Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menegaskan pentingnya penguatan agenda keberlanjutan (sustainability) dalam kerja sama ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Wamendag Roro, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menegaskan keberlanjutan harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi kawasan agar pertumbuhan yang dicapai ASEAN tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif.

"Kami memandang bahwa agenda keberlanjutan harus menjadi pilar penting dalam integrasi ekonomi ASEAN," ujar Wamendag pada rangkaian pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat and Related Meetings di Manila, Filipina, pada 11-13 Maret 2026.

Roro melanjutkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perlu berjalan seiring dengan komitmen terhadap transisi hijau, penguatan ekonomi sirkular, serta pencapaian target netralitas karbon.

Pertemuan tiga hari tersebut membahas berbagai agenda strategis terkait masa depan integrasi ekonomi ASEAN, termasuk penguatan ketahanan ekonomi kawasan, transformasi digital, serta inisiatif keberlanjutan di bawah kerangka ASEAN Economic Community (AEC).

Dalam pembahasan mengenai berbagai inisiatif keberlanjutan di ASEAN, negara-negara anggota mencatat perkembangan implementasi sejumlah kerangka kerja penting, seperti Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community, ASEAN Strategy for Carbon Neutrality, serta ASEAN Blue Economy Framework.

Menurut Wamendag Roro, berbagai inisiatif tersebut menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

"ASEAN memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antarnegara anggota guna mempercepat implementasi kebijakan ekonomi hijau, memperkuat investasi berkelanjutan, dan memastikan transisi energi yang inklusif," jelasnya.

Lebih lanjut, Roro Esti juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional dalam mendukung berbagai inisiatif strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan, termasuk pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta penguatan pembiayaan hijau.

"Kami terus mendorong ASEAN untuk dapat terus memperkuat kerja sama dalam pengembangan energi bersih, pembiayaan berkelanjutan, serta pemanfaatan ekonomi biru. Dengan langkah ini, ASEAN dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan tetap selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan," tambah Roro.

Melalui forum ini, Roro Esti juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendorong agenda keberlanjutan di kawasan ASEAN, sekaligus memastikan bahwa integrasi ekonomi regional mampu memberikan manfaat yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh negara anggota.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap sudah mengantongi posisi buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Chalid.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan informasi itu berada di salah satu negara Asia Tenggara alias Asean.

"Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya negara wilayah Asean," ujar Anang di Kejagung, Selasa (3/2/2026).

Namun demikian, Anang belum bisa mengungkap negara itu secara spesifik. Sebab, hingga saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Polri untuk melakukan pengejaran.

Kemudian, dia juga menyatakan bahwa korps Adhyaksa sudah menerima pengumuman terbitnya status red notice dari Riza Chalid. Status buron Interpol itu diharapkan dapat mempercepat penangkapan pengusaha minyak asal Indonesia itu.

"Informasi penyidik tapi kita tidak bisa memastikan yang jelas dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh Imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah ekstradisi untuk memulangkan Riza Chalid ke Indonesia.

Adapun, langkah ini menjadi opsi kedua jika jika negara yang ditempati Riza Chalid tidak membantu proses penangkapan. Di samping itu, Anang memastikan ruang gerak buronan kasus tata kelola minyak itu semakin sempit setelah dipastikan hanya memiliki status paspor saja.

"Salah satunya apabila nanti itu dideportasi, kan kita siap juga timnya, tentu harus kehadiran penyidik. Karena kita sendiri sudah mencabut [paspornya] kan. Yang jelas kita tinggal menunggu itikad baik dari negara-negara yang diduga berada keberadaan MRC di negara tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa perjalanan wisatawan nasional (wisnas) dari periode Januari hingga November 2025 mencapai 8,34 juta perjalanan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan hal ini meningkat 2,53 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

Namun, jika dilihat secara bulanan pada November, jumlah perjalanan wisnas tercatat hanya 794.730 perjalanan.

"Angka mengalami peningkatan sebesar 9,56 persen secara bulanan dan secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 5,96 persen," katanya dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, pada Senin (5/1/2026).

Pudji menjelaskan, jika dilihat dalam hal tujuan perjalanan, negara-negara ASEAN masih mendominasi daftar tujuan wisnas.

Malaysia menjadi destinasi utama dengan 27,51 persen dari total perjalanan ke luar negeri, meski mengalami penurunan 0,89 poin dibanding bulan sebelumnya.

Posisi kedua ditempati Arab Saudi di angka 18,38 persen, diikuti Singapura 12,42 persen.

Selain itu, terdapat negara lainnya yang menjadi tujuan perjalanan wisnas terbanyak, yaitu Tiongkok, Thailand, Jepang, Timor Leste, Korea Selatan, Kamboja, dan Australia.

Pintu Kedatangan Wisnas

Lebih lanjut Pudji memaparkan bahwa, berdasarkan pintu kedatangan wisnas, ada 783.620 perjalanan, sementara melalui pintu perbatasan hanya 11.120 perjalanan.

Dari sisi moda transportasi, pintu udara menjadi pilihan utama dengan 656.040 perjalanan, diikuti laut 98.970, di mana Pelabuhan Batam dan Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menjadi pintu kedatangan utama moda angkutan laut dengan perjalanan wisnas terbanyak.

Jumlah wisnas yang datang melalui udara naik 6,86 persen dibanding November 2024 dan 11,03 persen dibanding Oktober 2025.

Bandara Soekarno-Hatta tercatat sebagai pintu kedatangan utama dengan 419.810 perjalanan, atau sekitar 63,99 persen dari total wisnas melalui udara.

Sementara itu, Bandara Halim Perdanakusuma mencatatkan kenaikan tertinggi dibanding November 2024, melonjak 133,7 persen, dari 270 perjalanan menjadi 631 perjalanan.

Perjalanan wisnas melalui pintu kedatangan utama dengan moda angkutan darat pada November 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen jika dibandingkan Oktober 2025 (m-to-m), tetapi turun sebesar 7,21 persen dibandingkan November 2024 (y-on-y).

Entikong merupakan pintu utama darat yang paling banyak dilalui wisnas saat kembali ke Indonesia, yaitu sebanyak 10,52 ribu perjalanan, turun sebesar 4,59 persen jika dibandingkan Oktober 2025 (m-to-m) dan turun 23,27 persen dibandingkan November 2024 (y-on-y).

Bisnis.com, JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama Asian Development Bank (ADB) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terendah di Asia Tenggara.

Berdasarkan laporan bertajuk Government at a Glance: Southeast Asia 2025, rasio pendapatan negara Indonesia hanya berada di level 15,1% dari PDB pada 2023. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi juru kunci, tertinggal dari rata-rata regional Asean yang berada di level 17,8%, serta terpaut sangat jauh dari standar negara maju (OECD) yang mencapai 38%.

Indonesia, misalnya, tertinggal cukup signifikan dibandingkan negara tetangga dengan karakteristik ekonomi serupa. Misalnya Thailand (20,95%), Malaysia (20,86), Filipina (20,29%), dan Vietnam (16,89), yang mencatatkan rasio pendapatan terhadap PDB yang jauh lebih tinggi pada periode yang sama.

Bahkan, Indonesia berada di bawah negara menengah-bawah seperti Laos dan Kamboja dalam hal kemampuan mengumpulkan pendapatan negara. Data menunjukkan Laos berhasil mencatatkan rasio 16,4%, sementara Kamboja berada di level 15,8%.

Masalahnya, OECD dan ADB menekankan bahwa rendahnya mobilisasi pendapatan domestik secara langsung membatasi ruang gerak pemerintah. Dengan belanja publik yang hanya berkisar 16%—17% dari PDB, pemerintah memiliki fleksibilitas yang minim untuk membiayai program prioritas tanpa harus memperlebar defisit atau menambah utang baru.

"Reformasi kebijakan pajak dan administrasi akan sangat diperlukan di masa depan apabila pemerintah di kawasan ini [Asean] bertujuan untuk mengumpulkan proporsi PDB yang lebih besar guna meningkatkan penyediaan layanan publik, investasi publik, atau redistribusi pendapatan," tulis OECD/ADB dalam laporannya, dikutip Senin (15/12/2025).

Secara historis, rasio pendapatan negara terhadap PDB di Indonesia juga cenderung stagnan. Laporan itu mencatat pendapatan negara Indonesia mencapai 14,27% terhadap PDB pada 2019, sempat naik menjadi 15,1% pada 2023, namun turun kembali ke 14,61% pada 2024.

Daftar Rasio Pendapatan Negara Terhadap PDB Negara-negara Asean pada 2023

1. Malaysia: 20,95%

2. Thailand: 20,86%

3. Filipina: 20,29%

4. Brunei Darussalam: 18,50%

5. Singapura: 18,32%

6. Vietnam: 16,89%

7. Laos: 16,46%

8. Cambodia: 15,90%

9. Indonesia: 15,10%