Bisnis.com, SEMARANG — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa AS akan membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Keputusan ini menjadi indikasi bahwa pemerintahannya akan mematahkan blokade Iran terhadap jalur air strategis tersebut.

Dilansir dari The Hill, pada hari Selasa (5/05/2026) melalui unggahan di media sosial Truth Social, Trump menuturkan bahwa negara-negara dari seluruh dunia telah meminta Amerika Serikat untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka. Aksi pembebasan kapal-kapal ini diberi nama sebagai kampanye “Project Freedom” atas permintaan negara-negara yang kapalnya terdampar di Selat Hormuz.

“Negara-negara dari seluruh dunia, yang hampir semuanya tidak terlibat dalam perselisihan Timur Tengah yang terjadi secara nyata dan penuh kekerasan di depan mata semua orang, telah meminta Amerika Serikat untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terperangkap di Selat Hormuz, terkait sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya pihak netral dan pengamat yang tidak bersalah,” tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social, dikutip Senin (04/05/2026).

Trump juga menambahkan bahwa Amerika Serikat telah akan memandu kapal-kapal dari negara-negara yang meminta pertolongan agar bisa keluar dengan aman dari jalur perairan ini.

“Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara ini bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka dengan aman keluar dari jalur perairan terlarang ini, sehingga mereka dapat dengan bebas dan mampu melanjutkan bisnis mereka,” tambahnya.

Meski telah diumumkan oleh Trump, tetapi belum ada gambaran jelas bagaimana kampanye sebagai isyarat kemanusiaaan ini akan berjalan, atau apakah akan melibatkan koordinasi dengan Iran. Jika mendapat perlawanan dari Iran, langkah yang diambil Trump ini bisa berisiko menghancurkan gencatan senjata rapuh yang telah berlaku pada 7 April 2026 lalu.

Lebih lanjut, dilansir dari Al Jazeera, menyusul dari pengumuman Trump, Kepala Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran Ebrahim Azizi memperingatkan bahwa setiap campur tangan yang dilakukan oleh AS pada selat tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.

“Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola oleh unggahan-unggahan khayalan Trump! Tidak ada yang akan percaya skenario saling menyalahkan,” tulis Azizi dalam unggahan di media sosial X (Twitter).

Sementara itu, peneliti senior di Center for International Policy Negara Mortazavi menyebutkan bahwa upaya AS untuk mengawal kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz tidak akan dianggap sebagai misi kemanusiaan oleh Iran.

“Ini juga akan membawa pasukan dan aset AS lebih dekat ke jangkauan tembak Iran, berpotensi, jika itu akan menjadi pengawalan,” kata Mortazavi.

Mengenai kampanye Trump, Mortazavi mengungkap bahwa langkah ini belum diketahui sebagai sebuah negosiasi atau benar-benar rencana presiden. “Jadi saya tidak tahu apakah ini ancaman. Apakah ini taktik negosiasi?...atau apakah ini benar-benar rencana presiden? Maksud saya, kita tahu, dan Teheran juga curiga, bahwa akan ada potensi eskalasi dalam satu bentuk. Saya tidak tahu apakah ini bisa jadi itu,” tambah Mortazavi.

Sebelumnya, diketahui bahwa Iran telah membatasi pengiriman melalui Selat Hormuz karena konflik AS-Israel melawan negara Timur Tengah tersebut. Akibat pembatasan ini, harga minyak melambung lebih tinggi. Harga rata-rata satu galon bensin di AS saat ini mencapai harga US$4,45, atau naik sekitar US$3,17 dari tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa jalur pelayaran Selat Hormuz telah sepenuhnya dibuka seiring tercapainya gencatan senjata di Lebanon. Namun, Presiden AS Donald Trump menyebut blokade angkatan laut AS terhadap kapal dan pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan.

Dalam unggahan di media sosial X miliknya, Araghchi menyatakan pada Jumat (17/4/2026) bahwa jalur pelayaran strategis tersebut sepenuhnya terbuka sesuai dengan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku sehari sebelumnya.

Araghchi mengatakan kapal komersial dapat melintas melalui rute terkoordinasi yang telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran.

"Seiring dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur pelayaran bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya dibuka untuk sisa masa gencatan senjata, melalui rute terkoordinasi sebagaimana telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran," tulis Arghchi pada Jumat (17/4/2026).

Sementara, Trump lewat unggahan di Truth Social merespons pengumuman Iran atas pembukaan Selat Hormuz. Trump menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Teheran.

"Iran baru saja menyatakan bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka dan siap untuk dilalui secara penuh. Terima kasih!” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dikutip dari Euronews.

Namun, dalam unggahan selanjutnya, Trump mengatakan bahwa blokade angkatan laut AS terhadap kapal dan pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan.

“Sampai saat di mana kesepakatan kami dengan Iran telah selesai 100%," tulisnya.

Trump juga mengklaim bahwa Iran telah setuju untuk tidak akan pernah menutup Selat Hormuz lagi.

Tanggapan dari Prancis hingga Inggris

Dilansir dari Al Jazeera, secara paralel seiring dengan pembukaan Selat Hormuz, Prancis dan Inggris mengadakan pertemuan yang melibatkan sekitar 40 negara. Deretan negara itu sepakat untuk berperan dalam memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyambut berita tentang pembukaan kembali selat tersebut. Akan tetapi, menurutnya upaya pemulihan kebebasan navigasi di Selat Hormuz akan berkelanjutan dan diharapkan dapat diterapkan.

Dia mengatakan Inggris dan Prancis akan memimpin misi multinasional yang benar-benar damai dan defensif untuk melindungi kebebasan navigasi segera setelah kondisi memungkinkan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa berbagai negara yang terlibat dalam pertemuan itu menuntut pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh, segera, dan tanpa syarat oleh semua pihak.

"Kita semua menentang pembatasan atau sistem perjanjian apa pun yang pada kenyataannya akan sama dengan upaya untuk memprivatisasi selat tersebut, dan tentu saja, sistem pungutan apa pun," ujarnya.

Negara lainnya Finlandia juga turut memberikan tanggapan atas pembukaan Selat Hormuz. Presiden Finlandia Alexander Stubb menyambut baik pengumuman Iran tentang pembukaan Selat Hormuz.

"Solusi yang langgeng membutuhkan diplomasi," kata Stubb dalam postingannya di X.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres juga menyambut baik pembukaan Selat Hormuz oleh Iran dan mengatakan bahwa itu adalah langkah ke arah yang benar.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka wacana AS akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melewati Selat Hormuz usai mengeklaim kemenangan atas Iran.

Wacana ini secara implisit mengarah pada kebutuhan penguasaan militer langsung AS atas jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut.

“Bagaimana kalau kita yang mengenakan tarif? Saya lebih memilih itu daripada membiarkan mereka yang mendapatkannya. Mengapa tidak? Kita adalah pemenangnya. Kita menang,” ungkap Trump seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (7/4/2026).

Trump kembali mengulang klaim bahwa Iran telah mengalami kekalahan militer. Narasi ini terus ia sampaikan sejak fase awal konflik meskipun Iran masih mempertahankan serangan drone dan rudal di kawasan serta terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz.

“Satu-satunya yang mereka miliki adalah efek psikologis seperti, ‘Oh, kita akan menebar beberapa ranjau di laut.’ Baiklah, tidak. Maksud saya, kami punya konsep untuk mengenakan tol,” ujar Trump.

Selat Hormuz, yang menjadi penghubung antara Teluk dan Samudra Hindia, sebagian besar berada dalam yurisdiksi perairan Oman dan Iran. Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak global serta gas alam cair (LNG) dunia melintasi jalur ini.

Pernyataan terbaru tersebut disampaikan bersamaan dengan ultimatum yang disebut Trump sebagai “final” kepada Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui syarat-syarat Washington, atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan fasilitas pembangkit listrik.

Trump menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus mencakup pembukaan kembali jalur vital tersebut.

“Kita harus memiliki kesepakatan yang dapat saya terima, dan bagian dari kesepakatan itu adalah kita menginginkan lalu lintas minyak yang bebas,” katanya.

Sejumlah laporan mengindikasikan Iran telah mulai mengenakan pungutan terhadap sebagian kapal yang diizinkan melintas.

“Situasi Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang,” tulis Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melalui platform X bulan lalu.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut mendorong pembentukan “tatanan baru” dalam pengelolaan jalur perairan tersebut pascakonflik, dengan tujuan menjamin keamanan pelayaran sekaligus menjaga kepentingan nasional Iran.

“Saya percaya bahwa setelah perang, langkah pertama adalah menyusun protokol baru untuk Selat Hormuz. Secara alami, hal ini harus dilakukan oleh negara-negara yang berada di kedua sisi selat,” ujarnya kepada Al Jazeera pada Maret.

Gedung Putih sebelumnya menyatakan bahwa Trump tengah mempertimbangkan opsi untuk membebankan biaya perang kepada negara-negara Arab guna menutup pengeluaran Washington dalam konflik melawan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan kritik keras terhadap sekutu militernya yakni NATO karena tidak ikut serta dalam perang melawan Iran maupun membantu membuka Selat Hormuz.

Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (21/3/2026), dalam unggahan di Truth Social pada Jumat, Trump menyebut intervensi North Atlantic Treaty Organization untuk membuka jalur tersebut sebagai hal yang “mudah dilakukan dengan risiko kecil.” Dia bahkan menyebut anggota aliansi tersebut sebagai “pengecut”.

Trump juga mengklaim bahwa konflik dengan Iran secara militer telah “dimenangkan”, meskipun pertempuran telah berlangsung selama 21 hari tanpa tanda-tanda mereda. Ia mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat belum akan menarik pasukannya dalam waktu dekat.

Komentar tersebut muncul di tengah penutupan Selat Hormuz—jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global. Penutupan ini mendorong lonjakan harga energi, dengan harga minyak mentah menyentuh level tertinggi sejak pertengahan 2022.

Iran terus melancarkan serangan ke fasilitas energi di kawasan Teluk, bahkan setelah Benjamin Netanyahu mengisyaratkan penghentian serangan terhadap infrastruktur energi Iran. Serangan sebelumnya ke ladang gas South Pars memicu balasan Teheran terhadap fasilitas energi di Qatar.

Sejumlah negara Teluk melaporkan serangan lanjutan. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat rudal dan drone, sementara Bahrain melaporkan kebakaran di gudang. Kuwait bahkan menghentikan beberapa unit di kilang Al Ahmadi akibat serangan.

Di sisi lain, AS dilaporkan mengirim tambahan kapal perang dan ribuan marinir ke Timur Tengah. Langkah ini mengindikasikan konflik berpotensi berlangsung lebih lama, meskipun Trump sebelumnya menyatakan tidak berencana mengirim pasukan darat ke wilayah Iran.

Lebih dari 4.200 orang dilaporkan tewas dalam konflik di kawasan, sebagian besar di Iran. Dampak perang juga mulai meluas secara global, mendorong kenaikan harga bahan bakar, biaya logistik, hingga kebutuhan rumah tangga.

Harga minyak Brent tercatat mendekati US$109 per barel menjelang akhir pekan. Sementara itu, pasar saham melemah dan harga emas menuju penurunan mingguan terbesar sejak awal pandemi.

Pemerintah AS juga dikabarkan mempertimbangkan operasi untuk menguasai Pulau Kharg—pusat ekspor minyak utama Iran—sebagai upaya menekan Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz.

Untuk mendukung operasi militer, Pentagon disebut mengajukan tambahan anggaran hingga US$200 miliar kepada Kongres. Selain itu, pemerintahan Trump melanjutkan penjualan senjata senilai US$23 miliar ke negara-negara seperti UEA, Kuwait, dan Yordania.

Konflik ini meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global dalam jangka panjang. Qatar memperkirakan hampir seperlima produksi LNG-nya terdampak hingga lima tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump meminta penundaan pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping sekitar satu bulan karena ingin tetap berada di Washington untuk mengawasi perang melawan Iran.

Trump mengatakan permintaan penundaan tersebut tengah dibicarakan dengan pemerintah China. Pertemuan antara pemimpin dua ekonomi terbesar dunia itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan ini.

“Kami sedang mengerjakannya sekarang. Kami berbicara dengan China. Saya sebenarnya ingin melakukannya, tetapi karena perang saya ingin berada di sini,” ujar Trump dikutip dari Bloomberg pada Selasa (17/3/2026) saat menghadiri acara di Gedung Putih.

Trump menilai kehadirannya di Washington penting untuk memantau perkembangan konflik. Karena itu, pemerintah AS meminta agar jadwal pertemuan dengan Xi ditunda sekitar satu bulan.

“Saya merasa harus berada di sini. Jadi kami meminta agar ditunda sekitar satu bulan. Saya menantikan pertemuan itu karena hubungan kami sangat baik. Namun karena perang—tidak ada maksud lain. Kami memang sedang menghadapi perang dan saya pikir penting bagi saya untuk berada di sini. Jadi kemungkinan hanya ditunda sedikit," katanya.

Sebelumnya, Trump sempat menyoroti rencana pertemuan dengan Xi yang dijadwalkan pada 31 Maret hingga 2 April sebagai tonggak penting dalam hubungan kedua negara. Dalam beberapa hari terakhir, tim dari AS dan China juga telah bertemu di Paris untuk membahas sejumlah potensi kesepakatan, termasuk terkait investasi China di AS dan ekspor semikonduktor canggih.

Namun, konflik dengan Iran kini membayangi agenda kebijakan luar negeri Trump lainnya. Situasi memanas setelah Iran memblokir jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang mendorong harga minyak dunia melampaui US$100 per barel.

Trump juga berupaya meningkatkan tekanan kepada negara-negara lain agar turut menyediakan sumber daya guna mengamankan jalur tersebut serta memastikan kelancaran pelayaran kapal tanker dan kapal lainnya di tengah gangguan rantai pasok energi global.

Dalam wawancara dengan Financial Times yang diterbitkan pada Minggu, Trump menyatakan negara-negara yang mendapat manfaat dari lalu lintas di Selat Hormuz seharusnya ikut membantu melindungi jalur tersebut. Dia juga membuka kemungkinan menunda kunjungan ke China apabila Beijing tidak membantu menjaga keamanan selat tersebut.

Media pemerintah China, Global Times, menilai pernyataan Trump sebagai upaya Washington untuk membagi risiko dari “perang yang dimulai oleh AS tetapi tidak mampu diselesaikan.”

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menepis spekulasi bahwa penundaan pertemuan dimaksudkan untuk menekan China agar membantu membuka kembali Selat Hormuz.

Menurutnya, apabila pertemuan tersebut dijadwal ulang, hal itu semata-mata disebabkan faktor logistik dan karena fokus Trump saat ini tertuju pada upaya perang.

“Jika pertemuan itu dijadwalkan ulang, maka alasannya adalah logistik,” ujar Bessent.

Di sisi lain, keputusan menunda pertemuan kemungkinan tidak terlalu mengecewakan Beijing. China sebelumnya bahkan mengusulkan agar Trump berkunjung pada akhir April untuk memberi lebih banyak waktu persiapan, menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Penundaan itu juga berpotensi memberi ruang tambahan bagi kedua negara untuk membahas isu keamanan dan diplomasi, termasuk mengenai Taiwan.

Bisnis.com, JAKARTA - Jepang dan Korea Selatan "tak bergerak" untuk menanggapi permintaan Presiden AS Donald Trump, yang meminta para sekutunya untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz.

Diketahui sebelumnya, Trump secara terbuka meminta negara-negara sahabat seperti China, Prancis, Inggris, Jepang, hingga Korea Selatan untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz.

Permintaan Trump ini juga dibarengi dengan harga minyak yang melonjak akibat perang AS dan Israel melawan Iran.

Trump meminta para sekutu untuk mengirimkan kapal perang mereka bersama pasukan angkatan laut AS untuk menjaga Selat Hormuz tetap "terbuka dan aman".

“Semoga Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara lain yang terdampak oleh kendala buatan ini akan mengirimkan kapal ke wilayah tersebut sehingga Selat Hormuz tidak lagi menjadi ancaman dari negara yang telah sepenuhnya kehilangan kekuatannya,” tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari Al Jazeera, Senin (16/3/2026).

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan kepada stasiun televisi NBC pada hari Minggu bahwa ia telah "berdialog" dengan beberapa negara yang disebutkan Trump dan bahwa ia mengharapkan China "akan menjadi mitra yang konstruktif" dalam membuka kembali Selat Hormuz.

Namun sayang hingga saat ini China belum memberikan jawaban atas permintaan Trump tersebut.

Di sisi lain, Jepang secara terbuka mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz.

Pengiriman kapal perang Jepang ke Selat Hormuz akan dinilai bertentangan dengan konstitusi Jepang yang melarang berperang.

"Kami belum membuat keputusan apa pun tentang pengiriman kapal pengawal. Kami terus mempelajari apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan sesuai kerangka hukum," ujar Takaichi.

Kemudian Korea Selatan juga mempertimbangkan berbagai opsi pengiriman kapal perang, meski Trump sudah terbuka meminta bantuan akan terbukanya blokade lalu lintas pengiriman di Selat Hormuz.

Negara ginseng itu tetap waspada agar tidak terlibat dalam konflik Iran, yang juga menyeret AS dan Israel.

“Kami akan terus berkomunikasi erat dengan AS sambil dengan cermat meninjau situasi sebelum mengambil keputusan,” kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Japan Times.

Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sekutu untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz belum mendapat jawaban.

Usulan tersebut terlihat "tak digubris" setelah ia meminta agar negara-negara lain mengirimkan kapal perang mereka bersama pasukan angkatan laut AS untuk menjaga Selat Hormuz tetap "terbuka dan aman".

Permintaan Trump ini juga dibarengi dengan harga minyak yang melonjak akibat perang AS dan Israel melawan Iran.

“Semoga Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara lain yang terdampak oleh kendala buatan ini akan mengirimkan kapal ke wilayah tersebut sehingga Selat Hormuz tidak lagi menjadi ancaman dari negara yang telah sepenuhnya kehilangan kekuatannya,” tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, dikutip dari Al Jazeera, Senin (16/3/2026).

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan kepada stasiun televisi NBC pada hari Minggu bahwa ia telah "berdialog" dengan beberapa negara yang disebutkan Trump dan bahwa ia mengharapkan China "akan menjadi mitra yang konstruktif" dalam membuka kembali Selat Hormuz.

Namun, negara-negara tersebut belum memberikan janji apa pun hingga saat ini.

Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di AS, mengatakan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan tidak terhambat.

Ia juga mengatakan bahwa China akan "memperkuat komunikasi dengan pihak-pihak terkait" untuk de-eskalasi.

Militer Iran secara efektif memblokir jalur air penting tersebut sebagai balasan atas serangan AS dan Israel, bertujuan untuk merusak ekonomi dunia dan menekan Washington karena harga energi meroket.

Teheran mengatakan Selat Hormuz, yang biasanya dilalui seperlima ekspor minyak global, terbuka untuk semua kecuali AS dan sekutunya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada jaringan televisi AS CBS bahwa Teheran telah "didekati oleh sejumlah negara" yang meminta jalur aman bagi kapal-kapal mereka, "dan ini terserah militer kami untuk memutuskan".