JAKARTA - Universitas Negeri Surabaya ( Unesa ) membuka Jalur Mandiri Prestasi Kepemimpinan OSIS dan Kepramukaan untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Jalur ini masih dibuka hingga 29 Mei 2026.

Jalur ini menjadi kesempatan bagi siswa aktif organisasi sekolah yang memiliki pengalaman kepemimpinan dan pengembangan karakter untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unesa.

Pendaftaran Jalur Mandiri Prestasi OSIS dan Kepramukaan Unesa 2026 resmi dibuka mulai 5 Mei hingga 29 Mei 2026. Program ini ditujukan bagi para penggerak muda yang telah mendedikasikan diri dalam organisasi sekolah serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Dalam keterangannya, Unesa menyebut jalur mandiri prestasi kepemimpinan menjadi wadah bagi calon pemimpin masa depan yang memiliki karakter tangguh untuk mendukung kemajuan bangsa.

“Jalur Mandiri Prestasi Kepemimpinan merupakan wadah bagi para penggerak muda yang telah mendedikasikan diri dalam organisasi sekolah. Kami mengundang para calon pemimpin masa depan yang memiliki pengembangan karakter tangguh bagi kemajuan bangsa,” tulis Unesa di akun Instagram resminya @official_unesa, dikutip Rabu (20/5/2026).

Adapun peserta yang dapat mengikuti seleksi ini merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang berasal dari lulusan SMA, MA, SMK, Paket C, atau sederajat tahun 2024, 2025, maupun 2026. Khusus lulusan tahun 2026 wajib melampirkan surat keterangan lulus atau bukti masih menempuh pendidikan kelas akhir.

Selain itu, peserta wajib memiliki pengalaman kepemimpinan di organisasi sekolah. Persyaratan tersebut dibuktikan melalui surat keputusan atau sertifikat sebagai pengurus inti OSIS maupun Dewan Ambalan Kepramukaan.

Berikut persyaratan khusus Jalur Mandiri Prestasi OSIS dan Kepramukaan Unesa 2026:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Lulusan SMA/MA/SMK/Paket C atau sederajat tahun 2024, 2025, atau 2026 yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus bagi lulusan 2026.

3. Memiliki surat keputusan atau sertifikat pengurus inti OSIS sebagai ketua, sekretaris, bendahara beserta wakilnya dari kepala sekolah, atau memiliki surat keputusan/surat sertifikat Dewan Ambalan Kepramukaan sebagai pradana, kerani, bendahara beserta wakilnya dari kepala sekolah.

Informasi lengkap mengenai pendaftaran Jalur Mandiri Prestasi Unesa 2026 dapat diakses melalui situs resmi admisi Unesa di admisi.unesa.ac.id.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro telah memulai rangkaian Testing and Commissioning (T&C) alias uji coba pada sistem perkeretaapian LRT Jakarta Fase 1B Velodrome–Manggarai.

Uji coba ini ditempuh salah satunya dengan tes jalur lintasan sepanjang 3,6 kilometer (km) yang menghubungkan Stasiun Velodrome dengan Stasiun Pramuka.

Direktur Utama Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan tahapan uji coba dilakukan secara detail agar seluruh sistem siap digunakan sebelum diresmikan untuk komersial.

“Proses tersebut mencakup pengujian sistematis dan terstruktur terhadap semua komponen dan subsistem sebelum operasional komersial dijalankan, mulai dari jalur, persinyalan, kelistrikan, komunikasi, hingga integrasi operasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Untuk diketahui, LRT Jakarta Fase 1B Rute Velodrome–Manggarai membentang sepanjang 6,4 km, dengan 5 stasiun pemberhentian yang mencakup Stasiun Pemuda Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai.

Infrastruktur ini dirancang untuk menghubungkan kawasan Velodrome ke simpul transportasi utama Stasiun Manggarai, serta terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti KRL dan TransJakarta.

Sementara itu, Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko mengatakan lingkup kerja Waskita pada LRT Jakarta Fase 1B mencakup integrasi sipil, rel, sistem, dan operasi.

Perseroan terus mempercepat pengerjaannya supaya bisa segera dimanfaatkan publik, realisasi pembangunan proyek senilai Rp4,1 triliun tersebut sudah menembus 92,76%.

Dalam pelaksanaan tes jalur lintasan, lanjut dia, salah satu area yang dilintasi yaitu perlintasan di atas Jalur Aktif Tol Wiyoto–Wiyono pada kilometer 1+700 sampai 2+100. Demi memastikan kondisi lalu lintas di jalan tol itu tidak terganggu selama masa konstruksi, Waskita berinovasi menggunakan metode balance cantilever dengan span sepanjang 120 meter.

"Keselamatan konstruksi, baik dalam pengamanan konstruksi balance cantilever maupun pengguna jalan harus diutamakan," tutur Paulus.

Tim di lapangan pun memasang safety net pada sekeliling segmen girder balance. Berkat sejumlah langkah tersebut, Waskita berhasil mencapai zero accident atau tidak ada kecelakaan sama sekali dalam proses konstruksi balance cantilever LRT Jakarta 1B.

Mengingat posisi perlintasan Wiyoto–Wiyono sebagai salah satu ikon terpenting dalam tes jalur beberapa waktu lalu, keberhasilan ini pun disebut menandai kemajukan konstruksi Indonesia. Hal tersebut merefleksikan proses konstruksi yang dapat meramu moda transportasi umum berdampingan dengan jalur aktif existing di tengah kepadatan aktivitas Jakarta.

Hasil tes jalur atau train run yang sudah dilakukan dua kali pun berlangsung tanpa hambatan.

Paulus mengemukakan hasil train run menunjukkan kereta mampu berjalan secara lancar dari Velodrome sampai Pasar Pramuka, menggunakan full power listrik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan transportasi tersebut dapat diresmikan pada Agustus mendatang.

"LRT yang sekarang ini tersambung dari Velodrome sampai Manggarai yang mudah-mudahan akan diresmikan pada bulan Agustus," jelasnya saat meresmikan Kelenteng Tian Fu Gong di PIK, Jakarta Utara, Minggu (17/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp3,1 triliun per kuartal I/2026. Capaian tersebut didominasi oleh proyek-proyek yang berasal dari pemerintah pusat.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menjelaskan bahwa proyek pemerintah pusat menyumbang porsi terbesar yakni 60,2%, disusul pihak swasta sebesar 17,1%. Sementara itu, kontribusi dari anak usaha tercatat sebesar 13,7% dan pemerintah daerah menyumbang 8,9% dari total kontrak.

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, proyek infrastruktur konektivitas menjadi penopang utama dengan persentase mencapai 46%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek infrastruktur air sebesar 33,9% dan pembangunan gedung sebesar 6,3%.

Menurut Ermy, raihan kontrak baru pada kuartal I/2026 memperlihatkan awal yang baik guna menjaga kinerja secara berkelanjutan sepanjang tahun ini.

“Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek investasi dan berfokus pada proyek berskema monthly payment serta memiliki uang muka,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Beberapa proyek yang dikerjakan tahun ini, antara lain penataan kawasan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Selain itu, WSKT juga menangani tanggap darurat bencana alam di ruas Kota Bireun-Kota Takengon.

Tak hanya di dalam negeri, WSKT juga kembali memperkuat portofolio internasional dengan mengamankan proyek terminal Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato (PNLIA) di Timor Leste. Langkah ini melanjutkan pengembangan tahap awal yang telah dimulai perseroan sejak tahun lalu.

Manajemen optimistis perolehan kontrak baru akan terus meningkat sepanjang tahun ini. Adapun optimisme tersebut turut didukung oleh kenaikan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Rp118,5 triliun, dari pagu indikatif awal 2026 yang sebesar Rp70,86 triliun.

“Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek,” tutur Ermy.

Mengatur anggaran menjadi kunci utama dalam merencanakan liburan yang efisien tanpa mengurangi kualitas pengalaman. Pendekatan ini kini semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan yang tetap terkendali secara finansial.

Sejalan dengan itu, Antavaya bekerja sama dengan Allo Paylater menghadirkan program diskon yang berlaku mulai 6 April hingga 31 Desember 2026. Promo ini terbuka untuk berbagai jenis perjalanan, mulai dari staycation, trip domestik, hingga liburan ke luar negeri.

Pengguna yang melakukan pembayaran menggunakan Allo Paylater bisa mendapatkan diskon hingga 20% untuk setiap transaksi perjalanan di Antavaya. Sementara pengguna Allo Prime mendapatkan potongan sebesar 5% untuk setiap pemesanan.

Salah satu keunggulan promo ini adalah tidak adanya minimum transaksi yang ditetapkan. Artinya, diskon tetap berlaku meski pengguna memesan paket perjalanan dengan anggaran terbatas sekalipun.

Sistem paylater juga memberikan fleksibilitas dalam mengatur arus kas, karena pembayaran tidak harus dilakukan sekaligus di muka. Ini memudahkan perencanaan liburan tanpa harus menunggu tabungan terkumpul penuh terlebih dahulu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan promo ini. Diskon tidak dapat digabungkan dengan promo lain yang sedang berjalan di Antavaya.

Bagi yang sudah lama menunda liburan karena pertimbangan biaya, promo ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk mulai merencanakan perjalanan. Dengan potongan hingga 20%, selisih harga yang didapat bisa dialokasikan untuk pengalaman lain selama perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memanfaatkan momen Hari Bumi dengan melakukan sejumlah aktivitas untuk menjaga ekosistem laut Indonesia.

Aksi nyata ini diwujudkan melalui penanaman 3.000 bibit mangrove, penanaman 1.000 bibit Lamun (Seagrass), penanaman 750 transplantasi fragmen terumbu karang di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, (17/4/2026). Kegiatan ini berkolaborasi dengan Taman Nasional Kepulauan Seribu, masyarakat Pulau Pramuka dan komunitas SEAsoldier.

Pulau Pramuka sendiri menjadi pilihan lokasi karena merupakan bagian dari Kepulauan Seribu, yang masuk dalam MPA (Marine Protected Area) dan bersinergi dengan program pemerintah seperti PMN (Peta Mangrove Nasional).

Saat ini kondisi perairan, lahan mangrove, lamun dan terumbu karang di lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas, padahal Kepulauan Seribu memiliki peran yang vital sebagai potensi besar ekowisata, juga penopang ekonomi biru.

Manager CSR Pertamina Roby Hervindo mengatakan Pertamina memiliki tiga pilar khusus yang diamanahkan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Sosial.

“Kegiatan ini masuk ke dalam kategori pilar lingkungan, upaya ini menjadi perhatian kami semua untuk terus berupaya menjadikan lingkungan lebih baik, sekaligus memitigasi kondisi lingkungan, disertai dengan melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat sekitar”, ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Pada momen kali ini, setidaknya ada 3.000 bibit mangrove yang ditanam ditambah penanaman 1.000 bibit Lamun (Seagrass), penanaman 750 transplantasi fragmen terumbu karang. Pada kesempatan yang sama, perwakilan SEAsoldier, Dinni Septianingrum, mengapresiasi keterlibatan Pertamina Patra Niaga, yang telah berperan nyata, melestarikan ekosistem laut.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak laut, dengan semakin luas dan banyaknya laut di Indonesia dan ekosistemnya yang bisa dilestarikan, maka potensi karbon biru, bisa sangat tinggi. Karbon biru mengacu pada karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut.

“Upaya ini adalah langkah yang sangat penting dan memastikan apa yang dilakukan bisa memberikan manfaat bagi laut, lingkungan, dan masyarakat”, tambahnya.

Di sisi lain, perwakilan masyarakat lokal, Sahbudin, juga mendukung tiga kegiatan pilar konservasi sistem penyangga kehidupan, melalui pengawetan sumber daya alam hayati beserta ekosistem, pemanfaatan sumber daya hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

“Di masa depan kami memiliki pilar pemulihan ekosistem. Besar harapan kami semua pihak juga bisa ikut mendukung dan juga berperan aktif”, harapnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V.Dumatubun menegaskan bahwa program ini turut mendukung konservasi ekosistem pesisir, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mencegah abrasi serta menyerap karbon.

“Ketiga biota laut ini merupakan aset alam yang tak ternilai harganya. Peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi pantai, menyediakan habitat bagi berbagai biota, serta kontribusinya dalam mitigasi perubahan iklim menjadikannya sangat penting untuk dilestarikan”, ujarnya

Ia menambahkan program lingkungan merupakan langkah dan wujud nyata Pertamina Patra Niaga dalam mendukung Konservasi keanekaragaman hayati dengan menjaga Flora dan Fauna di Indonesia serta dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyatakan bahwa generasi muda merupakan kunci untuk menjaga ketahanan pangan nasional di masa depan.

“Anak muda Indonesia harus dekat dan cinta dengan pertanian. Mereka akan bekerja sama dalam membangun ketahanan pangan bangsa,” kata Ketua Harian I Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI yang juga Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka Mayjen TNI Purn Bachtiar Utomo usai panen perdana kedelai di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia masalah pangan bukan hanya masalah negara tapi semua harus ikut terlibat dalam memastikan ketersediaan pangan nasional.

“Jangan sampai terjadi lost generation farm di Indonesia. Mari semua dekatkan anak-anak muda kita dengan pertanian,” kata dia.

Ia menambahkan bangsa yang kuat adalah bangsa yang berdaulat dengan pangan. Bangsa yang berdaulat adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan tidak bergantung lagi pada asing untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

“Jangan jauhkan anak muda dari pertanian tapi buat mereka cinta pertanian dan mau terlibat menjadi petani,” kata dia.

Ia mengatakan satu upaya yang dilakukan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka adalah menggelar Global Integrated Farming yang akan digelar di Jambore tahun ini.

Dalam jambore ada 30 ribu pelajar dari seluruh Indonesia yang berkumpul di Buperta Pramuka Cibubur, Jakarta Timur.

Mereka akan diberikan materi pertanian dan membangun rasa cinta untuk bertani yang akan dibawa ke lingkungan mereka masing-masing

Para peserta akan diajak menanam pohon dan bertani serta beternak agar ikut terlibat membangun ketahanan pangan bangsa.

Menurut dia di kawasan Buperta ini mereka diajarkan bertanam jagung, pisang, sayur-sayuran,buah-buahan. Mereka juga diajarkan beternak ayam, kambing. Sapi, dan ikan lele dan nila.

Ia mengatakan Buperta ini merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) bidang pertanian dan ketahanan pangan. Di sini ada lahan pertanian, peternakan, pengembangbiakan lebah dan lainnya.

“Ini upaya yang akan kami lakukan agar generasi muda menggandrungi pertanian dan terlibat dalam membangun ketahanan pangan nasional,” kata dia.

Pihaknya juga melibatkan seluruh bumi perkemahan yang ada di Indonesia untuk bertani.

“Total ada 25 juta anggota Pramuka dan jika mereka menanam empat pohon maka dalam setahun ada 100 juta pohon yang tumbuh,” kata dia.

Ia mengatakan program ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang ingin membangun swasembada pangan di Indonesia.

“Pramuka dan HKTI dengan sejumlah pihak akan terus mendorong percepatan dan ikut membangun ketahanan pangan Indonesia,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat dengan komposisi maksimal 80% bekerja dari rumah dan minimal 20% tetap bertugas di kantor.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon Agung Firmansyah mengatakan kebijakan tersebut bersifat fleksibel dan tidak berlaku untuk seluruh ASN.

“WFH dilaksanakan setiap hari Jumat dengan komposisi maksimal 80% ASN bekerja dari rumah dan minimal 20% tetap di kantor,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Namun dalam praktiknya, tidak semua lini birokrasi dapat menjalankan skema tersebut. Sejumlah pejabat struktural seperti eselon II dan III, termasuk kepala bagian, kepala bidang, sekretaris dinas, hingga camat tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa. Selain itu, berbagai unit layanan publik juga dikecualikan dari kebijakan ini.

Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban umum, pemadam kebakaran, kebersihan, administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan pendapatan daerah, dipastikan tetap berjalan normal tanpa WFH.

“Unit pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak bisa menerapkan WFH,” kata Agung.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung tatap muka. Sementara itu, pegawai di lingkungan dinas pendidikan hanya sebagian yang dapat menyesuaikan dengan skema WFH. Hal serupa juga berlaku di rumah sakit, di mana tenaga kesehatan tetap bekerja di tempat, sedangkan pegawai manajemen dimungkinkan bekerja dari rumah.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya menekan pengeluaran daerah, khususnya terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan operasional perkantoran. Pemkab Cirebon berharap WFH dapat mengurangi penggunaan kendaraan dinas, konsumsi listrik, perjalanan dinas, hingga belanja alat tulis kantor.

Meski demikian, kebijakan ini menuai catatan kritis. Selain karena sifatnya yang hanya berupa imbauan, efektivitas WFH dalam menekan anggaran dinilai belum memiliki indikator yang jelas. Tidak adanya target penghematan yang terukur berpotensi membuat kebijakan ini sekadar formalitas tanpa dampak signifikan terhadap efisiensi belanja daerah.

Di sisi lain, ketimpangan penerapan antarinstansi juga menjadi sorotan. Banyaknya sektor yang dikecualikan membuat proporsi ASN yang benar-benar dapat menjalankan WFH diperkirakan tidak mencapai angka maksimal yang ditetapkan. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas beban kerja di antara pegawai.

Agung menegaskan, kebijakan ini lebih bersifat imbauan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing ASN, termasuk jarak tempat tinggal dan kebutuhan pelayanan. ASN yang tetap masuk kantor juga diimbau menggunakan transportasi umum atau sepeda sebagai bagian dari penghematan energi.

“Ini lebih kepada imbauan untuk efisiensi, bukan kewajiban mutlak,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal secara tatap muka di tengah kebijakan efisiensi dan perubahan pola kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sektor pendidikan tidak terdampak kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN).

“Untuk sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah lima hari dalam seminggu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan sekolah tetap berjalan tanpa pembatasan. Aktivitas olahraga dan ekstrakurikuler yang mendukung prestasi siswa juga tetap berlangsung.

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket delapan butir transformasi budaya kerja nasional. Paket tersebut disiapkan sebagai respons atas dinamika global, termasuk gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi.

Airlangga menegaskan kondisi ekonomi nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat. Stabilitas energi dan fiskal dinilai terjaga.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh,” kata dia.

Pemerintah menetapkan WFH bagi ASN satu hari setiap pekan, tepatnya Jumat.

Kebijakan ini diikuti pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta pengurangan perjalanan dinas.

Sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan tersebut. Layanan publik dan sektor strategis tetap berjalan normal. Pendidikan termasuk sektor yang tidak menerapkan pembelajaran jarak jauh.

Untuk perguruan tinggi, terutama mahasiswa semester empat ke atas, mekanisme pembelajaran disesuaikan dengan kebijakan masing-masing institusi.

Kebijakan transformasi ini mulai berlaku 1 April 2026. Evaluasi akan dilakukan setelah dua bulan pelaksanaan.

Pemerintah juga mengajak masyarakat tetap produktif dan menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa di tengah kebijakan efisiensi.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung transformasi budaya kerja ini,” ujar Airlangga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pemerintah memastikan sekolah -sekolah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera siap memulai kembali pembelajaran tatap muka. Berbagai langkah cepat pun telah dilakukan.

Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk optimalisasi pembelajaran mulai dari pemulihan infrastruktur, penyelenggaraan pembelajaran di ruang sementara hingga penyesuaian metode belajar, guna memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SD Negeri 158498 Aek Tolang, Sumatra Utara, Hayati, memastikan bahwa pembelajaran telah kembali berjalan normal sejak Januari 2026.

“Sekolah kami sempat melaksanakan pembelajaran di tenda darurat pada bulan Desember 2025. Namun sejak Januari 2026, KBM sudah berjalan seperti biasanya di sekolah,” ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (28/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, sekolah juga telah menerapkan pembelajaran adaptif dengan menyesuaikan kurikulum secara mandiri. Asesmen juga dilakukan secara sederhana dan fleksibel, mengacu pada petunjuk teknis pembelajaran untuk satuan pendidikan terdampak bencana yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Selain kesiapan dari sisi pembelajaran, dukungan pemerintah turut memperkuat proses pemulihan. “Bantuan pemerintah berupa uang tunai untuk kebersihan lingkungan sekolah, dan juga untuk kebutuhan siswa seperti seragam sekolah,” ungkap Hayati.

SDN 158498 Aek Tolang juga menerima dukungan lanjutan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan berupa pembangunan dua ruang kelas baru, toilet, serta penataan lingkungan sekolah, yang semakin menunjang kesiapan pembelajaran secara berkelanjutan.

Di Sumatra Barat, kesiapan pembelajaran juga ditunjukkan oleh SMAN 1 Batang Anai. Kepala SMAN 1 Batang Anai, Zulbaidah menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi pascabencana. Sebanyak 10 rombongan belajar (rombel) saat ini menempati Asrama Haji Kabupaten Padang Pariaman, sementara sebagian lainnya belajar di tenda darurat yang difasilitasi oleh Kemendikdasmen.

Dalam proses pembelajaran, sekolah melakukan penyesuaian dengan mengurangi durasi waktu belajar serta memfokuskan pada materi esensial. Zulbaidah mengungkapkan bahwa SMAN 1 Batang Anai mengacu pada buku panduan pembelajaran dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikdasmen sebagai pedoman utama.

Kesiapan ini juga diperkuat melalui berbagai dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, mulai dari bantuan biaya normalisasi, distribusi bantuan bagi siswa, layanan trauma healing untuk guru dan siswa, hingga penyediaan tenda sebagai ruang belajar darurat. Pemerintah daerah turut mendukung melalui normalisasi dengan bantuan alat berat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta fasilitasi lokasi pembelajaran sementara.

Senada dengan hal itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi dalam kondisi apa pun.

“Pendidikan tidak boleh berhenti, bahkan dalam situasi bencana sekalipun. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat memastikan anak-anak kita tetap belajar dengan aman, nyaman, dan bermakna. Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya memulihkan fasilitas, tetapi juga memulihkan harapan dan semangat belajar peserta didik,” ujarnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada urgensi untuk menerapkan pembelajaran dengan metode daring atau jarak jauh. Hal ini disampaikan Praktino dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026.

Pratikno menegaskan ulang arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat, 13 Maret 2026. Presiden menyatakan bahwa situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Pratikno menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dalam keterangannya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Praktino menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag. Semua sepakat tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.

Dia mengatakan bahwa proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.

Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.

Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan tetap memberlakukan belajar tatap muka untuk mencegah learning loss atau penurunan pengetahuan siswa dalam pembelajaran.

Menko PMK, Pratikno menyampaikan ulang pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) bahwa situasi global dinilai menjadi momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Kondisi geopolitik saat ini dianggap peluang untuk mempercepat penerapan swasembada pangan dan energi. Tidak terkecuali bidang pendidikan juga penting dilakukan guna menjamin kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa," katanya dikutip dari laman resmi Kemenko PMK pada Rabu (25/3/2026).

Oleh karena itu, kata dia, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.

Dia memahami bahwa sebelumya sempat dicanangkan wacana metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring untuk sistem pembelajaran siswa/i.

Namun, menurutnya, menjaga kualitas pendidikan siswa/i lebih utama dan pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa bukan menjadi sebuah urgensi saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.

Tak hanya itu, perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.