LAMPUNG - Kedatangan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ke Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, Lampung, Minggu (28/6/2026) disambut warga yang tengah berbelanja. Bahkan, Jokowi langsung dikerumuni warga yang ingin bersalaman atau berswafoto bersama.

Kecamatan Kota Gajah menjadi lokasi blusukan terakhir di Lampung . Saat mendatangi salah satu pedagang, Jokowi turut membeli jajanan es kopi susu, rujak buah, serta keripik pisang yang dijajakan. Bahkan, dia juga nampak mentraktir sejumlah anak-anak.

Kegiatan ini merupakan bagian dukungan Jokowi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ). Acara yang berlangsung di Lapangan Kecamatan Kotagajah ini juga diwarnai dengan penyampaian aspirasi perbaikan jalan dari warga setempat.

Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (27/6/2026). Ratusan stan kuliner berjejer rapi di sepanjang kawasan Maliosewu.

Suasana bertambah ramai ketika Jokowi tiba di lokasi Maliosewu. Warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar berebut meminta swafoto atau sekadar bersalaman dengan Jokowi.

Lapak para pemilik UMKM didominasi aneka makanan dan jajanan khas daerah. Menariknya, Jokowi sempat jajan es teh manis dan sosis bakar.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian, jajaran pengurus DPP PSI lainnya, dan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, hadir menemani Jokowi.

Kunjungan ke sentra UMKM ini penting sebagai momentum kebangkitan dan perkembangan ekonomi lokal. Selain itu, Jokowi mengunjungi Museum Ketransmigrasian Lampung. Tiba bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Jokowi disambut antusias warga Kabupaten Pesawaran. Ia pun langsung masuk ke Museum Ketransmigrasian.

LAMPUNG - Di tengah meningkatnya kebutuhan buah segar di berbagai daerah, Lampung terus menunjukkan perannya sebagai salah satu sentra produksi semangka terpenting di Indonesia. Berbekal kondisi agroklimat yang mendukung, semangka dari Lampung tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga menjadi pemasok utama bagi berbagai wilayah di Sumatera dan Pulau Jawa.

Keberhasilan Lampung sebagai sentra semangka tidak terlepas dari kemampuan petani dalam mengadopsi berbagai inovasi budidaya, termasuk penggunaan benih unggul yang mampu menjawab kebutuhan pasar sekaligus tantangan di lapangan. Selama bertahun-tahun, petani di berbagai sentra produksi semangka di Lampung terus mengembangkan praktik budidaya yang semakin modern dan efisien sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri mengatakan Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah yang kaya akan potensi pertanian. Komoditas semangka dari Lampung Tengah telah terbukti memiliki kualitas yang luar biasa dan mampu memenuhi kebutuhan pasar, baik lokal maupun nasional. “Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus mendukung para petani, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan penyuluh, hingga upaya menjaga stabilitas harga pasca panen,” tegas Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri.

Semangat dan keberhasilan petani semangka Lampung Tengah bahkan melahirkan sebuah simbol kebanggaan masyarakat setempat melalui peresmian Tugu AMARA yang di Desa Simpang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Tugu tersebut dibangun sebagai bentuk apresiasi terhadap perjalanan para petani semangka yang telah berkontribusi dalam mengembangkan pertanian daerah sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi antara petani, inovasi teknologi, dan dukungan berbagai pihak dalam memajukan sektor hortikultura.

Misno salah satu petani dari Desa Simpang Agung, Kabupaten Lampung Tengah yang konsisten mengembangkan usaha taninya melalui penerapan inovasi dan teknologi budidaya mengatakan keberhasilan yang diraih selama ini ditopang oleh pendampingan teknis yang berkelanjutan. Berbagai pengetahuan mengenai manajemen budidaya, pemupukan, pengendalian penyakit, hingga teknik menghasilkan buah berkualitas diperolehnya melalui interaksi dan pembelajaran bersama tim dari PT East West Seed Indonesia (EWINDO) di lapangan.

"Dulu kami bertani lebih banyak berdasarkan pengalaman. Seiring waktu, kami belajar banyak dari tim EWINDO mengenai cara budidaya yang lebih tepat dan efisien. Pendampingan yang diberikan membantu kami memahami teknologi budidaya yang terus berkembang, mulai dari persiapan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Dengan penerapan teknologi yang lebih baik, hasil yang kami peroleh juga semakin meningkat,” ujar Misno.

Misno menambahkan bahwa penggunaan benih unggul semangka AMARA F1 menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan usaha taninya. Karakter buah yang besar, produktivitas tinggi, serta ketahanannya terhadap berbagai tantangan budidaya membuat varietas tersebut semakin dipercaya oleh petani di wilayahnya.

"AMARA F1 sudah menjadi bagian dari perjalanan usaha tani kami. Buahnya besar, hasilnya memuaskan, dan pasarnya juga bagus. Yang paling penting, kami tidak hanya mendapatkan benih, tetapi juga pendampingan yang membantu kami terus berkembang. Karena itu, sampai sekarang saya tetap percaya dan tumbuh bersama EWINDO," katanya.

Semangka AMARA F1 mampu menghasilkan buah berukuran besar dengan potensi bobot mencapai 7 hingga 9 kilogram per buah. Dalam kondisi budidaya yang optimal, varietas ini memiliki potensi hasil sangat tinggi yaitu 33 hingga 39 ton per hektar.

Selain produktivitas yang tinggi, AMARA F1 juga memiliki umur panen yang relatif cepat, yaitu sekitar 58 hingga 62 hari setelah tanam. Karakter ini memberikan keuntungan bagi petani karena memungkinkan percepatan siklus produksi dan perputaran usaha tani yang lebih efisien.

Dari sisi ketahanan tanaman, AMARA F1 memiliki toleransi yang baik terhadap sejumlah penyakit penting yang sering menjadi tantangan dalam budidaya semangka, seperti Gummy Stem Blight (GSB) atau penyakit batang bergetah, layu fusarium, serta layu bakteri. Varietas ini juga dikenal memiliki proses pembuahan yang mudah sehingga membantu pembentukan buah secara lebih optimal.

Keunggulan lainnya terdapat pada karakter kulit buah yang keras dan kuat sehingga mampu menjaga kualitas buah selama proses distribusi. Daya tahan tersebut menjadi nilai tambah penting mengingat sebagian besar produksi semangka Lampung dipasarkan ke berbagai daerah di Sumatera maupun Pulau Jawa yang membutuhkan pengangkutan dalam jarak relatif jauh.

Deputy Managing Director EWINDO, Isak Heryawan, menegaskan bahwa keberhasilan sentra-sentra produksi semangka di Indonesia, termasuk Lampung, tidak dapat dilepaskan dari peran para petani yang menjadi fondasi utama sistem pangan nasional.

"Petani adalah bagian yang sangat penting dalam sistem pangan Indonesia. Mereka berada di garis depan dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Karena itu, EWINDO akan terus berkomitmen untuk menjadi sahabat petani yang paling baik melalui penyediaan benih unggul, pendampingan, serta inovasi kontribusi lebih dari benih lainnya yang mampu memberikan manfaat nyata bagi keberhasilan usaha tani mereka," ujar Isak.

Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Lampung menunjukkan bahwa sektor hortikultura Indonesia memiliki peluang yang sangat menjanjikan apabila didukung oleh teknologi benih yang tepat, praktik budidaya yang baik, dan semangat petani yang terus berkembang.

Rotary International secara resmi meletakkan batu pertama yang menandai pembangunan bantuan irigasi tahap kedua di Desa Rama Dewa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu (6/5).

Provinsi Lampung tercatat menunjukkan performa luar biasa sebagai lumbung pangan nasional dengan produksi padi yang meningkat signifikan dari 2,7 juta ton menjadi 3,2 juta ton pada 2025. Keberhasilan ini tidak lepas dari perbaikan sistem pengairan yang diinisiasi oleh Rotary International.

Pada tahap pertama, Rotary membangun lebih dari empat kilometer saluran irigasi yang memberikan manfaat bagi ratusan keluarga petani. Keberhasilan tersebut kini dilanjutkan pada tahap kedua dengan target yang lebih luas.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional, seremoni dihadiri oleh jajaran pimpinan Rotary International, perwakilan pemerintah daerah, serta mitra global. Direktur Rotary International, Jennifer Scott, menekankan bahwa fokus utama organisasi adalah membantu membangun komunitas yang berkelanjutan melalui penyediaan akses air.

"Air adalah kehidupan. Dengan menyediakan air, kita menyediakan makanan dan membantu petani untuk mandiri. Melalui pendapatan dari hasil panen, mereka kini dapat menyekolahkan anak-anak mereka dan membangun komunitas yang lebih kuat," ujar Jennifer.

Past District Governor (PDG) Rotary International, Eva Kurniaty menjelaskan rencana strategis tahap ini yang mencakup enam titik irigasi di lahan sawah Lampung Tengah.

"Proyek tahap kedua ini diproyeksikan mampu mengairi sekitar 700 hektar lahan, yang secara langsung akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat petani di Lampung," tuturnya,

Dampak nyata dari proyek ini langsung dirasakan oleh para petani. Gusti Putu Sedana Yasa, seorang petani dari Kampung Rama Gunawan, mengungkapkan bahwa bantuan irigasi dari Rotary, pengairan sangat sulit karena masalah resapan.

"Dulu panen hanya bisa dilakukan tiga kali dalam dua tahun. Sekarang, dengan irigasi yang bagus dari Rotary, kami bisa panen hingga tiga kali dalam setahun," katanya.Ketua Proyek Irigasi & Presiden Rotary Club Lampung Raden Intan, ri Gunadi Widjaja, menyatakan bahwa koordinasi erat dengan pemerintah dan mitra internasional adalah kunci untuk mewujudkan impian petani akan sistem pengairan yang stabil. Diketahui, proyek ini merupakan hasil kolaborasi global yang melibatkan sponsor dari berbagai negara, termasuk Australia, Taiwan, Filipina, Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat.

Pemerintah Provinsi Pemprov) Lampung menyatakan apresiasi tinggi menyambut inisiatif ini. Yayan Ruchyansyah selaku Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, menyampaikan bahwa langkah Rotary International menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat pedesaan itu sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan Lampung sebagai pilar pangan nasional.

Melalui pembangunan irigasi tahap kedua ini, Rotary International menegaskan perannya dalam menciptakan masa depan pangan yang berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan petani di Indonesia.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) nonaktif, Ardito Wijaya dkk ke Lampung pada Selasa (28/4/2026). Pemindahan ini terkait perkara yang memasuki persidangan.

"Tim Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pemindahan kepada empat orang tersangka untuk perkara di Lampung Tengah, yaitu bupati dan kawan-kawan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo Rabu (29/4/2026).

Ketiga tersangka lainnya yang dipindah ialah, anggota DPRD Kabupaten Lamteng, Riki Hendra Saputra; adik Ardito, Ranu Hari Prasetyo; Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamteng, Anton Wibowo.

Budi menyebutkan, keempat tersangka ini dijadwalkan menghadapi sidang perdana atau pembacaan surat dakwaan pada 29 April 2026 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung.

Adanya pemindahan ini sekaligus menjawab terkait video yang beredar di media sosial. Dalam video yang dimaksud, terlihat beberapa orang yang mengenakan rompi oranye tanda tahanan KPK berada di sebuah Bandara.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka suap dan gratifikasi proyek di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Penetapan tersangka itu buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Lampung Tengah pada Senin, 8 Desember 2025.

Lihat video: ARDITO WIJAYA DITAHAN! Bupati Lampung Tengah Resmi Jadi Tahanan KPK!



Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto mengungkapkan salah satu tersangka yakni Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

Selain itu, empat tersangka lain yakni anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Riki Hendra Saputra; Adik Bupati Lampung Tengah yakni Ranu Hari Prasetyo; Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Tengah, Anton Wibowo; dan Direktur PT Elkaka Mandiri Mohamad Lukman Sjamsuri.

"KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka," kata Mungki dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Dia mengatakan Ardito mematok fee sebesar 15-20% dari sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah pada Juni 2025. Adapun postur belanja APBD Kabupaten Lampung Tengah 2025 sebesar Rp3,19 triliun.

Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah. Atas jumlah itu, Ardito menerima uang mencapai Rp5,75 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pencarian informasi terkait kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah.

Penggeledahan kali ini menyasar Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Sebab, perkara yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya berkaitan pengkondisian pengadaan alat-alat kesehatan.

"Diantaranya yang digeledah hari ini di Dinas Kesehatan. Ini kan berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan yang diduga menjadi salah satu modus yang digunakan oleh bupati untuk meminta free project kepada vendor atau penyedia barang dan jasanya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (17/12/2025).

Budi menyampaikan bahwa pihaknya akan menyisir dinas-dinas lainnya yang diduga terkait kasus pengadaan barang dan jasa.

Pada Selasa (16/12/2025), tim lembaga antirasuah menggeledah kantor bupati, kantor Bina Marga, dan rumah dinas bupati, serta menyita sejumlah dokumen. Selain itu, penyidik juga menyita uang ratusan juta dalam bentuk rupiah.

"Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan dan disita. Jumlahnya nanti kami akan cek persisnya berapa, informasi awal mencapai ratusan juta rupiah," ujar Budi.

KPK juga tengah melakukan kajian analisis pencegahan korupsi di partai politik. Sebab, terjadi titik kerawanan korupsi karena berbagai faktor seperti biaya politik besar hingga laporan keuangan tak transparan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kasus suap di Lampung Tengah di mana Ardito membayar utang kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp5,25 miliar dari uang suap.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan penggeledahan di kantor hingga rumah dinas Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada Selasa (16/12/2025). KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tersebut.

Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Ardito. Penyidik juga menyita dokumen.

"Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan dan disita. Jumlahnya nanti kami akan cek persisnya berapa, informasi awal mencapai ratusan juta rupiah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Budi menyebut penyidik KPK masih melakukan giat penggeledahan di sejumlah lokasi. Satu di antaranya adalah Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah .

Budi belum merinci temuan penyidik. Namun, dia menyebut hal ini berkaitan dengan proyek yang diduga menjadi bancakan Ardito dalam meminta fee.

"Di antaranya yang digeledah hari ini di Dinas Kesehatan. Ini kan berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan yang diduga menjadi salah satu modus yang digunakan oleh bupati untuk meminta fee proyek kepada vendor," ujarnya.

Dalam kasus ini, Ardito dijerat bersama 4 orang lainnya. Mereka adalah:

1. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah;

2. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah;

3. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati;

4. Mohamad Lukman Sjamsuri selaku pihak swasta atau Direktur PT Elkaka Mandiri.

Sebagai pihak penerima suap, Ardito, Riki, Ranu, dan Anton, dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Lukman selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan uang ratusan juta ketika saat menggeledah tiga titik di wilayah Lampung Tengah.

Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (16/12/2025) dilakukan di kantor bupati, kantor Bina Marga, dan rumah dinas bupati.

"Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan dan disita. Jumlahnya nanti kami akan cek persisnya berapa, informasi awal mencapai ratusan juta rupiah," ujar Budi, Rabu (17/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melanjutkan pencarian informasi dengan menggeledah Dinas Kesehatan Lampung Tengah.

Sebab, perkara yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya berkaitan pengkondisian pengadaan alat-alat kesehatan.

"Diantaranya yang digeledah hari ini di Dinas Kesehatan. Ini kan berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan yang diduga menjadi salah satu modus yang digunakan oleh bupati untuk meminta free project kepada vendor atau penyedia barang dan jasanya," kata Budi.

Budi menyebut tim KPK akan menelusuri dinas-dinas lainnya yang diduga berkaitan kasus dugaan suap hingga Rp5,75 miliar ini.

KPK juga tengah melakukan kajian analisis pencegahan korupsi di partai politik. Sebab, terjadi titik kerawanan korupsi karena berbagai faktor seperti biaya politik besar hingga laporan keuangan tak transparan.

Hal ini dilatar belakangi oleh kasus suap di Lampung Tengah di mana Ardito membayar utang kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp5,25 miliar dari uang suap.

Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen setelah menggeledah tiga titik di Lampung Tengah. Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

Penggeledahan berlangsung di kantor bupati, kantor Bina Marga, dan rumah dinas bupati pada Selasa (16/12/2025). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya telah menyegel sejumlah titik di wilayah Lampung Tengah.

"Dari penggeledahan yang dilakukan secara maraton di tiga titik tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen," jelas Budi, dikutip Rabu (17/12/2025).

Usai menyita dokumen, kata Budi, penyidik akan melakukan analisis untuk menggali informasi guna membongkar praktik dugaan suap hingga Rp5,75 miliar.

Di sisi lain, Budi menjelaskan bahwa lembaga antirasuah tengah melakukan kajian tindak pidana korupsi di partai politik. Sebab dinilai memiliki banyak celah terjadi tindakan rasuah yang salah satu faktornya adalah laporan keuangan tidak akuntabel.

Hal ini dilatar belakangi oleh kasus Ardito membayar utang kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp5,25 dari uang suap tersebut.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga titik di wilayah Lampung Tengah terkait dugaan suap proyek yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Penggeledahan berlangsung pada hari ini, Selasa (16/12/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan penggeledahan berlangsung di Kantor Bupati, Dinas Bina Marga, dan rumah dinas Bupati Lampung Tengah.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan suap proyek di Lampung Tengah, yang bermula dari kegiatan tertangkap tangan pada pekan lalu tersebut, hari ini penyidik melakukan serangkaian giat penggeledahan di tiga titik, yaitu Kantor Bupati, Dinas Bina Marga, serta Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

Budi menuturkan bahwa penggeledahan bertujuan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini sehingga dapat membongkar dugaan praktik suap.

Kendati demikian, proses yang masih berlangsung sehingga Budi belum dapat menyampaikan apa saja barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik lembaga antirasuah.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh partai politik untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Pasalnya, laporan keuangan kerap menjadi celah tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan laporan keuangan tidak akuntabel membuka peluang aliran dana tidak sah masuk ke kantong para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

"Tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/12/2025).

Pernyataan ini dilatar belakangi kasus suap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang diduga menggunakan uang hasil korupsi Rp5,25 miliar guna membayar utang kampanye.

Budi menuturkan bahwa itu baru temuan awal dari tim lembaga antirasuah dan tidak menutup kemungkinan ada dana-dana lainnya yang digunakan demi kebutuhan politik.

Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Budi, korupsi di lingkaran partai politik disebabkan oleh biaya aktivitas politik yang besar seperti kampanye. Para kader akhirnya berlomba-lomba berupaya membalikan modal politik dengan menghalalkan segala cara.

"Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai," ujar Budi.

Menurutnya, permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

Riki dan Mohamad Lukman ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Ardito, Ranu, dan Anton ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta adanya standardisasi atau sistem pelaporan keuangan partai politik (parpol). Hal ini menyusul temuan KPK terkait Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang menggunakan dana korupsi untuk melunasi biaya kampanye.

KPK menilai temuan ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih mempunyai beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut. Selain itu, tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik.

"KPK mendorong pentingnya standardisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (13/12/2025).

KPK juga menilai ada permasalah mendasar lain terkait integrasi rekrutmen kaderisasi dalam partai politik. Masalah ini memicu adanya mahar politik di mana hanya kader-kader yang memiliki kekuatan finansial yang bisa maju.

"Permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antarparpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas," tutur dia.

Budi menyebut Direktorat Monitoring KPK akan melakukan kajian terkait hal ini. Hasil kajian ini nantinya akan disampaikan sebagai rekomendasi untuk memperbaiki sistem dalam pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

"KPK melalui Direktorat Monitoring masih berproses untuk melengkapi kajian ini, dan nantinya akan menyampaikan rekomendasi perbaikannya kepada para pemangku kepentingan terkait, sebagai upaya pencegahan korupsi," tandas dia.

Sebelumya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap sebesar Rp5,75 miliar.

Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto mengungkapkan Ardito menerima suap itu untuk melunasi utang saat berkampanye sebagai calon Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030

“Di antaranya diduga digunakan untuk dana operasional bupati sebesar Rp500 juta dan pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp5,25 miliar,” kata Mungki di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Desember 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Belum genap satu tahun menjabat, sejumlah kepala daerah satu per satu mulai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak pelantikan kepala daerah pada Februari 2025, lembaga anti rasuah setidaknya telah menangkap 4 orang kepala daerah saat menggelar OTT.

Adapun, kepala daerah yang terciduk pertama kali adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, disusul Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan terakhir Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

Berikut ringkasan kasus OTT para kepala daerah sepanjang 2025:

OTT Bupati Kolaka Timur

Dalam OTT KPK pada 7 Agustus 2025 telah menjaring Bupati Kolaka Timur periode 2024-2029, Abdul Aziz. Dia ditangkap atas dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Rumah Sakit di Kolaka Timur.

Penangkapan ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena sudah mengendus penyelewengan alokasi DAK.

Tidak berselang lama, KPK langsung menetapkan Abdul Azis periode 2024-2029 menjadi tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni: ABZ [Abdul Azis], ALH [Andi Lukman Hakim], AGD [Ageng Dermanto], DK [Deni Karnady], dan AR [Arif Rahman]," Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers Sabtu, (9/8/2025).

OTT Gubernur Riau

KPK melakukan aksi OTT di wilayah Riau, Senin (3/11/2025) yang menjaring 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menemukan dugaan 'jatah preman' terkait tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau.

"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu, untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya," kata Budi.

OTT Bupati Ponorogo

KPK telah mengadakan OTT di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Sugiri diciduk atas kasus dugaan suap peralihan jabatan Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo dan Proyek RSUD Harjono Ponorogo.

Setelah menjalani pemeriksaan setibanya di gedung KPK, Sugiri langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan, pada 3 November 2025, SUG meminta uang kepada YUM senilai Rp1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025, SUG kembali menagih uang tersebut," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Minggu (9/11/2025) dini hari.

OTT Bupati Lampung Tengah

KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Ardito meminta fee sebesar 15%-20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah.

Ardito melakukan pengkondisian sejak dirinya dilantik menjadi bupati. Dia memerintahkan Riki untuk mengatur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di mana perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut merupakan milik keluarga Ardito.

Ardito meminta Riki berkoordinasi dengan Anton dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD untuk pengaturan pemenang PBJ.

Ardito memperoleh Rp5,25 miliar pada periode Februari-November 2025 yang diberikan oleh sejumlah rekanan melalui Riki dan Ranu.

Ardito juga mengkondisikan pengadaan jasa alat kesehatan di Dinas Kesehatan melalui Anton dengan memenangkan vendor pengadaan barang tersebut. Alhasil, PT Elkaka Mandiri dimenangkan memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

Dari pengadaan tersebut, Ardito diduga mendapat fee Rp500 juta dari Mohamad Lukman. Sehingga total uang yang diterima Ardito senilai Rp5,75 miliar.