masa minimum holding period, investor memiliki peluang untuk memperjualbelikan instrumen ini sesuai dengan kondisi pasar.
Fleksibilitas tersebut memberikan ruang bagi investor untuk mengelola portofolio investasinya secara lebih dinamis. Investor dapat mempertimbangkan strategi investasi yang sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka.
Selain memberikan akses investasi, bank bjb juga terus mendorong edukasi finansial bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat.
Melalui partisipasi dalam investasi SBN Ritel, nasabah tidak hanya berpotensi memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Segera pesan SR024 melalui bank bjb.

Bisnis.com, JAKARTA - bank bjb kembali menghadirkan pilihan investasi strategis melalui penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026. Produk ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat struktur pendanaan sekaligus memperluas pembiayaan berbasis keberlanjutan di Indonesia.

Instrumen ini ditawarkan kepada nasabah korporasi maupun ritel sebagai alternatif investasi pendapatan tetap yang kompetitif dan terukur. Kehadiran obligasi ini sekaligus mempertegas posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 memperoleh peringkat idAA (Double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut mencerminkan kapasitas yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Obligasi diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki tenor tiga tahun dengan indikasi kupon sebesar 5,45% hingga 6,05% per tahun. Sementara itu, Seri B ditawarkan dengan tenor lima tahun dan indikasi kupon sebesar 5,70% hingga 6,30% per tahun. Kedua seri tersebut memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menyesuaikan pilihan dengan profil risiko dan horizon investasi masing-masing.

Minimum pemesanan ditetapkan sebesar Rp5.000.000 dan berlaku kelipatan yang sama. Tidak terdapat batas maksimum pemesanan, sehingga memberikan ruang partisipasi yang luas bagi berbagai kategori investor.

Masa penawaran awal atau book building berlangsung pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026. Adapun pembayaran dari investor dijadwalkan pada 30 Maret 2026, dengan distribusi elektronik pada 31 Maret 2026. Jadwal tersebut dirancang untuk memastikan proses penerbitan berjalan tertib dan transparan.

Bagi investor perseorangan, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang perlu dipenuhi. Calon investor wajib memiliki KTP yang terdaftar di Disdukcapil, rekening simpanan di bank bjb, serta rekening efek di bank bjb.

Obligasi Berkelanjutan bank bjb merupakan instrumen yang diterbitkan untuk membiayai proyek berwawasan lingkungan dan sosial. Dana hasil emisi akan dialokasikan pada proyek hijau serta proyek sosial yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Fokus pembiayaan mencakup sektor energi baru dan terbarukan, pembiayaan perumahan, serta penguatan sektor UMKM dan mikro. Skema ini juga mencakup pembiayaan baru maupun refinancing atas proyek yang telah berjalan.

Inisiatif keberlanjutan bank bjb selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global, termasuk Sustainable Development Goals serta komitmen perubahan iklim dalam kerangka Paris Agreement.

Penerbitan Tahap II Tahun 2026 melanjutkan keberhasilan tahap sebelumnya. Pada akhir 2024, Sustainability Bond Tahap I mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,66 kali dari target awal. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat investor terhadap instrumen berbasis ESG yang diterbitkan bank bjb. Kepercayaan pasar menjadi indikator kuat atas kredibilitas dan prospek keberlanjutan bisnis perseroan.

Sebagai instrumen investasi, obligasi dikenal memberikan imbal hasil tetap dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik ini menjadikannya pilihan yang relatif stabil bagi investor yang menginginkan arus pendapatan terprediksi.

Diversifikasi portofolio menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengelolaan investasi. Dengan memasukkan obligasi dalam komposisi aset, risiko dapat dikelola lebih optimal tanpa mengabaikan potensi imbal hasil.

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Investor memperoleh peluang pengelolaan dana secara produktif sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dengan kombinasi peringkat yang kuat, indikasi kupon kompetitif, serta komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan, Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya bank bjb menghadirkan solusi investasi yang produktif dan berdampak bagi negeri.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai obligasi ini, dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbinfobjb.id/obligasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama 12 bulan di bank-bank milik negara (Himbara) akan berlaku pada pekan ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan ketentuan tersebut akan tercantum dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang DHE SDA yang dijadwalkan akan segera terbit.

"Sedang mau diterapkan segera, perbaikannya. Dulu kan sudah ada, kita perbaiki. Mungkin dalam minggu ini nanti akan diberlakukan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini, kebijakan DHE SDA itu dibebaskan parkir di bank manapun di Indonesia—baik swasta maupun bank-bank BUMN atau Himbara.

Kendati demikian, pemerintah ingin melakukan sentralisasi DHE SDA ke bank-bank Himbara saja.

Poin-poin Penting

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pihaknya sudah menyerahkan draf revisi PP No.8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera diundangkan.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan agar devisa valas hasil ekspor SDA itu berputar di dalam negeri. Dia merujuk kepada pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya mengatur bahwa kekayaan alam digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.

Menurutnya, sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Sebab, masih banyak eksportir yang mengonversikan valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Padahal, Febrio memandang permintaan untuk kredit berdenominasi valas cukup tinggi di dalam negeri. "Yang sering terjadi adalah dikonversi ke rupiah lalu kemudian banyak yang akhirnya keluar ke luar negeri. Nah itu yang kami enggak mau, kami ingin [valasnya] lebih banyak di Indonesia," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Imbal Hasil Kompetitif

Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank Himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026.

Namun, Febrio memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank Himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

Pelaku Usaha Menanti

Para pelaku usaha dalam dan luar negeri sudah menanti kepastian terkait aturan tersebut. British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) misalnya, yang menilai ketidakjelasan kebijakan tersebut telah menimbulkan gangguan signifikan di sektor perbankan dan komoditas.

Chair of BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa keterbukaan kebijakan (policy openness) menjadi syarat mutlak apabila pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Menurutnya, sektor swasta membutuhkan diskusi yang lebih intensif dengan pemerintah untuk memitigasi risiko bisnis, terutama terkait aturan yang berdampak langsung pada likuiditas.

Ian secara spesifik menunjuk aturan penempatan DHE SDA sebagai salah satu kebijakan yang memicu ketidakpastian baru-baru ini. "Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor [DHE], yang telah menyebabkan banyak gangguan di sektor perbankan dan juga bagi komoditas sumber daya alam," ungkapnya dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menilai bahwa diskusi yang lebih terbuka mengenai aturan tersebut akan sangat membantu sektor swasta untuk melakukan manajemen risiko dengan tata kelola yang lebih baik.

Pengusaha dalam negeri juga mengeluhkan kebijakan baru tersebut. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali.

"Gapki sudah bersurat mohon agar dipertimbangkan lagi, sebab operasional bisa terganggu, dan kalau harus pinjam bank, sudah pasti ada tambahan biaya bunga, artinya biaya jadi meningkat. Masalahnya juga apabila ada pembiayaan dari non-Himbara, tapi ini akan saya cek dulu ke anggota," ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Senada, mewakili komoditas perikanan-kelautan, Gabungan Asosiasi Perikanan Indonesia (GAPI) menyebut para anggota yang terdampak aturan DHE anyar akan tertatih-tatih buat menjalani 2026.

Ketua Umum GAPI Budhi Wibowo menjelaskan bisnis para anggota terutama terdampak aturan pencairan maksimal dolar AS ke rupiah maksimal hanya 50% dan sisanya harus ditahan.

"Dampaknya berat, mengingat profit margin industri perikanan pada umumnya di bawah 5%. Jadi kalau 50% hasil ekspor tidak boleh dicairkan selama 12 bulan, lantas dari mana kami bisa dapat tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku?" ungkapnya kepada Bisnis.

Selain itu, sambung Budhi, kewajiban penempatan DHE di bank-bank Himbara juga akan menjadi masalah sebab akan menimbulkan mekanisme kerja administratif tambahan buat para anggota yang telanjur dekat dengan bank swasta nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penempatan investasi industri dana pensiun di Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami penurunan per Oktober 2025 dibandingkan akhir 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan hal tersebut sejalan dengan berkurangnya penerbitan SRBI sepanjang 2025.

“Berdasarkan data per Oktober 2025, nilai penempatan dana pensiun pada SRBI tercatat sebesar Rp4,09 triliun atau sekitar 1,06% dari total investasi,” katanya dalam jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Kendati demikian, Ogi menilai SRBI ke depannya masih berpotensi diminati sebagai instrumen investasi jangka pendek dengan risiko rendah dan imbal hasil yang kompetitif.

“Namun, alokasi investasi dana pensiun tetap perlu disesuaikan dengan profil liabilitas [liability driven investment],” tegasnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa OJK memproyeksikan pertumbuhan industri dana pensiun, baik dari program pensiun wajib dan sukarela akan double digit pada 2026.

Meskipun, Ogi turut menilai dana pensiun pada tahun depan akan menghadapi tantangan di dalam pengelolaan portofolio investasi.

Pasalnya, menurut dia penurunan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) akan berdampak pada potensi penurunan tingkat imbal hasil investasi yang akan diperoleh Dana Pensiun.

“Strategi alokasi aset yang optimal juga menjadi tantangan bagi dana pensiun di tengah pergerakan pasar keuangan yang sangat dinamis,” sebutnya.

Selain mengenai pengelolaan investasi, dia juga menyoroti perihal pertumbuhan jumlah peserta yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang harus melahirkan inovasi produk.

“Sehingga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengembangan digitalisasi dalam rangka efektivitas pengelolaan dana pensiun,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia menurunkan penerbitan SRBI secara terukur sepanjang 2025 sebagai salah satu upaya menjaga likuiditas perbankan.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Ronald D. Parluhutan menyampaikan outstanding SRBI menurun menjadi Rp720,61 triliun per 19 Agustus 2025, dari Rp923,53 triliun per 31 Desember 2024.

“Upaya ini dilakukan untuk mendukung kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ronald dalam agenda Pelatihan Wartawan Media Nasional di Yogyakarta, Jumat (22/8/2025).

Penurunan outstanding SRBI juga diikuti dengan turunnya yield atau imbal hasil, khususnya pada tenor 12 bulan yang menjadi acuan utama. SRBI saat ini ditawarkan dalam tiga tenor, yaitu 6, 9, dan 12 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menawarkan sejumlah insentif dan relaksasi untuk memastikan para eksportir membawa pulang devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dan menempatkannya ke bank Himbara.

Deretan insentif itu rencananya akan masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 yang sebelumnya mewajibkan parkir DHE SDA sebesar 100% selama 12 bulan di perbankan nasional.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pihaknya sudah menyerahkan draf revisi PP No.8/2025 ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera diundangkan.

Febrio mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan agar devisa valas hasil ekspor SDA itu berputar di dalam negeri. Dia merujuk kepada pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya mengatur bahwa kekayaan alam digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.

Menurutnya, sekitar delapan bulan penerapan PP No.8/2025, beleid itu belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Sebab, masih banyak eksportir yang mengonversikan valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.

Padahal, Febrio memandang permintaan untuk kredit berdenominasi valas cukup tinggi di dalam negeri. "Yang sering terjadi adalah dikonversi ke rupiah lalu kemudian banyak yang akhirnya keluar ke luar negeri. Nah itu yang kami enggak mau, kami ingin [valasnya] lebih banyak di Indonesia," tuturnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Imbal Hasil Kompetitif

Dia menyebut Kemenkeu akan memberikan instrumen imbal hasil (yield) agar para eksportir mematuhi aturan yang rencananya berlaku per 1 Januari 2026 itu.

Selain bank Himbara kini sudah menawarkan bunga yang kompetitif, terang Febrio, Kemenkeu akan menerbitkan instrumen SBN valas domestik. Dia menyebut SBN itu akan memiliki bunga yang juga kompetitif seperti yang diterbitkan di luar negeri.

"Kalau Pak Minto [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko] itu issue [menerbitkan] misalnya yang [SBN] 5 tahun global valas, nanti bunganya akan mirip dengan apa yang kami issue secara domestik. Nah itu sangat kompetitif secara internasional. Kalau tabungan atau dana pihak ketiga valas yang hasil dari DHE ingin ditaruh di dalam negeri itu sangat kompetitif. Nah ini akan kami siapkan instrumennya ke depan," paparnya.

Menurut mantan ekonom Universitas Indonesia (UI) itu, penerbitan SBN valas domestik guna menarik dana hasil ekspor itu sejalan dengan upaya pendalaman pasar uang. Namun demikian, penerbitan instrumen investasi valas yang diterbitkan di dalam negeri itu akan sesuai dengan permintaan.

Adapun mengenai tingkat konversi DHE SDA, Febrio menyebut nantinya eksportir hanya boleh mengonversi 50% devisa valasnya ke rupiah. Sebelumnya, pada PP No.8/2025, tingkat konversi yang diatur adalah 100%. Dia memandang porsi 50% yang diperbolehkan untuk dikonversi itu bukan nilai yang kecil.

Apalagi, dia mencatat bahwa total nilai ekspor dari Indonesia setahun bisa mencapai US$270 miliar. Sebesar 60% dari nilai ekspor itu berbentuk DHE, sedangkan sisanya tidak terikat.

Mengenai pemberlakuannya, setelah PP diundangkan, maka kewajiban memarkirkan DHE SDA di bank Himbara akan dimulai pada ekspor Januari 2026.

Namun, Febrio memastikan bakal memberikan pelonggaran waktu kepada importir untuk mengalihkan rekening penampungan DHE ke bank Himbara.

"Misalnya, yang di existing PP itu kalau untuk ekspor Januari kami bilang harus langsung reksusnya di bank himbara, akan tetapi sesuai dengan terms of payment mereka, mereka masih punya waktu sampai bulan ketiga untuk memasukkan 100%-nya ke dalam reksusnya mereka. Jadi ini kami juga honor best practice-nya mereka juga," tutur Febrio.

Bisnis.com, BANDUNG– Investasi kini semakin mudah dijangkau oleh siapa saja, termasuk generasi muda yang baru memulai perjalanan finansialnya. Perkembangan teknologi telah membuka akses yang lebih luas, dan bank bjb hadir mempermudah masyarakat dalam mengambil langkah awal menuju masa depan finansial yang lebih stabil.

Di tengah meningkatnya kesadaran finansial, investasi sudah menjadi kebutuhan utama, bukan lagi sekadar tren. Kesadaran bahwa aset harus bertumbuh agar dapat mengimbangi kebutuhan jangka panjang mendorong masyarakat untuk memilih instrumen investasi yang mudah, pasti, dan memberikan manfaat. Di sinilah bank bjb memainkan peran penting sebagai mitra keuangan yang terpercaya.

bank bjb kembali menghadirkan kemudahan investasi melalui penawaran Sukuk Tabungan seri ST015. Produk investasi yang diterbitkan pemerintah ini menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi mudah, terjangkau, dan berdampak langsung bagi pembangunan negara. Masa penawaran ST015 telah dimulai sejak 10 November 2025 dan akan berlangsung hingga 3 Desember 2025, sehingga masyarakat memiliki cukup waktu untuk menentukan keputusan investasi terbaik.

ST015 hadir dalam dua tenor, yakni 2 tahun dan 4 tahun. Masing-masing memberikan imbal hasil kompetitif, yaitu 5,20% per tahun untuk tenor 2 tahun dan 5,45% per tahun untuk tenor 4 tahun. Tingkat imbal hasil ST015 adalah flooating with floor.

Instrumen investasi ini berbasis syariah, dikelola dengan prinsip amanah, dan diawasi langsung oleh pemerintah. Karena itulah Sukuk Tabungan menjadi produk yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas portofolio sekaligus memberikan ketenangan bagi investor pemula maupun berpengalaman.

Dengan berinvestasi di ST015, masyarakat tidak hanya mendapatkan imbal hasil menarik tetapi juga ikut berperan dalam membantu negara membiayai berbagai program pembangunan. Ini adalah investasi yang memberikan manfaat ganda: menguntungkan, sekaligus memberi kontribusi untuk negeri.

Pembelian ST015 melalui bank bjb dilakukan secara online, sehingga prosesnya praktis dan dapat dilakukan kapan saja. Nasabah bisa melakukan registrasi, memesan, membayar, dan mendapatkan konfirmasi pemesanan secara digital melalui sistem mitra distribusi resmi yang telah ditunjuk pemerintah. bank bjb mengajak seluruh masyarakat untuk segera memesan ST015 melalui tautan resmi: infobjb.id/sbn Informasi lengkap mengenai obligasi ritel juga tersedia di infobjb.id/obligasiRitel.

Proses registrasi membutuhkan Single Investor Identification (SID), nomor rekening dana, serta rekening surat berharga. Setelah itu, investor dapat langsung melakukan pemesanan ST015 melalui sistem elektronik bank bjb.

Setelah pemesanan diverifikasi, nasabah akan mendapatkan kode billing pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, maupun mobile banking dengan batas waktu tiga jam setelah kode diterbitkan.

Sebagai tambahan kenyamanan, ST015 menyediakan fasilitas early redemption. Fasilitas ini memberi peluang bagi investor untuk mencairkan sebagian pokok lebih awal sebelum jatuh tempo, dengan persyaratan tertentu. Fasilitas ini hanya berlaku bagi investor dengan kepemilikan minimal Rp2 juta serta nominal pengajuan minimal Rp1 juta dan maksimal 50% dari total kepemilikan.

Periode penyampaian early redemption juga sudah dijadwalkan. Untuk ST015T2 akan dimulai pada 26 Oktober 2026, sedangkan ST015T4 dimulai pada 25 Oktober 2027. Hal ini memberikan fleksibilitas penting bagi investor yang membutuhkan likuiditas di tengah perjalanan investasi.

bank bjb memastikan seluruh proses pembelian, pembayaran, hingga konfirmasi berlangsung mudah dan transparan. Dengan layanan yang terintegrasi, nasabah dapat memilih produk investasi sesuai profil risiko dan tujuan keuangannya.

Di tengah semakin beragamnya pilihan investasi, ST015 menjadi instrumen yang tepat untuk memulai portofolio atau memperkuat instrumen yang sudah dimiliki.

bank bjb berharap hadirnya ST015 dapat meningkatkan literasi serta partisipasi masyarakat dalam membangun kebiasaan investasi jangka panjang. Melalui akses yang lebih inklusif, bank bjb ingin menjadi bagian dari perjalanan finansial masyarakat menuju kesejahteraan.

Dengan imbal hasil menarik dan proses mudah, ST015 melalui bank bjb menjadi pilihan berharga bagi masyarakat untuk tumbuh bersama. Investasi yang tepat akan membuka lebih banyak peluang menuju masa depan yang stabil.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).