Bisnis.com, SEMARANG — Di tengah meningkatnya konflik antara USA-Israel vs Iran, beredar spekulasi yang menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengalami cedera atau bahkan meninggal dunia.

Dilansir dari laman Tasnim News Agency, Kamis (12/3/2026), spekulasi ini muncul setelah media dan sumber berbahasa Ibrani banyak bermunculan dengan pembahasan mengenai kemungkinan cedera atau kematian dari Netanyahu. Mengenai isu ini, Tasnim News Agency merangkum beberapa indikator yang memicu spekulasi mengenai kematian Netanyahu.

Mengenai spekulasi ini, Tasnim News Agency telah merangkum sejumlah indikator pemicu dari munculnya isu ini. Pertama, hilangnya eksistensi Netanyahu setelah video terakhirnya yang diunggah di akun pribadinya dan hampir empat hari sejak gambar terakhirnya dipublikasikan.

Selain itu, beberapa pernyataan yang dikaitkan dengan Netanyahu hanya berupa teks.

Kedua, sebelum video Netanyahu yang terakhir, setidaknya satu video atau terkadang tiga video biasanya dirilis setiap hari. Namun, tidak adanya satu pun video selama tiga hari terakhir telah meningkatkan spekulasi.

Selanjutnya, sejumlah sumber berbahasa Ibrani melaporkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2026, muncul laporan yang menunjukkan bahwa perimeter keamanan di sekitar rumah Netanyahu telah diperketat, khususnya untuk menangkal potensi serangan drone bunuh diri.

Lebih lanjut, dikatakan juga bahwa dua utusan Amerika Serikat, yakni Jared Kushner dan Steve Witkoff, membatalkan perjalanan kunjungan mereka ke Israel secara mendadak pada Selasa (10/3/2026).

Terakhir, indikator yang memicu spekulasi ini adalah dari Istana Élysée yang tidak menyebutkan tanggal percakapan telepon antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Netanyahu dalam laporan berita tentang panggilan tersebut, dan hanya teks dari percakapannya saja yang dirilis.

Menanggapi spekulasi ini, media Israel The Jerusalem Post langsung memberikan bantahan. The Jerusalem Post mengungkapkan bahwa berita yang ditulis oleh Tasnim News Agency tidak berdasar karena tidak adanya bukti yang disertakan mengenai serangan terhadap Netanyahu.

“Potongan informasi ini mengikuti pola yang sudah familiar dalam perang informasi Iran dan pro-Iran, di mana potongan-potongan informasi publik yang sebenarnya disatukan menjadi narasi dramatis, lalu disebarkan seolah-olah mengarah pada peristiwa tersembunyi,” tulis The Jerusalem Post, dikutip Kamis (12/3/2026).

Selain itu, The Jerusalem Post juga menyebutkan bahwa selama konflik yang berkembang pesat, ketiadaan video baru, pernyataan resmi yang samar, atau perubahan jadwal pejabat yang berkunjung dapat dengan cepat menjadi bahan mentah untuk teori konspirasi.

“Dalam kehidupan publik Israel, pengamanan di sekitar pemimpin senior sering berubah selama perang, dan komunikasi resmi sering diterbitkan dalam bentuk teks. Tidak ada dari hal-hal tersebut, secara terpisah, yang dapat dijadikan bukti pembunuhan atau cedera serius,” tulis media Israel tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa curhat mendapat banyak kritikan karena nilai tukar rupiah yang sempat menembus batas psikologis di angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, dia memastikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini akibat eskalasi konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran masih dalam batas yang dapat dikendalikan.

Purbaya menjelaskan bahwa di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik yang mengerek ketidakpastian, tekanan yang mendera sektor keuangan domestik terbilang moderat. Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini terjadi sejalan dengan tren penguatan dolar AS secara global.

"Rupiah terdepresiasi secara moderat, sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers [sebanding]. Ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal-moneter yang kuat," katanya di konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat hanya mengalami depresiasi sebesar 0,3% sejak Israel-AS meluncurkan rudal ke Iran pada 28 Februari 2026 waktu setempat.

Purbaya menjelaskan angka pelemahan tersebut jauh lebih baik apabila disandingkan dengan kinerja mata uang negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dia membandingkan dengan ringgit Malaysia tercatat melemah hingga 0,5%, sedangkan baht Thailand terdepresiasi lebih dalam hingga 1,6%.

"Jadi, kita masih lumayan. Jadi bukan lihat level [kursnya] saja, tetapi kita lihat seberapa besar dampak pelemahannya. Dari situ, posisi kita masih luamyan," tegasnya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu bahkan curhat bahwa dirinya kerap mendapat kritik tajam dari masyarakat di media sosial terkait pelemahan kurs ini.

"Walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang, katanya, 'Hey Pak Purbaya, menteri keuangan, kerjanya apa aja lu, tuh rupiah lihatin,' tapi kita menilai harus dengan fair [adil]. Apa yang terjadi harus dibandingkan juga dengan kondisi seluruh negara di dunia seperti apa," ceritanya.

Lebih lanjut, bendahara negara ini menekankan bahwa daya tahan rupiah yang lebih baik dibandingkan negara kawasan memberikan sinyal positif bagi perekonomian nasional. Kondisi tersebut, kata Purbaya, membuktikan bahwa pasar dan investor global masih memandang Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang solid.

"Kita masih oke, artinya kita masih dianggap mampu menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik, serta fondasi ekonomi kita yang tangguh," pungkasnya.

Sebagai catatan, rupiah sempat menembus batas psikologis di atas Rp17.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka melemah 76 poin atau 0,45% ke posisi Rp17.001 per dolar AS pada Senin (9/3/2026) pagi.

Meski kemudian, rupiah mulai membaik. Berdasarkan data Bloomberg, Selasa (10/3/2026), rupiah ditutup perkasa sebesar 85 basis point atau menguat 0,50% menuju level Rp16.864 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mewaspadai dampak penutupan Selat Hormuz terhadap perekonomian domestik, seiring dengan memanasnya eskalasi konflik antara Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Purbaya menjelaskan bahwa penutupan jalur strategis tersebut secara langsung mengganggu rantai pasok energi global yang bermuara pada lonjakan harga komoditas, terutama minyak mentah. Kondisi ini secara cepat mengubah arah arus modal di pasar keuangan global.

"Ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan global, ditandai volatilisasi tinggi pada indeks pasar baik VIX maupun MOVE, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan indeks dolar AS, DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 Tahun," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Bendahara negara itu pun mengungkapkan tiga jalur transmisi utama yang dampaknya harus diwaspadai oleh Indonesia.

Pertama, dari jalur perdagangan. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi mengerek beban impor minyak dan gas (migas) nasional, yang pada dasarnya berisiko menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, dari jalur pasar keuangan. Purbaya menjelaskan sentimen risk-off global sangat rentan memicu arus modal keluar asing sehingga berpotensi memberikan tekanan beruntun pada pasar saham, pasar obligasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund).

Ketiga, dari jalur fiskal. APBN dihadapkan tekanan potensi pembengkakan alokasi subsidi energi dan beban bunga utang.

Kendati demikian, Purbaya juga menyatakan APBN juga berpeluang mendapatkan tambahan penerimaan (windfall profit) dari kenaikan harga komoditas andalan ekspor seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).

"Pemerintah juga terus memantau perkembangan geopolitik ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.," tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mewaspadai dampak penutupan Selat Hormuz terhadap perekonomian domestik, seiring dengan memanasnya eskalasi konflik antara Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Purbaya menjelaskan bahwa penutupan jalur strategis tersebut secara langsung mengganggu rantai pasok energi global yang bermuara pada lonjakan harga komoditas, terutama minyak mentah. Kondisi ini secara cepat mengubah arah arus modal di pasar keuangan global.

"Ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan global, ditandai volatilisasi tinggi pada indeks pasar baik VIX maupun MOVE, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan indeks dolar AS, DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 Tahun," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Bendahara negara itu pun mengungkapkan tiga jalur transmisi utama yang dampaknya harus diwaspadai oleh Indonesia.

Pertama, dari jalur perdagangan. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi mengerek beban impor minyak dan gas (migas) nasional, yang pada dasarnya berisiko menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, dari jalur pasar keuangan. Purbaya menjelaskan sentimen risk-off global sangat rentan memicu arus modal keluar asing sehingga berpotensi memberikan tekanan beruntun pada pasar saham, pasar obligasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund).

Ketiga, dari jalur fiskal. APBN dihadapkan tekanan potensi pembengkakan alokasi subsidi energi dan beban bunga utang.

Kendati demikian, Purbaya juga menyatakan APBN juga berpeluang mendapatkan tambahan penerimaan (windfall profit) dari kenaikan harga komoditas andalan ekspor seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).

"Pemerintah juga terus memantau perkembangan geopolitik ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.," tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan melakukan segala cara untuk segera bisa mengirim amunisi ke Israel.

Dilansir dari Asia One, pemerintahan Presiden Donald Trump menggunakan kewenangan darurat untuk mempercepat penjualan lebih dari 20.000 bom kepada Israel senilai sekitar 650 juta dolar AS (sekitar 830 juta dolar Singapura).

Manuver ini sekaligus mengabaikan proses peninjauan Kongres AS. Informasi ini disampaikan oleh dua pejabat Amerika Serikat yang mengetahui rencana penjualan tersebut.

Dalam pernyataan yang dirilis Jumat malam (6 Maret), Departemen Luar Negeri AS menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio menetapkan adanya kondisi darurat sehingga penjualan senjata ke Israel harus segera dilakukan.

Keputusan tersebut sekaligus mengesampingkan prosedur peninjauan oleh Kongres.

Paket persenjataan itu mencakup sekitar 12.000 badan bom serbaguna BLU-110A/B berbobot 1.000 pon yang sebelumnya telah diminta oleh Israel.

Penjualan ini terjadi sekitar sepekan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi serangan udara bersama terhadap Iran, yang disebut sebagai operasi militer terbesar Washington sejak invasi Irak pada 2003.

Menurut pemerintah AS, operasi tersebut menargetkan penghancuran kemampuan rudal ofensif Iran, fasilitas produksi rudal, serta kekuatan angkatan lautnya.

Namun, operasi itu juga meningkatkan ketegangan di kawasan karena Iran membalas dengan serangan terhadap Israel serta negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa penjualan senjata tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan luar negeri dan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Kontraktor utama dalam transaksi ini adalah Repkon USA yang berbasis di Texas.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri kemudian menambahkan bahwa paket penjualan juga mencakup bom serbaguna BLU-111 berbobot 500 pon, yang merupakan perubahan dari kesepakatan penjualan sebelumnya.

Selain itu, Israel disebut akan membeli tambahan amunisi penting senilai sekitar 298 juta dolar AS melalui skema penjualan komersial langsung.

Dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Desember 2024 disebutkan bahwa militer Israel kemungkinan menggunakan jenis bom berat tersebut di wilayah Gaza yang padat penduduk.

Serangan Israel dalam konflik melawan militan Hamas dilaporkan telah menewaskan puluhan ribu warga sipil di wilayah tersebut.

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Gregory Meeks, mengkritik langkah Rubio menggunakan kewenangan darurat untuk melewati pengawasan Kongres. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya siap menghadapi perang dengan Iran.

“Pemerintahan Trump berulang kali mengatakan siap menghadapi perang ini. Namun penggunaan kewenangan darurat untuk melewati Kongres justru menunjukkan sebaliknya. Ini adalah keadaan darurat yang diciptakan oleh pemerintah sendiri,” ujar Meeks dalam pernyataannya.

Dalam sepekan terakhir, serangan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.332 warga sipil Iran serta melukai ribuan lainnya, menurut duta besar Iran untuk PBB. Sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, juga dilaporkan tewas.

Militer AS menyebutkan enam personel militernya tewas dalam serangan terhadap fasilitas militer di Kuwait. Sementara itu, Israel melaporkan sedikitnya 10 warga sipil tewas akibat serangan yang terjadi di wilayahnya.

Selama lebih dari dua tahun konflik yang melibatkan Gaza, Lebanon, dan Iran, Washington tetap memberikan dukungan militer kuat kepada Israel, baik di bawah pemerintahan Donald Trump maupun sebelumnya pada masa Presiden Joe Biden.

Pemerintahan Trump sebelumnya juga pernah menggunakan kewenangan serupa untuk mempercepat penjualan senjata ke Israel tanpa melalui peninjauan Kongres, langkah yang juga pernah dilakukan pemerintahan Biden.

Israel, dengan dukungan Amerika Serikat, telah melancarkan serangan militer terhadap Iran. Dalam perkembangan paling dramatis, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dinyatakan tewas dalam serangan tersebut dan disyahidkan oleh pemerintah Iran, yang menetapkan masa berkabung nasional. Peristiwa itu mengguncang geopolitik global. Namun bagi kita di Indonesia, ada pertanyaan lain yang tak kalah penting: bagaimana kita membaca dan menyebarkan informasi tentang perang itu sendiri?

Tulisan ini tidak hendak menghitung rudal atau membaca peta strategi militer. Yang lebih mendesak adalah kesadaran bahwa dalam setiap konflik, yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah dan kekuatan senjata, tetapi juga narasi. Dan narasi dibangun dari sumber serta pilihan kata. Di sinilah politik bahasa bekerja—sering kali tanpa kita sadari.

Gravitasi Media dan Ketimpangan Sumber

Setiap kali konflik besar pecah, ruang media kita cenderung seragam. Media massa dan media sosial dipenuhi kutipan dari arus utama Amerika dan Eropa seperti CNN, BBC, The New York Times, atau Reuters. Reputasi mereka mapan dan jejaringnya luas. Namun tidak ada media yang bebas dari konteks geopolitik tempat ia beroperasi.

Sebaliknya, rujukan langsung terhadap media resmi Iran seperti Islamic Republic News Agency (IRNA), Press TV, atau Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) relatif jarang muncul dalam arus utama pemberitaan kita. Jika pun dikutip, sering diberi jarak sebagai “klaim sepihak”. Padahal dalam konflik bersenjata, hampir semua pihak mereproduksi narasi. Ketika publik Indonesia hanya terpapar dominasi satu spektrum sumber, kita berisiko memandang realitas global melalui satu jendela saja.

Ada praktik yang lebih subtil: beberapa media di Indonesia menulis bahwa kabar kematian Khamenei “dilaporkan oleh IRIB”, tetapi sumber rujukannya tetap disebut “dilansir CNN Internasional”. Informasi dari media resmi Iran diakses melalui perantara media Barat, bukan langsung dari sumber primernya. Secara simbolik, ini menempatkan media Barat sebagai penjamin legitimasi bahkan untuk informasi yang berasal dari pihak lain. Di era alat terjemahan digital dan akses arsip daring, perbedaan bahasa bukan lagi alasan kuat untuk tidak merujuk sumber asli. Yang terjadi adalah reproduksi struktur otoritas global dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Media sebagai Arena Perebutan Makna

Masalahnya bukan hanya siapa yang dikutip, tetapi bagaimana realitas dibingkai melalui diksi. Apakah sebuah tindakan disebut “menyerang” atau “menginvasi”? “Serangan presisi” atau “pengeboman”? “Operasi militer terbatas” atau “agresi terbuka”? Istilah “serangan presisi” menyiratkan ketepatan dan profesionalisme; “pengeboman” menekankan daya hancur. “Operasi terbatas” terdengar terkendali; “agresi” memuat kecaman moral.

Istilah “membalas” seolah defensif dan sah, sementara “mengeskalasi” menandakan perluasan konflik. “Pertahanan diri” memberi legitimasi moral, sedangkan “invasi” atau “pendudukan” membawa konotasi pelanggaran. Kata “rezim” memberi kesan otoritarian dan tidak sah; “pemerintah” terdengar formal dan legal. Sebuah kelompok dapat disebut “militan”, “pejuang”, atau “teroris”, tergantung posisi politik yang diambil.

Di titik inilah relevan mengingat tulisan Ana Nadhya Abrar dalam bukunya Tatakelola Jurnalisme Politik (2016). Ia menegaskan bahwa media massa sering kali bukan sekadar saluran informasi, melainkan arena perebutan makna politik. Dalam proses produksi berita, kata-kata tertentu dipilih, disaring, dan ditekankan sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi publik. Tanpa tata kelola jurnalisme politik yang kuat, media dapat secara tidak sadar memperkuat konstruksi makna tertentu—bukan karena niat jahat, melainkan karena rutinitas, tekanan industri, dan struktur kepemilikan.

Diksi yang Tidak Peka Konteks

Dalam konteks meninggalnya seorang tokoh besar seperti Ayatullah Khamenei, pilihan kata menjadi penentu makna. Istilah syahid tidak sekadar mendeskripsikan kematian, melainkan mengandung penegasan moral dan religius: sebuah kematian yang dimaknai sebagai pengorbanan dan kehormatan. Sebaliknya, media lain mungkin memilih istilah “tewas dalam serangan udara”, yang secara leksikal lebih dingin dan faktual. Perbedaan diksi ini membentuk emosi dan simpati publik.

Selain diksi hegemonik, ada pula pilihan kata yang menunjukkan kurangnya kepekaan konteks. Menyebut peristiwa tersebut sekadar “drama politik” atau “manuver elite” mengabaikan dimensi teologis dan simboliknya bagi jutaan pengikut. Istilah “konflik sektarian” sering digunakan secara simplistik, seolah-olah seluruh dinamika kawasan hanya soal perbedaan mazhab, padahal ada faktor geopolitik, energi, dan rivalitas kekuatan besar.

Frasa seperti “Timur Tengah kembali panas” mereproduksi stereotip bahwa kawasan itu inheren tidak stabil. Istilah “eliminasi target” terdengar teknokratis dan steril, seakan-akan membicarakan prosedur administratif, bukan hilangnya nyawa manusia. Demikian pula “aksi preventif” jarang dipertanyakan: preventif terhadap apa, berdasarkan informasi siapa, diverifikasi oleh siapa? Kata “preventif” menyiratkan legitimasi moral sebelum perdebatan dimulai.

Politik bahasa bekerja halus. Ia menata persepsi bahkan sebelum publik menyadari bahwa persepsi itu sedang dibentuk.

Algoritma dan Produksi Makna

Di era digital, persoalan tidak berhenti pada ruang redaksi. Dalam Meganets: How Digital Forces Beyond Our Control Commandeer Our Daily Lives and Inner Realities, David B. Auerbach (2023) mengingatkan bahwa internet bukan hanya mencerminkan perpecahan sosial, tetapi memperbesar dan mempercepatnya. Kita terjebak dalam lingkaran umpan balik yang membuat perspektif alternatif semakin sulit terlihat—dan semakin sulit dipercaya.

Analisis ini berkelindan dengan pemikiran Elena Esposito dalam Artificial Communication: How Algorithms Produce Social Intelligence (2022). Esposito menunjukkan bahwa algoritma tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi mengorganisasi kondisi di mana informasi menjadi bermakna. Ia menentukan mana yang sering muncul, mana yang tenggelam, dan mana yang dianggap arus utama.

Jika sejak awal kita terbiasa membaca satu jenis istilah untuk satu pihak dan istilah berbeda untuk pihak lain, algoritma akan memperkuat kecenderungan itu. Politik bahasa kemudian bersekutu dengan logika platform. Yang hegemonik menjadi makin dominan; yang alternatif makin terpinggirkan.

Menuju Kedewasaan Informasi

Mungkinkah perilaku informasi yang mantap tertanam dalam masyarakat informasi Indonesia? Pertanyaan ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan kedewasaan budaya. Kita hidup dalam kelimpahan informasi yang bergerak cepat dan hampir tanpa jeda. Namun kelimpahan tidak otomatis melahirkan kematangan.

Kita kerap menyaksikan informasi dibagikan sebelum dipahami, istilah diulang sebelum diverifikasi, dan posisi diambil sebelum diuji. Cara kita memilih sumber dan mengulang diksi menunjukkan cara kita memperlakukan kebenaran. Apakah kita membaca untuk memahami kompleksitas, atau hanya memperkuat keberpihakan yang sudah ada?

Disiplin pribadi menjadi semakin penting. Disiplin itu berarti bertanya: siapa sumber aslinya? Mengapa kita mengutip melalui perantara? Mengapa satu istilah dipilih, bukan yang lain? Sikap kritis bukan berarti sinis. Ia justru bentuk tanggung jawab.

Pada akhirnya, masyarakat informasi yang matang bukanlah masyarakat yang paling cepat membagikan kabar perang. Ia adalah masyarakat yang paling cermat memilih sumber, paling peka terhadap muatan makna sebuah kata, dan paling sadar bahwa setiap istilah membawa perspektif. Di tengah dentuman rudal dan gelombang algoritma, kontribusi paling nyata yang dapat kita berikan mungkin bukan analisis militer, melainkan menjaga kejernihan bahasa—sebab di sanalah politik paling halus sekaligus paling menentukan sedang berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan kembali menghadapi tekanan pada perdagangan hari ini, Kamis (05/03). Indeks diramal menguji area support 7.481 di tengah eskalasi konflik Israel–Iran dan ketidakpastian kebijakan Federal Reserve.

Tim riset Sinarmas Sekuritas mengatakan secara teknikal, IHSG telah breakdown dari support 7.619, membuka ruang koreksi lanjutan menuju 7.408, bahkan dynamic support di 7.306.

"IHSG diproyeksikan menguji support 7.481 pada perdagangan hari ini, Kamis [5/3]," tulis tim riset, Kamis (5/3/2026).

Dari dalam negeri, sentimen negatif datang dari penurunan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif oleh Fitch Ratings. Pemerintah menyatakan siap menyesuaikan belanja negara guna menjaga defisit fiskal di tengah risiko kenaikan harga minyak.

Kondisi ini membuat pelaku pasar cenderung defensif, terutama pada saham-saham berbasis konsumsi dan perbankan, sambil mencermati stabilitas rupiah dan arus dana asing.

Sementara dari Global, Menteri Keuangan AS memberi sinyal menjaga kelancaran pasokan minyak dari Teluk Persia, meredakan kekhawatiran lonjakan harga energi. Data tenaga kerja AS juga menunjukkan pertumbuhan sektor swasta yang solid dan inflasi jasa yang mulai mereda.

Namun, dari sisi Asia, tekanan masih membayangi setelah PMI Manufaktur China turun ke 49,9 (masih di zona kontraksi), sementara ketegangan geopolitik Israel–Iran mendorong harga emas bertahan di atas US$5.160 per ounce.

Berikut sejumlah saham rekomendasi Sinarmas Sekuritas:

• PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) - speculative buy
  • Target Price: 2.200 – 2.27
  • Entry Price: 2.050 – 2.150
  • Stop Loss: 1.970
• PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) - speculative buy
  • Target Price: 1.360 – 1.400
  • Entry Price: 1.270 – 1.330
  • Stop Loss: 1.220
• PT Harum Energy Tbk. (HRUM)- hold
  • Target Price: 1.250 – 1.315
  • Entry Price: 1.140
  • Stop Loss: 1.055
• PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) - buy on weakness
  • Target Price: 1.960 – 2.050
  • Entry Price: 1.690 – 1.765
  • Stop Loss: 1.600
• PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) - buy On Weakness
  • Target Price: 8.325 – 8.675
  • Entry Price: 7.600 – 7.850
  • Stop Loss: 7.300

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 3.960 warga asal Jabar bekerja di beberapa negara kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar mengatakan, jumlah tersebut berhasil dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar.

"Berdasarkan data Disnaker, ada 3.960 warga Jabar yang bekerja di Timur Tengah. Ini terus kami monitor," katanya di Bandung, Rabu (4/3/2026).

Adi menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait kemungkinan evakuasi jika konflik terus memburuk."Untuk kebijakan evakuasi, kami menunggu informasi teknis dari pemerintah pusat," katanya.

Saat ini, kata Adi, langkah awal yang dilakukan adalah mendata ulang warga Jabar di Timur Tengah dan memastikan keadaan mereka."Berharap warga Jabar yang ada di sana baik-baik saja dan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia," pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap masyarakat Jawa Barat yang berada di Timur Tengah dalam kondisi aman di tengah konflik antara Israel-Amerika Serikat dan Iran. Apabila membutuhkan bantuan, masyarakat Jawa Barat bisa menghubungi nomor telepon 082126030038.

Penyediaan nomor telepon tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga Jabar di Timur Tengah."Semoga kita dalam keadaan sehat, nyaman dan khusyuk berpuasa," ujar KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Rabu (4/3/2026).

Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran, Iran, telah menerbitkan surat imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) di Iran. Dalam surat itu tertulis, WNI diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan diri serta keluarga.

WNI juga diminta memberikan pembaruan informasi terkait situasi di wilayah masing-masing kepada KBRI di Tehran melalui grup koordinasi yang tersedia. Semua WNI diharapkan mematuhi aturan dan arahan dari otoritas keamanan di wilayah masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan rudal Israel-Amerika Serikat menghantam sekolah dasar di Minab, provinsi Hormozgan di Iran selatan yang mengakibatkan puluhan orang tewas.

Dilansir Al Jazeera, menurut laporan media pemerintah setidaknya 51 orang tewas dan berdasarkan kantor berita Mehr Iran setidaknya dua siswa tewas akibat serangan Israel yang menghantam sebuah sekolah yang terletak di sebelah timur Teheran.

“Ada laporan baru yang mengkonfirmasi bahwa jumlah orang yang tewas dalam serangan itu kini telah melampaui 40 orang. Itu adalah target sipil, dan itu adalah salah satu target yang mungkin benar-benar menjadi masalah terkait kampanye oleh Amerika dan Israel, yang mengatakan bahwa mereka hanya menargetkan target militer dan mereka mencoba untuk menghukum rezim, bukan rakyat Iran,” kata Mohammed Vall jurnalis Al Jazeera yang melaporkan dari Teheran, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran, sejumlah infrastruktur publik rusak, ribuan warga sipil tewas dan terluka selama perang 12 hari pada Juni 2025.

Sebagai informasi, serangan ini terjadi pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat yang lebih dulu dilancarkan oleh Israel kemudian disusul Amerika Serikat. Serangan dilatarbelakangi gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran karena pengembangan senjata nuklir.

Konflik memang telah memanas belakangan ini di mana Kapal Abraham Lincoln milik AS telah lebih dulu dikerahkan untuk bersandar di perairan Iran. Baik Amerika Serikat dan Israel memiliki beralasan serangan itu untuk melindungi keamanan negara dari ancaman Iran.

Presiden AS, Donald Trump menyatakan operasi militer ini untuk menghancurkan infrastruktur rudal Iran. Dalam pernyataannya, dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026) Trump menegaskan bahwa target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang disebut dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa. Dia menilai upaya diplomasi selama ini tidak membuahkan hasil.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Trump juga kembali menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Menurut dia, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran akan menjadi ancaman besar bagi stabilitas global dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta (Kedubes Iran) mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel. Kedubes Iran menilai serangan telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Iran. Serangan tersebut dinilai telah melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran,” tulis Kedubes Iran dalam keterangan resmi.

Kedubes menyatakan Iran menggunakan hak untuk melancarkan serangan balik dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang sudah disiapkan. Langkah ini sebagai upaya mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.

Bisnis.com, JAKARTA - Israel disebut takut menghadapi kemungkinan serangan Iran karena mereka merasa sedang dalam kondisi lemah.

Benjamin Netanyahu disebut telah menelepon Donald Trump untuk mendesaknya agar menunda pengeboman Iran karena, menurut laporan, Israel merasa rentan terhadap serangan balasan Iran.

Dilansir dari Consortium News, Israel khawatir bahwa sistem pertahanan udaranya, yang telah melemah akibat serangan Iran dalam perang 12 hari Juni lalu, belum cukup dipulihkan untuk menahan respons kuat Teheran jika ocehan publik Donald Trump membuatnya membom Iran.

Oleh karena itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menelepon Trump pada hari Rabu untuk memintanya mundur sampai Israel siap.

Kabar ini memang tidak dikatakan secara resmi, namun artikel tentang ini sempat diterbitkan oleh CNN.

"Menurut CNN, para pejabat Israel memperingatkan bahwa sistem pertahanan udara telah digunakan secara luas selama konflik langsung tahun lalu dengan Iran dan bahwa mereka tidak percaya rezim Iran akan runtuh dengan cepat tanpa kampanye militer yang berkepanjangan," tulis media Israel, Y Net Global.

Laporan menyebut bahwa pada Rabu sore, Trump berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Inti percakapan tersebut yakni mendorong presiden untuk menunda rencana serangan, kata seorang sumber yang mengetahui isi percakapan tersebut.

Warga Israel tidak percaya rezim tersebut akan jatuh dengan cepat tanpa kampanye yang berkepanjangan, dan ada kekhawatiran tentang kondisi pertahanan rudal negara itu.

Sebagaimana diketahui, rudal merupakan senjata yang banyak digunakan selama konflik antara Israel dan Iran tahun lalu, kata sumber lain yang mengetahui masalah tersebut.

Pesan itu memiliki bobot tambahan bagi presiden, mengingat permohonan Netanyahu sebelumnya kepada Trump untuk bergabung dalam aksi militer Israel melawan Iran. The New York Times pertama kali melaporkan percakapan tersebut.

The New York Times menerbitkan laporan yang menarik pada hari Kamis dengan judul, “Israel dan Negara-negara Arab Meminta Trump untuk Menahan Diri dari Menyerang Iran,” dengan subjudul yang berbunyi:

“Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta presiden untuk menunda serangan yang direncanakan. Para pejabat Israel dan Arab khawatir Iran dapat membalas dengan menyerang negara mereka.”

Artikel tersebut dimulai dengan mengutip seorang pejabat senior AS yang mengatakan Netanyahu telah meminta Presiden Trump untuk menunda rencana serangan militer Amerika terhadap Iran.

Namun, artikel tersebut tidak memberikan alasan mengapa Netanyahu, yang biasanya sangat menginginkan serangan AS, akan melakukan hal ini, dan juga tidak mendukung subjudul yang menyatakan bahwa Israel takut akan pembalasan Iran.

Artikel tersebut juga tidak memberikan detail lebih lanjut dan beralih ke topik lain tanpa kembali menyebutkan seruan Israel untuk menghentikan serangan tersebut.