JAKARTA - Founder Bennix Investor Group Benny Batara menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merupakan kondisi yang wajar di tengah lonjakan harga minyak dunia. Menurut dia, tekanan terhadap rupiah akan terus berlanjut selama Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

"Ini normal-normal saja. Kita bahkan pernah bilang sampai Rp20.000 harusnya rupiah," kata Benny Batara dalam podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Benny menjelaskan kenaikan harga minyak dunia secara langsung meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk impor energi. Ketika harga minyak melonjak dari USD80 menjadi USD120 per barel, biaya yang harus dibayarkan Indonesia ikut meningkat hingga sekitar 50%.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat kebutuhan penukaran rupiah ke dolar AS semakin besar. Akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi sulit dihindari karena permintaan dolar terus meningkat untuk membiayai impor minyak.

"Seiring harga minyak makin mahal, semakin banyak rupiah yang harus dijual, ditukar ke dolar, dolarnya buat impor minyak," ujarnya.

Ia mengibaratkan ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor seperti kecanduan yang terus menguras cadangan devisa. Benny menilai pola konsumsi energi berbasis impor selama bertahun-tahun membuat rupiah rentan melemah, terutama ketika harga minyak global melonjak.

Selain faktor minyak, pelemahan rupiah juga dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya permintaan dolar AS di pasar internasional. Kondisi tersebut membuat mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, menghadapi tekanan yang lebih besar.

Benny menilai penguatan sektor energi domestik dan pengurangan ketergantungan impor menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka panjang. Tanpa perubahan struktur konsumsi energi, tekanan terhadap rupiah dinilai akan terus berulang setiap kali harga minyak dunia meningkat.

JAKARTA - Fenomena perubahan nama rumah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Solo menjadi “Tembok Ratapan Solo” di Google Maps dinilai sebagai simbol atau tanda sosial yang sarat makna. Menurut Analis Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, dalam perspektif sosiologi, setiap interaksi maupun perilaku di ruang publik—termasuk di ruang digital—merupakan tanda yang mengandung arti tertentu.

“Dalam sosiologi, setiap interaksi itu adalah tanda. Ketika netizen membuat satu titik lokasi dengan istilah ‘Tembok Ratapan Solo’, itu adalah simbol yang punya makna. Bisa makna sosiologis, bisa politis, bisa juga satir,” ujar Ubedilah dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (24/2/2026).

Ia mengaku menangkap fenomena tersebut lebih sebagai bentuk satire politik. Penamaan itu, menurutnya, tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan terkait dengan dinamika politik yang belakangan kerap mengaitkan Solo sebagai pusat simbolik entitas kekuatan tertentu.



Ubedilah menyinggung istilah “geng Solo” yang kerap muncul dalam perbincangan politik nasional. Ia menyebut, Solo sering dipersepsikan sebagai titik sentral jejaring politik dan komunikasi tertentu, termasuk keberadaan para pendukung aktif di ruang digital.

“Tidak sedikit buzzer yang kemudian hidup dari Solo misalnya. Sehingga ketika banyak buzzer yang bergantung kepada Solo, seolah-olah Solo titik itu disebut sebagai ratapan itu dari tempat permohonan untuk mendapatkan macam-macam,” ujarnya.

“Nah, saya kira mungkin itu satir ya dari masyarakat yang mungkin mulai sudah banyak cara untuk melakukan kritik lalu tidak ketemu, lalu ketemulah Tembok Ratapan itu,” sambungnya.

Ia juga menyinggung asal-usul istilah “Tembok Ratapan” yang secara historis merujuk pada situs suci di Israel, yang dikenal sebagai tempat ibadah dan doa umat Yahudi. Dalam konteks ini, Ubedilah menilai warganet mungkin tengah membangun analogi simbolik yang bersifat kritik.

“Yang kedua, tafsirnya bisa juga Solo itu seperti berjejaring dengan Yahudi. Zionis. Di mana kemudian Israel hari ini dipersepsikan sebagai negara yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap warga Gaza. Jadi ini satirnya bisa ditafsirkan banyak ya sebetulnya multitafsir gitu. Multitafsir dan mestinya ya Solo di momentum Ramadan ini mesti bertobat ya,” pungkasnya.

JAKARTA - Influencer Ramond Dony Adam (Dj Donny) dan Salim Dower mengungkapkan alasan mereka membela Laras Faizati Khairunnisa, mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan penghasutan terkait demo akhir Agustus 2025. Dj Donny mengungkapkan Laras Faizati hanya menulis di Instagram story.

Dia mengungkapkan, akun Instagram Laras pun bersifat privat. Donny menambahkan, sorotan mayoritas publik saat itu tertuju kepada institusi kepolisian akibat peristiwa tewasnya seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan dilindas kendaraan Taktis (Rantis) Brimob.

“Jadi kekecewaan dia diungkapkan dalam story dia,” kata Donny dalam podcast To The Point Aja dikutip dari YouTube SindoNews, Selasa (20/1/2026).

Lagipula, kata dia, jumlah followers Laras hanya ribuan. “Beda sama followersnya Salim Dower yang 300.000 lebih, mungkin bisa apa bisa mempengaruhi orang, kalau dia (Laras, red) kan enggak ada. Nah, kenapa saya suarakan? Ya harusnya dibebaskanlah orang-orang seperti dia,” ungkapnya.

Salim Dower menambahkan, lagipula apa yang ditulis Laras di Instagram story merupakan respons atas peristiwa yang menghebohkan saat itu. “Saat itu siapa sih yang enggak kesal sama pemerintah. Kayak kita lagi ngurus administrasi, lambat banget ini, gua bakar juga kayak gitu. Responsif aja, padahal niatnya mah enggak itu,” kata Salim.

“Enggak mungkin juga kan, buktinya enggak kebakar juga kan. Kecuali dengan dia menulis story seperti itu benar-benar kebakaran terjadi. Ah mungkin bisa disalahkan, ini kan enggak,” tambah Donny.

Donny meyakini Laras tidak punya kemampuan atau kekuatan untuk menggalang orang untuk membakar Mabes Polri.

Diberitakan sebelumnya, mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati Khairunnisa dijatuhi vonis hukuman enam bulan penjara setelah dinilai terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo yang ricuh pada akhir Agustus 2025. Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (15/1/2026).

Hakim menilai perbuatan Laras terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat 1 KUHP. "Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Laras Faizati Khairunnisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan," kata I Ketut Darpawan.

Meski begitu, hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Laras dijatuhi pidana pengawasan selama satu tahun dengan syarat tidak kembali melakukan tindak pidana. "Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah ini putusan diucapkan," ujarnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak terdapat hal yang memberatkan terdakwa. Sementara itu, sejumlah keadaan dinilai meringankan, antara lain terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, masih berusia muda, menjadi tulang punggung keluarga, belum pernah dipidana, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan jadi tersangka buntut hasutan membakar Gedung Mabes Polri saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Hal tersebut diungkap Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji. Ia dinilai telah membuat konten hasutan ketika demo di Mabes Polri.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 (Perpol 10/2025) membangkang putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Sedangkan Perpol 10/2025 mengatur penugasan anggota Polri aktif untuk dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga negara di luar struktur Polri. “Memang perpol itu menurut saya sih membangkang putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Bivitri dalam To The Point Aja dikutip dari YouTube SindoNews, Jumat (19/12/2025).

Menurut dia, putusan MK tersebut sangat jelas bahwa menyebutkan anggota Polri yang belum pensiun tidak boleh merangkap jabatan di tempat lain. “Nah, terus dalam penjelasannya itu disebutkan maksudnya itu apa hal-hal atau jabatan yang tidak berkaitan dengan Polri atau apabila ditugaskan oleh Kapolri. Nah, atau ditugaskan itu yang didelete gitu,” ujarnya.

“Ibaratnya begitulah putusan itu sebenarnya begitu, sehingga tidak bisa ada interpretasi lain kalau ditugaskan bisa ke mana aja,” ujar pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ini.

Dengan adanya putusan MK itu, dia mengatakan bahwa artinya tidak boleh lagi ada polisi aktif yang bertugas di lembaga-lembaga lain, kementerian-kementerian lain, dan seterusnya. “Diterjemahkannya adalah ini loh kalau lembaga-lembaga 17 tadi itu maka jadi boleh. Nah, ini yang saya bilang, ini jelas membangkang sebenarnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan bahwa Korps Bhayangkara bakal memutuskan nasib Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang jabatan di luar struktur pada pekan ini. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie.

"Oh enggak. Nanti aku diumumkan kira-kira minggu ini," kata Jimly Asshiddiqie dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Sementara, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengungkapkan, keputusan nasib Perpol itu akan menunggu momentum yang tepat dari internal Polri.

Namun, baik Jimly ataupun Mahfud tak menyingkap secara tegas apa yang akan diputuskan oleh Mabes Polri terkait dengan nasib Perpol itu.

"Saya singkat jadi nanti yang akan mengumumkan nasib Perpol 10 Tahun 2025 itu adalah Mabes Polri. Entah momentum apa nanti akan ditentukan, tapi yang jelas keputusannya itu nanti sambil menunggu proses dimasukkan dalam peraturan yang lebih tinggi," ujar Mahfud di kesempatan yang sama.

JAKARTA - Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa menilai kemunculan buku putih Jokowi's White Paper bisa mengangkat derajat kecerdasan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya. Masyarakat disebutnya menjadi mengerti teknologi error level analysis (ELA) melalui buku yang ditulis Dokter Tifa bersama pakar IT Roy Suryo dan Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar itu.

“Dengan peristiwa buku Jokowi’s White Paper, dengan peristiwa ini tuh kita mengangkat derajat kecerdasan masyarakat Indonesia tinggi-tingginya loh. Iya kan? Masyarakat itu mencerdas dengan cepat gitu. Tahu. Oh, ada yang namanya uji kerning. Oh, tahu yang namanya ELA,” kata Dokter Tifa dalam To The Point Aja dikutip dari YouTube SindoNews, Minggu (30/11/2025).

Kemudian, dia menyebut masyarakat menjadi tahu facial action coding system. “Oh, jadi ternyata wajah seseorang itu bisa menampilkan kebohongan dan sebagainya. Yang saya tulis di itu kan karena wawancara seperti ini kan. Jadi, masyarakat tuh benar-benar terangkat tuh kecerdasannya dengan peristiwa ini,” tuturnya.

Dia menyindir masyarakat yang kecerdasannya tidak terangkat hanya Termul alias kelompok loyal pendukung Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Yang tersisa 7 persen itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengungkap sebagian besar masyarakat Indonesia percaya ijazah Jokowi adalah palsu. Hal itu berdasarkan hasil riset algoritma.

“Survei riset Algoritma dan ini sahih 93% masyarakat Indonesia percaya bahwa ijazah ini fake, dan tinggal 7% saja (tidak percaya). Berartikan 7% ini saya identifikasi sebagai termul yang masih percaya dengan tampilan dan pencitraan seperti itu,” ujarnya.

Diketahui, Jokowi's White Paper merupakan buku publik dengan 700 halaman berisi penelitian tentang ijazah dan dokumen pendukung terproduksinya sebuah ijazah, skripsi, foto, hingga perilaku.

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat ada yang janggal dengan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Menurutnya, ijazah Jokowi tidak pernah berhenti diperdebatkan dalam dua tahun terakhir.

"Kemarin ada contoh Hakim Konstitusi ( Arsul Sani ), kalau ada masalah ijazah ya tunjukin aja. Kan tinggal klarifikasi ke pihak yang berwenang, ini beneran tidak," kata Feri dalam syuting podcast To The Point Aja , dikutip Senin (24/11/2025).

Feri mengatakan, mengakhiri isu ijazah ini sebenarnya hal mudah. "Saya juga merasa janggal. Hal yang seharusnya mudah dibuat bertele-tele. Dua tahun kan," ujar Feri.

Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menambahkan, dalam isu ijazah ini secara sederhana sudah ada keterangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), saksi-saksi yang tahu Jokowi kuliah atau yang mungkin wisuda bareng dengan Jokowi.

"Atau kemudian katakanlah ada metode pembuktian modern yang bisa membuktikan kertas (ijazah) itu usianya berapa, gitu ya. Selesai itu sebenarnya untuk bicara keasliannya," katanya.

Simak selengkapnya pemaparan Feri Amsari dalam program To The Point Aja. Eksklusif hanya di YouTube SindoNews, Senin, 24 November 2025 pukul 19.00 WIB.

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada ( UGM ) 2025 Tiyo Ardianto mengungkapkan alasan BEM UGM menolak undangan Istana pascademo rusuh pada akhir Agustus 2025. Menurutnya, kedatangan mahasiswa ke Istana, tidak lebih dari parasetamol.

Diketahui, pada 4 September 2025, digelar silaturahmi antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Pertemuan tersebut dilakukan di Istana Negara Jakarta.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam sambutannya Brian menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir dan menjadikan Istana Negara sebagai ruang dialog bersama pemerintah. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan ini.

Prasestyo juga mengajak para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa terjebak pada istilah atau diksi yang kaku. "Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak apalagi dari adik-adik mahasiswa," ucapnya, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.

Menurut Tiyo, BEM UGM tidak akan membuka komunikasi apalagi negosiasi dengan pihak-pihak mana pun yang ingin melakukan transaksi untuk tujuan tertentu.

Tiyo mengatakan, saat beberapa mahasiswa diundang ke Istana, BEM UGM termasuk BEM yang menolak datang. "Bagi kami pertemuan dengan pemerintah, kedatangan mahasiswa ke Istana, tidak lebih dari parasetamol yang hanya meredakan nyeri, tapi nggak pernah benar-benar menyembuhkan luka dari bangsa," kata mahasiswa S1 Ilmu Filsafat UGM ini.

Lalu, sejauh mana prinsip tersebut akan terus dipegang? Simak selengkapnya di program TO THE POINT AJA! Eksklusif hanya di YouTube SINDOnews, Senin, 27 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB.