Posisi M2 pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp10.089,9 triliun atau tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy), setelah pada Januari 2026 tumbuh sebesar 10,0 persen

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh positif pada Februari 2026 yakni sebesar 8,7 persen (year on year/yoy) mencapai sebesar Rp10.089,9 triliun.

“Posisi M2 pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp10.089,9 triliun atau tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy), setelah pada Januari 2026 tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,4 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 3,1 persen (yoy).

Perkembangan M2 pada Februari 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat (Pempus) dan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 25,6 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2026 sebesar 22,6 persen (yoy).

Sementara penyaluran kredit pada Februari 2026 tumbuh sebesar 8,9 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada bulan Januari 2026 sebesar 10,2 persen (yoy).

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

BI juga mencatat perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada Januari 2026 tumbuh 14,7 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 16,8 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.193 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 30,1 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 12,4 persen (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat tambahan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp100 triliun ke perbankan menjadi langkah yang relevan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Yusuf, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, menjelaskan keputusan injeksi dana ini membantu melonggarkan likuiditas secara jangka pendek.

Terlebih, momentum kebijakan ini berdekatan dengan Lebaran yang aktivitas perekonomian serta kebutuhan uang tunainya cenderung lebih tinggi.

"Jadi, dari sisi stabilitas sistem keuangan, ini langkah yang cukup relevan untuk memastikan tidak ada tekanan likuiditas dan transaksi tetap lancar," ujar Yusuf.

Namun, dia menggarisbawahi, tambahan injeksi dana ini tidak secara otomatis mendorong permintaan dan konsumsi.

Pasalnya, penempatan SAL itu masih melalui sistem perbankan, yang berarti penyalurannya bergantung pada respons bank.

Menurut Yusuf, bank biasanya cenderung menempatkan dana tambahan ini ke instrumen yang aman seperti Surat Berharga Negara (SBN), alih-alih langsung menyalurkannya sebagai kredit konsumsi atau usaha.

"Jadi, dampaknya ke konsumsi lebih bersifat tidak langsung. Ia bisa membantu menjaga kondisi likuiditas tetap longgar, suku bunga tidak naik, dan kepercayaan pasar tetap terjaga. Tapi, dorongan ke permintaan rumah tangga tetap lebih ditentukan oleh faktor lain," kata dia.

Yusuf mengatakan konsumsi masyarakat lebih banyak ditentukan oleh pendapatan masyarakat, bantuan sosial, atau belanja pemerintah yang langsung masuk ke masyarakat.

Dengan demikian, tambahan SAL senilai Rp100 triliun itu lebih kuat sebagai instrumen stabilisasi daripada stimulus konsumsi.

"Kalau tujuannya benar-benar ingin mendorong permintaan, instrumen yang lebih langsung seperti bansos atau insentif konsumsi biasanya jauh lebih efektif karena efeknya langsung terasa di masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun ke perbankan. Penambahan dana ini dilakukan seminggu sebelum Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI secara resmi menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) dengan nilai sebesar Rp500 miliar, menunjukkan positioning strategis BRI sebagai market leader pengembangan pasar keuangan Indonesia dan sebagai bagian dari strategi pengelolaan likuiditas jangka pendek yang berkelanjutan. Adapun penerbitan ini mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pendalaman pasar keuangan nasional.

Peluncuran SBK BRI yang digelar di BRILiaN Club pada Senin (12/1/2026) dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu dan DirekturTreasury & International Banking BRI Farida Thamrin. Sejumlah mitra strategis juga turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Asset Management, dan PT Syailendra Capital.

SBK BRI memperoleh peringkat IdA+ (highest sort term rating) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau setara dengan AAA untuk surat utang jangka panjang, yang mencerminkan tingkat keandalan dan kemampuan BRI dalam memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Dalam struktur penerbitan ini, BRI selaku penerbit, bekerjasama dengan BRI Danareksa Sekuritas selaku arranger. Penerbitan ini menjadikan BRI sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK), sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 13 tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang.

SBK BRI pun ditawarkan dalam 4 tenor, yaitu tenor 1 bulan dengan tingkat diskonto 4.5%, 3 bulan dengan tingkat diskonto 4.60%, 6 bulan dengan tingkat diskonto 4.85% dan 12 bulan dengan tingkat diskonto 4.95%. Instrumen ini dirancang tidak hanya sebagai alternatif pendanaan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan instrumen pasar uang yang transparan, kredibel dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa penerbitan Surat Berharga Komersial (SBK) BRI menjadi solusi pendanaan jangka pendek yang cepat dan efisien bagi Perseroan, sekaligus menawarkan alternatif investasi dengan imbal hasil kompetitif bagi investor. Dengan struktur yang fleksibel dan tata kelola yang kuat, SBK BRI akan memperkuat pengelolaan likuiditas secara prudent serta mendukung transmisi kebijakan dan pendalaman sistem keuangan nasional.

“Kami meyakini bahwa keberhasilan penerbitan SBK BRI ini menjadi langkah awal dalam memperkuat peran BRI pada pengembangan instrumen pasar uang nasional. Ke depan, BRI akan terus mendorong inovasi produk, memperluas basis investor, serta memastikan seluruh inisiatif pembiayaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik,” ujar Hery.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae pun mengapresiasi langkah BRI dalam menerbitkan SBK sebagai wujud konkret peran perbankan dalam mendorong pendalaman pasar uang. Menurutnya, BRI berperan sebagai pionir dalam penerbitan surat berharga komersial, yang merupakan instrumen jangka pendek strategis untuk meningkatkan likuiditas pasar.

“OJK memandang peluncuran SBK BRI sebagai langkah strategis dalam memperkaya instrumen pasar uang nasional, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan di sektor perbankan, serta memperkuat peran instrumen pasar sebagai mekanisme disiplin pasar,” paparnya.

Di samping itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti turut menyatakan bahwa saat ini pendalaman pasar uang berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah ketidakpastian global. Kehadiran alternatif instrumen jangka pendek seperti SBK BRI tidak hanya memperkuat struktur pendanaan perbankan, tetapi juga memberikan pilihan investasi yang lebih beragam bagi investor.

“Bank Indonesia mengapresiasi peran BRI yang selama ini konsisten mendukung pengembangan pasar keuangan nasional. Upaya bersama dalam memperdalam pasar keuangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Destry.

Tercatat sejak tahun 2016 hingga 2025, BRI secara reguler telah melakukan penerbitan surat utang Rupiah dengan rating tertinggi dari Pefindo. Peringkat tertinggi dari Pefindo tersebut mencerminkan profil permodalan yang sangat kuat, kualitas aset yang terjaga, serta kemampuan BRI dalam memenuhi komitmen keuangan.

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2025 tumbuh lebih tinggi, yakni 8,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp9.891,6 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Bandung, Jabar, Senin, menyampaikan bahwa pertumbuhan M2 pada November 2025 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2025 yang sebesar 7,7 persen (yoy).

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 11,4 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,9 persen (yoy).

Lebih lanjut, perkembangan M2 pada November 2025 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat (pempus) dan perkembangan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada pempus tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,4 persen (yoy).

Penyaluran kredit pada November 2025 tumbuh sebesar 7,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2025 sebesar 7,0 persen (yoy).

Dalam hal ini, kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (debt securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 9,7 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy).

Bank sentral juga mencatat perkembangan uang primer (M0) adjusted yang pada November 2025 tumbuh 13,3 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 14,4 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.136,2 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 24,2 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,1 persen (yoy).

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Darma Henwa Tbk (DEWA) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham hingga Rp1,66 triliun di tengah kondisi pasar modal yang tengah berfluktuasi signifikan.

Aksi korporasi ini dilakukan mengikuti kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberi ruang bagi emiten untuk menjaga stabilitas harga saham.

Dalam keterbukaan informasi, perseroan menyatakan buyback akan berlangsung mulai 19 November 2025 hingga 19 Februari 2026, atau selama tiga bulan sejak pengumuman disampaikan.

Darma Henwa dapat melaksanakan buyback tanpa meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan POJK 13/2023 dan POJK 29/2023.

Adapun DEWA menyiapkan dana maksimal Rp1,66 triliun, bersumber dari kas internal, untuk membeli sekitar 10% saham beredar. Angka tersebut belum termasuk biaya transaksi dan komisi perantara.

Manajemen menyebut aksi buyback tidak akan berdampak negatif pada kinerja maupun likuiditas perusahaan. Bahkan, berdasarkan proforma, laba per saham (EPS) diperkirakan naik dari Rp4,13 menjadi Rp4,59 setelah buyback dilakukan penuh.

"Perseroan meyakini buyback akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta mencerminkan fundamental yang sesungguhnya," tulis manajemen.

Selain itu, perseroan menegaskan akan menunjuk satu perusahaan efek untuk melaksanakan pembelian kembali saham.

OJK juga menetapkan pembatasan transaksi selama periode buyback. Sejumlah pihak dilarang memperdagangkan saham DEWA, termasuk direksi, komisaris, pegawai, pemegang saham utama, serta pihak yang memiliki akses terhadap informasi orang dalam.

Darma Henwa menutup keterangannya dengan memastikan pemegang saham dapat memperoleh informasi tambahan melalui kantor perseroan di SCBD, Jakarta.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak bak roller-coaster pada perdagangan hari ini, Selasa (18/11/2025). Setelah dibuka menguat tipis, IHSG melanjutkan penguatan di awal sesi sebelum balik arah tertekan dalam, memangkas koreksi hingga turun lagi di akhir perdagangan.

Pada penutupan perdagangan, IHSG terkoreksi 54,96 poin atau melemah 0,65% ke level 8.361,92. Sebanyak 230 saham naik, 418 turun, dan 162 tidak bergerak.

Nilai transaksi mencapai Rp 19,56 triliun yang melibatkan 40,85 miliar saham dalam 2,52 juta kali transaksi.

Nyaris seluruh sektor perdagangan melemah dengan koreksi terbesar dicatatkan sektor kesehatan energi dan industri. Sedangkan sektor properti menjadi satu-satunya yang mengalami penguatan hari ini.

Saham Bank Central Asia (BBCA) mencatatkan pelemahan terbesar hingga 10,76 indeks poin dan diikuti oleh saham Barito Pacific (BRPT)

Kemudian ada juga saham-saham ekstraksi dan energi tercatat menjadi beban utama IHSG hari ini.

Saham emiten tambang lain yang ikut terkoreksi dalam termasuk Bayan Resources (BYAN), Merdeka Copper Gold (MDKA), Adaro Andalan Indonesia (AADI), United Tractors (UNTR) dan Petrindo Jaya Kreasi (CUAN).

Sementara itu sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat masuk dalam penopang IHSG untuk tidak jatuh lebih dalam di zona merah.

Sementara itu, perdagangan pasar saham negara-negara Asia masih dipengaruhi oleh sentimen ketegangan antara China dan Jepang yang makin meningkat. Para investor menyoroti kedua negara tersebut setelah Beijing memperingatkan warganya tentang rencana perjalanan dan studi di Jepang.

Indeks acuan Jepang, Nikkei 225, turun 3,22%. Sedangkan Kospi Korea Selatan turun 3,32%.

Kemudian, Kontrak berjangka untuk indeks Hang Seng Hong Kong berada di 25.930 atau turun 1,72%.

Begitu juga Indeks acuan Australia S&P/ASX 200 turun 1,94%.

Dari dalam negeri, perekonomian Indonesia pada pertengahan November 2025 tengah menghadapi anomali yang menantang logika siklus bisnis konvensional. Di permukaan, indikator stabilitas makro terlihat solid dengan penurunan utang luar negeri dan likuiditas perbankan yang melimpah ruah.

Namun, jika dibedah hingga ke level mikro dan sektor riil, terdapat tekanan nyata berupa perlambatan konsumsi, keengganan korporasi untuk berekspansi, serta langkah agresif pemerintah dalam memperketat kebijakan fiskal.

Kondisi ini menciptakan "Paradoks Likuiditas". Sistem keuangan nasional sedang kebanjiran uang, namun aliran dana tersebut tersumbat dan gagal memacu mesin pertumbuhan ekonomi secara optimal. Situasi ini menciptakan divergensi tajam antara sektor keuangan yang sangat cair dan sektor riil yang cenderung kering.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi ekonomi dunia saat ini masih dipenuhi ketidakpastian. Meski penutupan pemerintahan di Amerika Serikat telah berakhir, namun arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed juga masih menjadi sesuatu yang dicermati para pelaku pasar keuangan dan pengambil kebijakan ekonomi di berbagai negara.

Dan di dalam negeri, saat ini Pemerintah Ri telah melakukan berbagai manuver untuk memacu pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya dengan menaruh dana senilai Rp 200 triliun di bank-bank milik negara.

Terkait berbagai fenomena tersebut, CNBC Indonesia akan mengulas lebih detil terkait risiko yang berpotensi ditransfer dari ketidakpastian ekonomi makro global ke perbankan di Indonesia serta evaluasi kondisi likuiditas di perbankan RI bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu dalam segmen khusus Money Talks, di program Power Lunch pada Jumat, 14 November 2025.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membagikan update terbaru mengenai penempatan kas pemerintah Rp 200 triliun di 5 bank pelat merah.

Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan dana Rp 200 triliun itu ke lima bank milik negara sejak 12 September 2025. Bank Mandiri mendapat jatah Rp 55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp 55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

Purbayasebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menuturkan penempatan Rp 200 triliun adalah bentuk cash management atau manajemen keuangan pemerintah yang turut menentukan likuiditas.

"Ini tercermin dari uang primer yang tumbuh 13% secara tahunan (September) year on year (yoy)," kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2025, Senin (3/11/2025).

Selain pertumbuhan uang primer, Purbaya menuturkan likuiditas perekonomian juga longgar. Pertumbuhan M2 atau uang beredar, mencapai 8% secara tahunan (yoy) pada September 2025.

Angka M2 ini, kata Purbaya, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 6,5% (yoy) pada Juni 2025. Ke depan, Purbaya memastikan investasi juga akan terus diperkuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Termasuk peran Danantara juga upaya penciptaan iklim investasi dengan penciptaan satgas P2SP (Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan)," ujar Purbaya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit per September 2025 sebesar Rp 8.162 triliun, naik 7,70% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi 58 basis poin (bps) dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh paling tinggi, yakni 15,18% yoy. Lalu diikuti oleh kredit konsumsi 7,42% yoy dan kredit modal kerja 3,37% yoy.

"Sementara itu kualitas kredit terjaga dengan NPL gross sebesar 2,24% dan net 0,87%," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal III-2025, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan kredit berisiko (LAR) juga relatif stabil di angka 9,4% dengan dana pihak ketiga (DPK) bank tumbuh 11,18% menjadi Rp 9.695 triliun. Giro, tabungan dan deposito masing-masing naik 14,58%, 6,45% dan 12,37%.

Kemudian, Mahendra juga mengungkapkan ketahanan perbankan RI masih terjaga kuat dengan tingkat permodalan (CAR) per sep 2025 tetap berada di level tinggi atau mencapai 26,15%. Likuiditas perbankan per September tetap memadai dengan LDR 84,19% .

"AL NCD dan AL DPK masing-masing di tercatat 130,47% dan 29,3%, jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%," jelas Mahendra.

Kendati secara total pertumbuhan kredit industri perbankan menguat, akan tetapi bila dibedah pertumbuhan kredit konsumsi mengalami perlambatan. Berbanding terbalik dengan kredit investasi dan kredit modal kerja yang tercatat mengalami akselerasi.

Kredit konsumsi pada Juli 2025 tumbuh 8,11% yoy atau lebih tinggi 31 bps. Bila dibandingkan dengan capaian Agustus 2024, pertumbuhan kredit konsumsi turun 294 bps.

Sementara itu, OJK mencatat risiko kredit terjaga pada Agustus 2025. Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross sebesar 2,28% dan NPL net 0,87%. Angka tersebut relatif sama dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"LAR (risiko kredit) stabil 9,73%. LAR stabil sebelum pandemi," katanya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Riset UOB Kay Hian memproyeksikan ekonomi Indonesia akan menguat pada kuartal IV-2025 seiring dengan stabilitas likuiditas perbankan sekaligus kebijakan moneter yang tetap akomodatif.

Analis UOB Kay Hian Suryaputra Wijaksana dalam risetnya di Jakarta, Selasa, mengatakan aktivitas ekonomi diproyeksikan akan meningkat seiring percepatan belanja pemerintah, membaiknya stabilitas politik, serta kenaikan kepercayaan bisnis dan konsumen pada kuartal IV-2025, sehingga diharapkan akan mendukung akselerasi pertumbuhan kredit secara moderat pada akhir 2025.

“Percepatan realisasi belanja fiskal dan perbaikan sentimen domestik akan mendorong pertumbuhan M2 yang lebih stabil, serta memperkuat pondasi ekonomi menjelang akhir tahun,” ujar Suryaputra.

Ia mengatakan likuiditas dari penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih menunggu panduan teknis sebelum dapat disalurkan ke sektor riil.

Kelebihan likuiditas perbankan mengalir ke pasar obligasi pemerintah, sehingga mendorong permintaan yang tinggi dan menyebabkan penurunan signifikan pada imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) pada September 2025, katanya, menjelaskan.

Lebih lanjut, ia mengatakan kondisi tersebut juga diperkuat oleh pembelian obligasi oleh Bank Indonesia (BI), yang semakin memperkuat pasar surat berharga domestik.

“Dengan permintaan terhadap obligasi pemerintah yang jauh melampaui pasokan, yield obligasi cenderung menurun,” ujar Suryaputra.

Di sisi lain, ia memproyeksikan tekanan inflasi diperkirakan tetap terkendali meskipun likuiditas meningkat, dengan proyeksi inflasi berada di level 2,7 persen pada 2025 atau masih berada dalam rentang target BI sebesar 1,5-3,5 persen.

Dengan inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi menguat, ia meyakini BI akan mempertahankan kebijakan moneter yang longgar, guna mendorong ekspansi kredit dan menjaga momentum pemulihan.

“Kombinasi antara stabilitas rupiah, surplus perdagangan, dan inflasi yang rendah memungkinkan BI tetap menjaga stance akomodatif,” ujar Suryaputra.

Seiring inflasi terjaga, pasar obligasi solid, dan kebijakan moneter propertumbuhan, ia mengatakan juga meyakini Indonesia tetap berada pada jalur yang kuat untuk menjaga momentum ekonomi hingga 2026.

Sebagai informasi, pertumbuhan jumlah uang beredar luas (M2) meningkat menjadi 8,0 persen year-on-year (yoy) pada September 2025, atau tumbuh dari 7,6 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Pertumbuhan ditopang oleh kenaikan aset luar negeri bersih (NFA) sebesar 12,6 persen, yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan surplus perdagangan yang signifikan.

Sementara itu, pertumbuhan aset domestik bersih (NDA) tercatat 6,8 persen (yoy) per September 2025, yang menandakan likuiditas pemerintah di perbankan belum sepenuhnya tersalurkan menjadi kredit baru.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Economist BNI Leo Putera Rinaldy mengatakan penempatan dana SAL Rp200 triliun oleh pemerintah berpotensi menurunkan suku bunga perbankan, namun butuh waktu.

"Kita melihat bahwa transmisi, apalagi nanti ada penempatan dana likuiditas sal kepada perbankan yang akan disalurkan ke kredit, itu tentu akan mempunyai potensi menurunkan suku bunga perbankan," ucap Leo kepada CNBC Indonesia dikutip pada Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut Leo mengatakan bahwa penempatan SAL tersebut dapat menjadi pengganti DPK dengan special rate perbankan. Sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga kredit.

"Impact-nya sebagai contoh cost of fund. Jadi kalau kita lihat penempatan SAL bunga yang dibayarkan bank kepada pemerintah, itu kalau kita lihat cukup rendah, itu kan 80% dari BIR. Jadi kalau kita lihat yang kita bayarkan itu mungkin di kisaran 3-4%. Sehingga ini menjadi peluang bagi bank sebenarnya untuk memanfaatkan penempatan ini untuk menggantikan dana-dana mahal atau DPK special rate," ujarnya.

Meskipun demikian, Leo mengatakan bahwa penurunan suku bunga karena DPK special rate tersebut membutuhkan waktu karena sifatnya kontrak sehingga tidak bisa langsung menurunkan bunga.

"Mungkin membutuhkan waktu karena DPK-DPK special rate ini bentuknya kontraktual. Jadi tidak serta-merta bisa langsung digantikan karena jatuh temponya mungkin baru 3 bulan ke depan. Sehingga kita melihat bahwa efek dari penempatan sal ini terhadap cost of fund, itu mungkin baru akan kelihatan di 3 bulan berikutnya," ujar Leo.

DPK special rate sendiri menjadi perhatian BI dan pemerintah karena menghambat transmisi kebijakan moneter suku bunga perbankan. Pasalnya special rate membuat suku bunga perbankan turun lebih lambat dibandingkan suku bunga BI.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengungkap bahwa special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK bank.

Perry menyampaikan, BI rate telah turun enam kali sebesar 150 bps. Sementara itu, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 29 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,52% pada September 2025.

Sementara, penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2025 mencapai Rp 9.771,3 triliun.

Pertumbuhan M2 pada September 2025 sebesar 8,0% dibanding periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Agustus 2025 sebesar 7,6% (yoy).

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 10,7% (yoy) dan uang kuasi sebesar 6,2% (yoy)," dikutip dari Statistik Uang Beredar BI, Jumat (24/10/2025).

BI menyebut perkembangan M2 pada September 2025 dipengaruhi oleh aktiva luar negeri bersih, penyaluran kredit, dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus).

Aktiva luar negeri bersih pada September 2025 tumbuh sebesar 12,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,7% (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.085,3 triliun.

Penyaluran kredit pada September 2025 tumbuh 7,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada bulan sebelumnya sebesar 7,0% (yoy).

Selain itu, untuk tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 6,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Agustus 2025 sebesar 5,0% (yoy).

Pertumbuhan M2 ini sejalan juga dengan pertumbuhan Uang Primer (MO) adjusted pada September 2025 tumbuh 18,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,3% (yoy), sehingga tercatat sebesar Rp2.152,4 triliun.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 37,0% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 13,5% (yoy).

Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan MO adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]