JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi secara resmi mengumumkan 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026. Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui pendampingan intensif, khususnya untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta sektor-sektor prioritas nasional.

Sebanyak 15 inkubator yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan semangat kolaborasi lintas wilayah dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Inkubator ini akan berperan sebagai mitra strategis LPDB Koperasi dalam mendampingi tenant koperasi agar semakin produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto menegaskan, bahwa program inkubasi ini merupakan bagian penting dari transformasi pendekatan pembiayaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga penguatan kapasitas usaha.

80 Ribu Lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Disahkan Kemenkum



“Program inkubasi ini menjadi bukti komitmen LPDB Koperasi dalam membangun koperasi yang tidak hanya bankable, tetapi juga sustain dan scalable. Kami ingin memastikan bahwa koperasi penerima manfaat tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan pendampingan komprehensif dari hulu hingga hilir,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menekankan, bahwa keberadaan inkubator ini akan mempercepat terciptanya ekosistem koperasi modern yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus mendukung agenda besar pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman menjelaskan, bahwa proses seleksi inkubator dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, pengalaman pendampingan, serta kesiapan dalam mendukung sektor prioritas.

“Kami memastikan bahwa inkubator yang terpilih memiliki kompetensi dan rekam jejak yang kuat dalam melakukan pembinaan usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan model pendampingan koperasi yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata di lapangan,” kata Deva Rachman.

Meningkatkan Kesejahteraan Desa melalui Koperasi Desa Merah Putih



Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.

15 Lembaga Inkubator Terpilih

Adapun sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.

Selanjutnya dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut. Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini.

"Keberagaman asal daerah ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan pendampingan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, sehingga koperasi yang didampingi dapat tumbuh lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," tandas Krisdianto.

JAKARTA - Ketua Umum Induk KUD Indonesia, Portasius Nggedi menyambut baik rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP mengenai badan usaha koperasi. Menurutnya, kebangkitan koperasi di Indonesia mulai menemukan momentum politik yang nyata.

“Salah satu butir rekomendasi pada Rakernas I PDIP adalah terkait koperasi. Ini sangat sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang mendorong inisiatif strategis mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ,” katanya di Jakarta pada Rabu (14/1).

Seperti diketahui, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke I PDIP yang dilaksanakan pada 10-12 Januari 2026, menghasilkan 21 poin rekomendasi eksternal. Salah satunya adalah mendukung inisiatif masyarakat untuk membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri.

Jamin Utang Kopdes Merah Putih Dicicil Pemerintah, Purbaya: Himbara Tak Usah Takut



Sehingga koperasi benar-benar merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan berkarakter gotong royong. Menurut Portasius, rekomendasi ini tentu menjadi perhatian serius dari partai dan merupakan perkembangan penting guna mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Inisiatif strategis seperti pembentukan Kopdes Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto tampaknya menjadi katalis yang mempercepat perhatian ini. “Menjadi game-changer, yang menggeser koperasi dari wacana menjadi agenda riil," ujarnya.

Selanjutnya Portasius Nggedi menjelaskan, dalam kehidupan bermasyarakat, gotong royong dan kebersamaan telah menjadi nilai luhur yang mengakar di bangsa kita, salah satu wujud nyata dari semangat kebersamaan ini adalah koperasi.



Dan dengan dukungan konkret dari Pemerintah yang begitu besar terhadap koperasi saat ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Visi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan Kopdes Merah Putih ini sejalan dengan semangat membangun kemandirian desa melalui penguatan koperasi sebagai soko guru perekonomian.

Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menjadi wadah pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan produktivitas, dan membuka akses pasar yang lebih luas, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemandirian.

“Rekomendasi Rakernas PDI-P mengenai koperasi ini sejalan dengan visi dan cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menfasilitasi pembentukan Kopdes Merah Putih," jelasnya.

CBC: Pendirian Koperasi Merah Putih Perkuat Ketahanan Sosial, Bukan Oligarki



Dia menambahkan bahwa Induk KUD Indonesia percaya bahwa ketika pemerintah hadir memberikan dukungan dengan berbagai kebijakan, sementara masyarakat bergerak secara organik dan mandiri dengan semangat gotong royong, maka cita-cita kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama akan semakin nyata.

Portasius Nggedi juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan peran strategis Pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi.

“Pandangan Presiden Prabowo subianto mengenai hubungan antara negara dan koperasi sangat relevan, terutama dalam konteks membangun ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan,” imbuhnya.

“Pemerintah adalah mitra strategis yang memungkinkan koperasi tumbuh sehat, mandiri, dan sesuai dengan jati dirinya. Dukungan pemerintah dapat memperkuat fondasi koperasi, dengan demikian, koperasi benar-benar dapat menjadi “soko guru perekonomian nasional” yang menopang kesejahteraan bersama secara berkelanjutan,” tutup Portasius Nggedi.

JAKARTA - Di tengah derasnya arus kapitalisme global, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. Pendirian Koperasi Merah Putih merupakan bentuk pemerataan ekonomi masyarakat.

Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri mengatakan, Koperasi Merah Putih bukan sekadar wadah transaksi, melainkan simbol demokrasi ekonomi yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan segelintir elite.

"Koperasi desa memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik," kata Deni, Jakarta, Kamis (18/12/2025). .

Namun, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. "Realitas hari ini menunjukkan, koperasi masih berjalan di pinggir jalan pembangunan. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) lebih banyak berorientasi pada kepentingan oligarki, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru tersisih," bebernya.

Akibatnya, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas tidak pernah benar-benar diwujudkan."Kebijakan Pro-Koperasi: Langkah yang sudah tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.

Deni menyebut, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat. Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat.

Di sinilah masalah Utama muncul yakni perhatian DEN terhadap koperasi masih minim. Orientasi DEN yang condong pada oligarki membuat kebijakan pro-koperasi seringkali berhenti di level teknis, tanpa dukungan strategis yang berkelanjutan. Deni mengajak semua orang membayangkan jika Menteri Koperasi (Menkop) juga menjabat sebagai Ketua DEN. Maka, arah kebijakan ekonomi nasional akan lebih berpihak pada koperasi bukan oligarki.

"Perlu diingat, Menkop memiliki penelitian akan koperasi yang sangat state of the art. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat konstitusi," katanya.

Selama ini, kata dia, oligarki ekonomi menjadi tembok besar yang menghalangi perkembangan koperasi. Kebijakan yang berpihak pada segelintir pemilik modal besar membuat koperasi kehilangan daya saing. "Padahal, koperasi memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi bangsa," pungkasnya.

Empat koperasi unit desa (KUD) binaan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN IV PalmCo dinyatakan lulus dan resmi mengantongi sertifikasi internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau sertifikat produksi minyak sawit berkelanjutan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan empat KUD itu meliputi KUD Makarti Jaya, KUD Dayo Mukti, dan KUD Kusuma Bakti Mandiri yang berada di wilayah PTPN IV Regional III Riau, serta FPS Merlung Renah Mendaluh yang berlokasi di PTPN IV Regional IV Jambi.

Total luas kebun yang tersertifikasi mencapai 2.595,36 hektare dan melibatkan sekitar 1.222 kepala keluarga.

"Keberhasilan ini merupakan buah dari pendampingan jangka panjang yang dilakukan perusahaan kepada para petani mitra di berbagai daerah," kata Jatmiko dalam keterangan resmi.

Dari hasil audit terbaru, KUD Dayo Mukti tercatat sebagai koperasi yang paling baru lolos audit eksternal RSPO, melengkapi tiga koperasi lainnya yang telah terlebih dulu mendapatkan sertifikasi.

Sertifikasi RSPO memberikan manfaat langsung bagi petani karena membuka peluang baru ekonomi, memperbaiki tata kelola kebun, serta meningkatkan nilai jual produk.

Selain empat KUD yang telah resmi tersertifikasi, kata Jatmiko, terdapat 18 KUD lainnya yang saat ini sedang berada dalam pipeline sertifikasi RSPO melalui program percepatan internal PTPN IV PalmCo.

Ia menjelaskan satu KUD kini sedang menjalani audit internal, empat KUD sedang menyelesaikan pemenuhan dokumen persyaratan, sementara 13 KUD lainnya berada pada tahap sosialisasi penerapan standar RSPO di tingkat petani.

Jatmiko menegaskan proses sertifikasi tidak hanya berorientasi pada capaian administrasi, tetapi juga pada pembentukan budaya keberlanjutan di tingkat tapak.

Melalui percepatan sertifikasi RSPO tersebut, kata dia, PalmCo ingin memperkuat ketelusuran rantai pasok dan menetapkan standar kualitas yang lebih tinggi bagi CPO yang dihasilkan.

"Rantai pasok yang tersertifikasi RSPO menjamin produk yang berkualitas, terukur, dan dapat ditelusuri. Ini fondasi penting bagi daya saing sawit Indonesia di pasar global," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui industri sawit yang lebih bertanggung jawab.

Keberhasilan memperoleh sertifikasi RSPO merupakan bukti kemitraan efektif antara petani dan PTPN IV PalmCo, sekaligus langkah penting dalam menyiapkan petani Indonesia menghadapi tuntutan standar global yang semakin ketat.

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN memastikan tidak ditunjuk pemerintah sebagai penyalur pembiayaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam program pendanaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih .Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menyampaikan, pemerintah meminta BTN tetap fokus pada mandat utama di sektor perumahan, sehingga bank tersebut tidak masuk dalam skema penempatan dana pemerintah untuk Kopdes Merah Putih.

"BTN enggak ikut, kan BTN dikecualikan. Karena BTN tuh bank yang sangat fanatik di perumahan, koperasi saja gak boleh," ujarnya ketika ditemui di Menara BTN, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi Maret 2026, Punya Gudang dan Kendaraan Operasional

Nixon menjelaskan, keputusan tersebut telah dipastikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Bendahara Negara yang akan menempatkan dana di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bahkan, BTN sempat mengajukan diri untuk ikut serta, namun pemerintah tetap mengecualikan BTN.

"Jadi kita sudah ngajuin, memang kita dikecualikan. Saya kalau ditanya kecewa gak? Ya kita harus menghormati pemerintah," ucapnya.

Dengan demikian, BTN akan memusatkan perhatian pada mandat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Tahun ini, BTN ditugaskan menyalurkan KPP sebesar Rp9,5 triliun. Nixon mengakui penugasannya baru diterima pada September, sehingga waktu untuk mengejar target penyaluran sangat terbatas.

"Jadi waktunya cuma dua bulan buat tahun ini. Tapi kita lagi kerja keras untuk mengejar KPP baik sisi supply maupun sisi demand," kata Nixon.

Selain KPP, BTN juga menjalankan penugasan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Saya masih optimis dan ada tiga program berarti, ada KUR, KPP, dan FLPP," kata dia.

Sebagai informasi, dukungan pendanaan untuk Kopdes Merah Putih diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025. Jamin Utang Kopdes Merah Putih Dicicil Pemerintah, Purbaya: Himbara Tak Usah Takut



Dalam beleid tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta menyiapkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, atau dana desa untuk percepatan pembangunan gerai, pergudangan, serta fasilitas pendukung Kopdes Merah Putih.

"Menteri Keuangan untuk melakukan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian isi poin keenam Inpres tersebut.

Dana tersebut akan ditempatkan di Himbara serta Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk kemudian disalurkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dana ini menjadi sumber likuiditas bagi Agrinas dalam membangun fasilitas fisik Kopdes Merah Putih.

Adapun pinjaman yang disediakan Himbara untuk program ini memiliki plafon maksimal Rp3 miliar per gerai dengan tenor enam tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI menyoroti potensi masalah pembangunan 80.000 gerai fisik Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia, yang dinilai berisiko menjadi 'kandang kambing' jika tidak disesuaikan dengan kondisi desa.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid menilai Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan PT Agrinas Pangan Nusantara perlu mempertimbangkan kondisi daerah seperti lokasi Kopdes yang mudah diakses masyarakat.

“Nanti jangan sampai [gerai KopDes/Kel Merah Putih] menjadi kandang kambing [karena sepi],” kata Nurdin dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Menurut kalkulasinya, beberapa desa hanya memiliki penduduk sekitar 300–1.000 jiwa dengan rumah warga yang tersebar berjauhan. Dalam kondisi seperti itu, lanjut dia, jarak 3–5 kilometer saja bisa membuat warga enggan datang untuk berbelanja.

Nurdin juga menyinggung pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) sebelumnya. Saat membangun gudang pupuk berkapasitas 30 ton, gudang tersebut jarang dimanfaatkan karena petani hanya mampu membeli 5-10 ton, sehingga gudang besar itu akhirnya tidak berjalan efektif.

Namun demikian, menurut Nurdin, desain gerai yang saat ini digunakan cocok untuk Jawa dengan kepadatan penduduk tinggi, namun harus dipertimbangkan ulang untuk daerah Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Dia juga menekankan pengalaman KUD membuktikan bahwa meski berhasil mencapai swasembada beras dan stabilitas harga, KUD gagal menjadi pelaku ekonomi dominan di desa.

“Ini jangan diulangi Pak Menteri, jangan terulang, karena cita-cita Pak Prabowo adalah bagaimana mewujudkan tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan per orang, dengan menggerakkan ekonomi desa,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan prioritas percepatan pembangunan dengan standar tunggal terlebih dahulu, sembari menyesuaikan kondisi desa masing-masing di tahap berikutnya.

“Tetapi kalau yang sekarang standarnya memang kita percepatannya dengan standar yang sama dulu, Pak. Dikejar dulu, nanti yang berikutnya baru kita sesuaikan,” ujar Ferry.

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya pembangunan gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit sudah sesuai perhitungan dan rasional.

Dana jumbo tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” ucap Joao.

Dia menuturkan, penggunaan indeks konstruksi justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni mencapai sekitar Rp600 triliun.

Secara terperinci, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Kemudian, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi (LPG 3 kg) agar KopDes/Kel Merah Putih sekaligus menjadi agen distribusi.

Namun, Joao mengakui saat ini Agrinas masih menghadapi tantangan untuk mengejar target pembangunan harian. Pasalnya, Agrinas membidik pembangunan sekitar 2.930 titik.

“Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari,” tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pembangunan massal 80.000 gerai fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai sorotan dari parlemen. Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI khawatir proyek besar itu tidak tepat guna dan bahkan bisa berubah menjadi bangunan tak terpakai.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Nurdin Halid meminta Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara lebih cermat memperhitungkan kondisi tiap daerah sebelum membangun.

"Nanti jangan sampai (gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) menjadi kandang kambing," ujar Nurdin dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan, banyak desa hanya dihuni 300-1.000 penduduk dengan permukiman yang saling berjauhan. Dalam situasi ini, jarak 3-5 kilometer ke lokasi koperasi justru membuat warga malas datang berbelanja, sehingga keberadaan gerai berisiko tidak efektif.

Nurdin kemudian mengingatkan pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu. Gudang pupuk yang dibangun dengan kapasitas 30 ton justru jarang dipakai, sebab petani hanya sanggup membeli 5-10 ton. Pada akhirnya fasilitas tersebut terbengkalai.

Foto: Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Dia menilai desain gerai saat ini relatif cocok untuk wilayah Jawa yang padat penduduk, namun harus dikaji ulang untuk kawasan Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Menurutnya, pengalaman panjang KUD menunjukkan, meskipun sukses menopang swasembada beras dan stabilitas harga, KUD tidak berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama di desa.

"Ini jangan diulangi Pak Menteri, jangan terulang, karena cita-cita Pak Prabowo adalah bagaimana mewujudkan tujuan nasional kita, memajukan kesejahteraan umum, menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan per orang, dengan menggerakkan ekonomi desa," tegasnya.

Menjawab kritik tersebut, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan, pemerintah kini memprioritaskan percepatan pembangunan dengan standar seragam terlebih dahulu. Penyesuaian dengan karakter tiap desa akan dilakukan setelah tahap awal selesai.

"Tetapi kalau yang sekarang standarnya memang kita percepatannya dengan standar yang sama dulu, Pak. Dikejar dulu, nanti yang berikutnya baru kita sesuaikan," kata Ferry dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menekankan, biaya pembangunan Rp1,65 miliar per unit masih dalam batas kewajaran. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan di seluruh Indonesia.

"Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks (konstruksi)," jelas Joao.

Dia menambahkan, jika pembangunan mengikuti indeks konstruksi, total anggaran proyek justru bisa melambung hingga Rp600 triliun.

Secara desain, setiap gerai mencakup bangunan 20x30 meter berisi toko seluas 6x17 meter, klinik desa 3,5x10 meter, gudang pupuk 4x6 meter, ruang penyimpanan bahan pokok, serta area khusus LPG 3 kilogram sebagai bagian dari layanan distribusi.

Meski demikian, Joao menyebut pihaknya masih menghadapi tantangan pengerjaan di lapangan. Sebab, dari target pembangunan harian sekitar 2.930 titik, capaian saat ini baru menyentuh 1.200 titik.

"Tetapi sampai hari hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari," pungkasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

CIKARANG - Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) memulai langkah besar dalam dengan melakukan peletakan batu pertama Pembangunan dan Renovasi Kawasan Industri INKUD seluas 52 hektare yang berlokasi di Ex PT Shintatex, Jl. HOS Cokroaminoto No. 133 KM 51, Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi, pada Selasa (4/11/2025).

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, dan Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Momen ini juga dihadiri jajaran pengurus koperasi PUSKUD serta beberapa perwakilan mitra luar negeri yang akan bekerja sama dengan INKUD dalam pengembangan kawasan tersebut.

Kawasan Industri INKUD akan menjadi pusat aktivitas ekonomi koperasi berbasis teknologi tinggi, mencakup sektor alat dan mesin pertanian, kelistrikan, serta industri maklon (merk). Selain itu, INKUD juga memperluas sayap kerja sama internasionalnya dengan menggandeng perusahaan asal Uzbekistan dalam bidang oil and gas, sebagai bagian dari diversifikasi usaha koperasi nasional menuju kemandirian energi.

Inkud dan Guang Xi Construction Bangun Pabrik Gula Berkapasitas 12 Ribu Ton/Hari

Pembangunan kawasan ini sejalan dengan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pemerintah menargetkan koperasi tidak hanya menjadi pelaku ekonomi rakyat, tetapi juga pemain utama dalam rantai industri nasional yang modern dan berdaya saing global.

Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono memberikan, apresiasi tinggi terhadap langkah strategis INKUD yang dinilainya telah naik kelas menjadi koperasi industri berteknologi tinggi.

“Apa yang dilakukan INKUD hari ini adalah bentuk nyata koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa yang bertransformasi. INKUD telah menunjukkan bahwa koperasi bisa masuk ke sektor industri besar dan berteknologi tinggi, sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi yang mandiri, kuat, dan berkeadilan,” ujar Ferry dalam acara peletakan batu pertama, Selasa (4/11).

Ferry menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kawasan ini, mulai dari fasilitas pembiayaan, dukungan regulasi, hingga kemitraan strategis dengan BUMN dan pelaku industri nasional.

“Pemerintah berkomitmen mendampingi INKUD agar kawasan industri ini menjadi model pengembangan koperasi modern di Indonesia. Kami berharap INKUD menjadi pionir yang membuka jalan bagi koperasi lain untuk tumbuh menjadi pemain besar di sektor industri,” tambahnya.

Koperasi Indonesia Menuju Global

Ketua Umum INKUD, Portasius Nggedi menyampaikan, bahwa pembangunan kawasan industri ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan panjang INKUD untuk membawa koperasi Indonesia memasuki babak baru — dari penggerak ekonomi rakyat menuju pelaku industri global.

“Kawasan ini akan menjadi pusat sinergi koperasi dengan dunia industri dan teknologi. Kami bekerja sama dengan 50 mitra internasional agar koperasi Indonesia bisa bersaing di pasar global, sekaligus mendukung kemandirian nasional di bidang pangan, energi, dan industri,” ungkap Portasius.

Mendorong Kemajuan Kawasan Industri Indonesia

Portasius menambahkan, kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas produksi, pusat riset dan pengembangan (R&D), serta pelatihan bagi anggota koperasi dan pelaku UMKM.“Kami ingin koperasi tidak lagi dipandang sebatas sektor kecil, tetapi sebagai entitas bisnis modern yang produktif, efisien, dan berbasis inovasi,” ujarnya.

INKUD menargetkan kawasan industri ini dapat beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2026, dan diharapkan mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal serta menarik investasi besar dari berbagai negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menilai jalan menuju swasembada pangan bakal terbuka melalui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, mengacu pada perkembangan koperasi di era Orde Baru.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan bahwa swasembada pangan bukan sekadar cita-cita saat 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hadir di Tanah Air. Menurutnya, koperasi memiliki peluang besar seperti yang terjadi di Orde Baru melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

“80% stok pangan nasional khususnya beras, itu dikontribusikan oleh koperasi melalui KUD pada zaman itu,” ujarnya dalam forum redaktur 1 Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Bangun Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dia menuturkan, KUD bisa berperan berkat proses transformasi kelembagaan, termasuk melalui merger atau amalgamasi. Dia pun menyebut bahwa masa Orde Baru menjadi periode penting dalam sejarah koperasi di Indonesia. Saat itu, koperasi berhasil berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi desa dan pencapaian swasembada pangan nasional.

”Itulah masa yang boleh dikatakan ‘masa keemasan’ perjalanan koperasi di Indonesia dan kontribusi tidak main-main karena pernah membawa Indonesia swasembada pangan,” tuturnya.

Dari catatan Bisnis, Kemenkop telah melakukan groundbreaking di 1.134 titik dan jumlahnya terus bertambah. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, Kemenkop menyiapkan sistem pendampingan dan pengawasan melalui perekrutan 8.000 Business Assistant dan 1.100 Project Management Officer (PMO).

Lebih lanjut, terkait KopDes Merah Putih, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan KopDes/Kel Merah Putih sejatinya memiliki tiga fungsi. Pertama, KopDes/Kel Merah Putih menjadi penyalur barang-barang, baik yang diproduksi oleh BUMN maupun oleh swasta, sehingga masyarakat di desa dapat menikmati barang dengan harga terjangkau tanpa perantara.

Kedua, KopDes/Kel Merah Putih akan bertindak sebagai pembeli hasil produksi masyarakat desa atau kelurahan, mulai dari hortikultura, perikanan, hingga berbagai produk turunan lainnya. Ketiga, KopDes/Kel Merah Putih juga akan menghimpun dan memasarkan produk kerajinan, kuliner, dan usaha rumahan lainnya dari desa dan kelurahan yang selama ini belum terlindungi merek secara optimal.

Lebih dari itu, Kemenkop tengah berupaya mengejar ketertinggalan dengan mendorong KopDes Merah Putih agar mampu bersaing dengan perusahaan pelat merah maupun swasta. Ferry menuturkan KopDes Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, koperasi sejatinya erat dengan implementasi dari pelaksanaan Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, selama ini produk lokal berkualitas dari desa dan daerah yang kesulitan menembus pasar. Salah satunya, lantaran belum memiliki identitas yang kuat serta perlindungan hukum seperti merek kolektif.

“Padahal, pemerintah sebenarnya tengah mengarahkan bagaimana transformasi ekonomi menuju ekonomi yang berbasis inovasi, penghiliran, dan memiliki nilai tambah,” pungkasnya.