JAKARTA, KOMPAS.com – Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas ukuran 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg masih berlaku sama di seluruh Indonesia hingga Minggu (28/6/2026).

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, pembaruan harga terakhir dilakukan pada 18 April 2026. Harga tersebut merupakan harga jual ex-agen yang sudah termasuk margin agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Bright Gas mulai 18 April 2026. Saat itu, harga Bright Gas 5,5 kg naik sekitar 18 persen, sedangkan Bright Gas 12 kg juga mengalami kenaikan dengan besaran yang hampir sama.

Meski demikian, hingga akhir Juni 2026 belum ada perubahan harga baru, sehingga masyarakat masih mengacu pada tarif yang berlaku sejak April lalu.

Berikut daftar harga resmi Bright Gas 5,5 kg dan Bright Gas 12 kg di berbagai provinsi di Indonesia.

Daftar harga LPG 5,5 kg dan 12 kg di setiap provinsi

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, berikut harga Bright Gas per tabung yang berlaku hingga Minggu (28/6/2026).

1. Aceh

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

2. Sumatera Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

3. Sumatera Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

4. Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

5. Kepulauan Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

6. Free Trade Zone (FTZ) Batam

• Bright Gas 12 kg: Rp 208.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 100.000

7. Jambi

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

8. Bengkulu

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

9. Sumatera Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

10. Bangka Belitung

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

11. Lampung

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

12. DKI Jakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

13. Banten

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

14. Jawa Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

15. Jawa Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

16. DI Yogyakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

17. Jawa Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

18. Bali

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

19. Nusa Tenggara Barat (NTB)

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

20. Nusa Tenggara Timur (NTT)

• Belum tersedia SPBE.

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi Pekerja memasang segel pada tabung gas 12 kg di distributor gas nonsubsidi di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/4/2026). PT Pertamina Patra Niaga menetapkan harga baru produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi untuk tabung 5,5 kg naik sebesar Rp17.000 atau menjadi Rp107.000 per tabung, dan tabung 12 kg menjadi Rp228.000 atau mengalami kenaikan Rp36.000 dari harga sebelumnya.

21. Kalimantan Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

22. Kalimantan Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

23. Kalimantan Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

24. Kalimantan Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

25. Kalimantan Utara (Tarakan)

• Bright Gas 12 kg: Rp 265.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 124.000

26. Sulawesi Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

27. Gorontalo

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

28. Sulawesi Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

29. Sulawesi Tenggara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

30. Sulawesi Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

31. Sulawesi Barat

• Belum tersedia SPBE.

32. Maluku (Ambon)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

33. Maluku Utara

• Belum tersedia SPBE.

34. Papua (Jayapura)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

35. Papua Barat

• Belum tersedia SPBE.

36. Papua Selatan

• Belum tersedia SPBE.

37. Papua Pegunungan

• Belum tersedia SPBE.

38. Papua Tengah

• Belum tersedia SPBE.

39. Papua Barat Daya

• Belum tersedia SPBE.

DOK. PERTAMINA Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri beserta tim relawan Pertamina Peduli, mengawal pengiriman 144 tabung LPG Bright Gas 12 kilogram (KG) ke Kabupaten Bener Meriah, salah satu lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh Timur, yang saat ini masih terisolir.

Ketentuan harga Bright Gas

Pertamina menjelaskan, harga yang tercantum merupakan harga jual ex-agen yang berlaku untuk wilayah dengan radius maksimal 60 kilometer dari SPBE.

Untuk lokasi yang berada di luar radius tersebut, harga dapat bertambah sesuai biaya distribusi yang dikenakan secara wajar.

Selain itu, harga jual Bright Gas sudah mencakup margin agen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu diketahui pula, hingga saat ini belum tersedia SPBE untuk distribusi Bright Gas di sejumlah wilayah, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa sampai saat ini, pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi.

"Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-18 di Bandarlampung, Rabu (10/6/2026), dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, pemerintah tengah membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta negara.

"Kementerian ESDM diperintahkan oleh Presiden untuk membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam [SDA], yang harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan negara untuk menunjang kesejahteraan," katanya.

Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menerapkan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Merujuk pada Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khusus tentang tambang seperti adanya rencana kerja dan anggaran biaya [RKAB] sektor pertambangan yang akan dibenahi," ucap dia.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.

"Ini sebenarnya sejalan dengan roh perjuangan HIPMI, kami ingin arah kebijakan negara ini bisa mendongkrak yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar dan yang besar makin kuat dan ini menjadi esensi kolaborasi," tambahnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM Pertamax mulai Rabu (10/6/2026). Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini tak lepas dari perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga BBM dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah selaku regulator dan mengikuti mekanisme evaluasi berkala.

Adapun, evaluasi itu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Roberth dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026) malam.

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Meski demikian, Pertamina memastikan pasokan BBM nonsubsidi tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina.

Tercatat, Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax series. Perinciannya, harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Selanjutnya, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen DI Yogyakarta pada Mei 2026 mengalami inflasi baik secara tahunan maupun bulanan. Secara tahunan, inflasi berada di angka 2,77% (year-on-year/yoy). Adapun inflasi bulanan DI Yogyakarta tercatat di 0,15% (month-to-month/mtm).

"Secara umum, realisasi inflasi bulanan pada Mei 2026 terutama disumbang oleh kelompok transportasi dengan andil inflasi sebesar 0,11% (mtm). Inflasi pada kelompok tersebut terutama bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08% (mtm), sejalan dengan adanya pelonggaran kenaikan tarif batas atas pada angkutan udara seiring dengan peningkatan harga avtur akibat ketidakpastian geopolitik global," jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DI Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, Rabu (3/6/2026).

Sudibyo menyampaikan bahwa tekanan inflasi secara bulanan bersumber dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,06% (mtm). Adapun penyebab kenaikannya berasal dari kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, sesuai dengan penyesuaian harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi.

"Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menyumbang andil deflasi sebesar 0,07% (mtm)," tutur Sudibyo.

Penurunan harga terutama pada komoditas telur ayam ras dipicu oleh menurunnya permintaan ditengah pasokan yang melimpah di pasar lokal. Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut menyumbang andil deflasi sebesar 0,03% (mtm), terutama dipengaruhi oleh penurunan harga emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,04% (mtm), seiring dengan pelemahan harga emas global.

Inflasi secara tahunan dikontribusikan oleh hampir seluruh kelompok pengeluaran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi tertinggi dengan angka 15,30%, dilanjutkan dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,18% (yoy), serta kelompok pengeluaran pendidikan sebesar 2,13% (yoy).

Jika dibedah berdasarkan kota Indeks Harga Konsumen (IHK), Kota Yogyakarta mengalami inflasi tahunan sebesar 2,99% (yoy) dengan IHK 112,35. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul mencatatkan inflasi tahunan sebesar 2,59% (yoy) dengan IHK 110,39. Secara keseluruhan, IHK DI Yogyakarta pada periode ini tercatat sebesar 111,27.

Sudibyo menyampaikan bahwa BI bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di DI Yogyakarta akan terus berupaya melakukan pengendalian inflasi dalam kerangka 4K, yang terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Mencermati perkembangan inflasi Mei 2026, KPw BI DIY memprakirakan inflasi DIY tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran target nasional sebesar 2,5±1% (yoy)," tambahnya.

Langkah konkret yang telah dilakukan mencakup pemantauan harga intensif dan penguatan koordinasi antarwilayah. Selain itu, edukasi mengenai belanja bijak terus digencarkan melalui program MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) Goes to School. Program yang menyasar siswa dan guru SMA/SMK/MA di lima kabupaten/kota di DIY tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas harga dari tingkat rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga energi global akibat dinamika geopolitik dan gangguan distribusi mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), hingga liquefied natural gas (LNG) di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pada perdagangan Senin (11/5/2026) pukul 11.38 WIB, harga minyak WTI naik 4,90% menjadi US$100,10 per barel, kembali menembus batas US$100 per barel.

Harga minyak menunjukkan lonjakan 54,72% dalam 3 bulan terakhir, seiring dengan masih memanasnya konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif RofirMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan energi kini menjadi isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan komoditas, tetapi juga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

“Saat ada krisis maka paling utama diselamatkan ada dua; pertama kebutuhan pangan dan kedua energi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Menurut Komaidi, kenaikan harga energi global saat ini lebih banyak dipicu faktor non-fundamental seperti konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga hambatan distribusi energi global, termasuk risiko penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz.

“Ini yang menjadi perhatian pengguna dan konsumen sehingga harga minyak menjadi tinggi dari seharusnya,” katanya.

Dia menjelaskan kenaikan harga minyak mentah otomatis ikut mendorong kenaikan harga energi berbasis gas seperti LPG dan LNG karena harga kedua komoditas tersebut mengacu pada indeks minyak mentah global.

“Harga LPG dan LNG diindeks-kan ke harga minyak mentah jadi dia pasti ikut naik,” ujarnya.

Di Indonesia, harga LPG industri nonsubsidi ukuran 50 kilogram tercatat naik sekitar 25%–26% mengikuti kenaikan harga LPG global berbasis CP Aramco. Harga LPG industri meningkat dari sekitar US$21,9 per MMBtu menjadi sekitar US$28,3 per MMBtu.

Dalam rupiah, harga tabung LPG 50 kilogram naik dari kisaran Rp850.000 menjadi sekitar Rp1,068 juta per tabung pada Mei 2026.

Sementara itu, harga solar industri nonsubsidi juga mengalami lonjakan signifikan sekitar 77%–84%, dari sekitar US$22,7 per MMBtu menjadi sekitar US$43 per MMBtu pada Mei 2026. Dalam rupiah, harga solar industri meningkat dari sekitar Rp14.200–Rp14.500 per liter menjadi sekitar Rp26.000–Rp27.900 per liter.

Komaidi menilai penyesuaian harga energi nonsubsidi menjadi langkah yang sulit dihindari di tengah tekanan harga energi global dan telah dilakukan di banyak negara.

“Faktor non-fundamental ini sulit diprediksi akan sampai kapan dan berakhirnya seperti apa,” katanya.

Menurut dia, pasar energi Asia sepanjang 2026 masih akan menghadapi volatilitas tinggi seiring meningkatnya ketergantungan sejumlah negara terhadap LNG impor.

Vietnam, misalnya, kini semakin bergantung pada pasokan LNG dengan harga yang mengikuti pasar spot Asia. Berdasarkan data PetroVietnam dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), harga gas di Vietnam mencapai sekitar US$27,81 per MMBtu pada 2026.

Di Filipina, harga LNG tercatat mencapai sekitar US$28,50 per MMBtu berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026. Sementara itu, Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga gas sektor bulk industri mencapai sekitar US$40,12 per MMBtu dan sektor retail umum sebesar US$47,54 per MMBtu.

Kondisi tersebut mencerminkan tren kenaikan harga energi yang terjadi secara luas di kawasan ASEAN, terutama pada negara-negara yang semakin bergantung pada pasokan LNG dan dinamika pasar energi global.

Data pasar menunjukkan indeks Japan Korea Marker (JKM) sebagai acuan harga spot LNG Asia dan Japan Customs-Cleared Crude (JCC) yang menjadi acuan kontrak LNG jangka panjang melonjak signifikan sepanjang 2026. Indeks JCC tercatat meningkat sekitar 97%, sedangkan JKM melonjak hingga 111%.

Kenaikan tersebut turut mendorong peningkatan Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi acuan harga minyak Indonesia. Pada April 2026, ICP tercatat naik sekitar 99% dibandingkan rencana awal tahun.

“Memang harga LNG akan dikaitkan dengan harga minyak mentah. Kalau harga minyak tinggi maka harga LNG juga tinggi. Ini terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia saja,” ujar Komaidi.

Dia menilai penyesuaian harga energi, khususnya LNG nonsubsidi, perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem energi nasional dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana penggantian liquefied petroleum gas (LPG) dengan compressed natural gas (CNG) kembali mencuat setelah pemerintah mulai mengkaji penggunaan CNG tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti LPG subsidi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan impor energi sekaligus mengurangi beban subsidi yang terus meningkat setiap tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun dan sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.

Kondisi itu membuat pemerintah harus mengeluarkan devisa hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan LPG domestik.

Di tengah rencana tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan apa sebenarnya perbedaan LPG dan CNG, mulai dari harga, keamanan, hingga penggunaannya untuk rumah tangga.

Apa Itu CNG dan Bedanya dengan LPG?

LPG dan CNG sama-sama digunakan sebagai bahan bakar gas, tetapi keduanya berasal dari sumber energi yang berbeda.

LPG merupakan singkatan dari liquefied petroleum gas, yakni gas hasil olahan minyak bumi yang terdiri dari campuran propana dan butana. Gas ini disimpan dalam bentuk cair di dalam tabung bertekanan rendah.

Sementara itu, CNG atau compressed natural gas berasal dari gas alam yang mayoritas mengandung metana atau etana. Berbeda dari LPG, CNG disimpan dalam bentuk gas bertekanan tinggi.

Secara sederhana, perbedaan utama LPG dan CNG terletak pada sumber energi dan metode penyimpanannya. LPG lebih banyak bergantung pada impor dan rantai distribusi berbasis minyak bumi, sedangkan CNG memanfaatkan gas alam domestik yang jumlahnya relatif melimpah di Indonesia.

Selain itu, melansir Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tekanan penyimpanan CNG jauh lebih tinggi dibanding LPG. Jika LPG disimpan dalam tekanan rendah agar berubah menjadi cair, CNG disimpan pada tekanan sekitar 200–250 bar agar volumenya lebih ringkas.

Harga CNG vs LPG, Mana yang Lebih Murah?

Salah satu alasan utama pemerintah mendorong penggunaan CNG adalah potensi efisiensi biaya. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini membebani APBN.

Bahlil bahkan menyebut penggunaan CNG berpotensi lebih murah sekitar 30% hingga 40% dibanding LPG subsidi.

Harga LPG selama ini sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah karena sebagian besar pasokan berasal dari impor. Ketika harga energi global naik, beban subsidi pemerintah ikut meningkat.

Sebaliknya, CNG memanfaatkan pasokan gas bumi dalam negeri sehingga dinilai lebih stabil dalam jangka panjang. Pemerintah berharap pemanfaatan CNG dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi.

Meski begitu, penggunaan CNG masih menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur. Distribusi CNG memerlukan sistem penyimpanan dan jaringan khusus yang belum tersedia secara merata di seluruh daerah.

Mana yang Lebih Aman, LPG atau CNG?

Dari sisi keamanan, LPG dan CNG memiliki karakteristik berbeda.

LPG memiliki massa jenis lebih berat daripada udara. Karena itu, jika terjadi kebocoran, gas LPG cenderung mengendap di lantai atau ruangan tertutup sehingga risiko ledakan bisa meningkat apabila terkena sumber api.

Sementara itu, CNG lebih ringan daripada udara. Saat terjadi kebocoran, gas cenderung cepat menguap dan menyebar ke udara terbuka. Karakteristik tersebut membuat CNG dinilai memiliki risiko akumulasi gas lebih rendah dibanding LPG.

Namun, CNG memiliki tekanan penyimpanan jauh lebih tinggi sehingga membutuhkan tabung dengan spesifikasi keamanan khusus. Pemerintah saat ini masih melakukan uji coba terhadap desain tabung CNG ukuran 3 kilogram agar aman digunakan rumah tangga.

Meski memiliki perbedaan karakteristik, baik LPG maupun CNG tetap aman digunakan selama instalasi, regulator, dan sistem penyimpanan memenuhi standar keselamatan.

Tantangan Penggunaan CNG untuk Rumah Tangga

Di balik berbagai keunggulannya, penggunaan CNG untuk rumah tangga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur distribusi yang belum merata. Tidak semua wilayah memiliki akses jaringan gas bumi atau fasilitas pengisian CNG.

Selain itu, masyarakat juga perlu menyesuaikan peralatan rumah tangga, mulai dari regulator hingga kompor gas. Proses konversi tersebut membutuhkan biaya tambahan dan sosialisasi yang tidak sedikit.

Pemerintah saat ini masih berada pada tahap kajian dan uji coba terhadap tabung CNG ukuran 3 kilogram sebelum diterapkan secara luas.

Meski begitu, rencana pemanfaatan CNG dinilai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi impor energi sekaligus memaksimalkan pemanfaatan gas bumi domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi April 2026 diprakirakan melandai baik secara bulanan maupun tahunan. Tidak adanya efek basis rendah dari tahun lalu serta momen libur panjang menjadi beberapa faktor yang mendorong inflasi lebih rendah bulan lalu.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memprakirakan inflasi tahunan April 2026 akan melandai ke 2,40% (yoy) dari 3,48% (yoy) pada Maret 2026. Di sisi lain, inflasi bulanan juga melandai ke hanya 0,11% (mom) dari Maret 2026 yaitu 0,41% (mom).

"Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh normalisasi permintaan setelah Ramadan dan Idulfitri yang sudah terjadi penuh pada Maret, sehingga tekanan harga pangan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan hari raya mulai mereda pada April," terang Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Selain itu, Josua menyebut inflasi April terbantu oleh pengaruh efek basis rendah pada harga tahun lalu yang mereda. Khususnya, terkait dengan diskon tarif listrik pada awal 2025.

Inflasi inti juga diproyeksikan melandai dari 2,52% Maret 2026 ke 2,31% pada April 2026. Kenaikan harga ini termoderasi karena permintaan masyarakat pascalebaran cenderung lebih melandai.

Kendati melandai, Josua mengingatkan bahwa bukan berarti risiko inflasi hilang sepenuhnya. Tekanan harga pangan bergejolak diperkirakan mereda karena harga daging ayam, telur ayam, cabai merah, dan cabai rawit berpotensi turun seiring masuknya masa panen.

Di sisi lain, tekanan dari harga yang diatur pemerintah justru meningkat karena kenaikan harga BBM nonsubsidi dan LPG nonsubsidi, berakhirnya diskon tarif angkutan udara setelah periode mudik, serta tekanan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

"Jadi, gambaran inflasi April adalah inflasi umum menurun, tetapi risiko ke depan tetap perlu diwaspadai karena pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi dapat menambah tekanan biaya produksi, transportasi, dan subsidi energi," terangnya.

Adapun Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memproyeksikan inflasi April 2026 mengalami moderasi secara bulanan ke 0,2% (mom) dan secara tahunan ke 2,5% (yoy).

Senada dengan Josua, Andry melihat adanya normalisasi harga pangan bergejolak setelah Ramadan. Namun, inflasi inti dan harga diatur pemerintah diprakirakan naik menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi April 2026 lalu akibat gejolak harga minyak dunia.

Secara terperinci, harga pangan bergejolak diproyeksikan mengalami deflasi sebesar 0,2% secara bulanan (mom) pada April 2026 berkat berlalunya Ramadan. Inflasi harga bergejolak tercatat sebesar 1,6% (mom) pada bulan sebelumnya.

Beberapa barang pendorong deflasi yaitu cabai rawit (-14,2%), cabai merah (-9,5%), dan telur (-3,7%). Sementara itu, harga minyak goreng dan bawang merah terus naik masing-masing sebesar 3,7% dan 1,6%.

Inflasi inti diramal sebesar 0,2% (mom) atau sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu 0,1% (mom). Penurunan harga emas sebesar -1,51% (mom) membantu meredam sub-komponen emas, sedangkan pelemahan rupiah terus memberikan tekanan pada barang impor. Risiko kenaikan tambahan berasal dari kenaikan iaya input.

Kemudian, inflasi harga diatur pemerintah diproyeksikan naik lebih tinggi yaitu 0,8% (mom) dari Maret 2026 yakni 0,3% (mom). Ini didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi serta penyesuaian harga energi yang diestimasi rata-rata 60% dibandingkan bulan sebelumnya.

"Dengan estimasi dampaknya ke inflasi bulanan 0,04 poin persentase," ujar Andry, dikutip Minggu (3/5/2026).

Selain harga energi, harga tiket pesawat juga mengalami inflasi 3,13% (mom) meskipun lebih rendah dari periode libur Maret 2026 yaitu 5,24% (mom). Akan tetapi, kenaikan harga tiket pesawat ini didorong oleh naiknya harga avtur.

Area Manager Komunikasi PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinusra, Ahad Rahedi menegaskan kondisi stok elpiji secara umum masih aman dan mencukupi. Adapun untuk mengantisipasi kebutuhan di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Labuan Bajo, pihaknya akan terus menyalurkan pasokan.

"Hari ini (23/4), kapal dalam proses antrean sandar di Pelabuhan Tenau Kupang membawa 1 kontainer atau 600 tabung. Pekan depan (29/4) akan datang lagi kapal dengan total 4 kontainer atau 2.434 tabung," kata Ahad dalam keterangan resmi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/4).

Di samping itu, Ahad membenarkan adanya penyesuaian harga yang mulai berlaku sejak 18 April lalu.

Menurut Ahad, kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian biaya ekspedisi akibat eskalasi global dan harga minyak dunia, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berdampak pada biaya operasional kapal dan transportasi darat.

"Faktor distribusi dan biaya transportasi juga berpengaruh. Karena LPG masih impor, maka pelemahan kurs juga berdampak pada penyesuaian harga solar industri, yang akhirnya berpengaruh ke ongkos distribusi," ujar Ahad.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli langsung di agen atau outlet resmi agar mendapatkan harga yang lebih wajar dibandingkan di tingkat pengecer.

[Gambas:Youtube]

Pihak Pertamina juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran agar distribusi berjalan lancar dan harga tetap terkendali.

Sementara itu, keterbatasan dan lonjakan harga gas LPG non-subsidi di Labuan Bajo NTT semakin terasa. Dalam sebulan terakhir, harga tabung ukuran 12 kg melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp 350 ribu per tabung sehingga membebani masyarakat dan pelaku usaha.

Keluhan mulai terdengar pasca Lebaran akhir Maret lalu. Para pedagang dan agen mengaku pasokan dari distributor sangat terbatas, sehingga stok di lapangan sulit didapat dan harga ikut melambung tinggi.

"Kalau biasanya saya ambil 20-40 tabung, sejak habis Lebaran tidak bisa terpenuhi. Kadang dikasih 4, kadang cuma 2," ujar Ebit pemilik kafe di Labuan Bajo saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (24/4).

Menurutnya, kelangkaan membuat masyarakat panik dan berbondong-bondong membeli, sehingga stok yang ada cepat habis. "Kalaupun dapat 1-2 tabung yang 12 kg, paling hanya untuk pemakaian sendiri," tambahnya.

Hal serupa dialami Polce Salestinus, pedagang kios. Ia mengaku harga beli dari agen terus merangkak naik.

"Dulu dapat Rp245 ribu, tiba-tiba naik jadi Rp275 ribu, sekarang sudah Rp325 ribu per tabung. Mau tak mau saya jual jadi Rp350 ribu," jelasnya pada Jumat (24/4).

Hingga saat ini, lonjakan harga juga mulai dirasakan di sejumlah kabupaten lain di NTT, dengan harga jual berkisar Rp340 ribu per tabung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan harga LPG nonsubsidi hingga 18 persen memicu potensi peralihan ke LPG subsidi 3 kilogram. Pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengantisipasi lonjakan tersebut agar distribusi tetap tepat sasaran.

Pemprov menilai selisih harga yang semakin lebar berisiko mendorong masyarakat beralih ke LPG subsidi. Karena itu, pengawasan dan monitoring diperketat, terutama di sektor usaha non-UMKM.

Kepala Dinas PPKUKM Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, harga LPG 12 kilogram naik Rp36ribu dari Rp192ribu menjadi Rp228ribu per tabung. Sementara LPG 5,5 kilogram naik Rp17ribu dari Rp90ribu menjadi Rp107ribu.

“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36ribu atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192ribu menjadi Rp228ribu per tabung. Sedangkan LPG 5,5 kg naik Rp17ribu atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90ribu menjadi Rp107ribu per tabung,” kata Ratu, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan dipicu faktor global seperti harga kontrak LPG dunia, Indonesian Crude Price, serta kondisi geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi distribusi energi.

Untuk mencegah peralihan yang tidak tepat, Pemprov bersama Pertamina dan Hiswana Migas melakukan pengawasan penggunaan LPG di sektor usaha. Restoran, kafe, dan perhotelan menjadi fokus utama.

“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan stakeholders terkait lainnya akan berkoordinasi untuk melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM seperti restoran, kafe, dan perhotelan,” kata Ratu.

Pemprov juga mengingatkan LPG 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Aparatur sipil negara dan masyarakat mampu diminta tetap menggunakan LPG nonsubsidi.

“Kami mengimbau ASN dan masyarakat mampu agar tetap menggunakan LPG non-subsidi,” kata Ratu.

Pengendalian distribusi dilakukan melalui sistem berbasis KTP yang terintegrasi dalam Merchant Apps Pertamina. Setiap transaksi dicatat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

“Setiap transaksi dicatat dalam sistem sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran,” kata Ratu.

Di sisi lain, Pemprov memastikan stok LPG nonsubsidi tetap aman meski harga mengalami kenaikan. Distribusi disebut berjalan normal di tingkat agen dan pangkalan.

“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini terpantau stabil di level agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying,” kata Ratu.

Pemprov menilai kenaikan harga LPG nonsubsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi daerah. Selama LPG subsidi tetap tersedia dan stabil, kebutuhan masyarakat dinilai masih terjaga.

“Selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjaga. Pemprov Jakarta akan terus memonitor perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” kata Ratu.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kearifan lokal bisa menjadi sumber energi (diversifikasi energi) alternatif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti LPG atau elpiji yakni biogas. Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan, seperti sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas.

Api dari kompor yang dihasilkan biogas tergolong besar dan mampu digunakan memasak sehari-hari. “Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa, sampah, bisa, listrik bisa,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain memanfaatkan biogas, masyarakat, khususnya di perkampungan dapat menggunakan kayu bakar untuk masak. Alternatif lain, untuk warga di perkotaan kompor listrik bisa menjadi pilihan.

"Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita," ucap KDM.

Ia yakin masyarakat Jawa Barat dapat menyiasati kenaikan harga gas elpiji dengan mencari alternatif energi lain. “Saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas,” katanya.

Kenaikan harga LPG nonsubsidi mulai berlaku pada 18 April 2026. Harga LPG 12 kg naik menjadi Rp228.000 per tabung di Jawa Barat. Sementara, harga elpiji 5,5 kg naik menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kg.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga BBM non subsidi terutama jenis solar belum berdampak pada bisnis transportasi bus antara daerah. Hal ini dikonfirmasi oleh redBus, salah satu operator pemesanan tiket bus terbesar se-Indonesia.

"Belum ada kenaikan," kata Senior Marketing Manager redBus Imam Nugraha pada Republika, Selasa (21/4/2026). Ia menjelaskan, secara umum bus-bus di segmen premium yang menggunakan BBM non subsidi jenis solar.

Segmen premium yang dimaksud adalah layanan kelas non ekonomi-bisnis di berbagai tujuan antar kota antar provinsi. Harga tiket di level ini umumnya untuk antar provinsi di Jawa di atas Rp 200 ribu.

PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikkan harga BBM nonsubsidi dan LPG non 3kg mulai 18 April 2026. Berdasarkan laman resmi perusahaan, harga Pertamax Turbo di wilayah DKI Jakarta menjadi Rp 19.400 per liter dari sebelumnya Rp 13.100 per liter.

Sementara Dexlite naik menjadi Rp 23.600 per liter dari Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp 23.900 per liter dari Rp 14.500 per liter. Sementara LPG tabung 12kg menjadi Rp 228 ribu per tabung.

Kenaikan harga ini Dexlite dan Pertamina Dex kemudian ramai dikeluhkan oleh konsumen mobil pribadi seperti Mitsubishi Pajero, Toyota Kijang Reborn Diesel, Toyota Fortuner Diesel, dan sejumlah merek dan varian.

Pengguna mobil mengeluhkan mahalnya isi diesel di sosial media dengan cara mengunggah bukti bayar pembelian BBM diesel mereka saat mengisi penuh. Rerata perbedaan mencapai lebih dari Rp 500 ribu.

Imam menambahkan, redBus mendeteksi ada kenaikan harga tiket tapi itu imbas dari periode mudik Lebaran kemarin. Secara tren tahunan, ia menyebut hal ini pola yang berulang. "Kalau naik sedikit (harga tiket) usai Lebaran kemarin memang ada. Tapi itu sebelum (kenaikan harga) BBM kemarin," kata dia.

Apakah operator bus sedang menunggu atau menghitung ulang harga tiket? Imam enggan berspekulasi lebih jauh. Ia mengatakan, yang umumnya menjadi patokan adalah kenaikan harga tiket bus di level bawah-menengah. "PO bus Sinar Jaya bisa jadi patokan," kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan, Sabtu (18/4/2026), pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Bahlil menekankan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan harga LPG 3 kilogram bersubsidi tidak pernah mengalami kenaikan sejak awal program konversi. Kebijakan harga tetap ini telah dipertahankan pemerintah sejak tahun 2006 hingga saat ini.

Pemerintah menjamin stabilitas harga produk subsidi tersebut guna melindungi daya beli masyarakat kecil. Selain itu, Bahlil menyebutkan bahwa kenaikan harga yang terjadi di lapangan bukan berasal dari kebijakan resmi pemerintah.

"Sejak LPG diterapkan tahun 2006 atau 2007 sampai dengan sekarang, belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," ujar Bahlil, Senin (20/4/2026). Di samping itu, ia menuding pihak distributor dan pangkalan sebagai pihak yang sering menaikkan harga secara sepihak.

Praktik permainan harga di tingkat pangkalan menyebabkan tarif gas melon sering melampaui ketentuan resmi. Terlebih lagi, pemerintah sempat melakukan penataan distribusi pada awal 2025 untuk menertibkan harga di tingkat konsumen.

Target harga yang ditetapkan pemerintah untuk masyarakat berada di kisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.000 per tabung. Selain itu, Bahlil mengakui adanya polemik saat pemerintah mencoba menindak pangkalan yang menjual hingga Rp 25.000.

Upaya penertiban tersebut bertujuan agar subsidi energi benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Di samping itu, pengawasan ketat terhadap rantai pasok gas melon akan terus dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Pemerintah meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan penyimpangan harga yang terjadi di pangkalan resmi. Terlebih lagi, koordinasi dengan aparat setempat diperkuat guna menindak oknum yang merugikan kepentingan rakyat.

Stabilitas pasokan LPG 3 kg tetap menjadi prioritas utama kementerian di tengah dinamika ekonomi nasional. Selain itu, ketersediaan stok di seluruh wilayah dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga.

Integrasi data penerima subsidi menjadi kunci utama dalam efektivitas distribusi gas melon ke depannya. Di samping itu, pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga gas subsidi tersebut dalam waktu dekat.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pertamina Patra Niaga regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memperketat pengawasan guna memitigasi potensi penyimpangan konsumsi liquefied petroleum gas (LPG) subsidi setelah kenaikan harga LPG nonsubsidi.

"Pengawasan bersama lintas sektor untuk memastikan peruntukan penggunaan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak," kata Manager Komunikasi, Relasi, dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi di Denpasar, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan LPG subsidi ukuran tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran. Adapun pengawasan ketat dilakukan dalam rantai distribusi serta berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan pasokan LPG subsidi tepat sasaran.

Pihaknya mengajak masyarakat ikut mengawasi potensi penyimpangan atau peralihan konsumsi ke produk subsidi dari sebelumnya nonsubsidi, termasuk praktik oplosan, salah satunya melalui kanal pelaporan pada nomor 135.

Sebelumnya, harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 5,5 kilogram naik di sejumlah wilayah. Untuk ukuran 12 kilogram, harga naik dari Rp 192 ribu per tabung menjadi Rp 228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram juga mengalami peningkatan sebesar 18,89 persen, dari Rp 90 ribu per tabung menjadi Rp 107 ribu per tabung. Kenaikan harga itu berlaku sejak 18 April 2026 dan menjadi kenaikan harga LPG pertama sejak 2023.