Mataram (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kemandirian desa-desa di Nusa Tenggara Barat.

"Tadi saya sudah minta dipetakan dari 1.166 desa/kelurahan di NTB ini mau dibuat apa. Ada dibuat desa tematik, desa wisata, ada desa ekspor. Kami punya program untuk itu dan kami siap mendukung desa-desa di NTB sesuai potensi yang dimiliki," ujarnya di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan Kementerian dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, baik itu dalam bentuk program maupun dukungan anggaran, termasuk program Desa Berdaya yang menjadi program unggulan Pemprov NTB.

"Bantuan dari Pemprov ada, dari kabupaten ada, pusat dari Kemendes di luar dana desa (DD) ada juga," ungkap Yandri Susanto seusai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB untuk 2027.

Disinggung berapa dukungan anggaran yang dialokasikan Kemendes untuk membantu kemandirian desa di NTB melalui program desa berdaya. Yandri tidak bisa menyebutkan. Namun, lanjutnya, setiap dukungan pusat untuk daerah selalu ada.

"Kalau desa berdaya kan dari gubernur. Kami punya program 12 aksi bangun desa. Itu (bantuan) tergantung usulan dari masing-masing desa kita akan nilai proposalnya," terangnya.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan oleh Kemendes sifatnya tidak sekali pakai. Melainkan, bergulir melalui badan usaha milik desa (BUMDes), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Jadi bantuan dari Kemendes itu tidak sekali pakai, terus hilang. Tapi dia bergulir melalui BUMDes, dan Kopdes atau kelompok sehingga bisa berputar, bisa menyerap tenaga kerja, dan bisa membangkitkan ekonomi. Sekarang tergantung desa-desa di NTB mengajukan proposal bantuan ke Kemendes," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM – Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih banyak belum bersertifikat resmi sehingga berpotensi disalahgunakan atau diakui pihak lain.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan total lebih dari 1.400 aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, saat ini baru sekitar 20% yang telah memiliki sertifikat resmi.

"Ke depan, melalui sensus aset yang telah kami lakukan, kami akan mempercepat proses sertifikasi sebagai dasar penguatan nilai ekuitas pemerintah daerah. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mendukung berbagai skema pembiayaan pembangunan ke depan," jelas Iqbal dikutip dari keterangan pers, Senin (13/4/2026).

Iqbal menyebut tata ruang merupakan instrumen krusial yang menjadi titik tolak bagi berbagai kebijakan di bidang investasi, pembangunan, dan sosial.

"Saat ini, pemerintah pusat telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penyesuaian tata ruang yang belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk pengembangan industri terkait," ujar Iqbal.

Menyikapi kekhawatiran terkait terhambatnya pembangunan akibat belum sinkronnya tata ruang antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov NTB telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah provinsi secara terbuka telah mengundang para investor untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk memetakan kemungkinan revisi tata ruang yang perlu diakomodasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian pihaknya, yakni persoalan pertanahan, tata ruang, serta alih fungsi lahan.

“Kami fokus pada tiga hal. Pertama isu pertanahan, kedua tata ruang secara umum, dan ketiga terkait alih fungsi lahan yang harus dikendalikan,” ujar Nusron.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pembangunan dan perlindungan lahan, khususnya dalam mendukung visi ketahanan pangan nasional. Pengendalian alih fungsi lahan, menurutnya, adalah kunci mutlak agar kebijakan strategis dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup serta produktivitas sektor pertanian.

Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, guna mengurai berbagai tantangan agraria dan tata ruang secara komprehensif demi kemajuan daerah.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR khusus para calon pekerja migran asal NTB dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp10 miliar.

"Alokasi anggaran untuk tahap awal sebesar Rp10 miliar dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Aidy Furqon dalam pernyataan di Mataram, Selasa.

Aidy mengatakan skema KUR bagi pekerja migran asal NTB tersebut bekerja sama dengan Bank NTB Syariah selaku perusahaan milik daerah.

Pemerintah NTB tidak memberikan uang tunai bagi para pekerja migran yang mengajukan kredit usaha.

Proses pembiayaan diberikan secara terintegrasi yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja.

Menurut Aidy, skema itu dirancang agar calon pekerja migran mendapatkan perlindungan sejak tahap awal keberangkatan dan meminimalkan potensi praktik nonprosedural yang selama ini masih menjadi persoalan.

"Mereka tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja," ucapnya.

Lebih lanjut Aidy menyampaikan bahwa pemerintah NTB bersama Bank NTB Syariah saat ini masih menyusun regulasi KUR pekerja migran agar memiliki payung hukum yang kuat sebelum diluncurkan secara resmi.

Skema pembiayaan terintegrasi menjadi langkah strategis pemerintah NTB dalam membangun tata kelola penempatan pekerja migran yang lebih aman, terstruktur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) pada 2025, sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Malaysia menjadi negara tujuan utama penempatan para pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat tersebut dengan jumlah 23.685 orang.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Badan Pusat Statistik mencatat nilai remitansi atau transfer uang yang dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga mereka di NTB sebanyak Rp221,46 miliar.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (WPR) agar segera bisa beroperasi dan berdampak terhadap ekonomi daerah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB Samsudin menjelaskan ada 16 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM 89.K/MB.01/MEM.B/2022.

WPR tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen pengelolaan. Samsudin menjelaskan blok WPR tersebar di 5 Kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat sebanyak 5 blok WPR, Kabupaten Sumbawa Barat 3 WPR, Kabupaten Sumbawa 3 blok WPR, Kabupaten Dompu 4 WPR, dan Kabupaten Bima 1 blok WPR.

“Rata – rata masih dalam proses di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, untuk proses penerbitan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL),” jelas Samsudin kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Total luas 16 blok WPR tersebut mencapai 323,35 hektare, paling luas berada di Kabupaten Lombok Barat, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa. Samsudin menyebut dari 16 blok WPR tersebut, mayoritas sudah menyelesaikan dokumen reklamasi dan pascatambang atau RPT. Dari rakor per 30 Maret 2026 kemarin, ada 5 blok yang belum selesai RPT, yakni blok Tebo di Sumbawa Barat, kemudian blok Badi di Sumbawa, kemudian blok Natawera, Lepadi dan Renggo di Dompu.

Blok tambang rakyat tersebut dikelola oleh koperasi, dalam 1 blok dikelola oleh 3 hingga 4 koperasi, dengan pengelolaan berbasis koperasi, diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi dan masyarakat setempat.

Dalam waktu dekat ada 2 blok yang akan diterbitkan IPR karena seluruh prosesnya sudah memasuki tahap final. Samsudin menyebut Pemprov NTB terus mempercepat proses penerbitan IPR, dengan intens melakukan koordinasi lintas sektor dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, Pemprov NTB bersama DPRD Provinsi NTB sedang melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan, pengawasan dan pungutan retribusi tambang rakyat. “Prosesnya revisi Perda akan diselesaikan secepatnya, ini akan menentukan nilai retribusi dan pengawasan tambang,” kata Samsudin.

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat akan merekrut sebanyak 5.000 petugas sensus dalam mendukung Sensus Ekonomi secara nasional pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan pelaksanaan sensus kali ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sebelumnya. Seluruh wilayah akan didata secara menyeluruh tanpa membedakan daerah konsentrasi maupun non-konsentrasi data yang dihimpun juga akan langsung terintegrasi dalam sistem untuk pembaruan secara real time.

"Pendataan dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya langsung terhubung dalam sistem, sehingga pembaruan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat," ujarnya saat bersilaturahmi dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dalam keterangan yang diterima di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS NTB akan merekrut sekitar 5.000 petugas dari unsur masyarakat desa dan mahasiswa.

"Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui aplikasi resmi, serta melibatkan rekomendasi dari pemerintah desa guna memastikan kualitas dan pemahaman petugas terhadap kondisi lapangan," katanya.

Sementara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Iqbal menekankan bahwa kualitas data menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program pembangunan, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

"Data itu fondasi. Kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan kita juga berpotensi tidak tepat. Karena itu, saya minta pendataan ini dilakukan dengan baik dan melibatkan masyarakat lokal agar konteks di lapangan tidak salah ditangkap," tegasnya.

Menurutnya, salah satu pembelajaran dari pendataan sebelumnya adalah pentingnya menghadirkan data yang tidak hanya valid secara angka, tetapi juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Pelibatan tenaga lokal dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi, termasuk dalam penentuan kategori kemiskinan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pendekatan komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.

"Kita perlu menyampaikan pentingnya sensus ini dengan cara yang lebih membumi. Bisa melalui pendekatan cerita atau kasus nyata, sehingga masyarakat paham kenapa data ini penting dan mau berpartisipasi aktif," ujarnya.

Iqbal menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan sensus melalui penerbitan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sosialisasi serta memfasilitasi pelaksanaan pendataan hingga ke tingkat desa.

Ia juga menegaskan bahwa pemutakhiran data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan di NTB.

"Dengan data yang lebih baik, kebijakan yang kita ambil ke depan akan semakin tepat, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yang kita bangun bukan sekedar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,

Mataram (ANTARA) - Kementerian Pertanian berharap kerja sama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) dalam pengembangan industri ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun di Kabupaten Sumbawa dapat menjadi motor penggerak ekonomi di daerah.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, drh. Agung Suganda, menegaskan bahwa proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.

"Yang kita bangun bukan sekedar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama," ujarnya usai menyaksikan penandatanganan MoU oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Direktur Utama ID Food Ghimoyo melalui keterangan resmi diterima di Mataram, Selasa.

Menurutnya, proyek ini tidak hanya membangun fasilitas produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri perunggasan yang melibatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dari rantai produksi.

NTB sendiri ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional, karena dinilai memiliki potensi wilayah yang besar serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, ID Food dijadwalkan akan kembali melakukan survei lapangan di Kabupaten Sumbawa guna memastikan kesiapan teknis, operasional, serta kelayakan lokasi proyek.

Tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan industri ayam terintegrasi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta peternak rakyat, proyek ini diharapkan menjadi motor baru penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari NTB," katanya.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, proyek industri ayam terintegrasi bukan sekadar investasi sektor peternakan, tetapi merupakan strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

"Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat," ujarnya.

Menurutnya, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan, yakni bibit ayam (DOC) dan pakan yang masih sangat didominasi oleh pelaku usaha besar, sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka tetap bertahan hidup namun sulit berkembang.

"Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri," katanya.

Iqbal menyoroti kebutuhan produk peternakan di NTB, terutama telur dan daging ayam, masih mengalami defisit sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program MBG juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan secara signifikan di masa mendatang.

"Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat," terangnya.

Karena itu, menurut Iqbal pembangunan industri ayam terintegrasi menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB.

Bahkan pihaknya siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal konektivitas logistik, dukungan infrastruktur, serta penguatan ekosistem usaha peternakan daerah.

"Insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun di Kabupaten Sumbawa, NTB, dalam rangka memperkuat hilirisasi sektor peternakan dan kemandirian pangan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dalam keterangan tertulis yang diterima di Mataram, NTB, Selasa, mengatakan proyek industri ayam terintegrasi bukan sekadar investasi sektor peternakan, tetapi merupakan strategi besar meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

"Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat," ujarnya.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Direktur Utama ID Food Ghimoyo, disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Agung Suganda di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Gubernur, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan, yakni bibit ayam (DOC) dan pakan masih didominasi pelaku usaha besar, sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka tetap bertahan hidup, namun sulit berkembang.

"Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal berkembang secara mandiri," kata Iqbal.

Gubernur juga menyoroti kebutuhan produk peternakan di NTB, terutama telur dan daging ayam, yang masih mengalami defisit, sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program nasional MBG juga diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan secara signifikan di masa mendatang.

"Saat ini, jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan (SPPG). Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat," terangnya.

Karena itu, menurut Iqbal pembangunan industri ayam terintegrasi menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB.

Ia juga menegaskan siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal konektivitas logistik, dukungan infrastruktur, serta penguatan ekosistem usaha peternakan daerah.

"Insya Allah, apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.

MoU ini juga merupakan tindak lanjut dari proses groundbreaking megaproyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Proyek besar tersebut dirancang untuk membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.

Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengatakan sebagai holding BUMN pangan, pihaknya memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan produk pangan.

Saat ini, ID Food memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui kerja sama ini, ID Food akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui berbagai tahapan rantai nilai produksi.

Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.

Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake, sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar.

Selain itu, peternak juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga KUR.

"Sementara pada tahap hilir, ID Food akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Langkah itu sebagai strategi menjadikan NTB pusat ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmen untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui optimalisasi pembiayaan syariah.

"Langkah itu sebagai strategi menjadikan NTB pusat ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam forum Economic Talk di Mataram, NTB, Senin.

Iqbal mengatakan pembiayaan syariah menjadi instrumen penting untuk membangun ekosistem pariwisata yang berdaya saing, berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat lokal.

NTB menempatkan arah pembangunan pariwisata tidak lagi sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan melainkan fokus membangun kesadaran wisatawan agar menghargai nilai-nilai lokal, budaya, serta kelestarian lingkungan.

"Pemprov NTB mengusung konsep pariwisata berdaya yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan setiap destinasi, terlebih untuk mengembangkan ekosistem pariwisata di daerah," ucap Iqbal.

Ia berharap optimalisasi pembiayaan syariah mampu memperkuat permodalan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga ekosistem pariwisata tumbuh secara inklusif di Nusa Tenggara Barat.

Selain penguatan pembiayaan, Pemprov NTB juga mendorong konektivitas antara sektor pariwisata dan budaya agar berkembang secara seimbang dan saling mendukung dalam membangun identitas destinasi.

Proyek pembenahan destinasi wisata terus dikebut guna memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Bahkan, fondasi konektivitas internasional juga mulai dibangun sebagai langkah strategis membuka akses global.

"Dalam waktu dekat NTB memiliki enam penerbangan baru langsung, termasuk rute menuju Darwin dan Bangkok," pungkas Iqbal.

Lebih lanjut ia menyakini dukungan pembiayaan syariah dan konektivitas yang baik bisa memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga tetap memiliki identitas lokal yang kuat.

Bank NTB Syariah selaku badan usaha miliki daerah mendukung penuh langkah Pemprov NTB dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui pengembangan pembiayaan syariah.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro menyatakan pihaknya fokus memperkuat ekosistem desa wisata di Nusa Tenggara Barat.

"Fokus utama tahun ini memperkuat ekosistem desa wisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan yang inklusif dan kompetitif," kata Agus.

Dalam pengembangan desa wisata, imbuhnya, perbankan tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pengelola sistem transaksi yang terintegrasi.

Seluruh aktivitas ekonomi di dalam desa wisata diarahkan melalui sistem perbankan mulai dari penjualan tiket masuk, pembayaran homestay, pembelian suvenir, layanan restoran, hingga jasa pemandu wisata.

Digitalisasi melalui tiket elektronik dan sistem pembayaran non-tunai juga menjadi instrumen utama.

"Tujuannya agar transaksi tidak bocor ke luar desa, melainkan tetap berputar dalam satu ekosistem keuangan yang terkontrol," pungkas Agus.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

kalau tidak ada aral melintang, dalam bulan ini bisa selesai pembukaan penerbangan langsung Lombok-Darwin

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memastikan penerbangan internasional langsung dari Lombok menuju Darwin Australia segera dibuka pada Februari 2026.

"Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, dalam bulan ini bisa selesai pembukaan penerbangan langsung Lombok-Darwin," ujarnya di Mataram, Minggu.

Iqbal mengatakan pembukaan rute penerbangan langsung Lombok-Darwin sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas pariwisata dan ekonomi Nusa Tenggara Barat dengan kawasan Asia Pasifik.

Menurut dia, pemilihan rute Darwin menjadi prioritas kebijakan Pemerintah NTB lantaran saat ini belum ada penerbangan langsung Darwin menuju Bali.

"Kami berharap orang-orang yang hendak menuju Bali bisa terbang melalui Lombok," kata Iqbal.

Selain rute Darwin, Pemprov NTB juga mengupayakan pembukaan rute penerbangan internasional lainnya dari Lombok menuju Perth di Australia dan Lombok menuju Bangkok Thailand.

Lebih lanjut Iqbal menyampaikan proses perizinan sedang berlangsung terkait pembukaan penerbangan internasional langsung rute Lombok-Perth. Tim dari Australia berencana datang untuk melakukan pengecekan aspek keamanan Bandara Lombok.

"Proses perizinan sudah mulai dilakukan dan Senin (16/2) tim dari Australia melakukan pengecekan mengenai security Bandara Lombok," ucapnya.

Sedangkan, penerbangan internasional langsung rute Lombok-Bangkok juga masuk masuk dalam daftar prioritas pengembangan konektivitas internasional NTB.

Gubernur Iqbal berharap ketiga rute internasional tersebut berupa Lombok–Darwin, Lombok–Perth, dan Lombok–Bangkok dapat terealisasi seluruhnya pada tahun 2026 guna mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata NTB.

"Penerbangan langsung ketiga destinasi itu yang kami kejar dan mudah-mudahan dalam tahun ini bisa terbuka," pungkasnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai sentra bawang putih nasional guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

"Penetapan NTB sebagai sentra produksi bawang putih nasional didasarkan pada keunggulan geografis dan tingkat produktivitas kawasan Sembalun yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara signifikan," kata Amran pada kunjungan kerja di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau sejumlah infrastruktur pendukung pertanian, antara lain lantai jemur bawang putih serta gudang benih milik UD Bayanaka. Keduanya juga melakukan penanaman bawang putih bersama Kelompok Tani Pusuk Pujanta sebagai bentuk dukungan langsung kepada petani lokal.

Selain bawang putih, Mentan juga mendorong NTB berkembang menjadi pusat komoditas jagung nasional. Menurutnya, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia NTB memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan pakan, baik untuk Pulau Jawa maupun pasar yang lebih luas.

"Bisa ya. Orangnya ramah, orangnya baik. Insya Allah pasti bisa. Dan insya Allah NTB mensuplai pakan ke Pulau Jawa. Bila perlu, negara lain," ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas harga hasil panen, pemerintah menawarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi strategis menyerap produk pertanian langsung dari petani. Program ini diharapkan mampu menekan fluktuasi harga sekaligus menjaga pendapatan petani, terutama saat panen raya.

Mentan juga menekankan pentingnya penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani serta menjadi teladan melalui kebun percontohan di wilayah tugas masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mentan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat NTB atas dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia menyebut target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil direalisasikan hanya dalam satu tahun.

"Ini capaian spektakuler. Janji empat tahun kepada rakyat Indonesia, Alhamdulillah tercapai dalam satu tahun. Stok pangan juga tertinggi selama Indonesia merdeka. Karena itu, Bapak Presiden menyampaikan terima kasih," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengawal penetapan tersebut secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan sektor pangan bukan sekadar target produksi, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan daerah.

"Kami tidak ingin NTB hanya menjadi lokasi tanam, tetapi menjadi pusat ekosistem pangan. Mulai dari benih, produksi, pascapanen, hingga hilirisasi. Penetapan ini akan kami kawal dengan penguatan produksi, ketersediaan benih, dukungan pembiayaan petani, serta sinergi lintas sektor," tegas Iqbal.

Ia menambahkan, NTB siap mengambil peran strategis sebagai penyangga pangan nasional, khususnya untuk komoditas bawang putih dan jagung, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani.

"Target kami jelas, petani harus sejahtera, rantai pasok harus kuat, dan NTB menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov NTB optimistis pengembangan bawang putih dan jagung dapat berjalan terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nah ini yang paling kami khawatirkan, sehingga kami minta teman-teman medis di posko pengawasan di pelabuhan melakukan pemantauan secara intensif

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menutup pengiriman ternak sapi dari Pulau Bali dan Jawa sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Lumpy Skin Disease (LSD).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riadi mengatakan NTB berstatus hijau dalam kasus LSD. Untuk mengantisipasi penyebaran virusnya, pemerintah telah memblokir pengiriman ternak sapi dan kerbau dari Pulau Bali dan Jawa.

"Ya, kita blokir pengiriman dari Bali dari Jawa. Sudah dua tahun sejak kejadian LSD di Jawa, nggak boleh masuk ke sini," ucap Muhammad Riadi di Mataram, Kamis.

Meski menutup pengiriman sapi dari Bali dari Jawa, kata dia, namun pengiriman sapi dan kerbau dari NTB ke Bali dan Jawa hingga Sumatera tetap diperbolehkan.

"Kan kalau dari daerah hijau ke merah, itu kan boleh saja. Yang kita khawatirkan, LSD ini disebarkan oleh vektor penyakitnya," kata Muhammad Riadi.

Riadi mengatakan vektor penyakit virus LSD belum bisa dikendalikan. Bisa saja, kata dia, vektor penyakit virus LSD tersebut nempel di bus malam, truk. hingga kendaraan lalu lintas lainnya.

"Nah ini yang paling kami khawatirkan, sehingga kami minta teman-teman medis di posko pengawasan di pelabuhan melakukan pemantauan secara intensif," ucap Riadi.

Sejauh ini, kata Riadi, belum ada kasus penyebaran virus LSD di NTB. Jika ada ternak terindikasi LSD, pihaknya akan memberlakukan lokalisir kawasan.

"Virus ini mirip dengan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) karena sama-sama virus," ujarnya.

Pihaknya telah memperketat pengawasan jalur pengiriman hewan ternak di Pelabuhan Lembar. Pengawasan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK).

"Di pelabuhan itu sangat ketat, kita bersama Balai Karantina sudah koordinasi," tegasnya.

Lebih lanjut Riadi mengatakan pemerintah belum menyediakan vaksin LSD. Namun seluruh sapi di NTB telah diberikan vaksin PMK, karena kasus PMK di NTB masih berstatus merah.

"Kita belum punya. Kan mahal vaksinnya, cuma mahal kan alokasi anggarannya tidak cukup. Jadi, vaksin LSD enggak dapat kita," kata Riadi.

Meski demikian jika ada hewan ternak terpapar LSD, pihaknya mengimbau peternak dan masyarakat tidak perlu khawatir. Karena sapi yang terjangkit masih bisa dikonsumsi dagingnya.

"Bisa, karena dia bukan zoonosis. Sama dengan PMK bukan zoonosis juga," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

NTB kini berada di titik uji. Apakah izin pertambangan rakyat akan menjadi jalan keluar dari lingkaran ilegalitas dan kemiskinan, atau justru membuka bab baru eksploitasi.

Mataram (ANTARA) - Di sejumlah perbukitan di Pulau Sumbawa dan Lombok Barat, aktivitas mendulang emas telah berlangsung jauh sebelum negara hadir dengan payung hukum yang rapi.

Tambang rakyat tumbuh sebagai jawaban spontan atas kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan ketimpangan akses ekonomi. Selama bertahun-tahun, praktik ini berada di wilayah abu-abu: tercatat ilegal di atas kertas, tapi nyata menopang kehidupan ribuan keluarga.

Ketika negara mulai masuk dengan kebijakan izin pertambangan rakyat, Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di sebuah persimpangan penting antara legalisasi, perlindungan lingkungan, dan keadilan ekonomi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memilih jalan hati-hati. Dari 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah disetujui pemerintah pusat, baru satu izin pertambangan rakyat diterbitkan.

Blok Latung di Kabupaten Sumbawa dijadikan proyek percontohan. Keputusan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan uji tata kelola. Tambang rakyat diharapkan tidak lagi identik dengan kerusakan hutan, pencemaran merkuri, dan konflik sosial, tetapi bertransformasi menjadi praktik ekonomi rakyat yang beradab dan berkelanjutan.

Pilihan berhati-hati itu mencerminkan kesadaran bahwa satu kesalahan kebijakan dapat meninggalkan beban ekologis puluhan tahun. NTB belajar dari jejak panjang tambang ilegal yang memicu banjir, longsor, serta pencemaran air dan tanah.

Dalam konteks itulah, izin pertambangan rakyat tidak dimaknai sebagai karpet merah eksploitasi, melainkan instrumen kendali negara atas aktivitas yang selama ini liar dan tak terawasi.

Legalitas berdaulat

Transformasi tambang rakyat di NTB berangkat dari perubahan regulasi nasional. Keputusan Menteri ESDM Nomor 174 Tahun 2024 membuka ruang bagi penetapan wilayah pertambangan rakyat yang dikelola masyarakat secara legal.

Dari 60 blok yang diusulkan, 16 blok memperoleh persetujuan. Angka ini menunjukkan selektivitas, sekaligus menggarisbawahi bahwa tidak semua wilayah layak ditambang.

Model yang didorong pemerintah daerah adalah pengelolaan melalui koperasi. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lingkar tambang sebagai subjek, bukan penonton.

Koperasi Selong Bukit Lestari di Sumbawa menjadi contoh awal. Lebih dari tiga ribu warga prasejahtera terlibat sebagai anggota. Skema ini memotong mata rantai tengkulak, menata pembagian hasil, dan membuka peluang penerimaan daerah melalui pajak serta retribusi.

Legalitas juga membuka pintu pengawasan. Dokumen lingkungan, rencana reklamasi pascatambang, hingga pengelolaan limbah menjadi syarat mutlak. Tambang rakyat tidak lagi boleh mengandalkan metode lama yang boros bahan kimia dan berbahaya.

Dalam jangka panjang, penataan ini diharapkan menghentikan praktik penggunaan merkuri dan sianida yang selama ini mencemari sungai, tanah, dan pesisir.

Namun, proses menuju legal tidak sederhana. Dari belasan koperasi yang mengajukan izin, belum satu pun diperbolehkan beroperasi penuh. Sebagian blok berada di kawasan hutan dan memerlukan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Artinya, izin pertambangan rakyat hanyalah satu pintu dari serangkaian persyaratan berlapis. Di sinilah dilema muncul. Masyarakat berharap cepat bekerja, sementara negara wajib memastikan keselamatan lingkungan dan kepastian hukum.

Meski demikian, kehati-hatian ini juga menjadi pesan penting. Tambang rakyat bukan solusi instan kemiskinan jika dikelola serampangan. Tanpa tata kelola yang kuat, legalisasi justru berpotensi melegitimasi kerusakan.

NTB berusaha menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan kedaulatan lingkungan.

Ekologi ekonomi

Tambang rakyat selalu berdiri di antara dua wajah. Di satu sisi, ia menjadi penyangga ekonomi. Di banyak desa lingkar tambang, aktivitas ini mengurangi pengangguran dan kriminalitas.

Ketika sektor pertanian tak lagi menjanjikan akibat perubahan iklim dan keterbatasan lahan, tambang menjadi pilihan rasional.

Di sisi lain, jejak kerusakan tak bisa diabaikan. Banjir dan longsor di sejumlah wilayah NTB kerap dikaitkan dengan pembukaan lahan dan pembalakan liar yang berkelindan dengan aktivitas tambang. Empat blok wilayah pertambangan rakyat bahkan berada di kawasan hutan. Tanpa pengendalian ketat, risiko ekologis menjadi nyata.

Legalitas memberi peluang memperbaiki situasi ini. Negara dapat menetapkan batas luasan, teknologi yang digunakan, hingga kewajiban reklamasi. Dengan izin, tambang rakyat juga dapat masuk dalam rantai pasok resmi.

BUMN pertambangan menyatakan kesiapan menjadi pembeli hasil tambang rakyat yang legal. Skema offtaker ini berpotensi memutus jalur perdagangan gelap dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Namun, manfaat ekonomi tidak akan optimal jika tata niaga belum dibenahi. Regulasi daerah tentang retribusi, bagi hasil, dan pengawasan menjadi kunci.

Tanpa itu, legalisasi hanya memindahkan praktik lama ke wadah baru. NTB tengah menyusun regulasi tata kelola dan tata niaga untuk memastikan penerimaan daerah berjalan seimbang dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa tambang bukan satu-satunya tumpuan. Arah transformasi ekonomi NTB bertumpu pada pertanian berkelanjutan.

Tambang rakyat diposisikan sebagai penopang sementara, bukan tulang punggung permanen. Perspektif ini penting agar daerah tidak terjebak dalam ketergantungan ekstraktif.

Arah tambang

Perkembangan izin pertambangan rakyat di NTB menunjukkan bahwa negara tidak lagi menutup mata terhadap realitas ekonomi masyarakat. Namun, kehadiran negara juga membawa tanggung jawab besar.

Legalitas harus disertai pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa itu, tambang rakyat akan kembali menjadi sumber masalah.

Solusi kebijakan perlu bergerak pada beberapa lapis.

Pertama, percepatan penyusunan regulasi daerah yang sederhana tetapi tegas, agar koperasi tidak terjebak dalam birokrasi berlarut.

Kedua, penguatan kapasitas koperasi melalui pendampingan teknis, keuangan, dan lingkungan. Ketiga, integrasi tambang rakyat dalam rantai pasok nasional yang transparan, sehingga nilai tambah dinikmati masyarakat dan negara.

Hal yang tak kalah penting, kebijakan ini harus berlandaskan semangat keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tambang rakyat yang beradab adalah wujud konkret dari prinsip itu.

NTB kini berada di titik uji. Apakah izin pertambangan rakyat akan menjadi jalan keluar dari lingkaran ilegalitas dan kemiskinan, atau justru membuka bab baru eksploitasi.

Jawabannya bergantung pada konsistensi kebijakan hari ini. Di persimpangan ini, kehati-hatian bukan kelemahan, melainkan prasyarat agar tambang rakyat benar-benar menjadi milik rakyat, bukan beban bagi generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026