Dengan diterbitkannya Permen P.6 Tahun 2026, Indonesia memiliki landasan yang semakin jelas untuk mempercepat perdagangan karbon sektor kehutanan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha kehutanan dan lembaga standar karbon internasional Verra berkolaborasi mempercepat pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan yang berintegritas dan berkualitas menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2026.

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo menyatakan terbitnya Permen P.6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, membuka peluang besar bagi percepatan perdagangan karbon melalui skema offset emisi dari sektor kehutanan Indonesia.

"Dengan diterbitkannya Permen P.6 Tahun 2026, Indonesia memiliki landasan yang semakin jelas untuk mempercepat perdagangan karbon sektor kehutanan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Posisi Verra ke depan lanjut dia juga akan sangat strategis karena minat sektor usaha kehutanan Indonesia untuk menggunakan metodologi Verra cukup besar.

Sebelumnya pada Jumat (15/5) dilakukan pertemuan antara delegasi Indonesia dengan lembaga internasional Verra untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi karbon hutan terbesar di dunia sekaligus memperluas peluang investasi hijau berbasis pengelolaan hutan lestari.

Indroyono menjelaskan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek penting dalam memastikan proyek karbon Indonesia mampu menghasilkan kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas tinggi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menambahkan Indonesia juga perlu mendorong kerja sama yang lebih kuat dengan Verra, khususnya dalam pengembangan kapasitas teknis dan penguatan sistem verifikasi karbon agar proyek karbon kehutanan Indonesia dapat memenuhi standar internasional sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar global.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso mengungkapkan saat ini terdapat 16 proyek karbon anggota APHI yang masuk kategori fast track untuk dapat diperdagangkan kredit karbonnya menggunakan skema Verra.

"Kami berharap Verra dapat mempercepat proses verifikasi, validasi, serta penerbitan kredit karbon dengan tetap mengacu pada tahapan sebagaimana diatur dalam Permen P.6 Tahun 2026," katanya.

Ia mengatakan minat anggota APHI untuk mengembangkan proyek karbon berbasis skema Verra terus meningkat seiring berkembangnya pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) di Indonesia.

APHI berharap dapat mempererat kerja dengan Verra, terutama dalam peningkatan kapasitas SDM, penguatan metodologi, dan pengembangan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi.

Senior Director of Sustainable Development, Program Development & Innovation Verra, Sinclair Vincent menyambut baik terbitnya Permen P.6 Tahun 2026 yang dinilai menjadi tonggak penting dalam mendorong pengembangan proyek karbon, khususnya berbasis skema voluntary di Indonesia.

"Kami membuka diri untuk mengembangkan kerja sama dengan APHI di bidang peningkatan kapasitas SDM guna menghasilkan kredit karbon yang berintegritas dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan Verra saat ini berkomitmen mengupayakan percepatan proses verifikasi, validasi, dan penerbitan sertifikat kredit karbon dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Permen P.6 Tahun 2026.

Selain itu, Verra juga terus mendorong agar metodologi di bawah skema Verra memperoleh rekognisi dari ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market) sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas pasar karbon sukarela global.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Karbon harus menjadi bagian dari multiusaha kehutanan dan dikembangkan melalui tata kelola lanskap yang kuat

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan mendukung pengembangan inisiatif karbon berkualitas yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam percepatan pengembangan pasar karbon sektor kehutanan Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam mengembangkan proyek karbon berintegritas tinggi.

"APHI dan seluruh anggota berkomitmen penuh untuk mendorong pengembangan inisiatif karbon berintegritas tinggi dan berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam Business Forum on Carbon Market yang digelar di New York, Amerika Serikat, Senin (11/5), Soewarso menyatakan penerimaan pasar domestik maupun internasional menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan karbon kehutanan Indonesia.

Selain itu, tambahnya, sekaligus membuka peluang investasi pada proyek restorasi gambut, rehabilitasi hutan, dan pengelolaan hutan lestari yang dapat menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.

Sementara itu Sekretaris Jenderal APHI Purwadi Soeprihanto menegaskan kawasan konsesi kehutanan Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan proyek karbon, dengan sedikitnya 48,69 juta hektare area potensial untuk proyek pengurangan emisi gas rumah kaca dan sekitar 3,5 juta hektare area potensial untuk proyek penyerapan karbon (carbon removal project).

Menurut dia, proyek karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan multiusaha kehutanan yang mampu mendukung sistem penghidupan masyarakat sekaligus memperkuat pembiayaan mitigasi perubahan iklim.

"Karbon harus menjadi bagian dari multiusaha kehutanan dan dikembangkan melalui tata kelola lanskap yang kuat, perencanaan spasial yang akurat, serta didukung kerja sama dan investasi internasional untuk menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi," katanya.

Ia menambahkan kolaborasi internasional sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan proyek restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, pengelolaan hutan lestari, dan rehabilitasi hutan.

Sedangkan penguatan investasi dan kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik proyek karbon Indonesia di pasar global.

Forum bisnis yang merupakan rangkaian kegiatan United Nations Forum on Forests (UNFF) 2026 tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha kehutanan, investor, asosiasi perdagangan emisi, dan mitra internasional untuk membahas peluang pengembangan proyek karbon sektor kehutanan Indonesia.

Sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga hadir dalam forum tersebut menegaskan bahwa Indonesia kini memasuki era baru pengelolaan hutan yang tidak lagi hanya bertumpu pada produksi kayu, tetapi juga pada nilai karbon, jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ekonomi hijau berbasis masyarakat.

Menurut dia, Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektare hutan tropis yang menjadi salah satu aset iklim paling penting di dunia dan siap menjadi bagian dari solusi perubahan iklim global.

"Hutan Indonesia siap menjadi tempat investasi dunia internasional,” ujar Menhut dalam Business Forum Indonesia–IETA dan Indonesia America Chamber of Commerce (IACC) di New York.

Pemerintah, lanjutnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 sebagai landasan penguatan perdagangan karbon sektor kehutanan yang transparan, terintegrasi, dan memiliki kepastian hukum.

Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut membuka peluang pengembangan kredit karbon kehutanan Indonesia yang selaras dengan standar internasional sekaligus memperkuat implementasi Multiusaha Kehutanan (MUK) sebagai paradigma baru pengelolaan hutan berkelanjutan.

Melalui pendekatan tersebut, kawasan hutan dapat dikembangkan untuk berbagai sumber pendapatan seperti hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata, hingga perdagangan karbon.

Raja Juli menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia mendukung target FOLU Net Sink 2030 sekaligus memperkuat daya saing investasi hijau nasional di pasar global.

Sementara Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menyatakan Indonesia membuka peluang kemitraan global untuk memperkuat perdagangan karbon dan pembiayaan berbasis alam (nature finance) melalui pengelolaan hutan lestari.

Menurut dia, Indonesia memiliki kawasan hutan sekitar 63 persen dari total daratan nasional yang menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau berbasis kehutanan.

"Fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat implementasi (Permenhut no 6/2026), memperkuat panduan operasional, membangun kepercayaan pasar, serta memfasilitasi kemitraan yang kredibel dan berintegritas tinggi,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis yang dilakukan WWF Indonesia dan Conservation Strategy Fund (CSF) menemukan bahwa kesenjangan pembiayaan untuk mencapai target sektor kehutanan di Indonesia mencapai US$5,1 miliar per tahun atau sekitar Rp87,18 triliun (asumsi kurs Rp17.094 per dolar AS).

Temuan tersebut menunjukkan kebutuhan pendanaan sektor kehutanan nasional masih jauh dari memadai untuk mencapai target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 serta Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target kebijakan kehutanan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$5,3 miliar per tahun. Namun, aliran pembiayaan positif yang tersedia saat ini baru mampu menutup sekitar 5% dari total kebutuhan tersebut atau sekitar US$244 juta per tahun.

Dengan kata lain, pembiayaan yang ada saat ini masih sangat terbatas untuk mendukung agenda konservasi, restorasi, penegakan hukum, hingga pengelolaan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal.

Dari sisi kebutuhan, komponen terbesar berasal dari agenda restorasi hutan yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$2,3 miliar per tahun. Kebutuhan tersebut mencakup pemulihan sekitar 7,3 juta hektare lahan di 18 provinsi kaya hutan, termasuk 1,26 juta hektare di kawasan lindung dan 1,69 juta hektare restorasi produktif berbasis sistem agroforestri.

Biaya restorasi tersebut meliputi investasi awal, operasional selama lima tahun, serta opportunity cost atau potensi pendapatan yang hilang apabila lahan tidak dikonversi menjadi penggunaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi, terutama untuk perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, kebutuhan pendanaan untuk konservasi hutan diperkirakan mencapai US$1,4 miliar per tahun. Pos ini mencakup biaya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan atas sekitar 64 juta hektare kawasan hutan yang tersisa di Indonesia.

Dari jumlah itu, sekitar US$920 juta merupakan kebutuhan investasi rata-rata untuk menjalankan target konservasi yang telah ditetapkan. Adapun sisanya juga mencakup opportunity cost dari potensi alih fungsi sekitar 750.000 hektare hutan konversi yang berisiko berubah menjadi lahan pertanian, terutama sawit, dengan nilai sekitar US$500 juta.

Selain konservasi dan restorasi, analisis tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan untuk aspek tata kelola. Kebutuhan dana untuk penegakan hukum dan pengawasan kehutanan diperkirakan mencapai US$475 juta per tahun.

Komponen ini mencakup biaya patroli, pengelolaan kawasan, penegakan hukum, administrasi, hingga sistem kepatuhan yang dibutuhkan agar agenda konservasi dan restorasi dapat berjalan efektif di wilayah-wilayah prioritas.

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pengelolaan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal atau Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs) diperkirakan mencapai US$166 juta per tahun.

Pendanaan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pengamanan dan pengelolaan wilayah adat yang dinilai berperan penting dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030 sekaligus memastikan aspek keadilan sosial dalam agenda aksi iklim.

Perhitungan itu mengacu pada sekitar 5,4 juta hektare wilayah adat yang telah diakui secara resmi, dengan estimasi biaya pengelolaan berbasis standar community-based forest management.

Secara keseluruhan, temuan WWF Indonesia dan CSF menegaskan bahwa tantangan pembiayaan kehutanan di Indonesia bukan hanya soal besaran dana, tetapi juga menyangkut kebutuhan mobilisasi sumber pembiayaan yang lebih ambisius dan terstruktur.

Analisis tersebut juga menekankan bahwa angka kebutuhan dan kesenjangan pembiayaan ini tidak dimaksudkan sebagai nilai absolut, melainkan sebagai gambaran mengenai besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membiayai perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, serta tata kelola lahan berbasis masyarakat.

Di tengah tekanan perubahan iklim dan target dekarbonisasi nasional, kebutuhan pembiayaan kehutanan dinilai akan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar, terutama jika Indonesia ingin menjaga peran hutan sebagai tulang punggung penurunan emisi nasional.

APHI terus berkomitmen memperluas tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan, baik di hutan tanaman maupun hutan alam

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menegaskan pentingnya memperkuat komitmen pelaku usaha kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan, sekaligus meneguhkan peran sektor kehutanan sebagai pilar penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan di tengah meningkatnya tantangan global, seperti perubahan iklim, degradasi hutan, serta tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, menuntut praktik pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan keseimbangan ekologis.

"APHI terus berkomitmen memperluas tutupan hutan melalui kegiatan penanaman dan pengayaan, baik di hutan tanaman maupun hutan alam, serta memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara bijak," ujar dia dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah bertajuk "Refleksi Diri dan Satukan Hati dalam Silaturahmi untuk Menjaga Bumi" di Jakarta, Selasa.

Optimalisasi pemanfaatan hutan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan, lanjutnya, menjadi arah utama pengelolaan hutan saat ini dan ke depan, yang diiringi dengan penguatan tata kelola serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pada kesempatan itu Soewarso juga menegaskan perlunya meningkatkan soliditas, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan, serta terus berinovasi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz MP menyatakan pemerintah terus memperkuat tata kelola kehutanan melalui peningkatan koordinasi pusat dan daerah, termasuk rencana pengembangan pusat ekosistem pengelolaan hutan sebagai penghubung kebijakan tata ruang.

"Pemerintah terus mendorong pengelolaan hutan yang lestari, alam yang terjaga, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan di tingkat tapak akan diperkuat melalui penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut), dari sekitar 4.800 personel saat ini menjadi sekitar 21.000 personel secara bertahap.

Sedangkan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro menegaskan perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya alam.

Menurut dia, manusia tidak dapat lagi diposisikan sebagai pemilik alam, melainkan sebagai pihak yang menerima amanah untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

“Manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tidak boleh merusak. Pemanfaatan harus didasarkan pada batas ekologis, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi,” kata Sigit.

Ia menambahkan bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini merupakan akibat dari ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga diperlukan koreksi bersama melalui kebijakan dan praktik yang lebih beretika.

Menurut Sigit, APHI memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi menuju pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, tidak hanya sebagai representasi pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra pemerintah.

Dia mengharapkan seluruh pihak dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kehutanan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola hutan yang berkelanjutan di Indonesia.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) berkolaborasi memperkuat pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) di Provinsi Lampung guna meningkatkan nilai tambah kawasan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional.

Menurut Ketua Umum APHI Soewarso kolaborasi lintas pihak dinilai penting agar pengembangan MUK tidak hanya berjalan pada skala proyek, tetapi mampu berkembang menjadi model usaha kehutanan skala industri yang memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat dan daerah.

"Pengembangan multiusaha kehutanan harus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, sehingga dapat terwujud model MUK skala industri yang mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah kawasan hutan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya Ketua Umum APHI menggelar pertemuan dengan Dekan Fakultas Pertanian Unila Kuswanta Futas Hidayat membahas peluang kerja sama pengembangan riset, penyusunan model pengelolaan berbasis kondisi tapak, serta pengembangan demplot atau pilot project MUK di lanskap Lampung yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.

Soewarso menambahkan praktik multiusaha kehutanan di Provinsi Lampung secara faktual telah berjalan di sejumlah wilayah dengan objek kegiatan yang berada pada kawasan hutan.

Pengalaman tersebut, lanjutnya, menjadi modal penting untuk mengembangkan model MUK yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat lanskap.

Menurut dia Lampung memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung percepatan pengembangan MUK seperti kondisi sumber daya alam dan tapak relatif datar serta subur, infrastruktur dan aksesibilitas kawasan sudah cukup memadai.

Selain itu sumber daya manusia yang tersedia telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan komoditas kehutanan dan pertanian, serta adanya dukungan dari pemerintah daerah.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, lanjutnya, pengembangan MUK di Lampung akan lebih diarahkan pada penguatan tata kelola usaha menuju prinsip pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management (SFM).

Kemudian penguatan rantai pasok dari hulu, hilir hingga pasar melalui peningkatan faktor produksi yang mencakup kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.

Soewarso menegaskan bahwa kolaborasi para pihak menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pengembangan MUK di daerah, sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat implementasi model usaha kehutanan yang produktif sekaligus berkelanjutan.

Ia menambahkan pengembangan demplot atau pilot project MUK sangat diperlukan sebagai basis riset dan pembelajaran bersama bagi para pihak dalam merancang model pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Melalui demplot tersebut diharapkan dapat disusun rencana pengembangan usaha kehutanan berbasis komoditas unggulan yang adaptif terhadap kondisi tapak di Lampung.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Unla Kuswanta Futas Hidayat menyatakan daerah ini memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti kopi, cokelat, kemiri, dan pala yang potensinya sangat besar untuk dikembangkan.

Ia menjelaskan pengembangan piloting MUK di lanskap Lampung dapat dilakukan di beberapa lokasi potensial, antara lain di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) maupun pada wilayah pengembangan Integrated Area Development (IAD) yang telah memiliki basis pengembangan ekonomi kawasan.

Menurut dia Lampung juga memiliki potensi besar pada sektor hasil hutan bukan kayu (HHBK), khususnya komoditas kopi yang sebagian besar produksinya berasal dari kawasan hutan.

"Kami mencatat sekitar 60 persen produksi HHBK Lampung berupa kopi berasal dari kawasan hutan, dan potensinya masih sangat besar untuk terus dikembangkan melalui pendekatan pengelolaan yang berkelanjutan," katanya.

Kuswanta menyatakan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung memiliki sejumlah bidang kajian yang relevan untuk mendukung pengembangan MUK, antara lain Social Forestry serta Science and Technology Forestry.

Kedua bidang kajian tersebut dinilai dapat berkontribusi dalam penguatan tata kelola usaha kehutanan berbasis masyarakat sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan hutan.

Menurut dia, pendekatan tersebut juga dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong penyelesaian konflik tenurial melalui model pengelolaan kawasan hutan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Pewarta: Subagyo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses tindak lanjut pencabutan izin terhadap 28 badan usaha terus berjalan dan telah memasuki tahap eksekusi administratif oleh kementerian teknis.

Hingga saat ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sebanyak 22 perusahaan di sektor kehutanan telah resmi dicabut izin berusahanya.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat di Lobby Utara Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026), yang turut dihadiri Jaksa Agung.

Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan pencabutan izin tidak berhenti pada keputusan politik semata, melainkan langsung ditindaklanjuti secara teknis oleh kementerian dan lembaga terkait.

“Kan kemarin ditindaklanjuti ya secara teknis oleh kementerian-kementerian terkait,” ujar Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa pemerintah sejak awal telah menyampaikan sikap tegas dalam penertiban perizinan usaha yang tidak sesuai ketentuan.

“Sebagaimana yang dalam beberapa forum kami sampaikan bahwa kebijakannya adalah kita mencabut izin,” katanya.

Menurutnya, setelah keputusan pencabutan diambil, langkah selanjutnya adalah penyelesaian proses administratif sesuai sektor masing-masing, guna memastikan kepastian hukum dan efektivitas kebijakan.

“Secara teknis kemudian ditindaklanjuti dengan proses-proses administratif,” ujarnya.

Prasetyo mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan telah lebih dulu menuntaskan pencabutan izin usaha kehutanan terhadap 22 perusahaan. Sementara itu, sektor lainnya tengah diproses secara paralel.

“Jadi kemarin kan sudah 22 perusahaan yang izin berusaha di kehutanan oleh Menteri Kehutanan kan juga sudah dilakukan pencabutan,” ucapnya.

Dia menambahkan, pencabutan izin di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan akan segera menyusul seiring rampungnya proses teknis dan administratif. “Demikian juga segera ditindaklanjuti untuk yang pertanian, perkebunan, dan pertambangan,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Astra PT United Tractors Tbk. (UNTR) menargetkan penjualan alat berat Komatsu hingga sebanyak 4.500 unit pada 2026. Target penjualan ini kurang lebih sama dengan target penjualan alat berat pada 2025.

Corporate Secretary United Tractors Ari Setiawan menjelaskan untuk penjualan alat berat tahun ini, UNTR menargetkan sekitar 4.300 unit hingga 4.500 unit alat berat. Ari menuturkan, target ini kurang lebih sama dengan target penjualan alat berat pada 2025 sebanyak 4.500 unit.

“Untuk penjualan alat berat target tahun ini sekitar 4.300 unit sampai 4.500 unit,” kata Ari, Kamis (8/1/2026).

Sebagai informasi, UNTR dalam laporan bulanannya mencatatkan volume penjualan alat berat dengan merek Komatsu sebanyak 4.305 unit sepanjang Januari—November 2025.

Penjualan ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.167 unit. Penjualan alat berat UNTR itu naik 3,31% secara tahunan.

Jumlah itu terdiri atas penjualan Komatsu sebanyak 536 unit pada Januari, 435 unit pada Februari, 414 unit pada Maret, 501 unit pada April, dan 463 unit pada Mei tahun ini. Lalu sebesar 379 unit pada Juni, 370 unit pada Juli, 310 unit pada Agustus 2025, 245 unit pada September, 346 unit pada Oktober, dan 306 unit pada November 2025.

Penjualan Komatsu UNTR sepanjang tahun berjalan sampai November 2025 didominasi oleh konsumen dari sektor pertambangan 61%. Selain itu, sektor kehutanan sebesar 11%, konstruksi 14%, dan agro sebesar 14%.

Sementara itu, pangsa pasar dari Komatsu sepanjang Januari 2025-November 2025 adalah sebesar 21%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) mencetak peningkatan penjualan alat berat dengan merek Komatsu sampai akhir November 2025. UNTR mencatatkan penjualan Komatsu mencapai 4.305 unit sampai November 2025.

UNTR dalam laporan bulanannya mencatatkan volume penjualan alat berat dengan merek Komatsu sebanyak 4.305 unit sepanjang Januari—November 2025.

Penjualan ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 4.167 unit. Penjualan alat berat UNTR itu naik 3,31% secara tahunan.

Jumlah tersebut terdiri atas penjualan Komatsu sebanyak 536 unit pada Januari, 435 unit pada Februari, 414 unit pada Maret, 501 unit pada April, dan 463 unit pada Mei tahun ini. Lalu sebesar 379 unit pada Juni, 370 unit pada Juli, 310 unit pada Agustus 2025, 245 unit pada September, 346 unit pada Oktober, dan 306 unit pada November 2025.

Penjualan Komatsu UNTR sepanjang tahun berjalan sampai November 2025 didominasi oleh konsumen dari sektor pertambangan 61%. Selain itu, sektor kehutanan sebesar 11%, konstruksi 14%, dan agro sebesar 14%.

Adapun pada November saja, UNTR menjual sebanyak 306 unit Komatsu, dengan 56% berasal dari sektor pertambangan, 6% dari sektor kehutanan, 17% dari sektor agro, dan 21% sektor konstruksi.

Sementara itu, pangsa pasar dari Komatsu sepanjang Januari 2025-November 2025 adalah sebesar 21%.

Sebagai informasi, pada tahun 2025 UNTR menargetkan untuk dapat menjual sebanyak 4.500 unit alat berat.

Corporate Secretary United Tractors Ari Setiawan sebelumnya menuturkan UNTR melihat terdapat beberapa potensi pertumbuhan penjualan alat berat sampai akhir 2025, khususnya dari proyek sugarcane.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang pendanaan REDD+ berbasis kinerja bagi pemerintah daerah yang mampu menunjukkan capaian nyata dalam pengelolaan hutan dan penurunan emisi. Skema ini diposisikan sebagai insentif bagi daerah untuk memperkuat perlindungan hutan sekaligus mendukung pencapaian target iklim nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi yang digelar secara daring, Selasa (30/12/2025). Dalam kesempatan itu, dia turut memberikan apresiasi atas komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Menurutnya, kinerja daerah menjadi fondasi utama keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Apresiasi tersebut disampaikan dalam

Pertemuan tersebut diikuti oleh para gubernur atau perwakilannya serta kepala dinas yang membidangi kehutanan dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Maluku Utara.

Raja Juli Antoni mengemukakan sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam konteks tersebut, implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen kunci untuk memastikan sektor kehutanan berkontribusi optimal terhadap target iklim nasional.

“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat utama,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Dalam forum yang sama, Kemenhut memaparkan peluang pendanaan melalui skema ART-TREES yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan standar integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional. Skema ini dinilai mampu memberikan manfaat langsung bagi daerah yang berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan hutan, menekan laju deforestasi dan degradasi, meningkatkan kualitas sistem data serta pemantauan, dan memastikan pelibatan masyarakat adat dan lokal secara adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dipandang krusial agar daerah dapat mengakses pendanaan REDD+ sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Stok karbon Indonesia tercatat meningkat sebanyak 34.478 ton setara karbon dioksida (CO₂) melalui penanaman 7,24 juta bibit tanaman di lahan seluas 17.436,18 hektare.

"Kemajuan hingga November 2025 telah meningkatkan stok karbon pada 17.436,18 hektare lahan dan 7.248.743 bibit tanaman atau setara dengan meningkatkan stok karbon 34.478,88 ton CO2 ekuivalen," kata Project Director FOLU Norway's Contribution tahap kesatu (FOLU NC-1) Agus Justianto di Jakarta, Selasa (23/12/2025), dikutip dari Antara.

Pencapaian ini merupakan hasil proyek kerja sama Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahap kesatu (FOLU NC-1), guna mencapai target FOLU Net Sink 2030.

"Norwegia ini memberikan dana kompensasi ya. Jadi, dari kesepakatan internasional itu ada yang disebut dengan skema REDD+," kata Agus Justianto.

FOLU Net Sink 2030 merupakan program strategis Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030.

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini berjalan dengan berbasis pada hasil. Sejauh ini, total dana kompensasi yang telah diberikan oleh Norwegia kepada Indonesia mencapai US$216 juta dari komitmen total US$1 miliar atas upaya penurunan emisi sektor FOLU.

Dana yang telah diberikan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan tetap terjaga.

Penyaluran dana ini dibagi dalam beberapa tahap. Tahap 1 mencakup penyaluran dana sebesar US$56 juta yang diberikan atas capaian penurunan emisi 2016–2017.

Kemudian Tahap 2 dan tahap 3 dengan dana penyaluran senilai US$100 juta untuk capaian 2017–2019. Selanjutnya tahap 4 senilai US$60 juta dan tahap 5 masih dalam proses pengkajian dan negosiasi.

"Tahap berikutnya masih dikaji dan dinegosiasikan. Kami akan menggunakan capaian pengurangan emisi dan kinerja untuk mendapatkan kompensasi dari Norwegia," kata Agus.

Jakarta (ANTARA) - Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Program Tanggap Bencana Sektor Kehutanan untuk merespons bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso, mewakili FKMPI mengatakan penyaluran bantuan tersebut untuk meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan dalam penanganan bencana secara terkoordinasi.

Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Desa Babo berupa genset 3.000 watt untuk mendukung kebutuhan listrik darurat, paket sembako, selimut, karpet, dan perlengkapan khusus perempuan, diserahkan Ketua Umum APHI kepada anggota DPRD Aceh Tamiang Muhammad Yunus.

"Bantuan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai dukungan logistik, tetapi juga sebagai bentuk empati dan solidaritas," ujar Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menambahkan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Keberlanjutan tidak hanya diukur dari aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana sektor ini hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama saat menghadapi krisis.

Seluruh bantuan disiapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pengurus daerah dan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat pascabanjir, khususnya bagi kelompok rentan.

FKMPI merupakan forum kolaboratif yang beranggotakan APHI, APKI, APKINDO, ISWA, ASMINDO, ILWA, dan HIMKI.

Soewarso menyebutkan penyaluran bantuan di Desa Babo merupakan bagian dari Program Tanggap Bencana Sektor Kehutanan yang dilaksanakan secara bertahap di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra Utara.

Program ini dirancang untuk mendukung fase tanggap darurat dan pemulihan awal, melalui penyediaan logistik dasar, dukungan listrik darurat, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah.

Melalui Program Tanggap Bencana ini, dia menegaskan komitmen sektor kehutanan untuk hadir tidak hanya pada fase darurat, tetapi juga mendukung proses pemulihan sosial masyarakat.

Aksi kemanusiaan di Desa Babo diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus membangun kolaborasi berkelanjutan antara sektor kehutanan, pemerintah, dan masyarakat di masa mendatang.

Sementara itu Anggota DPRD Aceh Tamiang Muhammad Yunus menyebutkan banjir dan longsor membawa dampak besar bagi warga Desa Babo, baik secara sosial maupun ekonomi.

"Desa Babo yang sebelumnya sebagai pusat perekonomian sekarang tidak bersisa, habis diterjang banjir dan longsor. Kehadiran bantuan yang sesuai kebutuhan lapangan sangat berarti bagi masyarakat dalam masa pemulihan,” ujarnya.

Muhammad Yunus juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana, sehingga kolaborasi masyarakat dan asosiasi harus terus diperkuat sebagai bagian dari gotong royong nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bermasalah seluas sekitar 1,5 juta hektare dalam satu tahun masa pemerintahannya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa langkah ini menjadi bagian dari penertiban sektor kehutanan untuk melindungi lingkungan hidup sekaligus masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas PBPH yang dinilai nakal, merusak lingkungan, dan menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Hal ini dia sampaikan sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Dalam waktu satu tahun ini saja Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektare,” ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, penegasan tersebut kembali disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang pada Minggu (14/12/2025). Dalam rapat itu, Presiden meminta Kementerian Kehutanan bertindak lebih berani dalam menertibkan izin pemanfaatan hutan yang bermasalah.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan secara resmi akan mencabut 22 izin PBPH dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 116.198 hektare berada di wilayah Sumatra. Pencabutan izin itu akan dituangkan dalam surat keputusan yang segera diterbitkan dan diumumkan kepada publik.

“Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare,” kata Raja Juli.

Ia menambahkan pencabutan izin terbaru ini melengkapi langkah penertiban yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 3 Februari lalu, Kementerian Kehutanan telah mencabut 18 PBPH dengan luas sekitar 1,5 juta hektare.

Menurutnya, dengan kebijakan terbaru ini, total kawasan hutan yang telah ditertibkan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

Menurut Raja Juli, kebijakan tersebut mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo terhadap perlindungan hutan dan satwa. Dia menyinggung sikap Presiden yang secara sukarela menyerahkan konsesi PBPH miliknya di Aceh untuk kepentingan konservasi.

Dia mencontohkan, saat bertemu Raja Charles di London, Presiden Prabowo bahkan menyerahkan seluruh konsesi PBPH miliknya di Aceh untuk dijadikan koridor gajah yang kini dikelola bersama WWF.

Raja Juli mengemukakan penertiban PBPH akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, mengurangi kerusakan lingkungan, serta memastikan pemanfaatan hutan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.