JAKARTA - World Bank atau Bank Dunia baru saja merilis laporan Commodity Markets Outlook yang menyebutkan bahwa perang di Timur Tengah telah memicu kejutan pasokan energi global terbesar dalam sejarah. Kondisi ini menjadi peringatan merah bagi ekonomi global.

Gangguan masif di Selat Hormuz diperkirakan akan mengerek biaya energi hingga 24% tahun ini, menyentuh level tertinggi sejak 2022. Fenomena ini diprediksi tidak hanya mengancam stok BBM (Bahan Bakar Minyak), tetapi juga memicu inflasi gila-gilaan yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.

Bos Bank Dunia Peringatkan Dampak Ngeri Penutupan Selat Hormuz: Ekonomi Global Tak Pulih Instan



Perang antara AS-Israel melawan Iran telah melumpuhkan infrastruktur energi dan jalur pelayaran vital. Bank Dunia mencatat bahwa pasokan global telah terpangkas sekitar 10 juta barel per hari pada tahap awal konflik ini.

"Dunia sedang menghadapi guncangan pasokan energi terbesar yang pernah tercatat," tulis laporan Bank Dunia.

Jika konflik terus memanas, harga minyak mentah diprediksi akan menetap di rata-rata USD115 per barel, bahkan berpotensi melampaui angka tersebut.

Bukan Hanya BBM: Harga Pangan dan Logam Ikut Membara

Efek domino dari krisis ini dilaporkan akan merambat ke berbagai sektor kebutuhan pokok manusia. Dimana harga pupuk diproyeksikan melonjak 31%, dipicu oleh kenaikan harga urea sebesar 60%. Ini merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan global.

Dunia Siaga Satu! Harga Minyak Dunia Mendidih Tembus USD126 per Barel, Rekor Tertinggi Sejak 2022



Sedangkan harga tembaga, aluminium, dan timah diperkirakan akan mencetak rekor tertinggi baru. Uni Eropa menjadi wilayah paling rentan dengan lonjakan biaya impor gas yang sangat tajam.

"Masyarakat miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk makanan dan bahan bakar akan menjadi yang paling terpukul, begitu juga dengan ekonomi negara berkembang yang sudah terbebani utang besar," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill memberikan peringatan keras.

Kondisi pasar semakin tidak menentu setelah Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Langkah ini menambah volatilitas pasar karena memberikan kebebasan bagi produsen besar untuk mengatur harga dan output mereka sendiri.

Di sisi lain, minyak mentah Brent sempat menyentuh USD117 per barel. Kenaikan ini diperparah oleh kegagalan negosiasi antara Washington dan Teheran. Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade angkatan laut.

BEIRUT - Drone serat optik murah Hizbullah menciptakan tantangan baru bagi pasukan Israel di Lebanon selatan. Itu memaksa militer Israel untuk menyesuaikan taktiknya melawan ancaman yang semakin mematikan.

Militer Israel - yang dianggap sebagai salah satu yang paling maju di dunia - telah mengkonfirmasi dua tentara dan satu kontraktor sipil tewas dalam serangan drone peledak dalam waktu kurang dari seminggu, dengan beberapa lainnya terluka meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak pertengahan April.

Drone Serat Optik Hizbullah Jadi Senjata Paling Mematikan bagi Israel, Ini 4 Keunggulannya

1. Murah dan Mudah seperti Mainan Anak-anak

Perangkat-perangkat tersebut kecil, murah, dan mudah didapatkan, seperti "mainan anak-anak," jelas Orna Mizrahi, seorang peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional Israel (INSS), dilansir Al Arabiya.

"Militer Israel saat ini tidak memiliki respons untuk itu, karena mereka tidak mempersiapkan diri untuk bahan peledak berteknologi rendah seperti itu," katanya kepada AFP.

Israel telah memerangi Hizbullah Lebanon sejak awal Maret, mengerahkan pasukan ke selatan negara tetangga untuk menghadapi kelompok militan yang didukung Iran tersebut.

Sejak saat itu, kekerasan terus berlanjut, dengan kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata.

2. Bukan Berteknologi GPS dan Radio

Tidak seperti drone konvensional yang dipandu oleh GPS atau radio, yang karenanya dapat dihalangi, Hizbullah menggunakan perangkat yang terhubung ke lokasi peluncurannya melalui kabel serat optik tipis yang dapat membentang hingga puluhan kilometer.

Operator mengendalikan drone dalam tampilan orang pertama (FPV) menggunakan layar atau kacamata realitas virtual yang hanya membutuhkan pelatihan terbatas.

“Karena drone tidak mengirimkan gambar melalui siaran radio dan tidak menerima perintah panduan melalui penerima radio, drone tersebut tidak dapat dideteksi oleh sarana intelijen elektronik atau diblokir melalui peperangan elektronik,” kata Arie Aviram, seorang ahli yang telah menulis tentang subjek ini untuk INSS.

Kecepatan dan ketepatan drone berarti mereka dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada target Israel, dan kurangnya jejak elektronik membuat pasukan bergantung pada radar atau deteksi visual, yang seringkali datang terlambat.

3. Mendukung Peperangan Asimetris Versi Hizbullah

Penggunaan drone oleh Hizbullah merupakan ciri khas peperangan asimetris, jelas peneliti INSS Mizrahi.

Dalam beberapa hari terakhir, Hizbullah lebih mengandalkan drone ini, sebuah perubahan yang mencolok dari rentetan roket yang mereka luncurkan beberapa minggu setelah perang pecah.

Para ahli mengatakan biaya perakitan drone serat optik dapat berkisar dari beberapa ratus dolar hingga sekitar $4.000 tergantung pada kualitas dan jenis komponen, yang dapat dibeli di platform online seperti AliExpress.

Pada hari Jumat, kepala media kelompok militan Lebanon, Youssef al Zein, mengkonfirmasi bahwa kelompok tersebut menggunakan drone dan mengatakan bahwa drone tersebut diproduksi di Lebanon.

“Kami menyadari keunggulan musuh, tetapi pada saat yang sama kami mengeksploitasi titik lemahnya,” katanya.

Bagi Israel, menembak jatuh drone murah menggunakan sistem pertahanan udara canggih dan jet tempur tidak berkelanjutan dan mahal.

Aviram mengatakan bahwa laser, seperti yang digunakan oleh sistem pertahanan udara Iron Beam Israel, dapat menjadi solusi yang tepat “asalkan digunakan secara luas,” yang belum terjadi saat ini.

Menunjukkan tantangan yang ditimbulkan oleh perangkat ini, Kementerian Pertahanan Israel mengeluarkan seruan publik pada 11 April untuk “proposal untuk mengidentifikasi kemampuan tambahan untuk mengatasi ancaman drone FPV yang dikendalikan serat optik.”

4. Memaksa Israel Memakai Jaring dan Penghalang

Sebuah video yang dibagikan di media sosial oleh jurnalis Israel terkemuka Amit Segal pada hari Rabu tampaknya menunjukkan kendaraan militer yang diselimuti jaring untuk melindungi dari drone. AFP tidak dapat memverifikasi rekaman tersebut.

Seorang pejabat militer senior mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa “sejauh ini, kami menggunakan teknologi perlindungan pasukan dan perlindungan lain yang kami pelajari dari tempat lain, dari pengalaman kami sendiri dengan jaring, dengan penghalang.”

“Tetapi ini adalah ancaman yang masih kami adaptasi, tidak ada yang benar-benar aman,” tambah pejabat itu, mencatat bahwa militer “belajar” dari perang di Ukraina, di mana drone serat optik sekarang umum digunakan.

Situs berita Israel Mako melaporkan pada tahun 2024 bahwa Ukraina - yang telah menjadi ahli drone terkemuka di dunia sejak invasi Rusia - menawarkan keahliannya kepada Israel beberapa tahun yang lalu tetapi ditolak.

“Tidak ada tanggapan konkret,” kata mantan menteri pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov kepada Mako saat itu.

Ditanya oleh AFP tentang tantangan yang ditimbulkan oleh drone peledak serat optik, militer Israel mengatakan pasukan dalam beberapa minggu terakhir telah “melakukan analisis mendalam tentang bagaimana ancaman ini beroperasi dan bagaimana Hizbullah menggunakannya.”

“IDF memantau ancaman drone dan mengembangkan metode operasional untuk mengatasinya,” kata pernyataan itu, menambahkan bahwa pasukan di lapangan “terus berupaya untuk meningkatkan dan menyesuaikan sistem mereka untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.”

JAKARTA - Program IQRO kembali digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai ruang membaca, memahami, dan merespons dinamika peradaban, baik di level nasional maupun global. Event ini diselenggarakan di Aula Kantor DPTP PKS, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Edisi kedua ini mengangkat tema "Perang di Timur Tengah: Dampak dan Solusi Hadapi Krisis Energi dengan menghadirkan pembicara Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi, dan Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Agus Ismail, serta perwakilan dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa tema ini spesial sebagai rangkaian dari perayaan Milad ke-24 PKS yaitu Berdaya Bersama Rakyat Membangun Ketahanan Indonesia.

"Ini bukan hanya perayaan milad, tetapi ini menjadi sebuah gerakan rakyat semesta untuk membangun ketahanan ekonomi, ketahanan energi, dan ketahanan pangan," ungkap Kholid dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/5/2026).

Forum diskusi ini, sebut Kholid, merupakan upaya untuk menjadi bagian dari solusi, menghadirkan jalan keluar di tengah krisis energi akibat perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini.

"PKS berkomitmen untuk menjadi part of solution, bagian dari solusi, menjadi bagian yang bisa memberikan usulan memberikan jalan keluar di situasi ini," ujarnya.

Kholid juga mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan memiliki semangat untuk memberikan solusi di tengah situasi yang tidak mudah ini.

Dengan varietas unggul hasil iradiasi, potensi peningkatan indeks pertanaman dan hasil per hektare menjadi lebih terbuka

Jakarta (ANTARA) - Di tengah ancaman krisis iklim dan tekanan terhadap sistem pangan global, sawah-sawah di Subang, Jawa Barat, menghadirkan sebuah pesan yang tenang namun tegas tentang masa depan.

Bukan sekadar hamparan padi yang menguning, tetapi hasil dari kerja panjang ilmu pengetahuan yang kini mulai menjawab kegelisahan lama tentang bagaimana memastikan pangan tetap tersedia, cukup, dan berkelanjutan bagi jutaan orang.

Panen perdana benih penjenis varietas padi unggul hasil pemuliaan mutasi iradiasi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 30 April menjadi penanda sains tidak lagi berhenti di laboratorium, melainkan telah menjejak tanah, bertemu petani, dan mulai memberi dampak nyata.

Dalam kondisi saat ini yang diwarnai ancaman krisis pangan global, langkah ini menjadi penting karena menghadirkan alternatif berbasis ilmu yang terukur, bukan sekadar spekulasi.

Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pemanfaatan teknologi nuklir melalui radiasi sinar gamma telah melampaui batas persepsi lama yang kerap menganggapnya sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Teknologi ini, yang selama ini identik dengan laboratorium dan energi, kini menjadi instrumen konkret untuk mempercepat peningkatan produksi pangan. Dengan varietas unggul hasil iradiasi, potensi peningkatan indeks pertanaman dan hasil per hektare menjadi lebih terbuka.

Pendekatan ini menjadi menarik karena berangkat dari prinsip dasar yang sederhana namun kuat yang memperkaya keragaman genetik tanaman untuk memperbaiki sifat-sifat yang selama ini menjadi kendala.

Tanaman yang terlalu tinggi dan mudah rebah, atau umur panen yang terlalu panjang, menjadi titik lemah yang dapat diperbaiki melalui intervensi ilmiah.

Teknologi mutasi iradiasi memungkinkan perubahan tersebut terjadi tanpa harus memasukkan gen asing, sehingga tetap berada dalam koridor yang aman untuk konsumsi dan ramah terhadap lingkungan.

Di balik hasil panen itu, terdapat proses ilmiah yang panjang dan disiplin. Teknik pemuliaan mutasi dengan iradiasi sinar gamma menggunakan sumber Co-60 dilakukan dengan memberikan dosis energi tertentu pada benih padi.

Perubahan struktur DNA yang terjadi kemudian diseleksi secara ketat oleh para pemulia tanaman. Proses ini bukan pekerjaan instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan ketelitian tinggi untuk memastikan hanya karakter terbaik yang dipertahankan.

Kemurnian genetik

Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri BRIN, Mulyadi Sinung Harjono, menjelaskan kegiatan di Subang difokuskan pada perbanyakan benih penjenis dengan tingkat kemurnian genetik yang sangat tinggi.

Benih penjenis ini memiliki posisi penting dalam sistem perbenihan karena menjadi sumber awal bagi produksi benih dalam skala besar.

Dari benih yang sangat murni inilah akan lahir benih-benih turunan yang mampu memenuhi kebutuhan ribuan hektare sawah di masa mendatang.

Proses menjaga kemurnian tersebut juga tidak sederhana. Salah satu tahap krusial adalah roguing, yakni pembersihan tanaman yang menyimpang dari karakter yang diinginkan.

Tahap ini memastikan bahwa benih yang dihasilkan benar-benar konsisten dan berkualitas. Di sinilah terlihat bahwa sains bukan hanya soal inovasi, tetapi juga soal disiplin dalam menjaga standar.

Hasilnya mulai terlihat pada karakteristik varietas yang dihasilkan. Varietas Sidenuk, misalnya, menawarkan umur panen yang sangat genjah sekitar 103 hari dengan struktur batang yang kokoh dan potensi hasil mencapai 9,1 ton per hektare.

Di tengah kebutuhan untuk mempercepat siklus produksi, varietas ini memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan frekuensi tanam dalam setahun.

Varietas Tropiko menghadirkan keunggulan lain dengan potensi hasil yang lebih tinggi hingga 10,53 ton per hektare, kualitas nasi yang pulen, serta ketahanan terhadap hama wereng cokelat yang selama ini menjadi momok bagi petani.

Sementara itu, varietas Bestari unggul dalam jumlah anakan produktif yang banyak serta toleransi terhadap penyakit hawar daun bakteri, penyakit yang kerap menurunkan produktivitas secara signifikan.

Keunggulan-keunggulan ini menunjukkan bahwa inovasi tidak berhenti pada satu aspek, tetapi menyentuh berbagai titik krusial dalam budidaya padi, mulai dari produktivitas, ketahanan terhadap hama dan penyakit, hingga kualitas hasil.

Pertanian modern

Dalam dunia pertanian modern, pendekatan semacam ini menjadi penting karena tantangan yang dihadapi tidak pernah tunggal.

Namun, inovasi tidak akan berarti jika tidak sampai ke tangan petani. Di sinilah pentingnya hilirisasi, sebuah tahap yang sering menjadi titik lemah dalam ekosistem riset.

BRIN mencoba menjawab tantangan ini melalui kemitraan dengan sektor swasta seperti CV Fiona Benih Mandiri dan PT Sipetapa. Melalui skema lisensi perlindungan varietas tanaman, hasil riset didorong untuk masuk ke dalam sistem industri perbenihan nasional.

Kolaborasi ini menunjukkan keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas riset, tetapi juga oleh kemampuan membangun ekosistem yang memungkinkan hasil riset tersebut berkembang dan digunakan secara luas. Industri perbenihan menjadi jembatan penting yang menghubungkan laboratorium dengan lahan pertanian.

Mulyadi menekankan kemitraan ini menjadi kunci agar riset tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah semata.

Dengan dukungan industri, benih unggul dapat diproduksi dalam jumlah besar dan didistribusikan secara lebih cepat dan efisien. Pada titik ini, sains mulai menunjukkan wajahnya yang paling nyata yakni memberikan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, mulai dari perubahan iklim hingga alih fungsi lahan, pendekatan berbasis inovasi seperti ini memberikan harapan baru.

Hal ini tidak semata menawarkan jalan pintas, tetapi menunjukkan bahwa dengan investasi pada ilmu pengetahuan, ketahanan pangan dapat dibangun secara lebih kokoh.

Panen di Subang menjadi pengingat bahwa masa depan pangan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh kemampuan mengelola pengetahuan dan teknologi.

Ketika sains, kebijakan, dan industri berjalan seiring, maka upaya menuju kedaulatan pangan tidak lagi menjadi sekadar wacana, melainkan proses yang terus bergerak maju, perlahan namun pasti.

Copyright © ANTARA 2026

BERLIN - etegangan di kawasan Teluk Persia antara Amerika Serikat (AS) dan Iran diprediksi akan mengubah wajah pasar energi global secara permanen dalam jangka panjang. Di balik krisis Selat Hormuz, dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, AS dan China, kini tengah terlibat dalam persaingan sengit untuk mendominasi arsitektur energi masa depan.

"Di AS, agenda dominasi energi sangat bergantung pada pasar energi fosil dan mencoba memanfaatkan kekayaan tersebut secara politik," ujar Direktur Willy Brandt School of Public Policy, Andreas Goldthau dikutip dari DW, Rabu (29/4/2026).

Menurut Goldthau, strategi Washington di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bertujuan memperpanjang usia penggunaan bahan bakar fosil selama mungkin. Melalui slogan "Drill, baby, drill", AS gencar menggenjot produksi minyak dan gas dalam negeri untuk dijadikan instrumen kebijakan luar negeri sekaligus memperkuat pengaruh ekonomi terhadap negara mitra.

Data Gedung Putih mengklaim, AS kini memproduksi minyak lebih besar dari gabungan produksi Arab Saudi dan Rusia. Berkat revolusi fracking, AS bertransformasi dari importir terbesar menjadi eksportir gas global utama, yang kini digunakan sebagai posisi tawar (leverage) dalam negosiasi tarif dagang dengan Eropa hingga Asia.

Berseberangan dengan AS, China secara konsisten mengubah citranya dari emisi karbon tertinggi menjadi pemimpin revolusi energi elektrik dunia. Beijing menerapkan strategi kepemimpinan global melalui produksi panel surya, baterai penyimpanan, hingga kendaraan listrik secara masif sebagai bagian dari keamanan ekonomi nasional.

Penguasaan China terhadap rantai pasok teknologi bersih kini mencapai angka yang dominan, yakni mengontrol sekitar 80% rantai pasok fotovoltaik global. Bahkan pada paruh pertama 2025, China berhasil memasang kapasitas tenaga surya yang lebih besar dibandingkan total instalasi seluruh negara lain di dunia jika digabungkan.

Di sektor otomotif, McKinsey mencatat sekitar 60% hingga 70% mobil listrik dunia diproduksi di China. Melimpahnya pasokan akibat melambatnya ekonomi domestik mendorong China untuk melakukan ekspor besar-besaran ke pasar Eropa, semakin memperkokoh pengaruh teknologi hijau Negeri Tirai Bambu tersebut di kancah internasional.

Sektor energi angin pun tak luput dari dominasi China dengan penguasaan pasar turbin baru mencapai 72% pada 2025. Dari sepuluh produsen turbin angin terkemuka di dunia, delapan di antaranya merupakan perusahaan asal China seperti Goldwind dan Envision, yang membuktikan keberhasilan program 'Made in China'.

Pakar energi dari Eurasia Group, Henning Gloystein, menilai AS mencoba membendung laju tersebut dengan mengikat negara-negara mitra melalui kontrak gas alam cair (LNG) jangka panjang. Washington menawarkan tarif rendah bagi negara-negara seperti Jepang, Thailand, dan India asalkan mereka berkomitmen menggunakan energi fosil AS hingga puluhan tahun ke depan.

Langkah AS yang mengerem transisi energi terbarukan demi percepatan bahan bakar fosil ini dinilai sebagai upaya menciptakan ketergantungan energi sistemik. Strategi ini tidak hanya menyasar pasar, tetapi juga upaya mengendalikan aset energi di negara-negara kaya sumber daya yang tengah berkonflik.

Sementara itu, sektor energi bersih telah menyumbang lebih dari sepertiga total pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) China pada 2025. Pertumbuhan ekspor teknologi hijau China yang meningkat empat kali lipat sejak 2020 menunjukkan ketergantungan dunia terhadap produk hilir China kini mencakup komponen penting seperti logam tanah jarang dan elektroliser.

Menanggapi itu, Kepala Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol mengingatkan bahwa keamanan energi di abad ke-21 tidak hanya soal ketersediaan minyak dan gas. Ia menekankan pentingnya diversifikasi rantai pasok teknologi bersih agar dunia tidak terjebak dalam satu dominasi kekuatan di tengah transisi energi global.

WASHINGTON - Dengan perang Amerika Serikat-Israel di Iran memasuki hari ke-60, para ahli memperingatkan bahwa belum ada tanda-tanda berakhirnya perang, karena negosiasi terus "terhenti" di tengah melonjaknya harga minyak dan inflasi.

AS dan Israel melancarkan serangan mereka terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran membalas dengan menutup Selat Hormuz, saluran sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, tempat sekitar 20 persen ekspor minyak dan gas dunia melewati Timur Tengah, terutama ke Asia dan juga ke Eropa.

Baru-baru ini, AS telah memberlakukan blokade sendiri untuk memutus jalur kapal yang membawa minyak Iran dan akhirnya memaksa negara itu untuk menghentikan produksi setelah kehabisan ruang penyimpanan dan mencari solusi.

Dengan kedua pihak yang terlibat dalam kebuntuan, harga minyak terus melonjak. Pada hari Selasa, minyak mentah WTI berada di angka USD100,09 naik dari USD67,02 sehari sebelum serangan.

Di SPBU di AS, hal itu telah diterjemahkan menjadi level tertinggi dalam hampir empat tahun untuk harga rata-rata bensin. Harga bensin hampir mencapai USD4,18 per galon pada hari Selasa, naik dari rata-rata nasional USD2,92 sejak akhir Februari, menurut data dari American Automobile Association.

“Negosiasi tampaknya terhenti… dan resolusi jangka pendek tampaknya sulit,” kata Rachel Ziemba, peneliti senior adjunkt di Center for a New American Security, dilansir Al Jazeera.

“Ekonomi AS lebih tangguh daripada beberapa ekonomi lainnya, tetapi pada akhirnya, kita akan melihat dampak global pada harga,” tambah Ziemba.

Di tengah semua ini, Uni Emirat Arab mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan meninggalkan kartel minyak OPEC dan OPEC+ efektif 1 Mei, sebuah langkah yang telah lama dirumorkan karena mereka merasa terbebani oleh kuota produksi OPEC dan memiliki perbedaan dengan Arab Saudi, pemimpin de facto OPEC. Meskipun langkah UEA menandakan bahwa mereka ingin memproduksi dan menjual lebih banyak minyak, hal itu tidak mungkin dilakukan selama selat tersebut tetap tertutup, dan untuk saat ini, harga akan terus melonjak.

Efek pada harga tersebut juga terlihat di AS, dan indeks harga konsumen bulan lalu mencapai 3,3 persen secara tahunan, level tertinggi sejak Mei 2024, yang didorong oleh lonjakan harga energi.

Bernard Yaros, ekonom utama AS di Oxford Economics, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa efek limpahan dari harga energi yang lebih tinggi akan menambah inflasi inti selama tahun depan.

“Hal ini mencerminkan dampak kenaikan biaya energi terhadap komoditas dan jasa non-energi, yang cenderung mencapai puncaknya tiga bulan setelah guncangan energi awal,” kata Yaros dalam sebuah email. “Namun, risiko terhadap perkiraan ini cenderung ke arah positif, karena harga energi yang lebih tinggi akan berdampak pada ekspektasi inflasi jangka pendek yang lebih tinggi, yang memengaruhi perilaku penetapan upah.”

Di tingkat global, konsekuensi ekonomi dari konflik tersebut diperkirakan akan berlanjut setelah gencatan senjata.

Ben May, direktur Riset Makro Global di Oxford Economics, mengatakan dalam laporan tanggal 13 April bahwa perusahaan tersebut menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dunia sebesar 0,4 poin persentase sejak awal Maret menjadi 2,4 persen “karena kami memperkirakan gangguan yang lebih berkepanjangan terhadap aktivitas pengiriman melalui Selat Hormuz… Tetapi bahkan jika gencatan senjata dipertahankan, akan membutuhkan waktu bagi produksi energi dan lalu lintas pengiriman untuk kembali ke tingkat normal.”

May mengatakan dia memperkirakan harga minyak Brent akan terus naik.

Harga minyak diperkirakan rata-rata sekitar USD113 per barel pada kuartal ini sebelum turun menjadi sedikit di bawah USD80 per barel pada akhir tahun ini.

Harga minyak yang lebih tinggi, bersamaan dengan kenaikan harga bensin, pupuk, dan komoditas pertanian, diperkirakan akan mendorong inflasi global, demikian peringatannya.

Bagi AS, meningkatnya ketidakpastian dan tekanan pada pendapatan riil rumah tangga terjadi di atas tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump, yang selama setahun terakhir telah mendorong kenaikan harga dan memperlambat perekrutan dan investasi. Oxford Economics telah menurunkan perkiraan pertumbuhan PDB AS menjadi 1,9 persen dari 2,8 persen, dengan alasan "aktivitas yang lebih lemah dari yang diperkirakan" pada awal tahun.

Perang yang sedang berlangsung juga akan berdampak pada pemilihan paruh waktu yang akan datang pada bulan November. Jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru selama empat hari yang selesai pada hari Senin menunjukkan 34 persen warga Amerika menyetujui kinerja Trump di Gedung Putih, turun dari 36 persen dalam survei Reuters/Ipsos sebelumnya, yang dilakukan dari tanggal 15 hingga 20 April.

Sebagian besar tanggapan dikumpulkan sebelum penembakan pada Sabtu malam di acara makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih, di mana Trump dijadwalkan untuk berbicara, dan tidak jelas apakah insiden tersebut mengubah pandangan masyarakat.

Posisi Trump di mata publik AS cenderung menurun sejak menjabat pada Januari 2025, ketika 47 persen warga Amerika memberikan dukungan kepadanya. Sekarang, hanya 22 persen responden jajak pendapat yang menyetujui kinerja Trump dalam hal biaya hidup, turun dari 25 persen dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos sebelumnya.

David Coffey, konsultan pengadaan dan rantai pasokan di Catalant, memperingatkan bahwa keadaan akan memburuk, dan ia mulai melihat rak-rak toko tidak terisi penuh.

Alasannya adalah sekitar 11 persen perdagangan maritim global melintasi selat setiap tahun — termasuk mineral dan komoditas padat energi seperti pupuk, bahan kimia, petcoke, semen, biji minyak, dan biji-bijian, jelas Scott Lincicome dari Cato Institute yang beraliran libertarian dalam sebuah artikel di Dispatch bulan lalu.

Gangguan pasokan dan kenaikan harga global komoditas ini dan komoditas lainnya merugikan industri di mana-mana, termasuk AS.

Coffey menyebutkan daftar panjang area yang sensitif terhadap tekanan, termasuk manufaktur industri, suku cadang mobil, farmasi, pupuk, dan beberapa lainnya.

“Meskipun pasokan bahan bakar kembali normal, butuh beberapa minggu sebelum bahan bakar tersebut dapat sampai ke mana pun. Akan ada gangguan jangka panjang… Dan tanpa ada tanda-tanda akan berakhir, situasinya akan semakin buruk. Perusahaan-perusahaan sedang mempertimbangkan, ‘Bagaimana cara kita mengatur ulang sumber pasokan kita?’ Tetapi tidak ada pengganti untuk bahan bakar.”

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mabes Polri. Rakor ini digelar untuk memitigasi risiko dampak eskalasi global terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.

Hadir dalam rakor tersebut para Menteri Kabinet Merah Putih antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yasierli. Termasuk pimpinan lembaga yakni kepala BPS, Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Gubernur BI, perwakilan Kemendagri dan Pertamina.

"Kita puji Kapolri yang sudah menginisiasi rakor dengan mengumpulkan seluruh instansi terkait untuk berkomitmen penuh mendukung kebijakan yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden agar tetap berjalan di tengah ketidakpastian perekonomian dunia," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menilai, pertemuan ini sangat strategis untuk mengantisipasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keamanan negara agar tetap kondusif. Saat ini pertumbuhsn ekonomi berada di angka 5% dan pemerintah tarus mendorong agar terus tumbuh serta didorong dengan program-program kebijakan lain dalam Asta Cita.

"Kami optimistis rakor ini sangat penting karena semua instansi terkait akan memitigasi berbagai risiko dalam bidang masing-masing dengan harapan pertumbuhan ekonomi kita tetap.terjaga dengan baik,” ucapnya.

Lihat video: Kapolri: Saya Menolak Polisi di Bawah Kementrian

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi dalam menghadapi dampak situasi global. Fokus utamanya adalah menjaga agar capaian pemerintah, terutama pertumbuhan ekonomi, tetap stabil.

“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5% dan pemerintah terus mendorong agar ini terus tumbuh, ditambah dengan program-program kebijakan yang ada di Asta Cita. Ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap berbagai macam isu ke depan," ucapnya, Selasa, 28 April 2026.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik menjadi 0 persen guna menjaga pasokan dan menekan biaya produksi industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menyebutkan sejumlah bahan baku plastik yang mendapat insentif tersebut seperti polipropilena (polypropylene), polietilena (polyethylene), HDPE (high-density polyethylene), dan LLDPE (linear low-density polyethylene).

Sebelumnya, bea masuk bahan baku plastik berada di rentang 5-15 persen.

“Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam enam bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah enam bulan seperti apa,” ujar dia.

Airlangga mengatakan kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain kebijakan tarif, pemerintah juga melakukan penyesuaian pada aspek perizinan impor.

Ia menuturkan, Kementerian Perindustrian akan menyusun daftar komoditas yang memerlukan pertimbangan teknis (pertek), sedangkan Kementerian Perdagangan akan merevisi peraturan menteri terkait impor.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme service level agreement (SLA) guna memastikan transparansi dan kepastian proses perizinan bagi pelaku industri. Sistem nasional industri (Sinas) serta penguatan standar nasional Indonesia (SNI) juga akan dioptimalkan agar alur proses perizinan lebih jelas, termasuk dari sisi waktu dan tahapan.

Adapun saat ini Indonesia serta banyak negara lain tengah menghadapi kelangkaan bahan baku plastik seperti nafta.

Kondisi tersebut dipicu gangguan pasokan akibat krisis Selat Hormuz di Timur Tengah, yang menyebabkan kenaikan harga hingga 60 persen serta tingginya ketergantungan impor, yakni sekitar 55-60 persen.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga berupaya mencari sumber impor alternatif dari negara lain serta meningkatkan kapasitas pasokan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Insentif untuk LPG, yakni intervensi kebijakan berupa penurunan bea masuk utamanya untuk industri petrokimia yang dengan adanya konflik di Selat Hormuz mengalami kesulitan memperoleh nafta,

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah membebaskan bea masuk impor produk liquefied petroleum gas (LPG) dari 5 persen menjadi 0 persen sebagai langkah mendukung industri petrokimia.

Kebijakan itu terutama ditujukan untuk membantu industri petrokimia yang tengah mengalami kesulitan memperoleh bahan baku nafta akibat krisis di Selat Hormuz.

“Insentif untuk LPG, yakni intervensi kebijakan berupa penurunan bea masuk utamanya untuk industri petrokimia yang dengan adanya konflik di Selat Hormuz mengalami kesulitan memperoleh nafta,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, industri petrokimia memegang peranan penting di tengah kelangkaan bahan baku plastik saat ini.

Industri ini menghasilkan berbagai bahan kimia industri dengan mengolah bahan dari kilang seperti nafta atau gas alam menjadi produk turunan, salah satunya bahan baku plastik.

Sebagaimana arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mencari sumber alternatif nafta. Maka dari itu, sebagai langkah jangka pendek, pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG agar kilang bisa beralih menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif.

Kebijakan tersebut akan berlaku selama enam bulan, dan tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurut Menko, langkah serupa juga telah diambil oleh sejumlah negara, seperti India guna menjaga stabilitas biaya produksi plastik kemasan sehingga tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BEIRUT - Seorang komandan Hizbullah mengatakan kelompok tersebut bersedia menggunakan "kelompok besar pembom bunuh diri" untuk melawan Israel.

Komandan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Al Jazeera bahwa "kami akan menggunakan taktik dari tahun 1980-an dan mengerahkan pelaku bom bunuh diri untuk mencegah musuh membangun basis mereka."

Tokoh militer senior tersebut mengatakan “kelompok besar pelaku bom bunuh diri dikerahkan di wilayah pendudukan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan sebelumnya,” merujuk pada wilayah yang dikuasai Israel di Lebanon selatan. “Misi para pelaku bom bunuh diri adalah untuk terlibat dengan perwira dan tentara musuh di desa-desa Lebanon yang diduduki.”

3 Alasan Hizbullah Bersumpah Kerahkan Skuadron Pembom Bunuh Diri untuk Bantai Tentara Zionis

1. Israel Menginvasi Lebanon

Berita ini muncul ketika tentara Israel mengumumkan bahwa mereka telah mulai menyerang lokasi infrastruktur Hizbullah yang diduga berada di Lembah Bekaa, di Lebanon timur, serta di seluruh wilayah selatan negara itu.

Dua serangan yang menargetkan kota Tibnin dan Yater di Lebanon selatan juga diluncurkan hari ini.

2. Menghidupkan Strategi Serangan Bom Bunuh Diri yang Populer pada 1980-an

Organisasi militan Lebanon memiliki sejarah panjang menggunakan serangan bunuh diri, terutama di tahun-tahun awalnya.

Operasi seperti pemboman truk ban, yang dilakukan terhadap IDF - dan pemboman barak Beirut tahun 1983 terhadap pasukan penjaga perdamaian Amerika dan Prancis, menginspirasi kelompok ekstremis militan lainnya untuk mengadopsi taktik bunuh diri.

3. Serangan Alternatif Selain Drone dan Rudal

Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan 14 orang tewas dalam serangan pada hari Minggu termasuk dua anak dan dua wanita, dengan 37 lainnya terluka. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan telah melancarkan "serangan artileri dan udara" di Lebanon selatan terhadap apa yang diklaim sebagai anggota Hizbullah.

Kedua negara tersebut seharusnya tercakup dalam gencatan senjata yang baru-baru ini diumumkan oleh Donald Trump telah diperpanjang selama tiga minggu lagi.

IDF mengatakan bahwa Hizbullah meluncurkan tiga drone ke arah Israel pada hari Minggu, yang dicegat oleh angkatan udara Israel sebelum melintasi perbatasan.

Berdasarkan kesepakatan damai saat ini, Israel mempertahankan "haknya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela diri, kapan saja, terhadap serangan yang direncanakan, akan segera terjadi, atau sedang berlangsung".

JAKARTA - Kedaulatan data adalah ketahanan nasional. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan fenomena Splinternet, kebijakan penempatan pusat data di luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 perlu dievaluasi.

Founder Sobat Cyber Indonesia (SCI) Al Akbar Rahmadillah memperingatkan membiarkan data rakyat Indonesia tersimpan di yurisdiksi asing tanpa kendali fisik merupakan perjudian besar terhadap ketahanan nasional.

“Namun, asumsi bahwa dunia akan selalu berada dalam kondisi stabil, terbuka, dan bebas dari friksi geopolitik kini semakin sulit dipertahankan karena realitas menunjukkan fragmentasi digital, proteksionisme data, dan rivalitas antarnegara justru menguat, sehingga menempatkan kebijakan fleksibilitas lokasi data dalam PP 71/2019 pada posisi yang perlu dievaluasi ulang dari perspektif kedaulatan data dan ketahanan nasional Indonesia,” kata Akbar, Senin (27/4/2026).

Akbar menyebut salah satu kelemahan fundamental dari penyimpanan data lintas batas adalah ketergantungan pada infrastruktur komunikasi internasional, seperti kabel bawah laut. Dalam kondisi ketegangan geopolitik seperti sekarang ini, jalur-jalur ini menjadi target sabotase yang empuk.

“Jika data utama masyarakat Indonesia tersimpan di Singapura atau Amerika Serikat, sementara jalur komunikasi fisik terputus, maka seluruh layanan publik dan ekonomi yang bergantung pada data tersebut akan mengalami kelumpuhan total,” ungkapnya.

Di tengah kondisi geopolitik yang terus memanas, kata Akbar, masyarakat sering terjebak dalam diskusi abstrak mengenai privasi, namun melupakan ancaman fisik yang nyata.

Lihat video: Jaksa Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pusat Data Nasional



“Jika data utama masyarakat Indonesia tersimpan di server Singapura atau Amerika Serikat, kita sepenuhnya bergantung pada seutas kabel di dasar laut. Dalam skenario konflik atau sabotase, jalur ini adalah target empuk. Begitu kabel terputus, ekonomi digital dan layanan publik kita akan lumpuh total seketika,” ucapnya.

PP 71/2019 awalnya hadir dengan semangat pro-investasi dan efisiensi cloud global. Namun, memasuki 2026, lanskap dunia telah berubah. Data bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan strategis.

"Dunia hari ini tidak lagi hanya terbagi oleh garis batas wilayah, melainkan oleh batas-batas teknologi. Kebijakan pintu terbuka terhadap penyimpanan data di luar negeri kini menghadapi risiko tinggi akibat senjata siber dan embargo informasi yang menjadi alat diplomasi baru," jelasnya.

Data Komdigi menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dari 230 juta pengguna internet di Indonesia, lebih dari 90% trafik data dikelola oleh hanya 798 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Asing seperti Meta, Google, dan TikTok. Ketergantungan masif pada infrastruktur luar negeri ini menciptakan titik lemah yang krusial.

Akbar menyoroti tiga dimensi risiko utama yang dihadapi Indonesia saat ini, pertama, Konflik Yurisdiksi di mana hukum domestik negara tempat server berada seringkali mengesampingkan regulasi Indonesia. Hal ini memungkinkan intelijen asing mengakses data warga negara Indonesia tanpa persetujuan pemerintah kita.

Kedua, ancaman kill switch yakni, jika terjadi ketegangan diplomatik, akses terhadap data masyarakat bisa diputus secara sepihak (sanctions), yang berpotensi melumpuhkan ekonomi digital dan layanan publik dalam semalam. Ketiga, Kerentanan Infrastruktur Fisik: Ketergantungan pada kabel bawah laut internasional membuat Indonesia rentan terhadap sabotase fisik yang dapat memutus nadi informasi nasional.

Akbar merujuk pada langkah Uni Eropa dengan regulasi GDPR-nya sebagai standar emas perlindungan data. "Uni Eropa mewajibkan lokasi penyimpanan data warga mereka berada di wilayah Uni Eropa. Indonesia harus bergerak dari paradigma 'asal bisa diakses' menuju 'kendali fisik sepenuhnya' melalui lokalisasi data," tegasnya lagi.

Sebagai langkah mitigasi, Sobat Cyber Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan. "Kedaulatan bangsa di abad ke-21 tidak lagi hanya diukur dari penguasaan darat, laut, dan udara, tetapi dari kemampuan melindungi wilayah siber. Lokalisasi data bukan berarti menutup diri, melainkan membangun benteng agar ketika badai geopolitik melanda, denyut nadi digital Indonesia tetap berdetak di tanah air sendiri," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) layaknya hadir sebagai solusi di tengah gejolak harga pangan.

Maka kehadiran program ini kemudian menjadi salah satu instrumen kebijakan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga sarat makna keberpihakan.

Program ini memang dirancang untuk menjaga stabilitas harga beras, sekaligus memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap pangan pokok yang layak dan terjangkau.

Dengan harga acuan sekitar Rp13.500 per kilogram, SPHP menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan pasar.

Namun, memahami SPHP tidak cukup hanya pada angka dan distribusi. Program ini sesungguhnya adalah refleksi dari dinamika sistem pangan nasional yang kompleks.

Program ini bergerak di antara fluktuasi harga pasar, ketimpangan pasokan antarwilayah, hingga tantangan distribusi yang tidak selalu mulus.

Karena itu, dinamika bukan sekadar perubahan, melainkan interaksi antara berbagai faktor yang menentukan apakah kebijakan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Tujuan SPHP sendiri sangat jelas dan strategis. Pertama, mengendalikan harga beras agar tetap stabil. Kedua, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan keempat, mengurangi ketergantungan pada impor dengan memastikan ketersediaan beras di dalam negeri tetap terjaga.

Keempat tujuan ini jika dijalankan secara konsisten akan membentuk fondasi ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan, terutama di sektor pangan yang sangat sensitif.

Dikelola Bulog

Pertanyaan penting yang sering muncul adalah apakah beras SPHP sama dengan beras Bulog? Di sinilah publik perlu mendapatkan pemahaman yang lebih jernih.

Beras SPHP adalah bagian dari program stabilisasi harga yang dapat bersumber dari cadangan beras yang dikelola Bulog, tetapi tidak seluruh beras Bulog otomatis menjadi bagian dari SPHP.

Dengan kata lain, ada irisan, tetapi tidak identik. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi simplifikasi yang justru mengaburkan fungsi masing-masing instrumen dalam sistem pangan nasional.

Dalam praktiknya, dinamika SPHP sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Perubahan harga di pasar, misalnya, dapat langsung memengaruhi efektivitas program. Jika selisih harga antara beras SPHP dan beras komersial terlalu lebar, maka akan muncul distorsi, baik dari sisi permintaan maupun distribusi.

Di sisi lain, perbedaan produksi antarwilayah juga menciptakan tantangan tersendiri. Daerah surplus harus mampu terhubung secara efisien dengan daerah defisit, dan di sinilah peran logistik menjadi sangat krusial.

Keterlambatan distribusi menjadi salah satu isu klasik yang tidak bisa diabaikan. Ketika beras tidak tiba tepat waktu, maka tujuan stabilisasi harga menjadi sulit tercapai.

Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap program juga bisa tergerus. Karena itu, upaya pemerintah untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi langkah yang tidak hanya penting, tetapi juga mendesak.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, langkah Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk meningkatkan batas maksimal pembelian beras SPHP menjadi sinyal kebijakan yang menarik.

Jika sebelumnya masyarakat hanya bisa membeli maksimal 10 kilogram, kini direncanakan meningkat menjadi 25 kilogram per konsumen, mulai 2026. Kebijakan ini tidak sekadar soal kuantitas, tetapi juga mencerminkan upaya meningkatkan akseptabilitas program di tengah masyarakat.

Langkah ini tentu memiliki implikasi yang luas. Di satu sisi, ini membuka akses yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Pengawasan ketat

Di sisi lain, juga menuntut pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan. Di sinilah keseimbangan kebijakan diuji. Negara harus hadir dengan keberanian untuk memperluas akses, tetapi juga dengan ketegasan untuk menjaga integritas distribusi.

Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak statis dalam merespons dinamika pasar.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan riil di lapangan. Ini adalah pendekatan yang patut diapresiasi, karena kebijakan pangan memang tidak bisa bersifat kaku. Ia harus adaptif, responsif, dan berbasis data.

Dari sisi harga, jika diasumsikan satu kantong berisi lima kilogram, maka dengan harga Rp13.500 per kilogram, satu kantong beras SPHP berada di kisaran Rp67.500.

Angka ini tentu sangat berarti bagi banyak keluarga, terutama di tengah tekanan ekonomi. Namun, yang lebih penting dari angka adalah kualitas. Harapan masyarakat sederhana, tetapi mendasar: beras yang dibeli harus sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Karena itu, pengelolaan SPHP ke depan tidak cukup hanya fokus pada distribusi dan harga, tetapi juga pada kualitas dan transparansi.

Profesionalisme dalam pengelolaan menjadi kunci agar program ini tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, maka program ini akan menjadi lebih dari sekadar kebijakan, tetapi juga simbol kehadiran negara yang nyata.

SPHP bukan hanya tentang beras, tapi juga tentang bagaimana negara memastikan setiap warganya dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan layak. Ini juga tentang keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk paling konkret.

Dan tentang harapan bahwa di tengah berbagai tantangan, selalu ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara pasar dan kemanusiaan.

Jika dikelola dengan baik, SPHP berpotensi menjadi kebanggaan nasional, bukan karena besarnya anggaran atau luasnya distribusi, tetapi karena kemampuannya menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat.

Di situlah letak kekuatan sejati sebuah kebijakan, ketika tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026