Bisnis.com, JAKARTA - Masalah kesehatan yang sering menghantui ibu menyusui adalah ketika mengalami mastitis.

Banyak ibu menyusui yang mengalami tiba-tiba merasakan nyeri hebat pada payudara, disertai tubuh yang mendadak menggigil dan lemas.

Kondisi ini sering kali memicu kebingungan: apakah ini hanya karena kelelahan, saluran ASI yang tersumbat, atau justru sudah berkembang menjadi mastitis?

Keduanya sering terasa mirip, namun sebenarnya memiliki tanda dan penanganan yang berbeda. Karena itu, penting bagi ibu menyusui untuk mengenali perbedaannya agar keluhan dapat ditangani dengan tepat sejak awal.

Menurut dr. Natalia Maria Christina, Sp. B, Dokter Spesialis Bedah Umum di Bethsaida Hospital Gading Serpong, keluhan nyeri atau bengkak pada payudara saat menyusui tidak boleh langsung dianggap sepele.

“Ibu perlu memperhatikan apakah keluhan hanya terasa di satu area payudara, atau sudah disertai demam, menggigil, dan rasa tidak enak badan. Gejala sistemik seperti ini dapat mengarah ke mastitis dan perlu pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Secara klinis, saluran ASI tersumbat dan mastitis berada dalam satu spektrum masalah menyusui yang berkesinambungan.

Dimana mastitis selalu diawali dengan terjadinya saluran ASI yang tersumbat.

● Saluran ASI Tersumbat (Clogged Duct): Kondisi ketika ASI terperangkap di dalam jaringan payudara akibat aliran yang tidak lancar (stasis ASI), namun belum disertai peradangan hebat atau infeksi bakteri sekunder.
● Mastitis: Kondisi inflamasi atau peradangan pada jaringan payudara. Hal ini bisa dipicu oleh bendungan ASI yang berkepanjangan (mastitis non-infeksi) maupun akibat masuknya bakteri melalui celah atau luka pada puting payudara (mastitis infeksi).

Pertolongan Pertama Saat Payudara Bengkak dan Nyeri

Penanganan yang cepat dan tepat sangat krusial agar saluran ASI yang tersumbat tidak memburuk menjadi mastitis, atau agar mastitis tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih berat seperti abses (penumpukan nanah) pada payudara.

Berikut tips penanganan yang dianjurkan:

1. Manajemen Mandiri di Rumah

● Tetap Menyusui: Jangan hentikan proses menyusui pada payudara yang sakit. Pengosongan payudara secara berkala adalah kunci utama melancarkan kembali aliran ASI. Susui bayi sesering mungkin, dimulai dari sisi payudara yang bermasalah.

● Kompres Hangat dan Dingin: Gunakan kompres hangat beberapa menit sebelum menyusui atau memerah untuk membantu memicu let-down reflex dan melancarkan aliran ASI. Setelah menyusui, gunakan kompres dingin untuk membantu meredakan rasa nyeri dan mengurangi bengkak.

● Pijatan Lembut (Gentle Massage): Lakukan pijatan sangat lembut dari arah pangkal payudara menuju puting saat menyusui atau mandi air hangat. Hindari pijatan yang terlalu keras atau kasar karena dapat memicu peradangan yang lebih parah pada jaringan payudara.

“Kekeliruan yang sering terjadi adalah memijat payudara yang bengkak dengan keras demi menghancurkan sumbatan. Secara klinis, tindakan ini berbahaya karena dapat merobek jaringan internal payudara yang meradang, sehingga infeksi justru meluas. Pijatan harus dilakukan dengan sangat lembut, seperti usapan,” ungkap dr. Natalia.

● Perbaiki Posisi dan Perlekatan (Latch-On): Pastikan mulut bayi melekat dengan benar pada payudara untuk memastikan pengosongan ASI yang optimal dan mencegah lecet pada puting yang bisa menjadi jalan masuk bakteri.

● Istirahat dan Hidrasi yang Cukup: Tubuh yang lelah dapat menurunkan daya tahan tubuh ibu, sehingga mempercepat perkembangan infeksi. Ibu menyusui membutuhkan istirahat ekstra dan asupan cairan yang cukup.

2. Penanganan Medis

Jika dalam waktu 24–48 jam keluhan saluran tersumbat tidak membaik, atau jika gejala mengarah pada mastitis (terdapat demam tinggi, kemerahan yang meluas, dan tubuh menggigil), maka penanganan medis oleh dokter diperlukan. Beberapa penanganan yang dapat dilakukan, antara lain:

● Obat Pereda Nyeri dan Radang: Saya akan meresepkan obat antiinflamasi dan analgetik yang aman untuk ibu menyusui guna mengurangi nyeri hebat dan bengkak.

● Terapi Antibiotik: Jika terdiagnosis sebagai mastitis infeksi, saya akan memberikan antibiotik spesifik yang aman untuk ibu menyusui. Obat ini harus dikonsumsi sampai habis sesuai instruksi untuk memastikan bakteri mati sepenuhnya.

● Evaluasi Klinis Mendalam: Dokter akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak adanya komplikasi serius.

“Jangan remehkan demam tinggi serta payudara yang mengeras dan memerah saat menyusui. Mastitis yang tidak cepat ditangani bisa berkembang menjadi abses atau kantung nanah di dalam payudara. Jika sudah sampai tahap abses, penanganannya tidak cukup dengan obat-obatan, melainkan harus melalui tindakan pembedahan kecil atau drainase untuk mengeluarkan nanah tersebut,” tambah dr. Natalia.

Bagi para ibu yang mengalami kendala medis selama masa menyusui, mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang tepat, aman, dan responsif sangatlah penting untuk mendukung keberlanjutan proses mengASIhi.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) telah menetapkan sanksi dalam kasus dugaan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di lingkungan Fakultas Hukum (FH) UI. Tercatat ada 15 dari 16 terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro menegaskan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti dan aturan yang berlaku.

“UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan, dan berpihak pada korban. Sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan Tim Ahli, dengan tingkat sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang terbukti,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (2/6/2026).

Penetapan sanksi merupakan hasil proses pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dengan menjunjung prinsip due process, akuntabilitas, dan perlindungan korban, serta tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor 504/SK/R/UI/2026 hingga 519/SK/R/UI/2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi dan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI bersama Tim Ahli yang dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026.

Sanksi dijatuhkan secara berjenjang dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keberatan, serta derajat keterlibatan masing-masing terlapor yang terbukti melalui pemeriksaan.

Kerangka sanksi ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Rektor yang mencakup sanksi administratif, penundaan kegiatan akademik (skors), hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, yang diterapkan sesuai tingkat keberatan pelanggaran.

Pendekatan berjenjang ini memastikan setiap keputusan proporsional terhadap perbuatan yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari 15 terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, 3 orang dikenakan penundaan kegiatan akademik (skors) selama 3 semester, 7 orang skors selama 2 semester, dan 4 orang skors selama 1 semester.

Satu terlapor dikenakan sanksi administratif ringan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara satu terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan evaluasi atas seluruh alat bukti yang tersedia.

Di samping sanksi skors, para terlapor diwajibkan untuk mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan.

UI menegaskan bahwa penegakan aturan terkait kekerasan dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terbukti, tanpa memandang status, jabatan, fakultas, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Seluruh laporan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil penelusuran yang objektif, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak laporan diterima, Satgas PPK UI menjalankan serangkaian tahapan penanganan yang meliputi penerimaan dan verifikasi laporan; pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor; pengumpulan serta pendalaman alat bukti; asesmen tambahan; hingga pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat internal untuk merumuskan rekomendasi.

Seluruh proses tersebut menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menetapkan keputusan akhir. UI berkomitmen untuk terus mendampingi dan melindungi korban sepanjang dan setelah proses penanganan, termasuk memastikan ketersediaan layanan pemulihan serta jaminan atas hak-hak akademik korban.

Bersamaan dengan itu, UI memperkuat langkah pencegahan di seluruh lingkungan kampus agar kejadian serupa dapat dicegah dan setiap warga UI dapat belajar serta bekerja di lingkungan yang aman.

“Penanganan kasus ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan UI membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Fokus kami adalah pemulihan korban dan pencegahan, sehingga setiap warga UI terlindungi,” ujar Dr. Erwin.

Ia juga menyebut bahwa penanganan kasus ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menjatuhkan sanksi terhadap 15 mahasiswa terlapor kasus dugaan kekerasan seksual di grup chat mesum lingkungan Fakultas Hukum (FH). Para pelaku terkena sanksi skorsing 1-3 semester.

Keputusan pemberian sanksi ini tertuang dalam Keputusan Rektor UI Nomor 504/SK/R/UI/2026 hingga 519/SK/R/UI/2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil investigasi dan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI bersama Tim Ahli yang dibentuk melalui Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026.

“UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan dan berpihak pada korban. Sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan Tim Ahli dengan tingkat sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang terbukti," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro, Rabu (3/6/2026).

UI menegaskan penegakan aturan terkait kekerasan dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terbukti tanpa memandang status, jabatan, fakultas, maupun latar belakang pihak yang terlibat.

Erwin mengatakan seluruh laporan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil penelusuran yang objektif sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sejak laporan diterima, Satgas PPK UI menjalankan serangkaian tahapan penanganan yang meliputi penerimaan dan verifikasi laporan, pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor, pengumpulan serta pendalaman alat bukti, asesmen tambahan, hingga pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat internal untuk merumuskan rekomendasi,” katanya.

“Seluruh proses tersebut menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menetapkan keputusan akhir," sambungnya.

UI berkomitmen terus mendampingi dan melindungi korban selama dan setelah proses penanganan, termasuk memastikan ketersediaan layanan pemulihan serta jaminan atas hak-hak akademik korban.

Bersamaan dengan itu, UI memperkuat langkah pencegahan di seluruh lingkungan kampus agar kejadian serupa tidak terulang dan setiap warga UI dapat belajar serta bekerja di lingkungan yang aman.

“Penanganan kasus ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan UI untuk membangun lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Fokus kami adalah pemulihan korban dan pencegahan sehingga setiap warga UI terlindungi," ujar Erwin.

Berikut rincian sanksi:

- Penundaan kegiatan akademik 3 semester: 3 orang.

- Penundaan kegiatan akademik 2 semester: 7 orang.

- Penundaan kegiatan akademik 1 semester: 4 orang.

- Sanksi administratif ringan: 1 orang

- Tidak terbukti: 1 orang.

KAMPAR, iNews.id – Hutan Adat Imbo Putui di Desa Petapahan, Kabupaten Kampar, kini hadir menjadi destinasi wisata alam pilihan berbasis konservasi unggulan di Provinsi Riau. Melalui Program Desa Wisata, kawasan yang sarat nilai sejarah ini berhasil berbenah.

 Sentuhan fasilitas baru dan penguatan kapasitas pengelola tidak hanya mendongkrak kenyamanan wisatawan, tetapi juga melipatgandakan roda perekonomian lokal. Hutan Adat Imbo Putui tampil lebih memukau berkat kolaborasi erat antara masyarakat, Pemerintah Desa, dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan.
 
Hutan Adat Imbo Putui merupakan hutan adat pertama di Provinsi Riau yang memperoleh pengakuan resmi dari negara melalui SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2019 lalu. Hutan adat yang ditetapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2020 ini menyimpan potensi alam yang luar biasa, hutan yang asri, aliran sungai yang alami, serta area camping yang menjadi daya tarik utama.
 
Namun, minimnya fasilitas pendukung seperti sarana MCK dan keterbatasan kapasitas pengelolaan membuat kunjungan wisatawan kurang optimal dan hanya ramai pada akhir pekan. Melihat tantangan tersebut, PHR hadir sebagai “Sahabat Pendukung” melalui rangkaian intervensi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di daerah tersebut.

Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan pengelolaan desa wisata, penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), promosi berbasis media sosial, hingga pembangunan infrastruktur fisik secara masif.

Dukungan fasilitas dari PHR kini mengubah wajah Imbo Putui. Fasilitas MCK yang semula hanya tersedia dua unit kini bertambah menjadi enam unit. Selain itu, PHR juga mendukung perluasan area camp, revitalisasi musala, penambahan signage, serta penyediaan tempat sampah untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pengalaman wisata bagi para pengunjung.

Baca Juga

PHR Percepat Pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi

Perubahan ini disambut dengan kerja keras oleh masyarakat setempat. Said Afrizal (27), atau yang akrab disapa Eja, selaku Ketua Pokdarwis Imbo Putui, memimpin langsung gerakan perubahan kebiasaan di lapangan.

Bersama anggota kelompoknya, Eja aktif menggerakkan gotong royong, menjaga kebersihan, mengatur area camping, hingga memastikan seluruh wisatawan menghormati aturan adat setempat, termasuk pemisahan area pemandian laki-laki dan perempuan di sungai.

“Pesan kami untuk pengunjung yang datang ke Hutan Adat Imbo Putui adalah untuk selalu menjaga kebersihan dan fasilitas yang sudah ada agar liburan tetap nyaman. Diharapkan semua pengunjung membuang sampah ke tempat yang disediakan, pohon jangan ditebang sembarangan, dan aturan adat setempat harus kita terapkan demi kenyamanan dan keamanan bersama,” ujarnya.
 
Kerja keras berbuah manis. Pada periode libur panjang satu bulan terakhir, lonjakan kunjungan wisatawan diperkirakan mencapai hampir 400 orang yang berasal dari kalangan komunitas, keluarga, hingga mahasiswa. Wisatawan kini bisa menikmati aktivitas mandi di sungai, camping, dan hiking menyusuri hutan dengan jauh lebih nyaman.
 
Peningkatan kunjungan ini secara langsung berdampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi pengelola. Omzet mingguan kelompok yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp300 ribu, kini melonjak hingga mencapai sekitar Rp3 juta per minggu saat musim liburan, sebuah lompatan pendapatan hingga 10 kali lipat.
 
Dukungan terhadap Hutan Adat Imbo Putui merupakan wujud komitmen PHR dalam menjaga keselarasan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki Imbo Putui adalah nilai-nilai adat dan kelestarian hutan yang patut dibanggakan.
 
“Melalui kolaborasi ini, PHR ingin memastikan bahwa kekayaan alam dan budaya tidak hanya lestari, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa. Kami berharap transformasi ini menjadikan Imbo Putui sebagai model desa wisata berkelanjutan di Riau," kata Manager CID PHR, Iwan Ridwan Faizal.
 
Meski sektor pariwisata tengah berkembang, komitmen masyarakat Petapahan dan Pokdarwis untuk menjaga kelestarian lingkungan dan aturan adat tidak pernah luntur. Keberhasilan Hutan Adat Imbo Putui menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi multipihak dapat mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal tanpa harus mengorbankan kelestarian alam hayati yang berkelanjutan.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) mengumumkan tahapan registrasi ulang bagi calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNBT 2026. Tahapan ini wajib dilakukan karena jika tidak akan dianggap mengundurkan diri.

Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi UI sebagai panduan bagi peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi.

Dalam unggahannya, UI menyampaikan ucapan selamat kepada para calon mahasiswa baru yang resmi menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Indonesia.

“Halo, Calon Mahasiswa Baru UI Jalur SNBT 2026!

Setelah perjalanan panjang, kerja keras, dan doa yang menyertai setiap langkah, kini kamu resmi menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Indonesia.

Tapi perjalananmu belum selesai, ya!

Langkah berikutnya adalah melakukan registrasi ulang melalui pra-registrasi.ui.ac.id.”, dikutip Rabu (27/5/2026).

Berikut tahapan lengkap daftar ulang SNBT UI 2026:

Tahap I: Pengisian Data (26–27 Mei 2026)

Calon mahasiswa wajib melakukan pengisian data melalui laman enrollment.ui.ac.id dengan memilih menu “Masuk sebagai Peserta Nasional”. Peserta kemudian melakukan verifikasi identitas menggunakan NIK, nomor pendaftaran SNBT, dan tanggal lahir.

Pada dashboard akan muncul informasi program studi serta tahapan kelengkapan data. NPM akan tampil setelah calon mahasiswa melakukan konfirmasi pengisian data.

Tahapan pengisian data meliputi:

Mengisi data pribadi

Memeriksa kesesuaian foto dan riwayat pendidikan

Melengkapi data keluarga

Setelah seluruh proses selesai, peserta harus melakukan konfirmasi agar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap II: Pra Registrasi (26 Mei–1 Juni 2026)

Pra registrasi dilakukan melalui laman pra-registrasi.ui.ac.id. UI menyarankan peserta menggunakan mode private/incognito apabila laman sulit diakses.

Peserta wajib login menggunakan akun Gmail pribadi yang sama dengan akun enrollment UI, bukan akun sekolah, kantor, atau instansi lainnya.

Pada tahap ini, calon mahasiswa harus:

Memasukkan NPM

Memilih program studi

Mengisi formulir

Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan

UI juga mengingatkan agar nama yang digunakan sesuai dengan KTP. Jika terdapat ketidaksesuaian data, peserta dapat menghubungi [email protected].

Tahap III: Pengisian Data dan Pengajuan UKT (26 Mei–1 Juni 2026)

Setelah menyelesaikan pra registrasi, calon mahasiswa wajib mengisi data dan mengunggah dokumen pada laman Sistem Informasi UKT di ukt.ui.ac.id.

Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti proses UKT, termasuk peserta KIP Kuliah yang juga harus menjalani evaluasi UKT sebagai bagian dari seleksi KIP-K UI.

Terdapat dua skema UKT:

UKT Pilihan, yakni membayar UKT kelompok tertinggi tanpa evaluasi berkas

UKT Berdasarkan Evaluasi, yakni mengunggah dokumen pendukung untuk penentuan besaran UKT

Hasil penetapan UKT berdasarkan evaluasi diumumkan pada 5 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Tahap IV: Registrasi Administrasi

Mahasiswa baru yang telah menyelesaikan pra registrasi dan pembayaran biaya pendidikan akan otomatis diregistrasikan sebagai mahasiswa baru UI.

Selanjutnya, akun SSO UI untuk registrasi akademik akan dikirimkan melalui email sesuai data pra registrasi.

Mahasiswa baru juga diwajibkan mengikuti:

Pemeriksaan kesehatan

Kegiatan awal mahasiswa baru

Informasi lanjutan mengenai kegiatan tersebut akan diumumkan melalui laman kemahasiswaan UI .

Meskipun kampus kita terpisah oleh gunung dan lautan, namun kita memiliki tujuan pokok yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita..,

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) danShanghai University of Finance and Economics (SUFE) menjajaki kemitraan strategis dalam bidang ekonomi dan bisnis, untuk meningkatkankapasitas sivitas akademika, kualitas keilmuan, dan reputasi di kancah mancanegara.

Wakil Rektor UI Bidang Akademik, Mahmud Sudibandriyo di Depok, Selasa mengatakan,UI sebagai kampus paling komprehensif di Indonesia senantiasa terbuka dengan kemitraan internasional.

"Kami terbuka untuk memperluas dan memperkuat kolaborasi dengan berbagaiuniversitas asal China, termasuk dengan SUFE yang memiliki keunggulan di bidang keilmuan ekonomi dan bisnis,” ujarnya.

Vice President and Dean of College of Business SUFE Jin Yuying menegaskan, pentingnya kemitraan antara SUFE dan UI, yang dalam kerangka lebih luas menjadi penguat relasi antara Indonesia dan China.

“Meskipun kampus kita terpisah oleh gunung dan lautan, namun kita memiliki tujuan pokok yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. Indonesia juga merupakan mitra strategis China, yang kian membuktikan krusialnya kerja sama yang hendak dijajaki antara SUFE dan UI,” jelasnya.

Kedua belah pihak mendiskusikan bidang-bidang potensial yang dapat dikolaborasikan, terutama di bidang keilmuan ekonomi dan bisnis, manajemen, serta administrasi dan kebijakan publik yang menjadi kekuatan utama di SUFE.

SUFE juga berniat memperluas jejaring kemitraan untuk mengembangkan bidang studi lintas budaya, bahasa, dan interkultural melalui School of Foreign Studies yang dimilikinya.

Dekan FEB UI, Yulianti menegaskan bahwa kerja sama dengan SUFE diarahkan untuk memperkuat kapasitas akademik dan meningkatkan peringkat internasional FEB UI melalui kolaborasi riset, pertukaran dosen, sertaprogram pertukaran mahasiswa.

Menurutnya, SUFE memiliki keunggulan global di bidang ekonomi dan bisnis, finansial, dan ekonometrika dengan posisi di Top 100 dunia, sehingga menjadi mitra strategis bagi FEB UI yang saat ini masih berada di bawah peringkat tersebut.

SUFE juga diproyeksikan dapat berkolaborasi dengan LPEM FEB UI yang merupakan lembaga penelitian dengan fokus pada kebijakan publik dan pembangunan nasional, serta merupakan komunitas peneliti akademik terbesar di UI.

“Salah satu yang kami harapkan dari kemitraan dengan SUFE adalah berkolaborasi dalam riset,
pertukaran dosen, dan juga pertukaran mahasiswa. Harapannya, kolaborasi ini bisa menjadi sumber untuk meningkatkan kapasitas dan jejaring global FEB, sekaligu mengakselerasi
pencapaian ranking internasional,” pungkas Yulianti.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Depok (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Rifelly Dewi Astuti mengungkapkan pentingnya strategi adaptif sebagai pendekatan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi perubahanpasar yang semakin cepat, disruptif, dan penuh ketidakpastian.

Prof. Rifelly di Kampus UI Depok, Selasa menyoroti perkembangan teknologi digital yang mengubah cara nilai diciptakan, dikomunikasikan, dan dipertukarkan di pasar.

Ia juga menilai perilaku konsumen yang kini berubah signifikan, dari sekadar penerima nilai menjadi co-creator of value yang aktif membentuk pengalaman dan identitas merek.

Perubahan ini menuntut UMKM untuk menerapkan strategi pemasaran yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Menurutnya, UMKM di Indonesia memiliki karakteristik adaptif yang berbeda dibandingkan perusahaan besar. Dalam keterbatasan sumber daya, keputusan pemasaran UMKM kerap dilakukan secara fleksibel dengan mengandalkan intuisi, pengalaman, dan respons cepat terhadap perubahan pasar.

Pendekatan tersebut berkembang menjadi pemasaran entrepreneurial yang mengintegrasikan prinsip kewirausahaan dan aktivitas pemasaran untuk menciptakan nilai melalui inovasi dan pemanfaatan peluang secara kreatif.

Entrepreneurial diwujudkan melalui tujuh dimensi utama, yakni customer focus (fokus ke pelanggan), innovativeness (inovasi), value creation (cipta nilai), opportunity focus (fokus ke peluang), proactiveness (proaktif), calculated risk-taking (berani ambil risiko terukur), dan resource leveraging.

Orientasi pelanggan memungkinkan UMKM membangun hubungan personel dan memahamikebutuhan pelanggan secara lebih mendalam, sementara inovasi membantu UMKM tetap relevan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Karena itu, keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan kemampuan memperoleh keuntungan jangka pendek, melainkan juga kemampuan beradaptasi, bereaksi cepat terhadap krisis, dan memanfaatkan peluang yang muncul dari ketidakpastian.

Faktor kompetensi pemilik seperti literasikeuangan, jaringan sosial, kapasitas inovasi, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi disebut memiliki peran penting dalam membangun ketahanan usaha.

“Pada akhirnya, kita harus menyadari dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini,keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya terbesar atau modal berlimpah, tetapi mereka yang paling adaptif, inovatif, dan paling dekat dengan pelanggannya. Inilah esensi pemasaran entrepreneurial, yang harus ditanamkan pada praktik bisnis sehari-hari terutama UMKM,” ujar Rifelly.

Rifelly menegaskan bahwa pemasaran entrepreneurial memandang keterbatasan bukan sebagai hambatan, melainkan sumber kreativitas yang mendorong UMKM untuk berinovasi, menciptakan solusi baru, dan menangkap peluang yang kerap terlewat oleh bisnis besar.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan kapabilitas kewirausahaan, dukungan kebijakan bagi inovasi dan jejaring UMKM, serta pembangunan pola pikir adaptif melalui pendidikan.

"Keberlanjutan UMKM tidak hanya menjaga usaha tetap bertahan, tetapi juga menjaga harapan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Indonesia,” ujar Rifelly.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata

Depok (ANTARA) - Guru Besar Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)Prof. Dyah Setyaningrummenekankan akuntabilitas keuangan negara tidak cukup diukur hanya melalui kepatuhan administratif, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan publik mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Audit pemerintahan perlu bertransformasi menuju pendekatan berbasis dampak (impact-based audit) agar mampu memperkuat tata kelola publik di Indonesia," kataDyah Setyaningrum di Kampus UI Depok, Senin.

Ia menjelaskan bahwa capaian nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembanganyang signifikan, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencapai sekitar 97 persen pada kementerian/lembaga dan 91 persen pada pemerintah daerah.

Namun demikian, tingginya capaian kepatuhan administratif tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik maupun kepercayaan masyarakat.

“Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata,” ujar Dyah.

Lebih lanjut, Dyah mengatakan ada tiga persoalan utama dalam transformasi audit pemerintahan, yakni bagaimana menjembatani kesenjangan antara kepatuhan dan dampak, bagaimana memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi auditor, serta sejauh mana praktik audit nasional telah selaras dengan standar global.

Menurutnya, audit kinerja saat ini telah berkembang dari sekadar instrumen pengawasan menjadi alat strategis untuk menilai hasil dan dampak kebijakan publik. Berbasis kerangka Agency–Accountability–Theory of Change–Public Value, audit kinerja diarahkan untuk menelusuri keterkaitan antara input, proses, dan outcome sehingga kebijakan dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

Dyah juga menyoroti pentingnya pendekatan audit yang lebih terbuka dan kolaboratif. Keterlibatan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai dapat memperkayaanalisis serta memperkuat tindak lanjut rekomendasi audit.

Dalam konteks tersebut, kemampuan komunikasi auditor menjadi aspek penting agar hasil audit tidak berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi mampu mendorong perubahan kebijakan secara nyata.

Meskipun Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui Standar Pemeriksaan KeuanganNegara (SPKN), Dyah menilai orientasi audit kinerja masih perlu diperluas menuju
pengukuran dampak.

Ia mencontohkan praktik internasional seperti impact audit dan follow-up audit di Kanada dan Inggris yang memungkinkan rekomendasi audit dapat dipastikan menghasilkan perubahan kebijakan dan manfaat publik yang terukur.

Selain itu, integrasi aspek keberlanjutan dan risiko iklim atau environmental, social, and governance (ESG) juga dinilai menjadi agenda penting dalam pengembangan audit pemerintahan ke depan.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Dyah merekomendasikan sejumlah langkahstrategis, antara lain memperkuat posisi audit kinerja sebagai pilar utama akuntabilitas nasional, mengembangkan metodologi audit berbasis dampak, melembagakan keterlibatan pemangku kepentingan secara terarah, mengadopsi praktik terbaik global, serta memastikan tindak lanjut audit berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar pemenuhan administratif.

“Akuntabilitas publik harus melampaui kepatuhan menuju penciptaan nilai publik. Audit kinerja adalah jembatan dari audit of compliance menuju audit to impact,” kata Prof. Dyah.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kemendiktisaintek menyatakan hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) masih terus berlangsung. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

Sebagai langkah konkret atas kasus kekerasan seksual di UI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah melakukan hal-hal berikut ini:

• Berkoordinasi dengan pihak Universitas Indonesia untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur

• Melakukan pemantauan terhadap kinerja Satgas PPKPT

• Memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan

Selain itu, Kemendiktisaintek juga memberikan klarifikasi atas pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan kekerasan seksual di FHUI, khususnya mengenai beredarnya pernyataan tentang kategori sanksi dalam kasus tersebut.

Oleh karena proses pemeriksaan masih berlangsung, belum terdapat kesimpulan final maupun penetapan kategori pelanggaran hanya dapat dilakukan setelah keseluruhan proses pemeriksaan selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami meminta seluruh pihak untuk tidak menarik kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai dilakukan. Mari seluruh pihak memberi ruang bagi proses pemeriksaan yang sedang berjalan agar dapat berlangsung objektif, adil, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban,” demikian disampaikan Khairul Munadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui siaran pers, Sabtu (23/5/2026).

Kemendiktisaintek juga menekankan bahwa pernyataan yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, bukan merupakan pernyataan resmi kementerian dan tidak mewakili posisi institusi Kemendiktisaintek.

Khairul menjelaskan, posisi resmi Kemendiktisaintek adalah menghormati seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan secara objektif, adil, dan berpihak pada perlindungan korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kementerian juga terus mendorong perguruan tinggi untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara serius, transparan, dan berkeadilan serta memastikan setiap penetapan kategori pelanggaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, fakta, dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Kanal Pengaduan

Sebagai bagian dari penguatan akses pelaporan, masyarakat dan sivitas akademika dapat menyampaikan laporan melalui:

• Kanal LAPOR! (SP4N-LAPOR)

• Satgas PPKPT di masing-masing perguruan tinggi

• Kanal resmi pengaduan Kemendiktisaintek:

• Pusat Panggilan: 126

• [email protected]

• 085186069126.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah perusahaan pelat merah mulai memangkas jumlah anak usaha sebagai bagian dari langkah konsolidasi dan penguatan bisnis inti. Langkah itu dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbesar potensi sinergi antar-BUMN.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengatakan, perampingan anak usaha BUMN bertujuan membuat perusahaan lebih fokus pada core business atau bisnis utama.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” kata Toto di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pemangkasan 47 anak usaha PTPN, 28 anak usaha SIG, dan 17 anak usaha Pelindo berpotensi mendongkrak kinerja perusahaan. Namun, Toto mengingatkan tantangan utama konsolidasi BUMN justru berada pada tahap implementasi setelah proses merger dilakukan.

“Tentu perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan dalam implementasi post merger integration-nya,” ujar Toto.

Karena itu, lanjut dia, diperlukan Project Management Office (PMO) yang kuat untuk mengawal proses transformasi dan integrasi perusahaan agar berjalan efektif.

Toto menilai pengurangan jumlah anak usaha tidak cukup hanya berorientasi pada penyederhanaan struktur perusahaan. Proses tersebut, kata dia, harus mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing BUMN ke depan.

“Intinya pengurangan jumlah BUMN bukan sekadar di angka saja, tapi yang lebih hakiki harus mampu menumbuhkan value yang lebih besar bagi BUMN tersebut,” kata Toto.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya merespons surat terbuka dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengenai kebijakan distribusi susu formula dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sony menegaskan program MBG tidak mengganggu proses pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi. Ia mengatakan MBG juga tidak menyediakan opsi susu formula bagi bayi.

"Untuk bayi 0-6 bulan, tidak ada intervensi formula bayi dalam program MBG. Tidak ada. MBG tidak menyediakan opsi sama sekali untuk formula bayi. Itu yang perlu dipahami," kata Sony di SMAN 28, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Sony menduga munculnya kekhawatiran tersebut karena petunjuk teknis atau juknis program tidak dibaca secara menyeluruh.

"Ini kebanyakan mungkin ada (di) juknis. Juknis itu jadikan dasar, tapi tidak dibaca secara full," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan MBG sudah disusun sesuai dengan regulasi kesehatan yang berlaku serta rekomendasi internasional terkait perlindungan ASI eksklusif.

"Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan, rekomendasi WHO tentang perlindungan ASI eksklusif. Itu prinsip-prinsip program MBG," ucap Sony.

[Gambas:Instagram]

Ia mengatakan BGN juga melibatkan sejumlah ahli dan profesor yang memahami persoalan susu dan pemberian ASI dalam penyusunan program MBG.

Sony akan segera berkomunikasi dengan IDAI untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan ini. BGN membuka ruang bagi IDAI untuk memberikan masukan apabila ditemukan pelaksanaan program yang dinilai kurang tepat.

"Insyaallah minggu depan, secepatnya, kami akan berkomunikasi dengan IDAI supaya kita menyamakan pemahaman," ujar Sony.

Dalam akun resmi Instagram @idai_ig, IDAI mengunggah surat terbuka kepada Kepala BGN Dadan Hindayana beserta tiga wakilnya mengenai penggunaan susu formula di MBG.

IDAI mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan manfaat utama ASI untuk bayi dan anak. Oleh karena itu, asosiasi dokter anak menyatakan kebijakan distribusi susu formula massal yang berjalan hari ini, tanpa pemeriksaan dokter dan indikasi medis, berisiko membuat ibu-ibu Indonesia berhenti menyusui.

"Dan begitu seorang ibu berhenti menyusui, hampir tidak ada jalan untuk kembali," tulis surat tersebut.

IDAI menyatakan ASI bukan sekadar makanan. Mereka menyebut di dalamnya ada ratusan hingga ribuan komponen bioaktif yang bekerja melindungi bayi, zat kekebalan tubuh dari Ibu, bakteri baik untuk usus, serta sinyal pertumbuhan otak.

Mereka menyebut formula adalah yang terbaik yang bisa dibuat manusia hari ini, tapi tidak ada satu pun dari komponen ASI yang bisa digantikan olehnya.

"Anak-anak kita butuh ASI. Jangan sampai kebijakan kita hari ini membuatnya kehilangan sesuatu yang penting," tulis surat tersebut.

IDAI juga menyinggung sisi regulasinya. Mereka menyebut UU Nomor 17 tahun 2023 dan PP Nomor 28 tahun 2024 yang mengatur formula hanya boleh diberikan atas rekomendasi dokter dan indikasi medis.

Mereka turut menyinggung bagaimana Kementerian Kesehatan juga sudah mengingatkan BGN dua kali secara resmi

"Kami berharap BGN segera memperbaiki kebijakannya ke arah yang benar," tulis surat tersebut.

IDAI pun memberikan empat rekomendasi. Pertama, harmonisasi kebijakan publik Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan. Kedua, mengembalikan peruntukan susu formula sesuai rekomendasi dokter & indikasi medis.

Ketiga, memprioritaskan Kemandirian Pangan Lokal. Keempat, melakukan telaah ulang dan sinkronisasi petunjuk teknis intervensi gizi Nasional BGN agar sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, Pedoman Standar Gizi Kemenkes RI, serta Kode Internasional WHO tentang Pemasaran Produk Pengganti ASI.

JAKARTA - Media sosial kini bukan hanya tempat hiburan dan komunikasi. Medsos juga menjadi ruang baru belajar agama , mengaji, mencari identitas spiritual, hingga menentukan siapa yang dianggap sebagai rujukan keagamaan.

Fenomena hijrah digital dan maraknya influencer agama di media sosial misalnya. Ia menjadi bagian dari perubahan besar cara masyarakat, khususnya generasi muda, memahami dan menjalankan agama di era digital.

Wakil Rektor UIN Syarif HidayatullahJakarta , Imam Subchi, menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya transformasi budaya religius yang sangat kuat di tengah masyarakat digital saat ini. “Hari ini media sosial sudah menjadi ruang baru belajar agama. Anak muda mengaji lewat YouTube, TikTok, Instagram, podcast, hingga komunitas digital. Ini realitas sosial yang tidak bisa dihindari,” katanya, Kamis (21/5/2026). Pentingnya Belajar Islam kepada Guru yang Bersanad dan Bermazhab

Fenomena tersebut terlihat dari berbagai riset yang menunjukkan tingginya aktivitas keagamaan di ruang digital. Laporan We Are Social 2025 menunjukkan jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai sekitar 143 juta akun pengguna, bahkan lebih dari 207 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial.

Menurut Prof Imam, kondisi tersebut membuat otoritas agama ikut mengalami perubahan besar. Jika dulu masyarakat belajar agama melalui pesantren, majelis taklim, atau institusi pendidikan formal, kini banyak orang lebih mudah menjadikan influencer media sosial sebagai rujukan utama.

“Sekarang seseorang bisa dianggap ahli agama karena viral, sering muncul di FYP, atau punya jutaan followers. Padahal otoritas agama seharusnya dibangun dari proses belajar yang panjang, kedalaman ilmu, dan tanggung jawab moral,” ujar pakar antropologi agama ini.

Ia menjelaskan, budaya media sosial yang cepat dan serba singkat membuat masyarakat lebih menyukai potongan video pendek dibanding penjelasan agama yang utuh dan mendalam. Akibatnya, persoalan agama yang sebenarnya kompleks sering dipahami secara instan.

“Jangan sampai agama hanya menjadi konten dan simbol visual semata. Hijrah bukan sekadar perubahan penampilan atau unggahan media sosial, tetapi juga perubahan akhlak, cara berpikir, dan kepedulian sosial,” jelasnya.

Prof Imam menilai media sosial sebenarnya membuka peluang besar bagi dakwah dan penyebaran pengetahuan agama yang lebih luas. Namun di sisi lain, algoritma media sosial juga berisiko mendorong munculnya konten agama yang sensasional, emosional, bahkan memecah belah karena lebih mudah viral.

Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital keagamaan agar masyarakat tidak mudah menjadikan popularitas sebagai ukuran utama otoritas agama. “Tidak semua yang viral memiliki dasar ilmu yang kuat. Masyarakat harus kritis dalam memilih sumber belajar agama dan tidak mudah menerima potongan ceramah tanpa memahami konteksnya,” tandasnya.

Sebagai perguruan tinggi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan narasi keagamaan yang moderat, terbuka, dan relevan dengan generasi digital. “Kampus Islam harus hadir di ruang digital dengan pendekatan yang mencerahkan, mudah dipahami, tetapi tetap memiliki kedalaman ilmu. Ruang digital tidak boleh hanya dipenuhi logika viralitas,” terangnya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi seharusnya menjadi momentum memperluas literasi dan memperkuat nilai-nilai keagamaan yang damai dan inklusif, bukan justru memperdangkal pemahaman masyarakat terhadap agama. “Teknologi hanyalah alat. Yang paling penting adalah bagaimana agama tetap menjadi sumber etika, kedamaian, dan kemanusiaan di tengah perubahan dunia digital yang sangat cepat,” pungkasnya.