Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang nonsubsidi pun, pemerintah melakukan intervensi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap mendapatkan intervensi dari pemerintah, meskipun penetapan harganya disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Ia menuturkan Pertamina mengungkapkan bahwa modal untuk satu liter Pertamax RON 92 mencapai 1,1 dolar AS, atau sekitar Rp19 ribu. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pertamina untuk menjual dengan harga Rp16.250 di sebagian besar wilayah.

“Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi pun, ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual full (sepenuhnya sesuai) dengan harga (berdasarkan rumus) ekonomi. Artinya apa? Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang nonsubsidi pun, pemerintah (melakukan) intervensi,” ujar Bambang Patijaya di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, terkait BBM bersubsidi, ia memastikan pasokan komoditas tersebut aman hingga akhir tahun. Ia juga menyatakan bahwa pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional saat ini terjaga di atas 12 hari.

Ia menilai kemampuan pemerintah mendiversifikasi rantai pasok komoditas minyak dan gas (migas) dari sejumlah produsen global menjadi faktor kunci pemulihan stabilitas pasokan energi domestik di tengah situasi geopolitik yang sempat memanas di Timur Tengah.

Bambang menuturkan hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan antisipatif pemerintah yang berupaya menjalin kerja sama pengadaan komoditas migas dengan sejumlah negara.

Ia pun menyoroti pengakuan internasional terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, salah satunya rilis J.P. Morgan pada Maret lalu yang menetapkan Indonesia sebagai negara nomor dua dengan tingkat ketahanan energi terbaik dari total 52 negara yang dievaluasi oleh lembaga jasa keuangan tersebut.

“Ini bukan suatu rilis yang sekadar menyenangkan hati, tetapi juga menggambarkan bagaimana effort (upaya) Indonesia di dalam mengatasi semua ini.," katanya.

Bambang pun mengapresiasi komitmen pemerintah untuk merealisasikan transisi energi berkelanjutan dengan meningkatkan bauran bahan bakar nabati.

Program Biodiesel B40 akan dioptimalkan menjadi B50 mulai 1 Juli 2026 untuk memperkuat kemandirian sektor energi nasional.

“Ini juga luar biasa, tidak ada satu negara di dunia pun yang hari ini melaksanakan (bauran antara solar dan minyak nabati hingga 50 persen) itu,” ucapnya.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar nonsubsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mestinya, awal Juli ini pertamax akan diturunkan harganya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti pertamax akan turun pada Juli, merespons turunnya harga minyak dunia.

“Mestinya, awal Juli ini pertamax akan diturunkan harganya,” ujar Fahmy ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Fahmy menyampaikan harga minyak dunia sekarang berada pada kisaran level 80 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, jauh lebih rendah setelah sempat melampaui level 100 dolar AS per barel pada puncak ketegangan perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Saat itu, kata dia lagi, Iran menutup Selat Hormuz yang mengakibatkan kelangkaan minyak dunia. Setelah meredanya ketegangan antara Iran dengan AS, berikut dengan dibukanya Selat Hormuz, Fahmy menyampaikan harga minyak dunia mulai turun karena masalah kelangkaan minyak mulai teratasi.

Meskipun demikian, Fahmy menilai perundingan antara Iran dengan AS masih bersifat dinamis, sebab hasil dari perundingan tersebut belum menjamin adanya perdamaian.

“Jadi, masih fluktuasi entah sampai kapan. Tetapi, khusus untuk Indonesia, kalau harga pertamax di atas harga pasar ketika dievaluasi, maka pemerintah harus menurunkannya,” ujar Fahmy lagi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax berpotensi menurun seiring dengan pergerakan harga minyak dunia.

Purbaya menjelaskan perekonomian global mendapat harapan dari terbukanya peluang perdamaian antara AS dan Iran.

Bila perdamaian itu terwujud, kata Purbaya, stabilitas nilai tukar rupiah diharapkan dapat membaik, biaya dana atau cost of fund makin kompetitif, dan investasi terus menguat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pemerintah tetap mengamankan alternatif sumber energi di tengah berlangsungnya perundingan antara AS dan Iran.

Meskipun perundingan tersebut memberi sinyal positif untuk bisa meredakan tensi di Timur Tengah dan membuka kestabilan harga minyak dunia, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menilai hubungan Iran dan AS masih dinamis.

Menurut dia, Indonesia tetap harus mengantisipasi berbagai kemungkinan.

“Optimistis harus, namun langkah antisipatif juga harus dilakukan,” ujar Anggia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Senin (22/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Senin (22/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Berita menarik tersebut diawali dengan informasi soal potensi harga pertamax turun hingga program pelatihan vokasi nasional bagi 50 ribu korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Purbaya: Pertamax berpotensi turun ikuti harga minyak dunia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax berpotensi menurun seiring dengan pergerakan harga minyak dunia.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan makin kuat,” kata Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah bebaskan Bea Masuk LPG dan bahan baku plastik

Pemerintah membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah tunda penyaluran insentif sepeda motor listrik

Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

Baca selengkapnya di sini

Menteri UMKM terbitkan aturan pelindungan UMKM di 'marketplace'

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam regulasi yang diundangkan pada 17 Juni 2026 itu, pemerintah menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah siapkan pelatihan vokasi bagi 50 ribu korban PHK

Pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi nasional bagi 50 ribu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026.

Selain bagi korban PHK, pemerintah juga menargetkan 220 ribu peserta dalam program pelatihan vokasi nasional yang difokuskan pada lulusan SMA dan SMK.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan makin kuat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax berpotensi menurun seiring dengan pergerakan harga minyak dunia.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan makin kuat,” kata Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin.

Purbaya menjelaskan perekonomian global mendapat harapan dari terbukanya peluang perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Bila perdamaian itu terwujud, kata Purbaya, stabilitas nilai tukar rupiah diharapkan dapat membaik, biaya dana atau cost of fund makin kompetitif, dan investasi terus menguat.

“Artinya momentum pertumbuhan harusnya membaik ke depan. Karena kita tahu, salah satu tekanan yang kita alami adalah ketika harga minyak dunia naik, kita terpaksa menaikkan sebagian harga BBM yang tidak bersubsidi, walaupun yang bersubsidi kita pertahankan,” ujarnya menambahkan.

Dia mengamini perubahan harga BBM non-subsidi itu memberikan tekanan terhadap masyarakat. Namun, menurut dia, data-data ekonomi yang terlihat saat ini menunjukkan arah perbaikan.

“Kalau dari data yang kita lihat sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Ke depan, tinggal memperbaiki fondasi yang sudah ada. Supaya dengan perbaikan yang ada, kita bisa tumbuh lebih optimal,” jelasnya.

Menkeu pun berharap peluang perdamaian antara AS dan Iran dapat menurunkan harga minyak dunia sehingga Indonesia bisa mencetak kinerja ekonomi yang lebih positif pada semester II-2026.

Adapun pada paruh pertama 2026, Purbaya menilai perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 tercatat mencapai 5,61 persen, inflasi tetap terjaga pada level rendah, neraca perdagangan mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, cadangan devisa berada pada level yang memadai, penyaluran kredit tumbuh dua digit, dan sektor manufaktur kembali berada dalam zona ekspansif.

Situasi itu, kata dia, mengindikasikan kepercayaan pasar mulai meningkat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan hal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi (inflasi) kita (di level) 3,5 (persen)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi diprediksi menyumbang inflasi sebesar 0,25 persen, namun pihaknya optimis tingkat inflasi terjaga di kisaran 1,5-3,5 persen.

Ia menyampaikan, harga BBM nonsubsidi masih akan berfluktuasi sebagai dampak dari rambatan dinamika geopolitik global, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengalami kenaikan hingga Rp4 ribu per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan sekitar Rp3 ribu per liter.

“Tentunya (harga BBM nonsubsidi) ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Untuk sementara, hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25 persen kepada inflasi,” kata Aida dalam konferensi pers daring “Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juni 2026” di Jakarta, Kamis.

Selain kenaikan harga bahan bakar, ia juga menyoroti adanya potensi imported inflation akibat kenaikan harga komoditas global, misalnya pupuk, akibat ketegangan geopolitik yang masih berlanjut di sejumlah wilayah.

Namun, pihaknya optimis harga pupuk masih dapat terjaga karena stok produksi dalam negeri yang masih mencukupi kebutuhan para petani.

Di samping dinamika geopolitik, Aida menuturkan bahwa tingkat inflasi domestik juga dipengaruhi oleh cuaca yang saat ini memasuki musim kemarau yang dapat memberikan dampak terhadap harga-harga komoditas bergejolak (volatile food), termasuk pangan.

Untuk mengatasi inflasi pangan, ia menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

“Dengan hal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi (inflasi) kita (di level) 3,5 (persen). Ini masih dalam target-target tersebut,” tutur Aida S. Budiman.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyampaikan inflasi volatile food pada Mei 2026 mengalami lonjakan menjadi 6,24 persen year-on-year (yoy), sementara inflasi tahunan secara keseluruhan tercatat sebesar 3,08 persen yoy.

Ia mengatakan, dampak inflasi volatile food sangat terasa di beberapa daerah. Pihaknya mencatat, tingkat inflasi di 25 provinsi masih berada dalam rentang sasaran, tapi tingkat inflasi di 13 provinsi lainnya sudah mulai melewati batas.

“Seperti di Papua Barat (tingkat inflasi sebesar) 5,94 persen, kemudian di Aceh 5,12 persen, kemudian di Kalimantan Tengah juga 4,55 persen,” ucap Ricky.

Ia menyatakan, komoditas pangan merupakan penyumbang andil inflasi terbesar akibat adanya kenaikan harga hortikultura, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit.

Pihaknya bersama 46 kantor perwakilan Bank Indonesia pun bersinergi dengan pemerintah daerah melalui TPIP, TPID, dan Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk menekan dampak inflasi tersebut.

“(Upaya) ini adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah,” ujar Ricky Gozali.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyaki mengatakan perdamaian antara Iran dan AS akan menjadi sentimen positif bagi pasar energi global karena berpotensi menekan harga minyak mentah dunia.

"Pasti terjadi penurunan harga, dan bisa berdampak ke BBM Pertamax, tetapi untuk mencapai harga Pertamax sampai Rp12.300 lagi tidak akan secepat itu," kata Yayan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, tren penurunan harga minyak tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap harga BBM nonsubsidi di dalam negeri, termasuk Pertamax.

Meski demikian, penurunan harga Pertamax hingga kembali ke level sekitar Rp12.300 per liter dinilai tidak akan terjadi dalam waktu singkat.

Dia memperkirakan penurunan harga minyak dunia akan berlangsung secara bertahap.

Dalam skenario tersebut, harga minyak dapat terkoreksi sekitar 1 persen hingga 3 persen per hari dan berlangsung selama beberapa bulan ke depan.

Kendati demikian, arah pergerakan harga energi global masih akan sangat bergantung pada perkembangan situasi geopolitik dan tingkat keberhasilan implementasi perdamaian antara kedua negara.

Yayan menuturkan pasar juga masih perlu mencermati dinamika harga minyak mentah (crude) jenis Brent yang saat ini menunjukkan tren pelemahan.

Menurutnya, harga Brent berpotensi terus turun hingga awal Juli 2026 sebelum kembali mengalami kenaikan pada Agustus hingga September 2026 seiring berakhirnya musim panas di negara-negara belahan bumi utara.

"Kita lihat harga Brent semakin turun, dan kemungkinannya akan terus diturunkan hingga awal Juli. Setelah itu berpotensi naik lagi pada awal Agustus hingga September ketika musim panas berakhir," ujarnya.

Lebih lanjut, Yayan menilai pasar minyak global belum akan memasuki keseimbangan harga baru dalam waktu dekat. Berdasarkan proyeksi Short Term Energy Outlook (STEO) yang diterbitkan Energy Information Administration (EIA) Amerika Serikat, pasar masih berada dalam fase transisi menuju keseimbangan baru.

Menurutnya, peningkatan produksi minyak AS yang diperkirakan mencapai 14 juta barel per hari akan menjadi salah satu faktor utama yang menahan kenaikan harga minyak dunia pascaperdamaian.

Dengan asumsi konflik berakhir dan pasokan energi global kembali stabil, Yayan memperkirakan harga minyak dunia dapat bergerak pada rentang 80-90 dolar AS per barel hingga akhir tahun. Selanjutnya, harga berpotensi turun lebih lanjut ke kisaran 75-85 dolar AS per barel pada akhir tahun atau awal tahun depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan soal perbedaan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi Pertamax dan subsidi Pertalite di struk pembelian pelanggan.

"Menanggapi informasi yang beredar terkait angka Rp18.040 per liter di struk pembelian Pertalite yang disebut sebagai harga keekonomian BBM, Pertamina Patra Niaga menyampaikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Roberth menjelaskan bahwa kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah dan bukan ditetapkan Pertamina.

Dalam hal ini, Pertalite merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Pertamina Patra Niaga bertindak sebagai operator yang menjalankan dan mematuhi kebijakan pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi. Harga jual Pertalite yang dibayarkan masyarakat saat ini merupakan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi," jelasnya.

Ia melanjutkan program subsidi BBM memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi.

Kebijakan ini ditujukan terutama untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mobilitas dan aktivitas sehari-hari dengan biaya yang terjangkau.

Terkait informasi harga keekonomian yang tercantum di struk, menurut Roberth, angka tersebut merupakan gambaran nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan komponen harga pasar dan biaya penyediaan energi.

Namun demikian, masyarakat tetap membeli Pertalite sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah karena adanya dukungan subsidi.

Pertamina Patra Niaga juga menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang harga jualnya mengikuti dinamika pasar.

Namun, dalam pelaksanaannya Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi nasional.

"Bahkan, pada periode sebelumnya, harga Pertamax sempat ditahan agar tidak mengalami kenaikan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kondisi perekonomian nasional," sebutnya.

Roberth mengatakan penyesuaian harga Pertamax pada 10 Juni 2026 juga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, keberlanjutan fiskal pemerintah, serta keberlangsungan usaha.

Penyesuaian serupa juga dilakukan oleh badan usaha penyedia BBM lainnya.

Meski demikian, menurut dia, harga jual yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian berdasarkan harga pasar internasional.

"Apabila harga Pertamax sepenuhnya mengacu pada harga keekonomian berdasarkan kondisi pasar dan harga minyak dunia, maka harga jualnya seharusnya berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan harga Pertalite tanpa subsidi," tambah Roberth.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga energi yang diterapkan saat ini tetap mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli masyarakat, kondisi ekonomi nasional, dan keberlanjutan penyediaan energi.

Pertamina Patra Niaga pun mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk kepada informasi resmi dari pemerintah dan Pertamina serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak disertai penjelasan secara utuh.

Roberth mengatakan masyarakat dapat memperoleh informasi terkini mengenai produk, layanan, dan kebijakan energi melalui website resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun Instagram @pertaminapatraniaga, atau menghubungi Pertamina Customer Solutions 135.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah untuk menyiapkan stimulus yang tepat sasaran untuk mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax.

Yusuf menilai stimulus tersebut diperlukan apabila tekanan inflasi akibat kenaikan BBM mempengaruhi daya beli masyarakat berpendapatan menengah.

“Bantuan tunai tetap dapat menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Yusuf menuturkan kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya transportasi dan logistik, yang kemudian mendorong kenaikan biaya distribusi barang.

Tekanan tersebut, lanjut dia, dapat merembet ke harga berbagai kebutuhan pokok dan memicu inflasi yang dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Ia menyebut sektor yang paling terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi adalah industri yang memiliki konsumsi energi tinggi serta sangat bergantung pada distribusi, seperti manufaktur, logistik, dan transportasi barang.

"Kenaikan harga BBM akan langsung meningkatkan biaya operasional mereka. Dalam jangka pendek, ruang untuk melakukan efisiensi biasanya terbatas sehingga margin usaha tertekan," katanya.

Menurut dia, apabila kenaikan harga BBM berlangsung cukup besar atau terjadi berulang, sebagian pelaku usaha cenderung meneruskan beban biaya tersebut kepada konsumen melalui penyesuaian harga.

Untuk itu, Yusuf menilai kebijakan stimulus perlu dirancang secara hati-hati agar benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang terdampak.

Pelaksanaannya juga harus tepat sasaran agar manfaatnya optimal dan tidak membebani anggaran secara berlebihan.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga dinilai perlu menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM subsidi, memperkuat pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, serta menyiapkan dukungan yang lebih selektif bagi sektor yang terdampak langsung, terutama angkutan dan logistik.

"Dengan pendekatan yang terarah, dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM non-subsidi dapat dikelola dengan lebih efektif," kata Yusuf.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pemerintah bersama DPR tengah mengkaji skema stimulus sebagai upaya mitigasi dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax.

"Sudah didiskusikan (dengan pemerintah), sedang dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor," kata Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6).

Misbakhun berpendapat kenaikan harga BBM pada umumnya akan diikuti oleh meningkatnya inflasi, meskipun pihaknya belum menghitung secara rinci besaran potensi kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM tersebut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, dan bp terpantau tetap stabil pada pekan ketiga Juni 2026, setelah mengalami penyesuaian pada 10 Juni 2026.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, menunjukkan harga BBM tak mengalami perubahan sejak 10 Juni 2026.

Berikut rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta:

Harga Pertalite Rp10.000 per liter; Solar subsidi Rp6.800 per liter; Pertamax Rp16.250 per liter; Pertamax Turbo Rp20.750 per liter; Pertamax Green Rp17.000 per liter; Dexlite Rp23.000 per liter; dan
Pertamina Dex Rp24.800 per liter.

Untuk SPBU Shell yang sempat mengalami kelangkaan stok sejak awal tahun 2026, kini kembali menjual BBM jenis solar, yakni V-Power Diesel dengan harga Rp24.490 per liter sejak 1 Juni 2026.

Di sisi lain, harga BBM di SPBU bp terpantau stabil sejak harga BBM jenis bensin, seperti BP Ultimate dan BP 92, sempat mengalami penyesuaian harga pada 10 Juni.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate Rp17.240 per liter; BP 92 Rp16.670 per liter; dan BP Ultimate Diesel Rp25.060 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

...kami perkirakan penjualan Pertamax turun sekitar 10 persen

Jakarta (ANTARA) - Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti memperkirakan 10 persen dari konsumen bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) akan pindah ke Pertalite menyusul naiknya harga BBM nonsumsidi tersebut.

“Belajar dari pengalaman April 2022, ketika Pertamax naik 39 persen dan sekitar satu dari delapan orang pembeli pindah ke Pertalite, kami perkirakan penjualan Pertamax turun sekitar 10 persen,” ujar Yayan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Yayan menyampaikan, ketika harga Pertamax naik, orang-orang tidak mengurangi intensitas bepergian, tetapi berpindah ke BBM Pertalite yang lebih murah.

Harga BBM jenis Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertalite stabil di level Rp10.000 per liter.

Saat ini, lanjut dia, selisih harga antara keduanya sebesar Rp6.250 per liter, terlebar dalam sejarah.

“Tetapi kuota Pertalite masih cukup untuk menampung perpindahan ini. Hanya sekitar sepertiga dari sisa kuota yang akan terpakai,” ujar Yayan.

Lebih jauh, Yayan membedah bagaimana kenaikan Pertamax memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Pemilik mobil yang mengisi 100 liter Pertamax dalam satu bulan harus menambah sekitar Rp395 ribu per bulan.

Pengendara motor yang memakai 30 liter sebulan menambah sekitar Rp119 ribu.

Yayan membedah pengaruh kenaikan harga Pertamax berdasarkan sistem pemeringkatan kesejahteraan masyarakat yang digunakan pemerintah yang dibagi menjadi Desil 1–10.

Untuk kelompok rumah tangga Desil 1 atau kategori termiskin, Yayan menyampaikan tidak terlalu terpengaruh karena hampir tidak memakai Pertamax.

Sementara itu, untuk kelas menengah atau Desil 5–7, Yayan memperkirakan sebagiannya akan pindah untuk mengonsumsi Pertalite. Lebih lanjut, untuk kelompok rumah tangga menengah atas (D8–D9) sebagai pengguna mobil reguler akan mengalami peningkatan biaya per bulan.

Untuk kelompok rumah tangga terkaya atau Desil 10, Yayan memperkirakan mereka akan memikul beban terbesar, sebab armada perusahaan, kendaraan operasional perkebunan dan tambang dilarang memakai BBM bersubsidi.

“Singkatnya, sekitar separuh dari total beban kenaikan ini ditanggung oleh 20 persen rumah tangga terkaya. Kenaikan Pertamax bekerja seperti pajak yang lebih banyak menyasar orang mampu,” ucap Yayan.

Terkait dengan migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite, PT Pertamina Patra Niaga memastikan Pertalite tidak mengalami kelangkaan, serta distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan.

Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.

Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.

"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.

Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.

Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.

Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.

Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.

Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.

Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menyebut salah satu risiko yang kerap terlewat dari kenaikan harga BBM yaitu ekspektasi inflasi.

Menurut dia, dalam banyak kasus, perilaku pelaku usaha dan konsumen dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap arah harga ke depan.

“Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras,” ujar dia.

Dia berpendapat Bank Indonesia (BI) perlu menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali tanpa melakukan pengetatan yang berlebihan. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan dikomunikasikan dengan baik agar tidak memicu kepanikan pasar.

Pasalnya, ia mengatakan kenaikan harga BBM berpeluang meningkatkan biaya logistik, distribusi, dan transportasi, yang kemudian merambat ke harga pangan dan berbagai kebutuhan pokok.

Pada titik ini, kata Yusuf, kelompok berpendapatan rendah, termasuk yang tidak menggunakan BBM nonsubsidi, justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang sehari-hari.

“Fokus kebijakan seharusnya bukan melindungi pembeli BBM, melainkan melindungi rumah tangga yang terkena dampak inflasi dari kenaikan biaya tersebut,” katanya menambahkan.

Menurut Yusuf, instrumen yang paling efisien adalah bantuan tunai yang benar-benar tepat sasaran kepada kelompok desil terbawah, karena bantuan yang diterima akan kembali menjadi konsumsi.

Dampaknya disebut bukan hanya menjaga daya beli masyarakat rentan, tetapi juga membantu menopang konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menggarisbawahi, kualitas data penerima bantuan menjadi faktor yang sangat menentukan. Menurut dia, ketepatan sasaran bukan hanya soal keadilan, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran negara.

Selain bantuan tunai, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian besar pada sisi pasokan, terutama pangan.

Bagi kelompok berpendapatan rendah, porsi pengeluaran untuk pangan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran energi. Artinya, stabilisasi harga pangan sering kali lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan mereka dibandingkan intervensi pada harga BBM itu sendiri.

“Kelancaran rantai pasok, ketersediaan stok, dan pengendalian harga komoditas utama harus menjadi prioritas. Pada saat yang sama, biaya transportasi dan distribusi juga perlu dijaga agar tidak melonjak tajam karena merupakan jalur utama rambatan kenaikan biaya ke harga konsumen,” katanya.

Maka dari itu, Yusuf menilai respons yang paling ideal terhadap kenaikan harga BBM bukan hanya satu kebijakan tunggal.

Bantuan tunai yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, pengendalian biaya logistik, dan koordinasi kebijakan yang mampu menjaga ekspektasi inflasi perlu dilakukan secara beriringan.

“Dengan seluruhnya tetap dibiayai dari penghematan subsidi agar reformasi fiskal tetap memiliki manfaat yang nyata,” ujar dia.

Sebagai catatan, mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026