JAKARTA - Wacana penyesuaian ambang batas parlemen (parliamentary threshold) kembali mengemuka dalam rencana revisi Undang-Undang Pemilu. DPR RI menegaskan pendekatan yang diambil tidak akan memberatkan partai politik, sejalan dengan arahan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkaji ulang ambang batas sebesar 4 persen.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pembahasan ambang batas parlemen masih dalam tahap pendalaman agar tidak memberatkan partai politik.

"Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 April 2026.

Pernyataan tersebut mendapat respons dari Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dia menilai sikap DPR menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan prinsip keadilan dalam demokrasi.

"Pendekatan yang tidak memberatkan partai politik merupakan langkah positif dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat dan kompetitif," ujar Ferry di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Lihat video: Ada Peluang MK Batalkan Parliamentary Threshold



Ferry menilai diperlukan formula yang proporsional agar tidak menutup ruang partisipasi politik, sekaligus tetap menjaga kualitas pengambilan keputusan di parlemen.

Ferry menegaskan momentum pembahasan ini harus dimanfaatkan untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kepastian regulasi dinilai penting agar seluruh pihak memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan tahapan pemilu berikutnya.

"Kepastian regulasi adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu, penyelesaian RUU Pemilu tidak boleh berlarut-larut," tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari partai politik, akademisi, hingga masyarakat sipil, agar menghasilkan kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap dinamika demokrasi.

Ferry menilai arah pembangunan politik nasional saat ini berada dalam koridor yang positif, dengan komitmen terhadap penguatan demokrasi dan keterbukaan ruang partisipasi politik.

“Kami melihat bahwa pemerintah memiliki semangat pro-demokrasi, yang tercermin dari upaya menjaga ruang partisipasi politik tetap terbuka bagi semua pihak,” katanya.

Partai Perindo menegaskan akan terus mengawal pembahasan RUU Pemilu agar menghasilkan regulasi yang adil, tidak diskriminatif, serta mampu memperkuat sistem kepartaian di Indonesia.

Sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pemilu yang lebih matang dan berkeadilan. Kepastian dan kualitas demokrasi diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026) menandai tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja domestik di Indonesia. Setelah bertahun-tahun masuk dalam agenda legislasi tanpa kepastian, regulasi ini akhirnya memperoleh legitimasi politik yang kuat.

Peran penting dalam percepatan pengesahan ini tidak dapat dilepaskan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat pleno bersama Badan Legislasi pada Senin (20/4/2026). Kepemimpinannya dinilai berhasil menjembatani dinamika politik dan mendorong konsensus lintas fraksi hingga RUU tersebut disahkan di tingkat paripurna.

“Great Institute mengapreasi kepemimpinan Prof. Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI yang berhasil menggoalkan UU PPRT. Pengesahan UU PPRT ini menunjukkan adanya keberpihakan politik terhadap kelompok rentan, sekaligus memperkuat citra DPR RI sebagai lembaga yang responsif terhadap isu keadilan sosial. Berdasarkan perspektif kebijakan publik, ini juga menjadi sinyal bahwa negara mulai memberi perhatian lebih pada sektor kerja informal yang selama ini terpinggirkan” tegas Sudarto, Rabu (22/4/2026).

Sudarto menilai langkah ini sebagai bukti konkret komitmen DPR dalam menghadirkan keadilan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di sektor informal dan minim perlindungan. “Dengan disahkannya UU PPRT, pekerja rumah tangga, yang mayoritas adalah perempuan, kini memiliki landasan hukum yang jelas. Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga pengakuan atas martabat dan kontribusi mereka dalam ekonomi domestik,” ujar Sudarto.

Sebelum UU PPRT disahkan, pekerja rumah tangga kerap berada dalam posisi rentan secara struktural. Tidak adanya payung hukum spesifik menyebabkan relasi kerja antara majikan dan PRT cenderung bersifat informal, tanpa standar yang jelas terkait jam kerja, upah, maupun hak-hak dasar lainnya.

“Berbagai laporan menunjukkan praktik kerja berlebih tanpa kompensasi, ketiadaan hari libur, pemotongan upah sepihak, hingga kasus kekerasan yang sulit ditindak secara hukum. Dalam konteks ini, absennya regulasi telah menciptakan ruang abu-abu yang merugikan pekerja. Nah, UU PPRT hadir untuk menutup celah tersebut,” ungkap Sudarto.

Sudarto menjelaskan bahwa regulasi ini memuat sejumlah ketentuan penting yang selama ini menjadi tuntutan utama advokasi pekerja domestik, antara lain: Kepastian jam kerja dan waktu istirahat yang manusiawi; Hak atas cuti dan Tunjangan Hari Raya (THR); Larangan pemotongan upah secara sepihak; Akses terhadap jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; dan Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi.

“Ketentuan ini lebih dari sekadar norma hukum dan mencerminkan pergeseran paradigma: dari melihat PRT sebagai ‘pembantu’, menjadi pekerja yang memiliki hak dan perlindungan setara dengan sektor lain,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa dirinya tidak ingin ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tidak memberatkan partai politik. Ambang batas parlemen ini menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rencana pembahasan revisi undang-undang tentang Pemilu.

Mengingat, hal ini menjadi perintah Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengkaji ulang ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

"Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis isu penggabungan Partai Gerindra dan Partai NasDem.

Dasco mengatakan bahwa dirinya bingung atas informasi "merger" karena tidak ada pembicaraan tersebut.

"Seperti yang disampaikan oleh NasDem bahwa itu kita tidak pernah ada pembicaraan seperti itu. Kita juga bingung begitu dengar juga kita bingung sumbernya dari mana.

Wakil Ketua DPR RI itu tidak ingin memperpanjang isu penggabungan Partai Gerindra dan NasDem. Dia berpendapat bahwa Gerindra dalam persoalan ini tidak perlu memberikan bantahan karena klarifikasi lebih dulu disampaikan oleh Partai NasDem.

"Tapi karena NasDem juga sudah duluan menjelaskan karena subjeknya NasDem, ya kita pikir sudah cukup," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan wacana fusi kedua partai tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika politik.

Dia memastikan wacana tersebut belum menjadi pembahasan internal NasDem. Saat ini, katanya, Partai NasDem masih fokus pada konsolidasi organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk penguatan struktur partai dan pendidikan politik kader.

"Kita bahkan belum belum ini, belum belum ada hal yang khusus terkait dengan itu semua. Dan saya yakin di apa tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengonsolidasikan apa internal kita,"katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen pada Senin (13/4/2026).

Namun menurutnya, realisasi gagasan tersebut memerlukan pertimbangan matang, terutama terkait ideologi, identitas, dan eksistensi masing-masing partai.

"Nah, ketika misalnya rencana atau ada wacana terkait dengan fusi, faktor itu juga kan perlu harus kita pertimbangkan ya. Ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai dengan semangat, motivasi, dan filosofi membangun partai masing-masing. Itu juga apa, apakah itu masih nanti apa menjadi pertimbangan semua," jelasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang akan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (21/4/2026) akan menjadi kado peringatan Hari Kartini dan Hari Buruh (May Day).

“Hadiah May Day, hadian Hari Kartini untuk besok,” kata Dasco usai memimpin rapat kerja antara Baleg DPR dengan pemerintah terkait RUU PPRT di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026) malam.

Dasco menyampaikan bahwa pengesahan RUU PPRT di DPR ini dalam rangka untuk menuntaskan janji kepada masyarakat setelah proses pembahasannya memakan waktu panjang, yakni 22 tahun.

Selain RUU PPRT, Dasco menyebut jika DPR juga berkomitmen untuk merampungkan sejumlah revisi undang-undang lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi lembaganya tahun ini.

“Masih ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Masyarakat Adat yang juga sudah 20 tahun, sedang kami dengan teman-teman Baleg dan pemerintah juga akan selesaikan,” tuturnya.

“Dan masih ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tenaga Kerja yang kita juga sudah mulai bahas, dan Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, sehingga insyaallah tahun ini, mungkin kita akan selesaikan beberapa yang sudah kita memang jadi PR,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, pada Kamis (16/4/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa keduanya membahas sejumlah hal strategis usai Kepala Negara melaksanakan lawatan luar negeri.

“Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, 16 April 2026, untuk menerima laporan beberapa hal strategis sekembalinya Presiden Prabowo dari lawatan luar negeri,” tulis Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Teddy, pada pertemuan tersebut, Presiden menerima informasi strategis yang berkembang di dalam negeri. Sufmi Dasco, dalam forum tersebut, menyampaikan kepada Presiden terkait sejumlah perkembangan terkini mulai dari politik hingga ekonomi nasional.

“Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco menyampaikan beberapa perkembangan situasi politik, keamanan dan ekonomi nasional,” katanya.

Selain itu, Teddy mengatakan bahwa Sufmi Dasco turut menyampaikan beberapa masukan dari fungsi legislasi DPR kepada pemerintah.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka , Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas sejumlah agenda strategis nasional sekembalinya Kepala Negara dari lawatan luar negeri.

Mengutip keterangan resmi dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan keduanya menjadi wadah koordinasi antara eksekutif dan legislatif terkait perkembangan terkini di tanah air.

"Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, 16 April 2026, untuk menerima laporan beberapa hal strategis sekembalinya Presiden Prabowo dari lawatan luar negeri," tulis @sekretariat.kabinet.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco melaporkan berbagai dinamika di bidang politik, keamanan, hingga kondisi ekonomi nasional.

"Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco menyampaikan beberapa perkembangan situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional serta melaporkan beberapa masukan dari fungsi legislasi DPR kepada pemerintah," demikian keterangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ikut membagikan momen belasungkawa atas meninggalnya penyanyi Vidi Aldiano pada Sabtu (7/3/2026).

Melalui unggahan video di akun Instagram-nya @sufmi_dasco, Ketua Harian Partai Gerindra itu mengajak para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) 2026 untuk menundukkan kepala dan mendoakan Pekerja Kreatif yang berpulang di usia 35 tahun tersebut.

“Hari ini saya mau mengajak kawan-kawan sekalian mengucapkan, menundukkan kepala, berdoa untuk Vidi Aldiano, pelaku ekonomi kreatif,” kata Dasco.

View this post on Instagram

A post shared by Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad (@sufmi_dasco)

Dasco kemudian menyanyikan lagu “Nuansa Bening” di hadapan para peserta. Lagu ciptaan Keenan Nasution bersama dengan Rudi Pekerti itu merupakan tembang yang melambungkan nama Vidi Aldiano.

Aransemen ulang lagu tersebut hadir dalam album perdana Vidi "Pelangi di Malam Hari" yang rilis pada 2008.

Vidi Aldiano mengembuskan napas terakhir pada Sabtu (7/3/2026) setelah melawan kanker ginjal yang dideritanya sejak 2019.

Kabar duka ini dikonfirmasi oleh rekan sesama pelaku seni, seperti pemusik Andi Rianto melalui akun X dan Melly Goeslaw di Instagram.

Mitigasinya bagaimana, nah itu sudah ada, dan bagus memang menurut saya. Tapi bukan saya yang mengungkapkan di sini, nanti dari pemerintah yang menyampaikan demikian,

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal kuat adanya strategi mitigasi baru yang telah disiapkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah ancaman krisis energi global.

Strategi tersebut, kata dia, merupakan hasil rapat terbatas antara pimpinan legislatif, Presiden Prabowo Subianto, dan menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3), guna merespons potensi gangguan pasokan dari sumber minyak saat ini akibat perang di Timur Tengah.

"Mitigasinya bagaimana, nah itu sudah ada, dan bagus memang menurut saya. Tapi bukan saya yang mengungkapkan di sini, nanti dari pemerintah yang menyampaikan demikian," ujarnya di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis.

Dasco menyebutkan, pembicaraan di Istana tidak hanya sekadar membahas ketersediaan stok, tetapi juga skema penyelamatan jika Indonesia mengalami kesulitan mengambil pasokan dari sumber utama akibat ketegangan geopolitik.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa cadangan BBM dalam negeri saat ini masih dalam kondisi stabil.

Meskipun situasi di Timur Tengah memanas, ketersediaan energi nasional diklaim mampu mencukupi kebutuhan rakyat hingga tiga pekan ke depan.

"Sampai hari ini enggak ada masalah. Stok kita cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 20 hari ke depan," kata Bahlil di Jakarta, Senin (2/3).

Bahlil menegaskan, distribusi BBM, khususnya jenis bersubsidi, tetap berjalan normal di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia tidak menampik adanya potensi koreksi harga minyak dunia jika konflik di kawasan Teluk terus berlanjut yang dapat mengganggu rantai pasok global.

DPR RI, tambah Dasco, memastikan akan terus mengawal implementasi langkah strategis tersebut agar masyarakat tidak terdampak oleh gejolak eksternal.

Dasco menjanjikan hasil pembahasan mitigasi yang disebutnya "bagus" tersebut akan segera diumumkan secara resmi oleh pemerintah kepada publik dalam waktu dekat.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menerima kedatangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Negara pada Rabu (4/3/2026). Dasco membawa aspirasi dari DPR terkait dengan ketahanan pangan hingga masalah geopolitik yang terjadi saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Prabowo menerima aspirasi yang disampaikan DPR melalui Wakil Ketua DPR terkait sejumlah perkembangan terbaru di masyarakat. Dibahas sejumlah isu strategis yang tengah menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Dalam pembicaraan tersebut, Bapak Presiden menerima aspirasi dari DPR melalui Wakil Ketua DPR terkait isu-isu terbaru di masyarakat, antara lain kesiapan pasokan dan harga bahan pangan pelaksanaan stimulus ekonomi, ketersediaan cadangan minyak dan gas LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta isu terkait situasi geopolitik di dalam dan luar negeri,” kata Teddy.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan parlemen merupakan upaya guna memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang dan sangat dinamis.

Sebelumnya, Prabowo juga memanggil sejumlah jajaran menterinya ke Istana Negara untuk membahas berbagai persoalan seperti dampak kondisi geopolitik perang Iran vs AS dan Israel hingga kesiapan stok pangan jelang Lebaran.

Pada pekan ini, Prabowo memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana Negara. Bahlil mengatakan pemanggilannya ke Istana Negara untuk melaporkan dampak kondisi geopolitik terhadap ekonomi dalam negeri.

Menurutnya, seiring dengan perang Iran dengan Israel-AS, dilakukan penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Oleh karena itu, pemerintah melakukan antisipasi terkait pasokan minyak dunia.

"Karena bagaimanapun kita masih melakukan impor sebelum Lebaran," ujar Bahlil.

Bahlil pun menjelaskan Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar rapat membahas terkait dampak kondisi geopolitik itu.

Prabowo pun beberapa kali memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada pekan ini guna memastikan harga dan stok pangan terkendali selama Ramadan dan jelang Lebaran tahun ini.

"Stok pangan dimonitor secara ketat. Saya diperintahkan [Presiden Prabowo] untuk keliling, ya, memastikan pangan, MBG [Makan Bergizi Gratis], Kopdes [Kopdes], kemudian pengolahan sampah berlangsung dengan baik. Tentu juga sembako, puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau dan harga tidak boleh naik," kata Zulhas.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menegaskan dukungannya terhadap terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Hal ini disampaikan mereka usai bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR.

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban menegaskan dukungannya terhadap seluruh program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Elly mengaku akan terus mengawal agenda pemerintah, termasuk berbagai pembahasan legislasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan buruh.

“Kami akan tetap mendukung program, semua program Pak Presiden, dan juga mendukung pemerintah apalagi sekarang ini kan banyak sekali yang kami minta dari pemerintah tentang undang-undang, tentang reaktivasi PBI juga, dan inilah yang kami banggakan dari beliau yang memang menyiapkan waktu buat kami,” ucap Elly, Jakarta.

Elly juga berharap Presiden Prabowo kembali hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026. Elly menilai, kehadiran Kepala Negara memiliki arti penting bagi gerakan buruh.

“Hal yang paling baik sekali adalah ketika Pak Presiden masih bersama-sama dengan kami di perayaan May Day nanti jadi kita akan bertemu lagi di 1 Mei,” ujarnya.

Lihat video: Resmi! Kapolri Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Tegaskan Kesejahteraan Buruh



Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan KSPSI bersama KSBSI dan KSPI yang dipimpin Said Iqbal berkomitmen mengawal penuh kebijakan Presiden.

“Kami KSPSI, KSBSI juga tentu bersama KSPI Said Iqbal menyampaikan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto untuk tetap teguh melaksanakan semua program yang pro-rakyat. Dan kami yakin betul Pak Presiden mempunyai keberpihakan sangat-sangat kuat,” ujarnya.

JAKARTA - Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara , Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, sudah melakukan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar 30% untuk impor ratusan ribu kendaraan pikap sebagai operasional logistik Koperasi Merah Putih, yang didatangkandari India. Selain itu pada awal pekan ini diperkirakan 1.000 unit pikap asal India itu sudah mendarat di Indonesia.

Joao menekankan, soal dana yang sudah dikeluarkan Agrinas demi kendaraan impor pikap ini menyusul adanya desakan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda kelanjutan proyek pengadaan impor 105.000 kendaraan pikup dan truk dari India ini.

Bangkai Mobil India Hantui Desa, Kadin dan Dasco Coba Tunda Impor 105.000 Pikap Agrinas



"Awalnya Mahindra hanya mampu mensuplai 2.000 unit, kemudian kami melakukan lobi, melakukan diskusi yang cukup panjang. Sehingga mereka mau menutup lainnya hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan Agrinas. Oleh karena itu kami harus memberikan down payment 30 persen dan itu sudah kami lakukan," kata Joao saat ditemui di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sehingga, Joao bakal mempertimbangkan lebih lanjut desakan penundaan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Sampai saat ini, belum ada kepastian soal apakah proyek impor kendaraan ini bakal ditunda ataupun bahkan dibatalkan.

Namun, dia memastikan bakal menerima konsekuensi, termasuk denda atau pinalti atas kontrak yang ditunda ataupun dibatalkan. Di samping itu, dia menekankan soal uang DP yang tidak sedikit jumlahnya, yakni sebesar Rp21,58 triliun.

"Kami melakukan pengadaan (impor kendaraan)dengan etika baik, kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan. Saya pikir kami harus optimis dan saya yakin bahwa apa yang kami lakukan in good faith pasti, kalau ada masalah ada pemahaman yang kurang tepat atau tidak sama, itu mungkin hanya perlu ada penjelasan dan akan menjadi solusi," urai Joao.

Meski begitu, Joao bakal sepenuhnya patuh pada perintah pemerintah pusat, termasuk DPR yang menjadi mitra kerja Agrinas. Entah itu keputusan ditunda untuk sementara waktu ataupun pembatalan proyek secara penuh.

"Apapun keputusan negara, keputusan DPR itu adalah suara rakyat dan wakilnya rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," katanya.

Ke depan, Joao mengatakan bakal berkomunikasi dengan Dasco untuk memaparkan apa yang menjadi pertimbangan Agrinas mengimpor kendaraan operasional Koperasi Merah Putih dari India.

Pada intinya, Joao menekankan soal sejumlah korporasi otomotif ternama telah dimintai kesanggupan produksi, tapi tidak ada satu pun yang menyanggupi pemenuhan produksi untuk ratusan ribu unit. Seturut itu, harga yang ditawarkan pula jauh lebih mahal dibandingkan alokasi anggaran Agrinas.

Adapun Dasco sebelumnya menyampaikan bahwa permintaan penundaan impor kendaraan ini tak terlepas dari keberadaan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Luar Negeri.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).