JAKARTA - Di tengah kompetisi industri yang semakin ketat, PT Akademi Smart Indonesia (Smart Indonesia Academy) muncul sebagai kekuatan dominan yang mendefinisikan ulang standar pengembangan talenta di Indonesia. Melalui strategi "availability" atau "ketersediaan", lembaga ini secara cerdas mengisi celah kompetensi yang sering terabaikan, menjadikannya mitra strategis utama bagi korporasi nasional, perusahaan multinasional, hingga lembaga pemerintahan di kancah internasional.

Keunggulan Smart Indonesia Academy, menurut lembaga tersebut, tidak hanya terletak pada jaringan yang luas, tetapi pada kedalaman konten edukasinya. Lembaga ini menghadirkan solusi tepat guna saat industri menghadapi tantangan yang paling spesifik.

Distingsi utama yang membedakan lembaga tersebut adalah penggunaan "Modul Eksklusif Berhak Cipta" yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI—yang sekarang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Hal tersebut menjamin bahwa setiap materi yang disampaikan memiliki orisinalitas tinggi, standar kualitas yang terjaga, dan nilai intelektual yang tidak dapat ditemukan di lembaga pelatihan mana pun.

Dua Program Sertifikasi Paling Prestisius di Dunia

Keberhasilan Smart Indonesia Academy sebagai market leader didukung oleh dua program sertifikasi paling prestisius di dunia saat ini. Pertama, Certified Maintenance and Reliability Professional (CMRP) dan kedua, Certified International Renewable Energy Professional (CIREP®).

1. CMRP

CMRP adalah akreditasi internasional tertinggi bagi praktisi pemeliharaan (maintenance) dan keandalan (reliability). Ini mencakup tiga hal:

•Standar emas pengelolaan aset global, di mana program ini diakui secara global oleh SMRP dan memenuhi standar ISO/IEC 17024.

•Manajemen aset holistik, yakni tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi mengintegrasikan manajemen bisnis, keandalan proses, hingga kepemimpinan organisasi.

•Dampak finansial nyata, di mana program ini membekali profesional dengan kemampuan untuk menekan risiko operasional dan meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui strategi pemeliharaan yang cerdas dan prediktif.

2.CIREP®

CIREP® atau Certified International Renewable Energy Professional mencakup tiga hal:

•Navigasi strategis menuju era net zero emission, di mana CIREP® menjadi jawaban bagi kebutuhan mendesak akan tenaga ahli di sektor energi terbarukan. Sertifikasi ini memposisikan pemegangnya sebagai pemimpin dalam transformasi energi hijau.

•Keahlian multidisiplin, yang mencakup teknologi energi bersih terkini, kebijakan energi internasional, hingga analisis ekonomi hijau (green financing).

•Visi keberlanjutan (ESG), di mana sertifikasi ini menjadi validasi kompetensi dalam memimpin proyek berkelanjutan yang kini menjadi indikator keberhasilan utama bagi korporasi global dan perbankan.

Rekam Jejak Prestisius

Kepercayaan publik terhadap Smart Indonesia Academy tercermin dari portofolio mitra yang sangat prestisius.

1. Energi dan Industri

Lembaga ini telah bekerja sama dengan raksasa seperti PT Pertamina Hulu Rokan, PT PLN Indonesia Power, PT INALUM, hingga BUMN internasional; Druk Green Power Corporation (Bhutan).

2. Keuangan dan Otoritas

Lembaga ini menjadi mitra pilihan Bank Indonesia, BNI, BTN, serta lembaga pengelola dana publik seperti BPKH.

3. Infrastruktur dan Akademik

Lembaga ini bermitra dengan PT Jasa Marga, PT Pelindo, hingga universitas elite seperti Universitas Indonesia (UI), UNDIP, dan UNS.

"Kami tidak hanya mentransfer pengetahuan; kami memastikan ketersediaan kompetensi strategis yang selaras dengan tuntutan zaman. Availability adalah kekuatan kami. Saat industri membutuhkan keahlian yang spesifik dan langka, kami hadir dengan standar profesionalisme tertinggi," kata Direktur PT Akademi Smart Indonesia, Tanti Widia Nurdiani.

JAKARTA - Indonesia menghadapi masalah besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Di satu sisi, jumlah lulusan terus meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain, kualitas keterhubungan dengan dunia kerja justru melemah.

Ketua Umum Ikatan Teknisi dan Teknolog Rekayasa Indonesia (Iterati) Andi Taufan Marimba mengatakan, hanya 64% pekerja muda bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Sedangkan 22,36% mengalami overeducation terlalu tinggi untuk pekerjaan yang mereka jalani. Artinya terjadi pemborosan sumber daya yang tidak sesuai dengan pemanfaatan di dunia kerja.

Dalam Kongres I Iterati 2026 bahwa persoalan ini sudah berada pada titik kritis dan membutuhkan intervensi yang nyata. “Solusi tidak cukup hanya dengan menambah jumlah lulusan atau memperluas akses pendidikan. Namun, yang dibutuhkan adalah reposisi total dari sistem pendidikan berbasis gelar menuju ekosistem berbasis kompetensi,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Andi Taufan menyebut sertifikasi profesi harus menjadi mata uang utama, bukan sekadar pelengkap. Pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri, bukan berjalan di jalur yang tidak beririsan. Selain itu, yang paling penting adalah negara harus memiliki peta talenta yang jelas siapa yang memiliki kompetensi apa dan dibutuhkan di mana.

“Artinya, hampir separuh talenta muda Indonesia tidak benar-benar berada di jalur yang tepat. Ini bukan sekadar masalah pilihan karier. Ini adalah kegagalan sistemik. Mismatch pendidikan telah menjelma menjadi bom waktu yang menggerus produktivitas nasional,” jelasnya.

Lihat video: Hasil Tes Kompetensi Akademik 2025 Rendah, Komisi X DPR RI Minta Evaluasi



Andi Taufan menambahkan, lulusan yang tidak bekerja sesuai bidangnya cenderung kehilangan momentum kompetensi, sementara mereka yang overeducated menghadapi stagnasi dan menjadi kurang berdaya guna. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat daya saing ekonomi nasional.

“Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena ini terjadi di tengah tuntutan transformasi industri yang semakin kompleks. Dunia kerja membutuhkan teknisi dan teknolog yang siap pakai, adaptif, dan kompeten. Namun, sistem pendidikan masih terlalu berfokus pada output ijazah, bukan pada relevansi kompetensi,” ungkapnya.

“Kita sedang memproduksi lulusan, bukan membangun keahlian dan kompetensi. Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan talenta, tetapi karena talenta yang ada tidak ditempatkan, dilatih, dan dikembangkan dengan tepat,” tambah dia.

Andi Taufan menambahkan, kurikulum yang tertinggal dari kebutuhan industri, minimnya integrasi pelatihan berbasis praktik, serta sistem sertifikasi yang belum terstandar lintas sektor semakin memperlebar jurang antara pendidikan dan dunia kerja.

“Akibatnya, industri kesulitan mencari tenaga kerja yang siap, sementara lulusan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai. Paradoks ini tidak bisa dibiarkan,” jelasnya.

Andi Taufan menegaskan penguatan peran teknisi dan teknolog merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. “Kami ingin memastikan teknisi dan teknolog Indonesia memiliki standar kompetensi yang kuat dan diakui di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, Citiasia dan Iterati melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah awal untuk mendorong berbagai program bersama dalam pengembangan kapasitas, sertifikasi, dan pemetaan talenta SDM teknologi di Indonesia.

“Jika Indonesia ingin melompat dalam peta ekonomi global, maka memperbaiki ketimpangan pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, bonus demografi hanya akan berubah menjadi beban demografi,” katanya.

Dalam forum tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi dan sistem kompetensi untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Sedangkan CEO Citiasia, Fitrah R. Kautsar, menyampaikan, ketika mismatch dibiarkan, maka tidak hanya kehilangan peluang di masa sekarang, tetapi juga masa depan. “Kita harus berhenti mengukur kualitas SDM hanya dari ijazah dan mulai menilai dari kompetensi nyata yang dapat digunakan dan teruji,” tandas Fitrah.

Ahmad Lazuardi Al-Fitrie

Mahasiswa Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan

Ketua Harian Yayasan Nida El-Adabi

DIGITALISASI pendidikan kerap dipandang sebagai jalan cepat menuju kemajuan. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi melalui berbagai kebijakan, mulai dari platform pembelajaran digital, program smartboard/interactive flat panel, pengadaan perangkat laptop hingga penguatan kompetensi guru berbasis teknologi.

Dalam kerangka besar, langkah ini merupakan ikhtiar strategik untuk menjawab tantangan zaman. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan dengan jernih adalah: apakah digitalisasi ini benar-benar menghadirkan keadilan, atau justru menjadi ujian baru bagi pemerataan pendidikan?

Realitas Ketimpangan Akses

Data menunjukkan bahwa tantangan tersebut nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 78,19% rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses internet, namun kesenjangan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Di perkotaan, akses internet mencapai lebih dari 85%, sementara di perdesaan masih berada di kisaran sekitar 67%. Artinya, hampir sepertiga rumah tangga di desa belum memiliki akses internet yang memadai.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa masih terdapat puluhan ribu satuan pendidikan yang belum memiliki akses internet memadai. Berdasarkan data terbaru tahun 2025, sekitar 27.650 satuan pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan DIKDASMEN (Pendidikan Dasar dan Menengah) di Indonesia masih menghadapi keterbatasan konektivitas, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sekitar 86% sekolah di Indonesia belum memiliki fixed broadband yang memadai serta 3.323 sekolah belum memiliki jaringan listrik. Angka ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya digitalisasi belum berdiri di atas fondasi yang sepenuhnya merata.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam survei 2023–2024 melaporkan bahwa penetrasi internet nasional telah mencapai sekitar 79,5% dari total populasi, atau lebih dari 220 juta pengguna.

Namun, persoalan tidak hanya terletak pada akses, melainkan juga pada kualitas koneksi. Banyak wilayah masih menghadapi keterbatasan jaringan yang stabil dan cepat.

Kesenjangan Implementasi di Lapangan

Dalam konteks pendidikan, ketimpangan ini berimplikasi langsung pada proses belajar mengajar. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung relatif lebih siap memanfaatkan platform digital. Sementara di daerah lain, keterbatasan perangkat dan infrastruktur menjadi kendala utama.

Akibatnya, digitalisasi berpotensi melahirkan dua wajah pendidikan yaitu yang terkoneksi dan yang tertinggal.

Selain infrastruktur, aspek sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa tingkat literasi digital guru masih beragam. Tingkat literasi digital guru secara umum meningkat, namun masih bervariasi dan belum merata. Indeks literasi digital nasional tahun 2022 di angka 3,54 dari 5,00.

Sebagian guru masih berada pada tahap adaptasi dasar, sementara kebijakan sudah bergerak menuju integrasi teknologi yang lebih kompleks. Dalam situasi ini, teknologi yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan justru berisiko menjadi beban tambahan.

Digitalisasi sebagai Amanah dan Ujian Keadilan

Pemerintah sejatinya telah mengambil langkah-langkah penting. Namun, dalam perspektif nilai, kebijakan publik terutama di bidang pendidikan tidak hanya soal efektivitas, tetapi juga soal amanah. Dalam Islam, amanah mengandung makna tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sebagian.

Digitalisasi pendidikan, dalam hal ini, juga merupakan ujian keadilan sosial. Prinsip keadilan (‘adl) menuntut agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Ketika akses terhadap teknologi menjadi prasyarat utama pembelajaran, maka memastikan pemerataan akses bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral.

Langkah Strategik ke Depan (H2)

Dari perspektif pengambilan keputusan strategik, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara visi kebijakan dan kesiapan implementasi. Keputusan digitalisasi secara konseptual sangat progresif, namun dalam praktiknya membutuhkan fondasi yang kokoh. Tanpa itu, kebijakan berpotensi tidak efektif, bahkan kontraproduktif.

Pemerintah sejatinya telah mengambil langkah-langkah penting. Namun, pendekatan yang digunakan perlu terus disempurnakan. Keputusan strategik tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan perubahan, tetapi juga pada ketepatan dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, langkah ke depan perlu diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, pemerataan infrastruktur digital harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda, terutama bagi wilayah yang selama ini tertinggal. Kedua, penguatan kapasitas guru perlu dilakukan secara berkelanjutan dan kontekstual, agar teknologi benar-benar menjadi alat pemberdayaan.

Ketiga, pengambilan keputusan harus berbasis data yang akurat serta melibatkan suara dari daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat seragam, melainkan adaptif. Akhirnya, digitalisasi pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Namun, ia juga merupakan ujian bagi komitmen kita terhadap amanah dan keadilan.

Keputusan strategik yang diambil hari ini tidak hanya menentukan arah sistem pendidikan, tetapi juga mencerminkan nilai yang kita pegang bersama. Jika digitalisasi dikelola dengan bijak, ia akan menjadi jembatan menuju pemerataan. Namun, jika diabaikan aspek keadilannya, ia berpotensi menjadi jurang yang semakin memperlebar ketimpangan.

Di sinilah pentingnya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga arif secara sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap ribuan peserta Program Magang Nasional Batch I mengundurkan diri di tengah pelaksanaan program.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan program ini mencatat keterlibatan 1.185 perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan dengan dukungan 5.267 mentor.

Kemnaker mencatat jumlah peserta yang lolos seleksi mencapai 16.112 orang, terdiri dari 14.952 peserta batch 1A dan 1.160 peserta batch 1B.

Namun, jumlah peserta aktif menyusut menjadi 11.949 orang, dengan rincian 11.110 peserta batch 1A dan 839 peserta batch 1B. Artinya, terdapat ribuan peserta yang tidak melanjutkan program hingga selesai.

“Hal ini merupakan bagian dari dinamika program di mana terdapat peserta yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah mereka diterima dalam satu sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan atau di dalam di instansi yang memang sebelum proses ini mereka kebanyakan juga sudah melamar,” kata Anwar dalam Penutupan Program Magang Nasional Batch I di YouTube Kemnaker RI, Jumat (24/4/2026).

Anwar menjelaskan program pemagangan lulusan perguruan tinggi dirancang untuk mendorong kesiapan kerja melalui pengalaman langsung di dunia industri.

Dia menyampaikan program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata, mengembangkan keterampilan teknis dan soft skill, membangun jejaring profesional, serta mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Untuk diketahui, program batch pertama berlangsung selama enam bulan, mulai 20 Oktober 2025–24 April 2026. Dalam periode tersebut, Kemnaker menilai pelaksanaan program berjalan baik dengan perkembangan positif dari sisi keterlibatan peserta, komitmen mitra industri, hingga capaian pembelajaran.

“Pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang telah berlangsung selama 6 bulan ini dapat disimpulkan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan tentunya memberikan dampak positif bagi peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja bagi para peserta,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah berencana meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperluas kemitraan dengan dunia industri, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker juga akan memfasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dijadwalkan mulai 8 Mei 2026. Sertifikasi ini diharapkan menjadi tambahan bekal bagi peserta dalam meniti karier ke depan.

“Harapan kami tentunya dengan adanya sertifikasi kompetensi ini akan menjadi tambahan modal bagi adik-adik semuanya untuk meniti karir yang lebih cemerlang di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai penguatan kompetensi membuat angkatan kerja kian adaptif dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai tren dunia kerja saat ini menuntut pekerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, dan tidak hanya mengandalkan ijazah.

“Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri,” ujar dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Program tersebut di antaranya mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, pria yang akrab disapa Ferry itu juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja.

Ia pun turut mengajak serikat pekerja di perusahaan untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” kata Wamenaker Ferry.

Senada, Direktur Utama PT Sucofindo Sandry Pasambuna mengatakan keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik,” kata Sandry.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mengkaji perubahan skema pemberian uang saku bagi peserta Program Magang Nasional alias Maganghub, dari yang sebelumnya ditanggung penuh oleh pemerintah menjadi ditanggung sebagian oleh pengusaha.

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1, Jumat (24/4/2026). Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari evaluasi dan upaya perbaikan program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi tersebut.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan agar lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan,” kata Yassierli sebagaimana disiarkan YouTube Kemnaker.

Dia melanjutkan, hal ini menjadi pengembangan dari penerapan Program Magang Nasional yang sedari awal mencanangkan pembinaan peserta magang secara intens, seperti adanya kejelasan pemberian tugas hingga laporan progres harian dan mingguan.

Selain itu, perusahaan juga didorong untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi peserta magang yang telah menyelesaikan program tersebut. Hal ini yang kemudian diinginkan Yassierli sebagai komitmen perusahaan ke depan.

“Tahun yang pertama memang fokusnya bagaimana memberikan pengalaman kerja, tahun yang kedua nanti kalau ini bergulir tidak hanya pengalaman kerja, tetapi kita juga ingin memastikan mereka memiliki sertifikat dan mereka bisa diserap oleh perusahaan,” tuturnya.

Yassierli kemudian memaparkan bahwa terdapat beberapa poin perbaikan yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan Program Magang Nasional mendatang.

Pertama adalah pemerataan sebaran peserta magang dari segi geografis, yang pada tahap pertama ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan di Pulau Jawa.

Dia menilai penting bagi putra daerah di luar Pulau Jawa untuk dapat berkarya di perusahaan yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, Kemnaker juga akan mendorong sebaran peserta dari segi kejuruan maupun program studi.

“Sebarannya tidak spesifik hanya digital marketing, tidak spesifik hanya administrasi manajemen, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua lulusan program studi apa pun itu,” pungkasnya.

IDXChannel- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan perkembangan dunia kerja saat ini menuntut pekerja untuk memiliki kompetensi yang berkaitan langsung dengan bidang pekerjaannya.

Bahkan menurutnya, perkembangan industri saat ini tidak sekedar menuntut ijazah, namun kompetensi yang dimiliki oleh kandidat kerja. Hal ini penting agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

"Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri," ujar Afriansyah Noor dalam Rakernas Sucofindo, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Program tersebut mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, Afriansyah Noor juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja. Ia mengajak serikat pekerja di lingkungan Sucofindo untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

“Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera,” tuturnya.

Direktur Utama PT Sucofindo, Sandry Pasambuna, mengatakan keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

"Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik," ujar dia.

(kunthi fahmar sandy)

Banyak teknisi yang kini bekerja secara mandiri di berbagai sektor industri digital, sehingga turut membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi berbasis keterampilan atau skill-based economy,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai kompetensi di bidang teknisi perangkat digital memiliki potensi besar untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekonomi berbasis keterampilan (skill-based economy).

“Banyak teknisi yang kini bekerja secara mandiri di berbagai sektor industri digital, sehingga turut membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi berbasis keterampilan atau skill-based economy,” kata Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Wamenaker mengatakan, ekonomi berbasis keterampilan khususnya di sektor digital penting untuk dikuasai oleh pekerja, terutama para angkatan kerja muda.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya peningkatan keterampilan (upskilling and reskilling) di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat.

“Jadikan momentum ini untuk membuktikan bahwa teknisi Indonesia mampu bersaing dan unggul,” ujar pria yang akrab disapa Ferry tersebut.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut mendukung pengembangan keterampilan digital, salah satunya melalui Kompetisi Asosiasi Teknisi Perangkat Jaringan (ATPJ) CPU iPhone 2026 di Jambi, akhir pekan lalu.

Wamenaker menilai, kompetisi teknisi perangkat digital bukan sekadar ajang adu kemampuan, tetapi juga sarana memperluas kesempatan kerja di sektor perbaikan perangkat digital.

Ia mengatakan, komunitas ATPJ memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau talenta-talenta teknisi yang belum tersentuh sistem pelatihan formal.

Menurutnya, kegiatan seperti kompetisi ini relevan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung hilirisasi industri berbasis teknologi.

“Kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi bagian dari upaya bersama untuk menjawab tantangan strategis bangsa. Fokus pembangunan saat ini adalah memperkuat SDM, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong hilirisasi dan industrialisasi,” katanya.

Wamenaker Ferry menilai, kompetisi seperti ini juga menjadi sarana penting untuk mendorong standardisasi keterampilan teknisi melalui praktik langsung, benchmarking kemampuan, dan penguatan profesionalisme di bidang teknisi perangkat digital.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada ATPJ dan seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam pengembangan SDM Indonesia.

Selain itu, Kemnaker juga mendorong agar kegiatan serupa terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem pelatihan nasional serta sertifikasi kompetensi agar kemampuan para teknisi diakui, baik secara nasional maupun internasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) vokasi melalui capaian membanggakan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPT PTKK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

UPT PTKK berhasil meraih dua penghargaan nasional sekaligus, yakni sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terbaik Tahun 2025 bidang Fotografi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia, serta penghargaan TUK Terbaik dari Forum LSK dengan capaian persentase kelulusan tertinggi secara nasional.

Untuk itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut sebagai bukti nyata konsistensi dan kualitas pembinaan pendidikan vokasi di Jawa Timur.

“Penghargaan ini menjadi validasi bahwa pembinaan vokasi di Jawa Timur berjalan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan,” ujarnya di Surabaya, Senin (20/4).

Khofifah menegaskan, capaian ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemprov Jatim dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif dan terampil terhadap kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), terlebih di tengah dinamika global yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan big data.

“Dunia kerja saat ini sangat kompetitif dan dinamis. Dibutuhkan individu yang memiliki keahlian spesifik, adaptif, serta mampu menguasai teknologi baru,” tegasnya.

Menurut Khofifah, UPT PTKK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencetak tenaga terampil yang kompeten dan siap kerja. Peran ini sejalan dengan misi Nawa Bhakti Satya, khususnya “Jatim Cerdas”, yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing SDM.

“UPT PTKK menjadi simpul strategis untuk memastikan lulusan vokasi Jawa Timur memiliki kompetensi yang terstandar, teruji, dan relevan dengan kebutuhan industri. Ini fondasi penting dalam mewujudkan Jatim Cerdas,” tegasnya.

Selain sebagai pusat pelatihan, UPT PTKK juga berfungsi sebagai TUK resmi yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bagi siswa SMK, SMA Double Track, pendidikan khusus dan layanan khusus (PKPLK), serta masyarakat umum.

Pada bidang fotografi, capaian ini turut didukung oleh tingginya partisipasi peserta sertifikasi yang mencapai sekitar 300 siswa, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan jumlah lulusan sertifikasi fotografi terbanyak secara nasional.

Khofifah menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi memiliki peran penting karena menjadi bukti pengakuan formal atas kemampuan kerja yang dimiliki lulusan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

“Sertifikat kompetensi bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi pengakuan resmi atas keahlian yang dimiliki dan menjadi nilai tambah dalam memasuki dunia kerja,” jelasnya.

Dalam implementasinya, UPT PTKK mengembangkan berbagai program pelatihan berbasis keterampilan yang mencakup beragam bidang, mulai dari teknik mesin, pengelasan, otomotif, teknik pendingin dan tata udara, hingga tata busana, tata boga, tata kecantikan, serta bidang kreatif seperti desain grafis, animasi, fotografi, dan videografi.

“Spektrum kompetensi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil pasar kerja sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda berbasis keterampilan,” terang Khofifah.

Selain pelatihan berbasis pusat, UPT PTKK juga menghadirkan inovasi melalui program Mobile Training Unit (MTU) dalam skema MILEA. Program ini memungkinkan layanan pelatihan vokasi menjangkau siswa secara langsung di berbagai daerah, khususnya wilayah dengan keterbatasan fasilitas praktik.

“Melalui MTU, kita memastikan tidak ada kesenjangan akses. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi, di mana pun mereka berada,” tegasnya.

Sebagai TUK yang ditetapkan oleh LSK, UPT PTKK juga berperan strategis dalam pelaksanaan uji kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), baik bagi guru maupun siswa, guna menjamin standar kualitas keahlian.

Didukung fasilitas praktik yang sesuai standar industri, proses pelatihan dan sertifikasi di UPT PTKK mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kompetitif.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa keberhasilan penguatan pendidikan vokasi di Jawa Timur juga tercermin dari capaian prestasi di tingkat nasional. Selama tiga tahun berturut-turut, Jawa Timur berhasil meraih juara umum pada ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional.

“Capaian ini bukan hasil instan, tetapi buah dari pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Ditambah pengakuan melalui penghargaan TUK terbaik, ini memperkuat bahwa ekosistem vokasi Jawa Timur berjalan konsisten dan on track,” ungkapnya.

Ke depan, Pemprov Jawa Timur akan terus memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dengan dunia industri agar lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga adaptif terhadap dinamika global.

“Kita ingin memastikan bahwa pendidikan vokasi benar-benar melahirkan talenta unggul yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Inilah wujud nyata Jatim Cerdas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai, menambahkan bahwa penguatan UPT PTKK tidak hanya berfokus pada sarana dan prasarana, tetapi juga diarahkan sebagai pusat keunggulan (center of excellence) atau “Bengkel SDM” yang mampu mencetak tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) menjadi kunci utama dalam memastikan standar kerja, budaya industri, dan kebutuhan kompetensi dapat ditransfer secara optimal kepada siswa.

“Standar industri harus benar-benar dihadirkan dalam proses pembelajaran. Sertifikasi yang diperoleh siswa harus relevan dan mampu menjembatani keterserapan kerja mereka,” ujarnya.

Aries juga menegaskan bahwa seluruh layanan pelatihan dan sertifikasi di UPT PTKK dapat dimanfaatkan secara luas, baik oleh siswa maupun masyarakat umum, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM secara inklusif.

Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apabila terjadi maka orang nomor satu di Indonesia itu telah merombak kabinetnya sebanyak 4 kali dalam 1,5 tahun pemerintahannya.

Sebab, Presiden Ke-8 RI itu tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle sepanjang 2025 dalam dua fase besar. Perombakan pertama terjadi pada 19 Februari 2025 dan menyasar sektor pendidikan tinggi.

Pergantian pejabat di dalam kabinet mulai terlihat sejak fase awal pemerintahan, ketika Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Brian Yuliarto. Langkah tersebut menjadi sinyal awal bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri dilakukan secara cepat.

Memasuki September 2025, perombakan kabinet berlangsung dalam skala yang lebih luas. Pada 8 September, sejumlah posisi penting mengalami perubahan, dengan total lima jabatan yang dirombak. Salah satu yang paling mencolok adalah pergantian Menteri Keuangan, dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Di sektor lain, perubahan juga terjadi pada kementerian yang menangani koperasi, di mana Budi Arie Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono. Sementara itu, posisi Menteri Pelindungan Pekerja Migran yang sebelumnya dijabat Abdul Kadir Karding beralih kepada Mukhtarudin.

Pada waktu yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diberhentikan dari jabatannya, dengan kursi tersebut sempat tidak langsung terisi. Di sisi lain, posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang sebelumnya dipegang Budi Gunawan untuk sementara dijabat oleh Sjafrie Sjamsoeddin.

Tak hanya melakukan pergantian, pemerintah juga memperkenalkan jabatan baru dalam struktur kabinet, yakni Menteri Haji dan Umrah, yang kemudian dipercayakan kepada Mochamad Irfan Yusuf.

Beberapa hari setelah gelombang reshuffle tersebut, tepatnya pada 17 September 2025, pemerintah melakukan penataan lanjutan untuk mengisi jabatan yang masih kosong maupun yang sebelumnya hanya diisi secara sementara. Posisi Menko Polhukam akhirnya ditetapkan secara definitif kepada Djamari Chaniago, sementara kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang sempat lowong diisi oleh Erick Thohir.

Perubahan juga menjangkau posisi setingkat menteri di lingkar Istana. Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto digantikan oleh Muhammad Qodari, sedangkan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi digeser dan posisinya diisi oleh Angga Raka Prabowo.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat bahwa reshuffle tidak dilakukan secara terbatas, melainkan dapat mencakup banyak sektor sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Dengan pola seperti itu, munculnya kembali isu perombakan kabinet pada 2026 menjadi hal yang wajar menarik perhatian publik, meskipun keputusan akhirnya tetap sepenuhnya berada di tangan presiden.

Evaluasi Terus Dilakukan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Loyalitas Tanpa Kompetensi Jadi Masalah

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026)

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia puna menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

Pemerintah Sensitif, Publik Semakin Kritis

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat dinamika ini dari perspektif yang lebih luas, yakni hubungan antara pemerintah dan publik.

“Pernyataan tentang inflasi pengamat tanpa fakta menunjukan arah pemerintah yang hari-hari ini, makin sensitif dengan kritik. Dan biasanya, pemerintah yang makin sensitif menunjukan persoalan di internal sekaligus melemahnya konsolidasi dan kepercayaan diri,” imbuhnya.

Dia menilai pemerintah keliru memahami dinamika politik saat ini, karena setelah menguasai politik formal, mereka berpikir politik telah ditundukan dengan cara berpikir yang cocok di era Orde Baru.

Menurutnya, realitas politik telah berubah, dan masyarakat kini semakin sadar politik serta independen, sehingga pemerintah mulai gagap menghadapi situasi ini.

Ray juga mengkritik narasi pemerintah yang menyerang kelompok masyarakat kritis, dan menegaskan bahwa pembungkaman tidak akan efektif, malah akan membuat situasi semakin ramai.

Bahkan, Ray mengingatkan bahwa pemerintah yang terus meledek warganya tanpa perubahan hanya akan menumbuhsuburkan sikap kritis. Perlu ada penyesuaian agar tak terjadi inflasi pejabat.

“Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat. Tapi jelas, negara akan nyungsep karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan,” tandasnya.

Reshuffle atau Reformasi?

Isu reshuffle kabinet dalam pemerintahan Prabowo pada akhirnya bukan sekadar soal pergantian nama, melainkan menyangkut arah reformasi tata kelola pemerintahan.

Dari satu sisi, pemerintah memang sudah dalam jalan tepat dalam kehati-hatian dalam menjaga stabilitas politik. Dari sisi lain, kritik publik dan pengamat menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan kualitas kabinet.

Pada akhirnya, keputusan reshuffle berada di tangan Presiden. Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa isu ini lebih dalam dari sekadar pergantian posisi. Ini adalah soal bagaimana pemerintah menyeimbangkan loyalitas politik dengan kompetensi profesional, bagaimana merespons kritik publik, dan bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berjalan efektif di lapangan.

Dalam konteks ini, reshuffle bukan lagi pilihan teknis, melainkan refleksi dari arah kepemimpinan itu sendiri. Dan publik, yang kini semakin kritis dan sadar politik, tampaknya tidak lagi sekadar menunggu melainkan terus mengawasi.

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hadirkan Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensitenaga kerja, produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja masyarakat, baik untuk memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, seluruh rangkaian Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah. Program ini diinisiasi untuk memperkuat kompetensi angkatan kerja dalam rangka mendukung terwujudnya SDM Unggul 2045.

“Program ini mengedepankan konsep link and match, sehingga pelatihan yang diselenggarakan memiliki keterkaitan erat dengan dunia usaha dan industri. Dengan demikian, lulusannya diharapkan dapat langsung memenuhi tuntutan dan kebutuhan pasar kerja,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 di Kantor Kemnaker, Jumat (27/2/2026).

Di kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menuturkan, pada Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1, Kemnaker menyiapkan 20.000 kuota peserta. Secara keseluruhan, program ini ditargetkan memberikan manfaat kepada lebih dari 70.000 peserta melalui tiga batch pelatihan

Baca Juga

Kabar Baik! Gaji Peserta Magang Nasional Kemnaker Naik Tahun Ini

“Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 UPT Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) Kemnaker di seluruh Indonesia,” ujar Yassierli.

Baca Juga

Saksi Pemerasan K3 Ngaku Kerap Setor Uang ke Eks Pejabat Kemnaker, Besaran Bervariasi

Dia menjelaskan, program ini terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun dan telah memiliki akun pada platform SIAPkerja. Khusus Batch 1, program diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2023 hingga 2025. Kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik pasar kerja sekaligus memastikan efektivitas program bagi kelompok sasaran prioritas.

“Harapan kami, program ini dapat dioptimalkan. Jadi, selain ada Program Pemagangan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi, kami juga menyediakan alternatif program bagi lulusan SMA/SMK,” tuturnya.

Pendaftaran Batch 1 dilakukan melalui laman skillhub.kemnaker.go.id pada 23 Februari hingga 6 Maret 2026. Seleksi pese rta berlangsung pada 9–15 Maret 2026, pengumuman hasil seleksi pada 16 Maret 2026, dan pelatihan dimulai pada 1 April 2026.

Pada Batch 1, bidang kejuruan yang tersedia antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kewirausahaan, manufaktur, otomotif, pariwisata, dan konstruksi. Sedangkan, program pelatihan yang ditawarkan diantaranya Internet of Things (IoT), instalasi panel surya, pengelasan, pengoperasian mesin CNC, otomasi industri, kendaraan listrik, cyber security, digital marketing, smart farming, hingga pengolahan pangan industri.

Peserta Pelatihan Vokasi Nasional akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Di tengah meningkatnya tantangan ketenagakerjaan dan perubahan cepat kebutuhan industri, Bostan Group melalui PT. Bostan Royal Nusantara mengambil langkah strategis dengan memperkuat program pengembangan kompetensi profesional skala nasional. Perusahaan ini berdiri sebagai bagian dari solusi atas persoalan pengangguran melalui pendekatan pendidikan berbasis kebutuhan industri.

Direktur Utama Bostan Group, M Sutan HS menegaskan, persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga kesenjangan kompetensi (skill gap) antara pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.

“Masalah utama bukan sekadar kurangnya pekerjaan, tetapi kurangnya kesiapan kompetensi dari sumber daya manusia (SDM). Industri berkembang sangat cepat, sementara banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang relevan. Di sinilah kami hadir,” ujar M Sutan HS.

Tren Pengembangan Kompetensi SDM



Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital, otomatisasi, serta perubahan model bisnis telah mengubah standar kompetensi tenaga kerja. Banyak perusahaan kini mencari tenaga profesional yang tidak hanya memiliki ijazah formal, tetapi juga keterampilan teknis dan soft skills yang teruji.

Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. Akibatnya, tingkat pengangguran, khususnya pada usia produktif, masih menjadi tantangan nasional. Bostan Group melihat persoalan ini sebagai peluang sekaligus tanggung jawab sosial korporasi.

Bostan Royal Institute: Pilar Pengembangan SDM

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Bostan Group mengembangkan unit pendidikan dan pelatihan bernama Bostan Royal Institute. Lembaga ini dirancang sebagai pusat pengembangan kompetensi profesional berbasis praktik dan kebutuhan pasar kerja.

Irnanda Setia selaku Direktur Bostan Royal Institute menjelaskan, bahwa kurikulum disusun berdasarkan pendekatan aplikatif dan berbasis studi kasus nyata. “Kami menyusun program yang selaras dengan kebutuhan industri saat ini. Fokus kami bukan hanya teori, tetapi keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di lapangan kerja,” ujarnya.

Sedangkan Manager Bostan Institute, Wafa Al Mumtazy Muny memastikan implementasi program berjalan sesuai standar mutu dan target capaian kompetensi peserta.

Program yang ditawarkan meliputi: pendidikan, pelatihan & sertifikasi profesional berbasis kompetensi dengan gelar non-akademik, workshop peningkatan keterampilan kerja, penguatan soft skills dan etika professional, kelas pengembangan diri dan kesiapan kerja, program berbasis kebutuhan sektor industri tertentu terutama bidang hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing peserta di pasar kerja nasional.

“Melalui Instagram bostan royal institute @bostanroyalinstitute dan website bostanroyal.com diupdate mengenai program-program yang akan dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan, semuanya terdokumentasi sebagai bukti komitmen kami di era modernisasi,” ujar wafa.

Dalam menjalankan ekspansi program skala nasional, Bostan Group didukung oleh struktur kepemimpinan yang solid dan berintegritas. Dr. Anwar Sadat, S.H., M.H., CM., CPLA., CPLD menjabat sebagai Dewan Kehormatan. Selain Dr. Anwar Sadat, terdapat beberapa dosen yang menjadi fasilitator pada Bostan Royal Institute yakni Ayatullah Rehullah Khomeny, S.H., M.Ak., M.H., CCLA, Indra Rizki Rukhiyana, S.H., M.H., Rifky Pradana S.H., M.H., CLE, Elman Alfin Bago, S.H., M.H dan beberapa dosen praktisi lainnya.

Bostan Group menargetkan ekspansi program secara nasional melalui model pelatihan online, hybrid, dan digital learning. Strategi ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

M Sutan HS menekankan, bahwa tujuan utama perusahaan adalah menciptakan SDM yang adaptif dan mampu mengikuti perubahan industri. “Industri tidak akan menunggu. SDM Indonesia harus bergerak cepat, adaptif, dan memiliki kompetensi terukur. Kami ingin menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia usaha,” tegasnya.

Bostan Group meyakini, pengurangan pengangguran harus dilakukan melalui pendekatan sistematis: peningkatan kompetensi, konektivitas dengan industri, serta pembentukan mental profesional. Dengan program yang dirancang berkelanjutan, perusahaan berharap dapat: meningkatkan kesiapan kerja generasi muda, membantu pekerja meningkatkan keterampilan (upskilling), mendukung transisi karier (reskilling), dan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia

Ke depan, Bostan Group berkomitmen memperluas kolaborasi dengan institusi pendidikan, komunitas profesional, dan sektor industri guna menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Menuju SDM Adaptif dan Kompetitif

Di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi, kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pendekatan berbasis kompetensi dan tata kelola yang profesional, Bostan Group memposisikan diri sebagai bagian dari solusi nasional dalam menjawab persoalan pengangguran.

“Ketika kompetensi meningkat, peluang terbuka. Dan ketika SDM siap, industri akan tumbuh. Itulah visi besar kami,” tutup M Sutan HS.