Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan kembali memberikan subsidi pembelian sepada motor bertenaga listrik pada 2026. Dia mengusulkan besaran subsidi sekitar Rp5 juta per unit.

Purbaya mengatakan rencana ini sejalan dengan program pemerintah untuk secara bertahap mengonversi 120 juta motor berbahan bakar fosil (BBM) ke energi listrik. Namun, rencana ini masih akan didiskusikan lebih lanjut lagi dengan Menko Perekonomian hingga Menteri Perindustrian.

"Kalau saya sih mengusulkan, kami kasih yang baru dulu, yang pertama itu 6 juta penjualan motor. Tetapi enggak semua sekaligus. Kita lihat bertahap, yang baru akan kami coba buat program ya," terangnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya mengaku sudah berdiskusi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Rencana ini nantinya juga akan dibahas bersama menteri teknis lainnya yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Kemudian, nantinya usulan soal proses konversi bertahap motor listrik akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Purbaya memastikan subsidi dimaksud bakal meluncur tahun ini. Dia membuka peluang untuk memberikan subsidi senilai Rp5 juta per motor.

"Iya [diberikan] tahun ini. Ya enggak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin Rp5 juta per motor, atau lebih. Kami lihat, ini kan masih awal nih," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun rencana konversi bertahap 120 juta sepeda motor listrik ini telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, Kamis (5/3/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa program konversi motor sebenarnya telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Setiap tahunnya sekitar 200.000 sepeda motor telah dikonversi dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Ke depan, program tersebut diharapkan dapat makin dipercepat seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat biaya konversi semakin terjangkau.

"Kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik," ujar Bahlil, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah pernah menyalurkan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik. Namun, nilainya pada 2024 lalu lebih besar dari yang diusulkan tahun ini yaitu Rp7 juta per unit.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat terus mendorong kesiapan SDM di bidang kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan.

Salah satu implementasinya dilakukan di SMK Negeri 8 Bandung melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memperkuat kompetensi konversi motor listrik berbasis praktik.

Sebelum adanya intervensi program pada 2025, pembelajaran terkait kendaraan listrik di SMKN 8 Bandung mengacu kurikulum nasional “perawatan dan perbaikan motor listrik dan hybrid”. Namun, implementasinya masih terbatas pada aspek teoritis.

Selain itu, fasilitas praktik belum memadai serta keterhubungan dengan industri yang belum optimal. Melihat kondisi tersebut, PLN UID Jawa Barat menghadirkan dukungan komprehensif senilai Rp 315,6 juta.

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana, juga mencakup penyelarasan kurikulum, peningkatan kompetensi guru dan siswa, hingga penguatan pembelajaran berbasis praktik melalui Teaching Factory (TEFA).

Melalui program ini, SMKN 8 Bandung kini memiliki modul khusus konversi kendaraan listrik yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Proses pembelajaran jadi lebih aplikatif dengan alokasi waktu rutin setiap pekan didukung fasilitas baru berupa EV Class dan bengkel praktik TEFA 8 Motor.

Sebanyak 16 guru dan 165 siswa mendapatkan pelatihan langsung dari praktisi industri, yang dilengkapi metode evaluasi pre-test dan post-test serta sertifikasi. Dampak program juga diperluas melalui keterlibatan SMK jejaring, 8 guru dan 16 siswa turut mendapatkan peningkatan kompetensi serupa.

Dari sisi sarana, PLN memberikan dukungan berupa prototype motor listrik hasil konversi serta pengembangan inovasi Micro Cargo EV. Kendaraan ini dimanfaatkan untuk mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah, sekaligus menjadi media praktik langsung bagi siswa.

Transformasi pembelajaran pun mulai terlihat signifikan. Sebanyak 181 siswa kini memahami proses konversi kendaraan listrik secara komprehensif, sementara 24 guru telah memiliki kompetensi untuk mengajarkan materi tersebut secara mandiri.

Fasilitas yang tersedia juga telah memenuhi syarat untuk pengajuan bengkel konversi tersertifikasi tipe B, bahkan membuka peluang pengembangan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo menyatakan, program ini bagian peran PLN dalam mendukung transisi energi melalui penguatan SDM.

PLN tidak hanya membangun infrastruktur kelistrikan, juga berperan dalam menyiapkan SDM unggul yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kendaraan listrik.

‘’Melalui kolaborasi dengan SMKN 8 Bandung, kami ingin memastikan link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri benar-benar terwujud,” ujar Sugeng dalam keterangan, Selasa (14/4/2026).

Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, termasuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang menjadi kunci keberhasilan transisi energi.

Sugeng menambahkan, keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di sekolah lain. “Kami berharap program ini menjadi role model pengembangan kompetensi kendaraan listrik di Jawa Barat sehingga ekosistem EV dapat tumbuh secara berkelanjutan, dimulai dari dunia pendidikan.”

Kini, SMKN 8 Bandung tidak hanya menjadi tempat belajar, juga laboratorium nyata pengembangan kendaraan listrik. Dari ruang kelas hingga bengkel praktik, siswa tidak lagi sekadar memahami teori, juga mampu menciptakan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

JAKARTA - Video barisan motor yang diklaim dipakai untuk kegiatan operasional MBG terus menjadi topik perbincangan masyarakat. Rekaman menampilkan banyaknya motor berbaris, berukuran besar, dan bergayaadventure.

Motor tersebut sudah direncanakan dalam anggaran 2025 dan fungsinya untuk menunjang kegiatan Program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasarkan penelusuran SindoNews, terdapat dua model motor listrik yang disebut-sebut menjadi bagian dari operasional tersebut, yakni Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi desain maupun peruntukan penggunaan.

Model pertama Emmo JVX GT, mengusung konsep motor trail listrik dengan tampilan layaknya motor petualang dengan kecepatan maksimal 80 kpj serta jarak tempuh 70 km dalam sekali pengisian daya penuh.

Desain ini dinilai cocok untuk menjangkau wilayah dengan kondisi jalan yang menantang, seperti daerah terpencil atau jalur distribusi yang tidak sepenuhnya mulus.

Motor ini disebut memiliki banderol sekitar Rp 56 jutaan per unit, angka yang kemudian menjadi sorotan publik.

Sementara itu, model kedua, Emmo JVH Max, hadir dalam format skuter listrik yang lebih cocok digunakan di area perkotaan dengan kecepatan maksimal 90 kpj yang sanggup menempuh jarak 70 km. Dengan desain yang lebih praktis dan ergonomis, motor ini ditujukan untuk mobilitas harian di jalan aspal.

Harga yang ditawarkan pun lebih rendah, yakni di kisaran Rp 48 jutaan per unit.

Perbedaan karakter kedua motor ini mengindikasikan adanya pembagian fungsi operasional. Emmo JVX GT berpotensi digunakan untuk menjangkau wilayah dengan akses sulit, sementara Emmo JVH Max lebih relevan untuk distribusi di area urban.

Namun, yang menjadi perhatian utama adalah nilai total pengadaan. Jika mengacu pada harga tertinggi, yakni sekitar Rp 56 jutaan per unit, maka kebutuhan 70 ribu unit motor listrik dapat menyentuh angka triliunan rupiah. Inilah yang memicu perdebatan di masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran.

Di sisi lain, penggunaan motor listrik untuk operasional memiliki sejumlah keunggulan, seperti biaya energi yang lebih rendah, emisi yang minim, serta potensi perawatan yang lebih sederhana dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) merupakan pilihan yang tepat untuk membangun kemandirian energi.

“Di banyak negara lain, penggunaan kendaraan listrik selalu menjadi prioritas karena memang itu adalah jalan yang paling efisien,” ujar Putra dari Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Baik dalam penggunaan energi maupun dari sisi biaya, lanjut dia, kendaraan listrik membutuhkan biaya operasional yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan biofuel, seperti biodiesel maupun bioetanol. Ia pun mengakui, yang saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah adalah penyediaan infrastruktur penunjangnya.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan terjadi pembangunan industri kendaraan listrik di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya mengimpor kendaraan listrik dari China. “Tetapi ini (membangun industri EV) adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Indonesia, terutama sebagai negara dengan populasi besar,” ucap Putra.

Dalam kesempatan itu, Putra menyampaikan biaya biofuel lebih mahal apabila dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.

Sementara itu, tuturnya, biodiesel masih bisa ditopang oleh keberadaan perusahaan sawit yang cukup besar untuk dikutip dengan biaya ekspor dari kelapa sawit. Selain itu, Putra juga mengingatkan pentingnya melihat konsekuensi lingkungan dari ekspansi kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan biodiesel.

“Setiap ekspansi dari biodiesel akan memiliki konsekuensi lingkungan,” kata Putra.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi untuk melakukan kajian secara cepat guna menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

Terkait fokus dari upaya efisiensi bahan bakar tersebut, beberapa subjek yang menjadi perhatian termasuk mendorong elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi impor BBM. Selain itu, tuturnya, masih terdapat penggunaan yang besar pada beragam pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Untuk itu, didorong menggantinya dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar transportasi mengkritik rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengonversi sebanyak 120 juta motor konvensional menjadi motor listrik.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menyampaikan, pilihan paling bijak dalam melakukan transisi energi adalah konversi bus dan mobil penumpang umum menjadi listrik, bukan kendaraan pribadi.

“MTI mengusulkan lebih tepat percepatan elektrifikasi bus dan mobil penumpang umum, untuk transportasi publik di perkotaan dan perdesaan,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Bukan tanpa sebab, MTI memandang pemerintah lagi-lagi mengarah pada insentif kendaraan pribadi. Padahal sektor transportasi publik telah lebih dahulu termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, dan Asta Cita.

Misalnya, dalam RPJMN yang menjadi acuan pembangunan 5 tahunan, tertulis mandat untuk pengembangan perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal serta membangun kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sementara janji Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming dalam Asta Cita 2, yakni mengurangi ketergantungan pada subsidi bahan bakar dan energi fosil dan mendorong sistem perkotaan yang rendah emisi dan efisien energi.

Jadi bagaimana mendorong pembangunan yang adil dari bawah ke atas di satu kota, juga mengurangi beban ekonomi dan emisi.

Dirinya pun was-was pemerintah salah langkah dengan wacana yang muncul ini, usai gaduh penutupan Selat Hormuz dan kekhawatiran pasokan BBM.

“Jadi jangan serta-merta gara-gara Selat Hormuz ditutup, malah melakukan prioritas untuk konversi 120 juta sepeda motor, yang notabene itu adalah angkutan pribadi. Tapi bagaimana dengan apa yang sudah tercanang dalam RPJPN, RPJMN dan asas cita Pak Presiden sendiri,” tegas Haris.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan konversi kendaraan roda dua secara bertahap. Saat ini, terdapat sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin di Indonesia yang menjadi sasaran program konversi menjadi motor listrik.

Selama ini program konversi sebenarnya sudah berjalan dengan skala terbatas. Pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 200.000 motor per tahun untuk dikonversi dari mesin bensin ke motor listrik. Namun, Bahlil melanjutkan bahwa perkembangan teknologi membuat biaya konversi semakin murah.

“Sekarang sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, sekitar Rp5–6 juta. Jadi ke depan semakin murah,” jelasnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema dukungan agar masyarakat lebih mudah mengikuti program konversi tersebut. Bahlil menyebut, pemerintah kemungkinan akan memberikan bentuk bantuan atau insentif tertentu untuk meringankan biaya konversi bagi masyarakat.

“Pemerintah akan hadir bersama-sama dalam mengurangi beban mereka dalam konversi,” ucapnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema insentif untuk program konversi motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik yang rencananya diperkuat pada 2026.

Bahlil mengatakan konversi kendaraan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengalihkan penggunaan kendaraan berbasis bahan bakar fosil ke kendaraan berbasis baterai.

"Konversi ini kan bagian dari strategi untuk mengalihkan kendaraan motor khususnya dan mobil dari bensin ke baterai," ujar Bahlil ditemui di kantornya, Senin (9/3).

Menurutnya, langkah tersebut juga bertujuan mengurangi tingkat polusi sekaligus mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Ia menegaskan negara akan hadir untuk membantu masyarakat dalam proses peralihan dari kendaraan berbahan bakar bensin menuju kendaraan listrik.

"Sudah barang tentu negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika di-switch dari bensin ke motor listrik, pasti ada semacam sweetener-nya," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil belum merinci besaran insentif yang akan diberikan pemerintah. Ia menyebut skema bantuan masih dibahas oleh satuan tugas (satgas) yang baru dibentuk untuk merumuskan kebijakan tersebut.

"Kita kan baru selesai satgasnya, baru dibentuk. Saya rapat satgas dulu baru saya akan laporkan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif untuk program konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik, sebagaimana sebelumnya telah dilakukan oleh Kementerian ESDM. Namun, ia belum menentukan target jumlah sepeda motor yang akan dikonversi maupun nilai subsidi yang akan diberikan dalam program tersebut.

“Sudah barang tentu negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika dikonversi dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2025).

Menurut Bahlil, target konversi serta besaran insentif akan dibahas dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi.

“Satgas kan baru dibentuk. Saya rapat satgas dulu, baru nanti saya akan laporkan,” kata Bahlil.

Konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik, kata Bahlil, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi polusi sekaligus mendorong transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.

Sebelumnya, Bahlil mengumumkan pemerintah membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat implementasi sejumlah program, termasuk konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik.

Ia menyampaikan skema dukungan bagi program tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh satgas yang baru dibentuk guna mempercepat implementasi energi bersih.

Satgas ini dibentuk untuk mempercepat konversi kendaraan bermotor konvensional yang jumlahnya mencapai sekitar 120 juta unit sepeda motor menjadi kendaraan listrik.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan implementasi program tersebut dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan dapat terealisasi lebih cepat.

negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika dikonversi dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam 'sweetener'-nya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan memberikan insentif untuk program konversi motor bensin menjadi motor listrik, sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kementerian ESDM.

“Sudah barang tentu negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika dikonversi dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Akan tetapi, ia belum menentukan berapa jumlah target motor yang akan dikonversi, maupun nilai subsidi yang akan digelontorkan untuk program konversi motor listrik.

Target maupun jumlah insentif akan dibahas dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.

“Satgas kan baru dibentuk, saya rapat satgas dulu baru nanti saya akan laporkan,” ucap Bahlil.

Konversi motor bensin menjadi motor listrik, kata Bahlil, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi polusi dan melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.

Diwartakan sebelumnya, Bahlil mengumumkan pemerintah membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat implementasi program, termasuk konversi motor konvensional menjadi listrik.

Ia menyampaikan skema dukungan masih akan dibahas lebih lanjut oleh satuan tugas (satgas) yang baru dibentuk untuk mempercepat implementasi energi bersih.

Satgas ini dibentuk untuk percepatan konversi dari kendaraan bermotor konvensional yang jumlahnya mencapai 120 juta motor menjadi motor listrik.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan implementasi program tersebut dapat berjalan maksimal dalam waktu tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan bisa terealisasi lebih cepat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk program konversi motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Hal ini menyusul rencana pemerintah melakukan konversi terhadap 120 juta motor yang mulai dilakukan pada tahun ini.

Ia memastikan, bakal ada 'pemanis' atau 'sweetener' untuk menarik minat masyarakat melakukan konversi kendaraannya.

"Negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika di-switch dari bensin ke motor listrik. Pasti ada semacam sweetener-nya lah," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menuturkan, program ini menjadi salah satu strategi jangka panjang pemerintah untuk mengalihkan penggunaan kendaraan berbasis bahan bakar fosil menuju kendaraan berbasis baterai.

Menurut Bahlil, yang juga menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) percepatan transisi energi nasional, langkah ini bertujuan menekan tingkat polusi sekaligus mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

"Ini jangka panjang untuk mengurangi polusi kita juga. Ini kan bagian dari energi baru yang diperlukan," kata dia.

Meski begitu, Bahlil belum merinci besaran insentif yang akan diberikan pemerintah.

Ia mengatakan skema bantuan masih dibahas oleh satuan tugas (satgas) yang baru dibentuk untuk merumuskan kebijakan tersebut.

"Kita kan baru selesai satgasnya, baru dibentuk. Saya rapat satgas dulu baru saya akan laporkan," kata dia.

Sebelumnya, Bahlil menyatakan salah satu fokus utama satgas percepatan transisi energi nasional, adalah mempercepat konversi kendaraan motor berbahan bakar bensin menjadi listrik, guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

"Percepatan konversi kendaraan bermotor yang 120 juta motor memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Percepatan transisi energi ini sekaligus sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi dalam anggaran negara.

"Insya Allah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi," ucapnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih menghitung kemungkinan pemberian kembali insentif kendaraan listrik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperlebar defisit anggaran sehingga perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait insentif kendaraan listrik. Menurut dia, langkah tersebut sangat bergantung pada kondisi fiskal negara.

“Bisa saja. Tapi defisitnya melebar. Jadi kita hitung dulu berapa ruang dalam topi defisitnya,” ujar Purbaya saat berbincang dengan wartawan dalam acara buka puasa bersama di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan tekanan terhadap anggaran negara saat ini cukup besar, terutama dari potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, perlambatan ekspor juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.

“Kita harus hati-hati karena sekarang ada tekanan dari BBM juga. Dari ekspor juga mungkin terganggu. Jadi kita hitung dulu seberapa besar dampaknya ke defisit,” katanya.

Menurut Purbaya, jika dampaknya terhadap defisit tidak terlalu besar, pemerintah masih bisa mempertimbangkan pemberian insentif tersebut. “Kalau tidak terlalu besar, kita bandingkan dan bisa saja dikerjakan,” ujarnya.

Kementerian Keuangan juga masih memantau pergerakan harga minyak dunia yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi dampak konflik global terhadap harga energi.

Purbaya menjelaskan skenario moderat memperkirakan harga minyak sekitar 72 dolar AS per barel dan masih dinilai aman bagi APBN. Namun, dalam skenario terburuk, harga minyak bisa naik hingga 92 dolar AS per barel. “Kalau 72 dolar masih aman dan bisa dikendalikan. Skenario terburuknya sampai 92 dolar,” kata dia.

Meski demikian, pemerintah belum berencana mengubah asumsi anggaran dalam waktu dekat. Purbaya mengatakan pemerintah akan memantau perkembangan global dalam beberapa bulan ke depan.

“Tiga bulan ini kita lihat dulu. Biasanya kalau sudah perang harga naik, tapi setelah situasi mereda bisa turun tajam lagi,” ujarnya.

Ia menilai secara fundamental pasokan minyak dunia masih cukup sehingga kenaikan harga tidak akan berlangsung lama. Beberapa negara produsen juga diperkirakan akan menambah pasokan energi. “Kalau lihat fundamentalnya, harusnya harga bisa turun lagi karena suplai cukup,” kata Purbaya.

Di sisi lain, wacana insentif kendaraan listrik memang menjadi sorotan industri otomotif. Sejak beberapa tahun terakhir, kebijakan insentif dinilai ikut mendorong meningkatnya penggunaan mobil listrik di Indonesia.

Kementerian Perindustrian menyatakan kebijakan insentif mobil listrik untuk 2026 masih dalam pembahasan. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta mengatakan pemerintah masih mematangkan kebijakan tersebut.

“Masih dalam pembahasan. Mudah-mudahan segera diputuskan,” kata Setia dalam acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Jakarta.

Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya memastikan pemerintah tidak memberikan insentif untuk motor listrik pada 2026. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. “Pertimbangannya kita melihat kekuatan fiskal dan manfaatnya bagi perekonomian secara keseluruhan,” ujar Agus.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan transisi energi yang fokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai koordinator Satgas tersebut.

Hal itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026). Rapat tersebut membahas implementasi energi bersih dan percepatan transisi menuju energi terbarukan.

Menurut Bahlil, pemerintah menargetkan pengembangan hingga 100 gigawatt (GW) PLTS serta percepatan konversi kendaraan bermotor, terutama sepeda motor berbahan bakar bensin, menjadi motor listrik.

“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Presiden yang pembahasannya adalah lebih pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan, dan juga adalah percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin. Kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan Presiden menginginkan implementasi program tersebut segera dijalankan. Target percepatan itu diharapkan dapat tercapai dalam 3 hingga 4 tahun, bahkan jika memungkinkan lebih cepat.

“Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera, dan insya Allah kita akan melakukan dalam kurang waktu yang tidak lama. Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi dan karena itu Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini,” katanya.

Bahlil menjelaskan, percepatan transisi energi ini juga bertujuan mengurangi beban subsidi energi pemerintah. Salah satunya dengan mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi PLTS.

“Dengan kita mengonversi dari PLTD diesel ke PLTS, itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita, dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pembagian motor dan mobil listrik,” kata dia.

Selain itu, pemerintah ingin mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil.Selama ini program konversi motor bensin menjadi motor listrik sudah berjalan dengan skala sekitar 200 ribu unit per tahun. Namun pemerintah menilai biaya teknologi konversi kini semakin murah sehingga program tersebut berpotensi diperluas.

“Sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar 5-6 juta, jadi kesini semakin murah. Dan itu akan diupayakan untuk pemerintah bisa hadir bersama-sama dalam mengurangi beban mereka dalam konversi,” kata Bahlil.

Meski demikian, skema bantuan atau subsidi masih akan dibahas oleh Satgas yang baru dibentuk. “Semacam begitu, tapi nanti kita cari formulasinya yang baik. Satgas kan baru dibentuk, baru diumumkan hari ini. Jadi habis ini kami akan melakukan kerja-kerja Satgas sehingga rencananya lebih-lebih betul-betul presisi,” ujarnya.

Untuk target jumlah motor yang akan dikonversi pada 2026, Bahlil belum memberikan angka pasti karena tim Satgas masih menyusun rencana kerja.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan energi (energy storage) yang kemungkinan akan dibangun di wilayah Sumatera.

Namun ia belum merinci lokasi pastinya. Pulau Nipah disebut kemungkinan kecil menjadi lokasi karena keterbatasan luas wilayah. “Storage kemungkinan di Sumatera, tapi lokasinya masih akan kita cek lagi,” kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)