Seseorang membuka TikTok saat menunggu kopi, menunggu ojek, atau sekadar menghindari suntuk. Ia tidak sedang mencari kabar politik. Ia tidak ingin mendengar janji pejabat. Ia tidak berniat memeriksa program partai. Lalu sebuah lagu pendek muncul: “Mas Bahlil Ganteng.” Nadanya ringan. Liriknya semenjana. Potongan wajah pejabat bergerak mengikuti irama. Orang tertawa, menonton ulang, lalu mengirimkannya ke grup percakapan.

Beberapa menit kemudian, nama Bahlil Lahadalia tinggal di kepala orang yang mungkin tidak mengikuti berita energi, tambang, investasi, atau Golkar. Politik telah bekerja tanpa harus terlihat seperti politik. Ia tidak meminta orang percaya. Ia hanya meminta orang mengulang.

Fenomena ini tampak remeh karena datang sebagai hiburan. Namun politik sering bersembunyi dalam benda kecil: lagu, warna, slogan, sapaan, gestur, potongan kalimat, dan bunyi yang mudah diingat. Di era platform, kekuasaan tidak perlu selalu berpidato. Ia cukup menjadi sound.

Dari Lagu Perjuangan ke Lagu Viral

Sejarah politik mengenal musik sebagai alat pembentuk ingatan. Negara memakai lagu kebangsaan untuk merawat rasa kolektif. Partai membuat jingle agar pemilih mengingat nama calon. Gerakan sosial menyanyikan lagu untuk menjaga keberanian. Rezim memakai mars untuk mendisiplinkan tubuh massa. Musik tidak selalu menghias politik. Musik sering membantu politik bergerak.

Annie J. Randall dalam Music, Power, and Politics memberi peringatan penting. Persoalan utama bukan apakah musik memiliki kekuatan ajaib untuk memaksa orang. Persoalan terletak pada cara musik dipakai, dikontrol, dan dibicarakan dalam relasi kekuasaan (Randall, 2005). Dengan kata lain, lagu menjadi politik ketika ia masuk ke dalam perebutan makna.

Dulu kekuasaan menyukai lagu nan megah. Ia memilih mars, himne, lagu pembangunan, dan nyanyian yang meminta hormat. Kiwari kekuasaan dapat hidup dalam bentuk yang lebih ringan. Ia bisa masuk melalui bunyi pendek, lirik jenaka, remix, meme, dan potongan video. Pejabat tidak harus tampil jauh dan sakral. Ia cukup hadir sebagai nama yang terasa akrab.

Di sana “Mas Bahlil Ganteng” menemukan tempatnya. Lagu ini tidak perlu serius untuk punya efek politik. Justru karena terasa main-main, ia mudah bergerak.

Nama yang Diulang

MBG (Mas Bahlil Ganteng) tidak menjelaskan kebijakan. Ia tidak membahas subsidi, energi, tambang, hilirisasi, investasi, atau relasi negara dengan korporasi. Lagu itu hanya mengulang nama Bahlil, membungkusnya dalam kelucuan, lalu menyerahkannya kepada pengguna media sosial.

Dalam politik lama, pengulangan membutuhkan biaya besar. Tim kampanye membeli iklan, memasang baliho, menyebar spanduk, menggelar panggung, dan mencetak kaus. Dalam politik platform, pengulangan dapat lahir dari publik sendiri. Satu orang memakai sound. Orang lain membuat parodi. Media menulis berita. Politikus merespons. Partai memberi komentar. Pemengaruh ikut bermain. Nama yang sama berpindah dari satu layar ke layar lain.

Jeremy Harris Lipschultz menyebut media sosial sebagai ruang komunikasi politik yang bising dan terpecah. Ia menunjukkan bagaimana propaganda, persuasi, iklan politik, pemengaruh, meme, TikTok, dan algoritma ikut membentuk opini publik (Lipschultz, 2023). Dalam ruang seperti itu, kampanye tidak selalu memperkenalkan diri sebagai kampanye. Ia bisa datang sebagai candaan, musik, atau video pendek.

Politik platform tidak selalu mengejar keyakinan. Ia mengejar keintiman. Seseorang tidak harus menyukai tokoh politik untuk terus mengingat namanya. Dalam pemilu, ingatan sering menjadi modal awal.

Satire yang Berbalik Arah

Banyak orang mungkin membaca MBG sebagai satire. Liriknya ganjil. Nadanya ringan. Cara penyajiannya terasa laksana lelucon terhadap figur kekuasaan. Satire memang memberi publik cara menurunkan derajat pejabat. Ia membuat penguasa tampak manusiawi, rapuh, bahkan lucu. Dalam masyarakat yang sering takut mengkritik langsung, humor menjadi jalan memutar.

Tetapi satire digital punya nasib yang selit belit. Ia bisa lahir sebagai sindiran, lalu berubah menjadi panggung bagi orang yang disindir. Ia bisa dimulai sebagai kritik, lalu bekerja sebagai promosi. Publik merasa sedang menertawakan kekuasaan. Walakin setiap tawa, komentar, remix, dan unggahan ulang memperpanjang umur citra kekuasaan itu.

Bahlil tidak perlu menciptakan lagu tersebut untuk mendapat keuntungan dari viralitasnya. Ia cukup hadir setelah lagu itu ramai. Ketika ia merespons dengan santai dan ingin bertemu pembuatnya, ia mengubah posisi. Ia tidak lagi semata menjadi objek lelucon. Ia tampil sebagai pejabat yang cukup lentur menghadapi candaan.

Dalam politik citra, kelenturan sering lebih berguna tinimbang pembelaan panjang. Pejabat yang mampu menertawakan dirinya tampak dekat. Kedekatan itu dapat menutup jarak antara publik dan kekuasaan. Di titik ini, satire kehilangan sebagian racunnya.

Algoritma Tidak Membaca Niat

Masalah utama politik sound terletak pada mesin distribusi. Algoritma tidak membaca ironi seperti pembaca esai. Ia tidak peduli apakah lagu itu memuji, mengejek, atau menyindir. Ia membaca angka: durasi tonton, komentar, pemakaian ulang, pembagian, dan pengulangan.

Ellis Jones dalam DIY Music and the Politics of Social Media meneroka bagaimana musik di media sosial makin terikat pada metrik, platform, optimasi, dan kerja pengguna. Platform memperoleh nilai dari aktivitas pengguna di banyak skala, termasuk aktivitas kecil yang tampak biasa (Jones, 2021, hlm. 138-139). Unggahan ringan, komentar pendek, parodi, dan remix ikut menggerakkan ekonomi perhatian.

MBG bekerja dalam logika itu. Orang yang mengejek ikut menyebarkan. Orang yang membantah ikut menaikkan. Orang yang penasaran ikut memperpanjang umur lagu. Algoritma tidak bertanya apakah publik setuju. Ia hanya melihat bahwa publik belum berhenti menonton.

Ole J. Mjøs dalam Music, Social Media and Global Mobility juga mengingatkan bahwa media sosial memberi peluang baru bagi musik untuk bergerak, menjangkau audiens, dan membangun koneksi. Namun ruang itu juga berisi strategi komersial yang memakai data, perhatian, dan aktivitas pengguna sebagai sumber nilai (Mjøs, 2012, hlm. 117-118). Partisipasi tidak otomatis berarti kebebasan. Partisipasi dapat berubah menjadi bahan mentah bagi platform.

Tawa sebagai Komoditas

Jacques Attali, dalam pengantar Music and Marx, menulis bahwa musik kiwari menjadi sumber profit dan arena perebutan kuasa. Ia menunjukkan bagaimana pasar dapat mengubah musik menjadi barang konsumsi serta menjinakkan subversi menjadi tontonan yang aman (Attali, 2002, hlm. ix-xi). Gagasan itu membantu membaca MBG sebagai gejala yang lebih luas.

Yang bergerak dalam MBG bukan hanya lagu. Yang bergerak ialah nama pejabat. Yang dijual bukan hanya irama. Yang diperebutkan ialah perhatian. Yang dibentuk bukan hanya tawa. Yang dibentuk ialah rasa akrab.

Kekuasaan hari ini tidak selalu takut menjadi bahan lelucon. Ia lebih takut dilupakan. Dalam ekonomi atensi, rasa hormat bukan satu-satunya modal. Kedekatan juga bernilai. Bahkan kedekatan yang lahir dari ejekan tetap berguna jika membuat nama tetap hadir dalam percakapan publik.

Di sinilah politik digital menjadi lencun. Ia dapat mengubah kritik menjadi konten. Ia dapat mengubah satire menjadi visibilitas. Ia dapat mengubah tawa menjadi jembatan menuju penerimaan.

Media dan Keramaian

Media menghadapi ujian dalam fenomena seperti MBG. Jika tidak meliput, media tampak jauh dari percakapan publik. Jika meliput tanpa jarak, media hanya memindahkan FYP ke ruang berita. Berita tentang lagu viral, respons pejabat, dan komentar partai memberi status baru kepada sound itu. Ia naik dari candaan menjadi peristiwa politik.

Jurnalisme tidak cukup mencatat keramaian. Media perlu bertanya siapa yang memperoleh manfaat, isu apa yang tenggelam, dan mengapa publik lebih cepat mengingat refrain daripada kebijakan. Bahlil bukan tokoh dalam lagu semata. Ia pejabat publik dan ketua partai. Publik berhak memeriksa kebijakan energi, tambang, investasi, subsidi, dan jejaring politik yang mengitarinya.

Lagu lucu tidak boleh menggantikan pemeriksaan terhadap kekuasaan. Demokrasi boleh tertawa. Akan tetapi tawa tidak boleh menjadi pengganti audit.

Setelah Sound Berganti

Mungkin MBG hanya candaan. Mungkin penciptanya tidak memiliki agenda politik. Mungkin publik hanya bosan dan ingin tertawa. Tidak semua viralitas merupakan propaganda. Humor tetap penting agar politik tidak terasa terlalu angker.

Tetapi efek politik tidak selalu bergantung pada niat pencipta. Candaan bisa bekerja seperti iklan. Satire bisa berubah menjadi promosi. Lagu ringan bisa menciptakan kedekatan emosional. Sesuatu tidak harus dirancang sebagai kampanye agar bekerja seperti kampanye.

“Mas Bahlil Ganteng” mungkin segera diganti sound liyan. Begitulah nasib tren. Namun ia sudah memperlihatkan satu hikmah: kekuasaan kiwari tahu bahwa tawa publik bisa menjadi ruang promosi. Kita boleh tertawa. Setelah tawa selesai, pertanyaan harus kembali. Siapa yang berkuasa? Apa yang ia putuskan? Siapa yang diuntungkan? Mengapa kita begitu mudah menyanyikan nama orang yang seharusnya kita awasi?

JAKARTA - Analis Kebijakan Publik M Said Didu mengungkapkan bahwa kawan-kawan Presiden Prabowo Subianto berada di luar kekuasaan. Dia mengaku pernah menyampaikan hal itu kepada Prabowo.

“Pak Prabowo sekarang menurut saya ini sudah ada perubahan sedikitlah bahwa dia ingin mendengarkan, mencari kawan. Karena saya sampaikan Pak Prabowo, kawan Bapak tuh ada di luar. Bukan di dalam,” ujar Said dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Said Didu menyebut orang-orang yang berada di dalam kekuasaan sebagai penikmat. “Penikmat kekuasaan, bukan petarung untuk menyelamatkan negara ini,” kata Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

“Saya belum pernah lihat wajah-wajah mereka sebagai petarung menyelamatkan negeri ini. Dia penikmat, bahkan saya menyatakan penari sorak,” sambungnya.

Dia juga menilai 90 persen masalah adalah kelakuan orang dalam kekuasaan. “Omongan orang dalam yang bikin masalah ini dalam masalah arogansi yang saya katakan tadi penguasa bermental oposisi,” ujarnya.

Dia pun memberikan contoh fakta orang dalam kekuasaan merusak adalah kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

“Jadi pengkhianatan tertinggi sebenarnya adalah orang dalam. Saya belum pernah melihat orang luar yang merusak presiden,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya bukanlah musuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, partainya kerap mengkritik pemerintahan Prabowo dalam rangka demokratisasi.

Hal itu diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidato tanpa teks dalam peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Ia menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun yang ingin membenturkan mereka.

"Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya. Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya yang maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), 'Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo'. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya," jelas Megawati dalam keterangannya.

JAKARTA - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said mengajak para pengurus negara mengantisipasi krisis tata kelola dengan berhenti memuja personifikasi kekuasaan dan kembali bersandar pada nilai serta institusi. Ia merangkum ajakan itu dalam satu kalimat sederhana: jangan bersandar pada god father, bersandarlah pada God.

Yang ia maksud godfather bukan semata bos kartel di layar lebar, melainkan watak kuasa yang dipusatkan pada satu sosok. Sudirman menyebut deretan nama yang pernah menggenggam kuasa besar di zamannya seperti Pablo Escobar, Al Capone, Don Corleone, hingga Hitler pada akhirnya berlalu.

"Para godfather memudar, sementara tatanan yang baik justru menetap. Karena itu kesetiaan kita semestinya pada nilai yang abadi, bukan pada figur yang fana," ujar Sudirman dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PKS Se-Kalimantan di Jakarta, pada Sabtu (13/6/2026).

Menurut Sudirman, godaan personifikasi kekuasaan justru menguat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. Ia merujuk ekonom Dambisa Moyo yang dalam Edge of Chaos menilai politisi kini lebih sibuk memenangi pemilu ketimbang merawat kesehatan jangka panjang negaranya. Kondisi itu melahirkan mediokrasi, di mana politik yang dikejar kepentingan jangka pendek alih-alih kebijakan yang substantif. "Di ruang yang miskin gagasan jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas personal menggeser akuntabilitas publik," tutur Sudirman.

Ia kemudian menawarkan ukuran untuk membedakan pemimpin sejati dari sekadar penguasa. Mengutip tangga etika yang disusun Paul Webley, Sudirman menjelaskan perilaku bernegara bergerak dari lantai paling rendah—amoral yang hanya tunduk pada keserakahan, lalu legalistik yang merasa cukup asal tidak melanggar hukum—menuju lantai yang lebih tinggi, yakni responsif, beranjak etis, hingga benar-benar etis ketika kebijakan yang dijalankan berdiri di atas nilai inti.

"Banyak penguasa berhenti di lantai legalistik. Padahal kepemimpinan sejati menuntut kita terus mendaki sampai setia pada kebaikan," katanya.

Sudirman menegaskan etika bernegara butuh jangkar, dan jangkar itu adalah spiritualitas. Namun ia mengingatkan spiritualitas yang dimaksud bukan ritual yang menumpuk, melainkan sikap yang membumi. Ia merinci lima sikap: pertama sudahi sibuk pada ritual yang berujung pada ritual itu sendiri, kedua tahan diri dari kegemaran mengekspos panggung belakang layar, ketiga hentikan kontradiksi antara ucapan dan perbuatan, keempat jangan merusak tatanan serta tetap prioritaskan kebutuhan rakyat di atas hal yang remeh, dan kelima fokus pada tugas pokok masing-masing.

"Spiritualitas itu garam, bukan gincu. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Pemimpin yang berspiritualitas bekerja dalam diam, bukan memanggungkan kesalehan," ujarnya.

Sebagai antitesis dari kepemimpinan godfather, Sudirman menawarkan model kepemimpinan yang menggerakkan dengan tiga pilar: pertama kepemimpinan institusional, bukan populis, kedua kepemimpinan kolektif, bukan personal, serta kepemimpinan intrinsik, bukan nominal.

Kemerosotan Tata Kelola akibat Resentralisasi

Sementara itu, akademisi Yanuar Nugroho menilai personifikasi kekuasaan berdampak pada kemerosotan tata kelola negara. "Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara," ujarnya.

Yanuar menyoroti satu wujud konkret dari kemerosotan tersebut berupa kecenderungan menarik kembali kendali ke pusat. Ia menilai gejala resentralisasi justru memperdalam krisis tata kelola karena berlawanan dengan semangat reformasi. "Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, harus dihentikan, karena melawan prinsip-prinsip otonomi daerah," tegasnya.

Karena itu, Yanuar mendorong para kepala daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal merapatkan barisan untuk menegakkan kembali otonomi. "Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik," ujarnya.

Bagi Yanuar, menjaga otonomi daerah adalah salah satu cara menahan laju personifikasi kuasa. Sebab kekuasaan yang tersebar dalam institusi lebih sulit dibajak oleh kepentingan satu sosok.

TEHERAN - Kini, lebih dari tiga bulan setelah ia terbunuh di awal perang AS-Israel, tanggal pemakaman Ayatollah Ali Khamenei telah diumumkan.

Upacara pemakaman akan dimulai di ibu kota negara, Teheran, pada tanggal 4 Juli, dengan pemakaman dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 Juli di kota Mashhad di timur laut, demikian dilaporkan media pemerintah Iran pada hari Sabtu.

Upacara pemakaman akan terdiri dari perpisahan selama dua hari untuk mantan pemimpin yang tewas di Teheran dan prosesi pemakaman melalui ibu kota. Prosesi pemakaman kedua akan dilakukan di kota suci Qom pada hari berikutnya.

Prosesi peringatan terakhir akan diadakan di Mashhad pada tanggal 9 Juli sebelum jenazah Khamenei dimakamkan di tempat suci kota suci tersebut.

Ayatollah Ali Khamenei adalah pemimpin tertinggi garis keras Iran yang memerintah negara itu selama hampir empat dekade sebelum ia tewas dalam serangan gabungan AS-Israel pada awal konflik tanggal 28 Februari. Kematiannya memicu perayaan di kalangan warga Iran yang menentang pemerintahannya dan keputusasaan dari para loyalis pro-rezim.

Khamenei digantikan oleh putra keduanya, Mojtaba Khamenei, kurang lebih seminggu kemudian oleh Majelis Pakar yang beranggotakan 88 orang. Pengangkatan Mojtaba dianggap sebagai tindakan pembangkangan oleh Republik Islam, setelah Presiden AS Donald Trump menganggapnya sebagai pilihan yang "tidak dapat diterima" selama musyawarah.

Sejak pengangkatannya, Mojtaba telah mengeluarkan berbagai pesan yang diklaim ditujukan kepada rakyat Iran, tetapi belum terlihat di depan umum.

Melansir Press TV, prosesi pemakaman di Teheran dijadwalkan pada 6 Juli, sementara prosesi lainnya akan berlangsung di kota suci Qom pada 7 Juli.

Upacara pemakaman terakhir akan diadakan di kota suci Mashhad pada 9 Juli, bertepatan dengan malam peringatan kesyahidan Imam Sajjad (AS). Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Pemimpin yang gugur akan dimakamkan di makam suci Imam Reza (AS).

Para penyelenggara mengundang “semua orang mulia dan terkasih, orang-orang merdeka di dunia, pengikut mazhab Islam, dan mereka yang tertarik pada Iran” untuk menghadiri upacara dan mengucapkan selamat tinggal kepada Pemimpin yang gugur.

Pernyataan itu juga berterima kasih kepada badan-badan pemerintah dan kelompok-kelompok rakyat atas persiapan yang ekstensif, menekankan bahwa peran utama dalam menyelenggarakan upacara tersebut akan menjadi milik rakyat sendiri sebagai “pemilik sejati dari masa berkabung,” menambahkan bahwa partisipasi publik yang belum pernah terjadi sebelumnya diharapkan akan terjadi.

Rincian lebih lanjut tentang upacara tersebut akan diumumkan kemudian.

Ayatollah Khamenei dibunuh oleh militer AS dan Israel di kediamannya di Teheran pada 28 Februari, ketika kedua rezim tersebut melancarkan perang agresi berdarah terhadap Iran yang juga menyebabkan pembunuhan beberapa komandan militer tinggi.

Beberapa hari kemudian, Majelis Pakar Iran, sebuah badan yang terdiri dari 88 ulama, memilih Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, yang berusia 56 tahun, sebagai Pemimpin Revolusi Islam ketiga. Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei adalah putra dari Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Hari Raya Idul Adha atau lebih dikenal dengan sebutan Hari Raya Kurban tahun 2026 atau 1447 H memiliki momentum yang sangat tepat, untuk mengingat Kembali makna yang terkandung dalam ibadah kurban. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. dalam menjalankan perintah Allah SWT untuk berkurban pertama kalinya. Peristiwa tersebut mengajarkan tentang ujian keimanan dan keiklasan seorang hamba untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dan dicintainya kepada Sang Kholik Pemilik Cinta yang sesungguhnya.

Sejatinya kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba-yaqrubu-urbaanan, yang berarti dekat dalam dimensi spiritual maupun sosial. Dalam dimensi spiritual, Kurban juga disebut dengan istilah al-udhhiyyah dan adh-dhahiyyah yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi (kerbau) dan kambing yang disembelih pada Hari Raya Kurban dan hari-hari tasyriq sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menjelaskan bahwa hewan kurban yang disembelih adalah simbol dari pemotongan sifat dan nafsu hewani dalam jiwa manusia.

Datangnya hari raya kurban tahun ini seperti menginterupsi persoalan ekonomi dan politik bangsa yang sangat melelahkan, mulai dari persoalan jatuhnya nilai tukar rupiah, amblasnya IHSG, hingga masalah ijazah yang tidak kunjung selesai. Kurban sejatinya mengajarkan tentang pengorbanan, keikhlasan, dan keberpihakan kepada kaum lemah. Selain menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Sang Khalik (hablulminallah), Kurban juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang sarat dengan sinergi, kerjasama, gotong royong dan saling berbagi (hablulminnas).

Ego Kekuasaan yang Merusak Tatanan

Dunia sedang dihadapkan pada realita bagaimana ego kekuasaan telah membuat kerusakan secara global dan ketidakpastian yang persisten. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memulai perang dengan Iran, telah merusak tatanan ekonomi, sosial dan politik dunia yang dibangun dengan susah payah selama puluhan bahkan ratusan tahun. Trump berhasil menunjukkan pada dunia bahwa, perang menjadi alat kekuasaan yang paling efektif saat ini, untuk menekan dan mengontrol banyak negara untuk menguasai jalur energi yang menjadi sumber kejayaan suatu bangsa.

Seringkali ego kekuasaan tidak selamanya diperlihatkan secara kasar seperti yang ditunjukkan oleh Trump. Tetapi bisa bekerja secara halus, tidak selalu tampak dalam bentuk otoritarianisme terbuka, tetapi hadir dalam bentuk yang lebih subtil, keengganan menerima kritik, kecenderungan memonopoli kebenaran, memaksakan setiap kebijakan yang tidak ada pijakannya, hingga dorongan untuk menempatkan diri sebagai pusat dari setiap kebijakan publik. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan perlahan bergeser dari amanah menjadi klaim kepemilikan.

Dalam diskursus politik modern, ancaman terbesar terhadap keberlangsungan sebuah negara sering kali tidak datang dari agresi luar atau krisis ekonomi global, melainkan dari dalam ruang kemudi kekuasaan itu sendiri. Ancaman itu bernama ego penguasa yang destruktif. Ketika seorang pemimpin atau kelompok elite mulai memandang kekuasaan bukan sebagai amanah publik (public trust) melainkan sebagai hak milik absolut, maka dimulailah proses pembusukan tatanan bernegara. Ego kekuasaan yang merusak termanifestasi nyata dalam fenomena yang disebut sindrom Keangkuhan (hubris syndrome).

Mengurbankan Ego Kekuasaan

Hadirnya hari raya Kurban menjadi simbol dan pesan yang mendalam tidak hanya bagi setiap individu tetapi juga bagi para penguasa negeri. Mengurbankan ego kekuasaan bukan berarti melemahkan otoritas negara. Sebaliknya, justru memperkuat legitimasi kekuasaan dengan cara mengembalikannya pada fungsi utama yaitu melayani. Ego yang dikendalikan akan melahirkan kebijakan yang lebih rasional, lebih adil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat banyak.

Sebaliknya, ego yang tidak terkendali cenderung menghasilkan kebijakan yang defensif dan reaktif. Kritik dipandang sebagai ancaman, bukan masukan. Data yang tidak sesuai dengan narasi diabaikan bahkan coba dimanipulasi sedemikian rupa. Keputusan penting sering diambil dengan tergesa-gesa, bukan berdasarkan kajian yang mendalam dan hasil diskusi matang para teknokrasi, tetapi demi untuk menjaga citra kekuasaan dan kebijakan populis yang sedang dijalankan.

Dalam konteks ekonomi, dampak dari ego kekuasaan bisa sangat nyata. Ketika kebijakan lebih berorientasi pada persepsi daripada realitas, maka respons terhadap tekanan ekonomi menjadi tidak tepat sasaran. Padahal, data menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan yang signifikan, yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk partisipasi dalam ibadah kurban. Kegelisahan Masyarakat hari ini adalah fenomena rill yang tidak terbaca secara tepat.

Mengurbankan ego kekuasaan juga berarti membangun ulang relasi antara negara dan masyarakatnya. Negara tidak boleh hadir sebagai entitas yang superior, tetapi sebagai pelayan publik yang akuntabel. Warga negara bukan objek yang harus diarahkan, tetapi subjek yang harus diberdayakan. Langkah ini membutuhkan keberanian moral. Tidak mudah bagi siapa pun untuk melepaskan ego, terlebih ketika berada di posisi puncak. Namun justru di situlah makna pengorbanan menjadi relevan dan memiliki momentum yang tepat. Pengorbanan tidak pernah mudah, tetapi selalu bermakna.

Dalam praktiknya, mengurbankan ego kekuasaan bisa dimulai dari hal-hal konkret, membuka ruang kritik yang sehat, memperkuat transparansi kebijakan, menghindari personalisasi program negara, serta memastikan bahwa setiap keputusan berbasis pada data dan kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan citra. Lebih jauh, juga menuntut adanya keteladanan. Pemimpin yang mampu mengendalikan ego akan menciptakan budaya birokrasi yang mengedepankan meritokrasi yang lebih sehat dan berdampak.

Penutup

Idul Adha memberikan momen refleksi yang kuat dan mendalam bagi setiap insan. Apakah kekuasaan yang dijalankan hari ini sudah mencerminkan nilai pengorbanan, ataukah justru memperkuat ego yang seharusnya dikendalikan. Pertanyaan ini penting, karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas etika kekuasaan yang dijalankan.

Pada akhirnya, mengurbankan ego kekuasaan bukanlah tentang kehilangan otoritas, melainkan tentang menemukan kembali makna kepemimpinan. Bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Bahwa kepemimpinan adalah pengorbanan, bukan panggung kemuliaan diri. Sebab bangsa ini tidak kekurangan program dan kebijakan. Yang masih dibutuhkan adalah keberanian untuk merendahkan diri di hadapan kepentingan rakyat yang berdaulat.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparat penegak hukum dan institusi negara melakukan pembenahan internal serta membersihkan praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan aparat negara harus berdiri di pihak rakyat dan tidak terlibat dalam praktik ilegal maupun perlindungan terhadap kejahatan.

"Seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri kejaksaan kepolisian tentara harus koreksi diri harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing," kata Prabowo.

Ia mengaku tidak ingin lagi mendengar adanya aparat yang justru melindungi praktik penyelundupan, perjudian, hingga peredaran narkoba.

"Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan aparat yang backing penyelewengan aparat yang backing penyeludupan backing narkoba backing judi backing ilegal ini, ilegal itu, ilegal ini jangan sampai begitu," ujarnya.

Presiden juga meminta aparat TNI dan Polri kembali pada jati diri sebagai institusi yang dekat dan dicintai masyarakat. Menurut dia, keterlibatan aparat dalam membantu sektor pangan dan pertanian merupakan bagian dari konsep "tentara rakyat" dan "polisi rakyat".

"TNI adalah tentara rakyat polisi kita harus jadi polisi rakyat dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan kepolisian sekarang," tutur Prabowo.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan kritik maupun ejekan dari pihak luar terhadap kebijakan aparat yang ikut terlibat dalam urusan pertanian dan ketahanan pangan.

"Saya ditanya, saya diejek di negara-negara lain saya memang kenyang diejek gak apa-apalah, biar aja paling diejek. Rakyat yang susah lebih menderita tiap hari," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pengalamannya menerima laporan dugaan penyimpangan oleh sejumlah pejabat yang memiliki kedekatan dengannya. Dia menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran.

Presiden menceritakan pernah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait pejabat yang dekat dengannya. Namun, dia meminta pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa pandang bulu.

"Teruskan pemeriksaan. Tidak ada 'orang Prabowo', bukan 'orang Prabowo' dekat sama saya, ya enggak ada urusan kalau ada indikasi terus periksa," ujar Prabowo.

Menurut dia, pejabat negara justru harus lebih berhati-hati ketika diberikan amanah jabatan karena tanggung jawabnya melekat kepada negara dan rakyat.

"Begitu menjabat jabatan negara jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat sudah enggak ada lagi," katanya.

Prabowo juga menyebut kader dari partainya sendiri, Partai Gerakan Indonesia Raya, tetap diproses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Mau partai saya sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan," tuturnya.

Dalam pidato tersebut, Presiden menyinggung tragedi yang dialami Marsinah dan menyebut peristiwa itu menjadi pelajaran penting mengenai bahaya kolusi antara aparat dan pemilik modal.

"Saya baru sadar baru paham ya kolusi aparat dipakai oleh kapitalis-kapitalis tertentu dan ini budaya ini tidak boleh kita teruskan," kata Prabowo.

Dia pun meminta Panglima TNI dan Kapolri memastikan seluruh aparat menegakkan hukum secara adil serta menjaga kekayaan negara untuk kepentingan rakyat.

"Saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang yang tidak menegakkan hukum keadilan dan kebenaran tidak boleh backing-backing macam-macam, negara kita kaya harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA--Seniman Tisna Sanjaya menghadirkan kritik terhadap warisan Orde Baru melalui sebuah performa dalam pameran ARTi Teddy di Nadi Gallery. Seniman asal Bandung itu beraksi di depan pengunjung dengan penuh penghayatan.

Beraksi di depan karya bertajuk Cleaning Service & Laundry (2026), Tisna memadukan instalasi, aksi performans, dan simbol keseharian untuk membicarakan cara sejarah dipoles dan dibersihkan dari jejak kekuasaan.

Selama hampir tujuh menit, Tisna bergerak di depan instalasi yang terdiri dari mesin cuci, baskom, video, pelantang suara, lampu tali, hingga deretan kaos yang merepresentasikan simbol-simbol kekuasaan Orde Baru.

Aksi dimulai ketika Tisna mencuci kaos-kaos yang digantung di atas mesin cuci. Setelah itu dia mengepel lantai yang basah, menghadirkan suasana seperti ruang kerja domestik yang tenang, namun menyimpan sindiran politik yang kuat.

Bagi Tisna, aktivitas mencuci bukan sekadar tindakan membersihkan benda. Dia menggunakan simbol itu untuk menggambarkan bagaimana sejarah kerap “dibersihkan” atau disederhanakan demi membentuk citra tertentu terhadap tokoh maupun rezim masa lalu.

“Jadi semuanya dicuci bersih. Mesin cuci ini juga bisa menjadi metafora seolah-olah dosa-dosa itu sudah dicuci bersih ketika seseorang dijadikan pahlawan,” kata Tisna.

Melalui karya tersebut, Tisna juga menyinggung bagaimana memori kolektif masyarakat dapat berubah seiring waktu. Simbol-simbol kekuasaan yang dahulu dianggap represif kini perlahan kembali hadir dalam ruang publik dengan citra yang lebih lunak dan romantis.

Pendekatan kritik sosial seperti itu memang telah lama menjadi bagian dari praktik artistik Tisna. Perupa asal Bandung tersebut dikenal sering menggabungkan isu politik, lingkungan, hingga kemanusiaan melalui medium yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam performans di ARTi Teddy, penggunaan mesin cuci dan aktivitas mengepel lantai juga menghadirkan metafora yang mudah dikenali publik. Namun di balik kesederhanaannya, Tisna menyelipkan kritik tentang bagaimana kekuasaan dapat memanipulasi ingatan masyarakat melalui simbol dan narasi sejarah.

Kehadiran karya tersebut juga berkaitan dengan relasi personal Tisna dengan almarhum S. Teddy D. Keduanya pernah mengikuti program residensi di Ludwig Forum for International Art pada awal 2000-an dengan fasilitasi Cemeti Institute.

Tisna mengenang Teddy sebagai figur yang memiliki energi kolektif kuat dalam dunia seni rupa Indonesia pascareformasi. Selama berada di Jerman, keduanya banyak berdiskusi mengenai situasi sosial dan perkembangan seni kontemporer Indonesia.

“Padahal saya waktu itu belum begitu kenal, tapi ketika disatukan di Aachen itu luar biasa. Jadi saling berbagi, karakternya tentu saja beda, tapi karena energi dari dalamnya itu tulus kami jadi akrab,” ujar Tisna.

Kedekatan itu membuat performans Tisna di ARTi Teddy terasa bukan hanya sebagai kritik politik, tetapi juga penghormatan terhadap semangat kebebasan berpikir yang dimiliki Teddy. Semangat tersebut tercermin dalam keberanian menggunakan seni sebagai medium untuk mempertanyakan kekuasaan dan sejarah.

Melalui Cleaning Service & Laundry, Tisna menunjukkan bahwa karya seni tidak selalu harus tampil megah untuk menyampaikan kritik sosial. Dengan simbol sederhana dia justru menghadirkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana bangsa ini mengingat, melupakan, dan menafsirkan kembali sejarah Orde Baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Pernikahan bukanlah sebuah hubungan yang akan berjalan 'bahagia selamanya' seperti yang Anda impikan.

Kehidupan pernikahan akan ada naik turunnya, kadang bahagia, kadang sedih. Kadang susah, kadang senang,

Orang yang Anda nikahi pada hari pertama tidak persis sama dengan orang yang akan Anda ajak minum kopi sepuluh tahun kemudian. Itu bukan tanda bahaya; itu hanya bagaimana orang tumbuh dan berubah seiring waktu.

Jika Anda merasa hubungan Anda telah berubah, Anda mungkin hanya memasuki musim baru.

Pasalnya, setiap pernikahan umumnya melewati beberapa tahapan, dan yang terpenting adalah bagaimana melewatinya tanpa kehilangan akal sehat.

Dilansir dari timesofindia, berikut 5 tahapan yang dilalui dalam pernikahan oleh pasangan suami istri

1. Fase bulan madu – Kebahagiaan awal

Ini adalah fase yang didorong oleh chemistry. Anda terobsesi dengan pasangan Anda, pertengkaran tidak ada, dan bahkan kebiasaan mereka yang menjengkelkan tampak agak lucu.

Nikmati euforia ini, tetapi jangan biarkan itu menipu Anda untuk berpikir bahwa pernikahan selalu semudah ini. Gunakan periode "hangat" ini untuk membicarakan hal-hal besar, nilai-nilai, uang, anak-anak selagi suasana hati Anda masih baik. Anggap saja ini sebagai menabung di bank emosional untuk berjaga-jaga jika nanti pengeluaran menjadi lebih besar.

2. Fase Penyesuaian – Realita Mulai Terungkap

Akhirnya, efek oksitosin akan hilang, dan Anda menyadari pasangan Anda memiliki beberapa kebiasaan aneh (seperti meninggalkan handuk basah di tempat tidur atau selalu terlambat lima menit).

Di sinilah fantasi berbenturan dengan kenyataan. Banyak pasangan panik di sini, berpikir mereka telah melakukan kesalahan, tetapi sebenarnya di sinilah pekerjaan sesungguhnya dimulai.

Cara mengatasinya: Fokus pada "kita" daripada "saya." Ini bukan tentang memenangkan argumen tentang cucian; ini tentang menemukan sistem yang tidak membuat Anda berdua sengsara. Adaptasi adalah kuncinya di sini.

3. Fase Perebutan Kekuasaan – Siapa yang Memimpin, Siapa yang Mengalah

Ini adalah tahap di mana "penghitungan skor" biasanya dimulai. Pertengkaran tentang 'Saya sudah mencuci piring/tugas XYZ minggu ini, jadi Anda berhutang kepada saya' menjadi hal yang umum. Ini adalah pertempuran diam-diam untuk mengendalikan—atas keuangan, jadwal, atau bahkan termostat. Rasanya seperti Anda berdua adalah teman sekamar yang sedikit kesal satu sama lain.

Solusinya: Berhenti menghitung-hitung. Pernikahan tidak selalu 50/50; ini tentang kedua belah pihak memberikan 100% kemampuan mereka untuk tim. Alih-alih bertanya "Siapa yang benar?", cobalah bertanya "Apa yang dibutuhkan hubungan kita saat ini?" Memutus siklus kebencian membutuhkan kejujuran, bahkan ketika itu tidak nyaman.

4. Fase Stabilitas – Kenyamanan, kenyamanan, kenyamanan

Jika Anda berhasil melewati perebutan kekuasaan, Anda akan sampai pada tempat yang sangat nyaman dengan pasangan Anda. Anda tahu pesanan kopi mereka, cerita masa kecil mereka, dan persis tombol mana yang tidak boleh dipancing. Semuanya aman dan nyaman, tetapi bahayanya adalah kebosanan. Mudah untuk berhenti berusaha karena Anda merasa "mapan" dalam pernikahan Anda.

Rahasia: Jangan menjadi "teman sekamar yang efisien." Teruslah berkencan satu sama lain. Cobalah sesuatu yang baru bersama, bahkan jika itu hanya hobi aneh atau perjalanan akhir pekan. Stabilitas itu bagus, tetapi perlu sedikit percikan spontanitas agar tidak terasa seperti rutinitas.

5. Fase Kedewasaan – Cinta yang telah tumbuh dahsyat

Ini adalah tahap akhir. Setelah puluhan tahun menghadapi tantangan, ketakutan akan kesehatan, dan perubahan hidup, cinta menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan "lebih dahsyat" daripada romansa awal. Tidak ada lagi sandiwara atau berpura-pura; Anda telah melihat satu sama lain dalam kondisi terburuk dan memutuskan untuk tetap bersama.

Keindahannya: Pada titik ini, "rumah" bukanlah sekadar rumah; Ini tentang orang yang berdiri di sampingmu. Ini tentang cinta yang telah melewati cobaan berat dan menjadi lebih kuat. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan di sini adalah menghargai sejarah yang telah kalian bangun bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai narasi inflasi pengamat yang dilontarkan pemerintah justru mencerminkan meningkatnya sensitivitas terhadap kritik publik, sekaligus mengindikasikan adanya persoalan internal dalam konsolidasi kekuasaan.

Menurut Ray, pernyataan yang menyebut pengamat sebagai pihak tanpa data tidak berdiri di ruang kosong, melainkan menunjukkan kecenderungan pemerintah yang mulai defensif terhadap suara kritis masyarakat.

“Pernyataan tentang inflasi pengamat tanpa fakta menunjukkan arah pemerintah yang hari-hari ini makin sensitif dengan kritik. Biasanya, pemerintah yang makin sensitif menunjukkan persoalan di internal sekaligus melemahnya konsolidasi dan kepercayaan diri,” ujarnya.

Dia menilai, pendekatan pemerintah saat ini masih terjebak pada pola lama yang menganggap politik sebatas pada penguasaan struktur formal kekuasaan. Padahal, dinamika politik telah bergeser ke ruang publik yang lebih luas, terutama melalui partisipasi masyarakat sipil dan media sosial.

“Setelah mereka menguasai politik formal dengan membagi-bagi kekuasaan, mereka berpikir politik telah ditundukkan. Cara berpikir yang cocok di era Orde Baru. Padahal sekarang, masyarakat makin independen dan makin sadar politik,” kata Ray pada Senin (13/4/2026).

Dalam konteks itu, dia melihat kehadiran pengamat dan kelompok kritis sebagai bagian dari ekspresi demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari aspirasi publik. Kritik yang muncul di ruang digital, menurutnya, justru menjadi representasi keresahan masyarakat yang lebih luas.

Ray juga menyoroti munculnya berbagai label terhadap kelompok kritis, mulai dari “antek asing”, “nyinyir”, hingga “inflasi pengamat”, yang dinilai sebagai pola komunikasi yang mengingatkan pada praktik di masa Orde Baru.

Menurutnya, pendekatan semacam itu tidak akan efektif dalam meredam kritik. Sebaliknya, tekanan terhadap kebebasan berpendapat justru berpotensi memperluas gelombang kritik dari masyarakat.

“Alih-alih ditundukkan, yang ada akan makin ramai. Satu orang dihardik penguasa akan muncul sepuluh yang lain. Pembungkaman kebebasan berpendapat tidak akan pernah berhasil di Indonesia,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa pengalaman sejarah menunjukkan pembatasan ruang kritik dapat berujung pada melemahnya legitimasi kekuasaan, seperti yang terjadi pada masa Presiden Ke-2 RI Soeharto.

Lebih jauh, Ray mempertanyakan dasar pemerintah dalam menyebut kritik sebagai tanpa data, sementara berbagai isu yang disorot publik dinilai memiliki basis fakta yang jelas di ruang terbuka.

“Bagaimana pemerintah bisa menyebut tanpa data pada fakta yang terang benderang. Semua itu dipertanyakan, tapi alih-alih dijawab malah disebut pengamat tanpa data,” katanya.

Dalam kritiknya, Ray membalik istilah tersebut menjadi “inflasi pejabat”, yakni kondisi di mana jumlah pejabat dinilai besar tetapi tidak diimbangi dengan efektivitas kinerja.

Di tingkat nasional, jumlah pejabat terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden sebanyak dua orang, serta sekitar 34 hingga 40 menteri dan pejabat setingkat menteri. Selain itu, terdapat sekitar 30 wakil menteri yang turut mengisi struktur kabinet.

Pada level birokrasi, pejabat eselon I—seperti direktur jenderal, deputi, dan kepala badan—berjumlah ratusan orang. Sementara itu, pejabat eselon II hingga IV mencapai puluhan ribu orang yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Di tingkat daerah, terdapat sekitar 548 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara di lembaga legislatif, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencapai 575 orang, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebanyak 136 orang. Adapun anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia jumlahnya melampaui 20.000 orang.

“Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat. Tapi jelas, negara bisa bermasalah karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan,” ujarnya.

Dia mencontohkan bahwa dalam struktur pemerintahan Indonesia, jumlah pejabat publik mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu orang jika mencakup pejabat pusat, daerah, hingga legislatif. Sementara itu, “pengamat” tidak memiliki klasifikasi resmi dalam statistik negara, sehingga tidak dapat dihitung secara pasti.

Dengan demikian, menurut Ray, perdebatan soal inflasi pengamat seharusnya tidak mengalihkan fokus dari isu utama, yakni kualitas tata kelola pemerintahan dan respons terhadap kritik publik.

“Yang perlu diperbaiki bukan jumlah pengamat, tetapi bagaimana pemerintah menjawab kritik dengan kebijakan yang lebih baik,” pungkas Ray.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habibrokhman menilai pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengenai inflasi pengamat ada benarnya. Pasalnya, saat ini banyak pengamat yang menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut politikus Partai Gerindra ini mengatakan tidak semua kritik yang disampaikan bagus karena terdapat kritik yang tidak membangun bahkan merusak.

"Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," katanya kepada jurnalis, Senin (13/4/2026).

Kendati demikian, dia menilai para pihak tidak seharusnya menggeneralisasi bahwa seluruh kritik bersifat buruk. Sebaliknya, tidak pula tepat menganggap semua kritik sebagai hal yang baik.

Menurutnya, setiap kritik yang membangkitkan dapat ditindak lanjuti sedangkan yang tidak harus disikapi dengan edukasi kepada rakyat untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.

Dia juga menyoroti kritik Saiful Mujani dan beberapa tokoh lainnya yang dianggap berisi ajakan untuk menjatuhkan Prabowo Subianto

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan," tuturnya.

Baginya jika Saiful Mujani berkeinginan merebut kekuasaan, hal itu merupakan haknya. Namun, upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional akan menimbulkan biaya politik yang sangat besar dan pada akhirnya dibebankan kepada rakyat.

Habibrokhman menyampaikan bahwa Prabowo memiliki waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, di mana rakyat dapat melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Prabowo memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi dan menurut pandangannya selama 1,5 tahun Prabowo menjabat tidak ada rakyat yang dijatuhi hukuman karena mengkritik atau menghina Prabowo.

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa saat ini ada satu fenomena berupa inflasi pengamat. Dia mengungkapkan para pengamat tidak menyampaikan data sesuai fakta ketika mengkritisi suatu kebijakan.

"Jadi banyak sekali pengamat; ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru," katanya dilansir dari Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan pengamat-pengamat tersebut telah sejak dulu selalu menggiring opini publik, bahkan sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden. Dia menilai lebih dari 96 juta warga percaya terhadap Pemerintahan Prabowo dan tidak percaya terhadap kritik pengamat.

"Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan memberi kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang membuat orang cemas terhadap negeri ini," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habibrokhman menilai pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengenai inflasi pengamat ada benarnya. Pasalnya, saat ini banyak pengamat yang menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut politikus Partai Gerindra ini mengatakan tidak semua kritik yang disampaikan bagus karena terdapat kritik yang tidak membangun bahkan merusak.

"Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional," katanya kepada jurnalis, Senin (13/4/2026).

Kendati demikian, dia menilai para pihak tidak seharusnya menggeneralisasi bahwa seluruh kritik bersifat buruk. Sebaliknya, tidak pula tepat menganggap semua kritik sebagai hal yang baik.

Menurutnya, setiap kritik yang membangkitkan dapat ditindak lanjuti sedangkan yang tidak harus disikapi dengan edukasi kepada rakyat untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.

Dia juga menyoroti kritik Saiful Mujani dan beberapa tokoh lainnya yang dianggap berisi ajakan untuk menjatuhkan Prabowo Subianto

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan," tuturnya.

Baginya jika Saiful Mujani berkeinginan merebut kekuasaan, hal itu merupakan haknya. Namun, upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional akan menimbulkan biaya politik yang sangat besar dan pada akhirnya dibebankan kepada rakyat.

Habibrokhman menyampaikan bahwa Prabowo memiliki waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, di mana rakyat dapat melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Prabowo memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi dan menurut pandangannya selama 1,5 tahun Prabowo menjabat tidak ada rakyat yang dijatuhi hukuman karena mengkritik atau menghina Prabowo.

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa saat ini ada satu fenomena berupa inflasi pengamat. Dia mengungkapkan para pengamat tidak menyampaikan data sesuai fakta ketika mengkritisi suatu kebijakan.

"Jadi banyak sekali pengamat; ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru," katanya dilansir dari Instagram @sekretariat.kabinet, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan pengamat-pengamat tersebut telah sejak dulu selalu menggiring opini publik, bahkan sebelum Prabowo menjabat sebagai Presiden. Dia menilai lebih dari 96 juta warga percaya terhadap Pemerintahan Prabowo dan tidak percaya terhadap kritik pengamat.

"Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan memberi kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang membuat orang cemas terhadap negeri ini," tandasnya.

Salim

Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doktor Universitas Airlangga

SEJARAH kebangkitan bangsa Indonesia dimulai dari gerakan pemuda dan pemikir pada tahun 1908, yang menandai era di mana suara rakyat mulai diperhitungkan. Dalam konteks ini, kepemimpinan seharusnya belajar dari pemimpin-pemimpin masa lalu yang berhasil membawa bangsa pada kejayaan melalui narasi dan komunikasi yang efektif dengan rakyat. Namun, masih terdapat "dinding bisu" yang menghalangi hubungan antara pemimpin dan masyarakat, menciptakan jarak yang signifikan.

Model Kepemimpinan Transformasional menjadi sangat relevan untuk menghadapi tantangan ini, karena model ini menekankan pemimpin yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemimpin transformasional berfokus pada pengembangan potensi individu dan kolaborasi, menjauhkan diri dari pendekatan otoriter yang sering kali mengutamakan kepentingan pribadi.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, filsafat kepemimpinan bahari di juga sangat relevan, mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang mencerminkan keragaman masyarakat. Selain itu, filsafat kekuasaan yang terkenal seperti yang diungkapkan oleh Niccolò Machiavelli menekankan bahwa kekuasaan harus digunakan dengan bijaksana.

Dalam konteks ini, kepemimpinan di dunia dapat dipahami sebagai pengejawantahan dari kekuatan Tuhan, di mana pemimpin tidak boleh bertindak semena-mena. Seorang pemimpin ideal harus sadar bahwa kekuasaan yang dimiliki adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, pemimpin yang menciptakan ruang untuk dialog dan partisipasi selaras dengan prinsip Kepemimpinan Komunikatif Dialogis dan Inklusif juga akan lebih mampu meruntuhkan "dinding bisu" dan membangun kepercayaan serta hubungan harmonis dengan rakyat. Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan yang baik di Indonesia bukan hanya memegang kekuasaan, tetapi juga merupakan tanggung jawab untuk mendengarkan, memahami, dan berkolaborasi demi kesejahteraan bersama.

Pandangan Mochtar Lubis dalam pidatonya tahun 1977 tetap menjadi cermin kritis bagi wajah Indonesia di tengah gejolak global saat ini. Dalam konteks internasional yang dipenuhi konflik dan ketidakpastian, sifat hipokrit dan enggan bertanggung jawab menjadi hambatan besar bagi bangsa ini. Di tingkat global, sifat ini mengakibatkan Indonesia gagap dalam mengambil posisi tegas, sementara di dalam negeri, fenomena "lempar batu sembunyi tangan" menghambat penyelesaian masalah sistemik yang sudah berakar.

Sifat feodalistik yang disorot Lubis pun telah bermetamorfosis ke dalam bentuk modern. Di tengah persaingan global yang semakin menuntut meritokrasi, mentalitas "asal bapak senang" dan pemujaan terhadap jabatan laksana “kuil pemujaan jabatan” justru melanggengkan praktik nepotisme. Selain itu, kemajuan teknologi yang menyebarkan informasi dengan cepat juga membuat masyarakat rentan terhadap hoaks dan teori konspirasi, yang sering memicu polarisasi.

Jika kita menggunakan "kacamata kritis" Mochtar Lubis untuk menganalisis karakter negatif para Presiden Indonesia, terlihat pola tertentu. Soekarno terjebak dalam glorifikasi diri (kultus individu) dan retorika yang mengabaikan realitas ekonomi rakyat. Soeharto merepresentasikan puncak sifat feodalistik dan otoriter, membungkam kebenaran demi stabilitas semu.

Selebihnya, BJ Habibie kurang memiliki basis massa yang kuat, Gus Dur seringkali inkonsisten, Megawati terkesan eksklusif, SBY peragu dalam pengambilan keputusan, dan Jokowi menghadapi kritik mengenai pragmatisme politik yang dianggap melemahkan etika demokrasi serta memperkuat gejala neofeodalisme. Lebih jauh, hampir semuanya berkeinginan melanggengkan dinasti kekuasaan ketimbang memikirkan nasib rakyat.

Teori kekuasaan dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Michel Foucault, yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa, tetapi juga beroperasi di dalam relasi sosial sehari-hari. Filsafat kehidupan yang menekankan integritas dan tanggung jawab juga memberikan dasar bagi transformasi karakter individu dalam menghadapi pergolakan dunia. Menurut Filsuf Friedrich Nietzsche, keberanian untuk menghadapi realitas dan mempertanggungjawabkan tindakan adalah kunci untuk unggul dalam masyarakat.

Pandangan kita terhadap perspektif Mochtar Lubis, bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi pemain kunci di pentas dunia jika manusianya masih memelihara watak lemah dan mentalitas instan. Transformasi dari manusia "berpura-pura" menjadi manusia "berintegritas" adalah syarat mutlak untuk menghadapi tantangan dan pergolakan dunia yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, Indonesia memiliki potensi untuk berdiri kokoh dan berkontribusi secara signifikan dalam dinamika global.

Penguasa sebagai pelayan

Bila penguasa merasa sebagai pemimpin maka yang seharusnya sebagai abdi rakyat adalah sebagai pelayan dan seyogyanya menerpakan filosofi Servan Leadership. Konsep pemimpin sebagai "pelayan" bukan sekadar teori manajemen modern, melainkan merupakan filosofi kuno yang dikenal sebagai Abdi masyarakat. Dalam model ini, fokus utama adalah kesejahteraan orang-orang dan komunitas yang dipimpinnya, bukan akumulasi kekuasaan pribadi. Filosofi ini terdiri dari nilai-nilai luhur yang menempatkan pengabdian dan pelayanan sebagai inti dari kepemimpinan yang ideal.

Salah satu tokoh legendaris yang menerapkan prinsip ini adalah Mahatma Gandhi. Ia memimpin kemerdekaan India tanpa jabatan resmi, mengedepankan kekuatan moral seperti “Satyagraha” (kekuatan kebenaran) dan “Ahimsā” (tanpa kekerasan).

Kemiripan dalam konteks Indonesia dapat dilihat pada sosok H.A.S. Tjokroaminoto dan Ki Hajar Dewantara, yang memimpin dengan teladan moral dan pendidikan, menempatkan diri sebagai “pamong” atau pengasuh bangsa. Keduanya mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kedua tokoh inilah yang sejatinya founding father Bangsa Indonesia yang sejalan dengan kebangkitan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan yang durasakan oleh segelintir amptenar

Nelson Mandela juga mewakili pemimpin pelayan saat ia menghabiskan 27 tahun di penjara demi kebebasan rakyatnya. Ketika menjabat sebagai presiden, ia memilih rekonsiliasi daripada balas dendam, menerapkan filosofi “Ubuntu” yang menekankan bahwa kemanusiaan seseorang berkaitan erat dengan kemanusiaan orang lain.

Di Indonesia, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) memiliki kemiripan dengan Mandela. Keduanya berjuang untuk hak minoritas dan memandang kepemimpinan sebagai alat untuk merangkul yang terpinggirkan, bukan untuk menindas lawan politik. Kerelaan melepaskan kekuasan demi perdamaian dan ketentraman masyarakat itulah sejatinya kemulyaan seorang penguasa.

Jose Mujica, Presiden Uruguay, dikenal sebagai "Presiden Termiskin di Dunia," menyumbangkan 90% gajinya untuk amal dan memilih tinggal di peternakan tua alih-alih istana kepresidenan. Filosofi hidup bersahajanya ini tercermin pada sosok Mohammad Hatta, pelayan bangsa yang dikenal karena integritasnya. Hatta, hingga akhir hayatnya, mengalami kesulitan membeli sepatu yang layak, menunjukkan nilai kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.

Secara formal, istilah Servant Leadership dipopulerkan oleh Robert K. Greenleaf dalam esainya "The Servant as Leader" pada tahun 1970. Greenleaf mengemukakan bahwa pemimpin pelayan adalah pelayan lebih dahulu, mengedepankan perasaan ingin melayani. Jauh sebelum itu, filsuf Tiongkok Lao Tzu sudah merumuskan konsep serupa dalam Tao Te Ching, yang mengisyaratkan bahwa pemimpin yang baik akan membuat rakyat merasa mereka melakukannya sendiri.

Kepemimpinan "Pelayan" di Indonesia berakar pada filosofi lokal yang mengedepankan nilai “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani” (Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan).

Krisis kepemimpinan saat ini sering kali disebabkan oleh pemimpin yang terjerat dalam "Algoritma Penguasa," yang haus pengakuan dan kekuasaan. Berbeda dengan "Algoritma Pelayan," yang lebih berfokus pada dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Jika kita menggali lebih dalam, filosofi Servant Leadership Greenleaf sejalan dengan prinsip “Asthabrata,” yang mengajarkan kepemimpinan berdasarkan delapan sifat baik, seperti kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. Dalam konteks ini, baik secara lokal maupun global, pemimpin seharusnya berperan sebagai pelayan, menempatkan kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat di atas segalanya.

Saat kondisi semakin tidak menentu, dampak konflik global dan percikan api dikawasan serta keadaan dalam negeri bangsa dengan berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang menguji ketahanan bangsa. Dalam konteks ini, dinding bisu kekuasaan harus dijebol dengan melepaskan keinginan untuk berkuasa demi kepentingan pribadi. Kepemimpinan seharusnya tidak hanya diartikan sebagai akumulasi kekuasaan, melainkan sebagai pengabdian untuk mensejahterakan rakyat.

Kepemimpinan yang baik menghadirkan perubahan nyata dengan sangat memahmi kondisi rakyat yang tidak menjadikan sifat psykopat, bukan sekadar retorika politik yang membuat jarak antara pemimpin dan rakyat. Sangat penting untuk menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk mengadili lawan politik atau merubah haluan negara yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar bernegara. Alih-alih mengejar kepentingan pribadi, pemimpin harus berfokus pada pengembangan komunitas, menjalin komunikasi dan memperkuat kebersamaan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti Servant Leadership, pemimpin mampu menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan masyarakat, mewujudkan integritas, dan membuka ruang untuk dialog yang konstruktif. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan dan membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi semua. Kesadaran akan tanggung jawab sosial ini adalah langkah krusial untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan.

Akhirnya untuk menjebol "dinding bisu kekuasaan" adalah pentingnya mencontoh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang pengabdian, integritas, dan layanan kepada masyarakat. Dengan meneladani akhlak dan sifat-sifat kepemimpinannya, pemimpin masa kini dapat keluar dari jerat dosa pribadi dan kolektif yang sering menghalangi kemajuan bangsa.

Kepemimpinan yang diilhami oleh teladan Nabi Muhammad menekankan pentingnya nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, yang dapat meruntuhkan dinding bisu yang memisahkan pemimpin dan rakyat. Melalui pendekatan ini, pemimpin tidak hanya sekadar penguasa, tetapi juga sebagai pelayan yang berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, pemimpin dapat mengubah citra kekuasaan menjadi kekuatan yang membawa kebaikan dan memberikan harapan bagi masa depan bangsa, menciptakan harmoni dan kesejahteraan bersama. Semoga…