Bisnis.com, PADANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Provinsi Sumatra Barat sebesar 1,97% yoy atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,77 pada April 2025 menjadi 111,93 pada April 2026.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan inflasi yang terjadi secara yoy hingga April 2026 itu, disumbangkan dari komoditas emas perhiasan, daging ayam ras, beras, hingga minyak goreng, yang tercatat terjadi kenaikan harga. Kondisi ini membuat IHK mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret 2026.

“Kalau secara mtm, Sumbar ini mengalami inflasi sebesar 0,39%. Hingga April 2026, deflasi ytd sebesar 0,43%,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada April 2026 angkutan udara, bawang merah, minyak goreng, jengkol, kentang, nasi dengan lauk, hingga laptop/notebook.

Menurutnya adanya angkutan udara yang menjadi penyebab inflasi secara mtm pada April 2026, karena dampak dari adanya kebijakan dari pemerintah menaikkan harga avtur, di mana membuat harga tiket pesawat turut naik.

“Jadi selain adanya angkutan udara, komoditas lain yang andil memberikan inflasi juga pada angkutan umum lainnya , seperti tarif kendaraan travel, angkutan antar kota, kendaraan carter,” jelasnya.

Nurul menjelaskan di Sumbar ini terdapat empat wilayah cakupan IHK, semua wilayah mengalami inflasi yoy. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,44% dengan IHK sebesar 113,81 dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,03%, dengan IHK sebesar 112,82.

Sementara itu, Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 2,48% dengan IHK sebesar 111,80 dan Kota Padang mengalami inflasi sebesar 1,97% dengan IHK sebesar 111,41.

Dihubungi terpisah, Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid menjelaskan dengan angka inflasi Sumbar yang masih dalam range target yakni 2,5% hingga 1%, jadi masih kondusif guna menjaga daya beli masyarakat dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang sempat rendah 3,3% pada 2025.

“Kami menargetkan inflasi Sumbar tetap terjaga sepanjang 2026 ini yakni di angka 2,5% hingga 1%. Sementara kini inflasi Sumbar 1,97%, jadi masih sesuai range target,” tegasnya.

Bisnis.com, MEDAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) mencatat tingkat inflasi tahunan wilayah ini pada Januari 2026 mencapai 3,81% secara year on year (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,55% (yoy).

Statistisi Ahli Utama BPS Sumut Misfaruddin mengatakan, tarif listrik menjadi komoditas utama penyumbang inflasi tahunan Sumut pada Januari dengan kontribusi sebesar 1,13%.

"Tarif listrik, karena di awal tahun lalu ada kebijakan pemerihtah mendiskon tarif listrik untuk bulan Januari-April," kata Misfaruddin usai agenda rilis BPS di Medan, Senin (2/2/2026).

Ketiadaan kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2026 membuat pengeluaran masyarakat untuk listrik kembali ke kondisi normal. Situasi tersebut mendorong tarif listrik menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar rumah tangga pada Januari.

Selain tarif listrik, sejumlah komoditas lain juga memberikan andil signifikan terhadap inflasi Sumut. Komoditas tersebut antara lain emas perhiasan dengan kontribusi 0,90%, beras sebesar 0,30%, ikan dencis 0,26%, serta daging ayam ras 0,20%.

Meski masih berada pada level relatif tinggi, Misfaruddin menyebutkan laju inflasi tahunan Sumut pada Januari 2026 menurun dibandingkan Desember 2025 yang tercatat sebesar 4,66% (yoy).

Dari sisi kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 1,04%. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi secara tahunan hingga 16,40%, meskipun andilnya terhadap inflasi total hanya 0,99%.

"Dari angka inflasi 3,81% (YoY), sebanyak 1,04% nya berandil dari makanan, minuman, dan tembakau. Besaran inflasi yang paling tinggi ada di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya walaupun andilnya kecil," pungkasnya.

Adapun secara bulanan, Sumut mengalami deflasi sebesar 0,75% secara month to month (mtm) pada Januari 2026. Angka tersebut lebih dalam dibandingkan deflasi bulanan nasional yang tercatat sebesar 0,15% (mtm).

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat inflasi tahunan (year on year/YoY) di provinsi tersebut mencapai 2,72% pada Desember 2025. Indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 109,98.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan Desember 2024, dalam periode lalu ini inflasi Jawa Tengah berada di level 1,67%. Kenaikan harga terutama dipengaruhi komoditas emas perhiasan, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras.

Menurut BPS, perkembangan harga tersebut menunjukkan adanya tekanan inflasi dari komoditas pangan dan sejumlah komoditas nonpangan menjelang akhir tahun.

“Pada bulan Desember dan akhir tahun, angka inflasi secara Year on Year dan Year to Date ini memiliki nilai yang sama karena pembandingnya sama. Inflasi tahunan ini masih sesuai dengan target inflasi pemerintah tahun 2025 yang ada pada kisaran 1,50% hingga 3,50%,” jelas Wisnu Nurdiyanto, Statistisi Ahli Madya, Senin (05/01/2026).

Dia menjelaskan bahwa penyumbang terbesar inflasi Jawa Tengah secara tahunan berasal dari kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,14%. Selain itu, penyumbang inflasi berikutnya diikuti dari kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan andil inflasi sebesar 0,76% yang didorong dari kenaikan harga emas perhiasan. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran menjadi kelompok ketiga yang memberikan andil inflasi secara tahunan sebesar 0,24% yang didorong dari naiknya harga nasi dengan lauk.
Terdapat lima komoditas yang memberikan andil terbesar di Jawa Tengah secara tahunan, yakni emas perhiasan sebesar 0,66%, cabai rawit 0,15%, cabai merah sebesar 0,14%, daging ayam ras sebesar 0,13%, dan beras sebesar 0,12%. Terkait perbandingan inflasi tahun 2025 dengan tahun 2024, tercatat bahwa emas perhiasan masih konsisten menjadi komoditas penyumbang tertinggi inflasi Jawa Tengah dengan tahun 2025 memberikan andil sebesar 0,66%, alami kenaikan dibanding tahun 2024 dengan andil hanya sebesar 0,25%.
Sementara itu, pada tahun 2025 komoditas cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dan ketiga secara tahunan di Jawa Tengah. Wisnu menyebut bahwa kenaikan harga cabai rawit tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Desember 2025, sedangkan kenaikan harga cabai merah tertinggi terjadi pada Januari 2025 yang saat itu mencapai lebih dari 77%. “Cabai rawit dan cabai merah di tahun 2025 menjadi penyumbang terbesar kedua dan ketiga, padahal kedua komoditas tersebut justru menjadi penyumbang deflasi terdalam pada tahun 2024,” ungkap Wisnu
Berdasarkan hasil pemantauan, 9 wilayah IHK di Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah mencatat bahwa semua wilayah mengalami inflasi. Dari 9 wilayah tersebut, Kota Semarang menjadi wilayah dengan angka inflasi tertinggi secara tahunan sebesar 2,84%, sedangkan Kabupaten Rembang menjadi wilayah dengan inflasi terendah sebesar 2,47%. (Fadya Jasmin Malihah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025. Adapun secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,72 persen.

“Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025. Secara tahunan terjadi inflasi 2,72 persen, dan secara tahun kalender atau year-to-date (ytd) terjadi inflasi 2,27 persen,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pudji menerangkan, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yakni sebesar 1,21 persen dengan memberikan andil inflasi mencapai 0,09 persen.

“Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi 0,08 persen. Komoditas lainnya yang juga memberikan andil inflasi adalah tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,04 persen.”

Kemudian, komoditas bawang merah juga memiliki andil inflasi sebesar 0,03 persen. Komoditas lainnya yaitu ikan segar dengan andil inflasi sebesar 0,02 persen serta wortel dengan kontribusi inflasi sebesar 0,02 persen.

Pudji menjelaskan, di samping itu, ada beberapa komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada November 2025. Antara lain daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,03 persen, beras dan cabai merah dengan andil deflasi masing-masing mencapai 0,02 persen, serta beberapa komoditas seperti telur ayam ras dan kentang masing-masing 0,01 persen.

Sepanjang November 2025, BPS mencatat beberapa peristiwa penting yang memengaruhi pergerakan inflasi. Pertama, tren kenaikan harga emas dunia yang terus berlanjut hingga saat ini.

Kedua, tarif angkutan udara mengalami kenaikan di hampir semua rute dan maskapai seiring berakhirnya promo tarif bulan sebelumnya (Oktober 2025) dan meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Ketiga, produksi bawang merah. Kementerian Pertanian melalui early warning system (EWS) mencatat produksi bawang merah pada November 2025 merupakan yang terendah sepanjang tahun. Penurunan luas tanam pada September 2025 (untuk panen November 2025) di sentra Pantura Jawa umum disebabkan tingginya harga benih, alih komoditas padi sawah, dan serangan OPT.

Keempat, potensi ombak atau gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat potensi gelombang tinggi di beberapa perairan Indonesia sepanjang November 2025.

Eva Rianti

Bisnis.com, MEDAN - Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) Sunarji Harahap menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) dalam menekan laju inflasi di Sumut sudah tepat.

Sunarji menyebut langkah itu akan sangat membantu masyarakat yang kini tengah berjuang menghadapi kenaikan harga beras, cabai merah, dan kebutuhan pokok lainnya.

“Saya menilai langkah-langkah tersebut sudah tepat dan harus benar-benar terlaksana agar dampak pengendalian inflasi itu dirasakan masyarakat,” kata Sunarji kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

Sebagai informasi, Sumut mencetak inflasi sebesar 5,32% (year-on-year/YoY) pada September 2025. Ini merupakan rekor inflasi tertinggi Sumut sepanjang tahun berjalan yang disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras dan cabai merah. Sumut bahkan menjadi Provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi se-Indonesia.

Dari data Badan Pusat Statistik Sumut, tingginya inflasi tahunan Sumut pada September 2025 disebabkan oleh fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah hingga beras. Diketahui, cabai merah berandil sebesar 1,11% dalam angka inflasi tahunan Sumut pada September 2025. Sedangkan 0,31% nya disumbang oleh komoditas beras.

Sunarji mengatakan angka inflasi tahunan Sumut yang mencetak rekor tertinggi nasional pada September 2025 merupakan tamparan keras bagi Gubernur Sumatra Utara.

Dia menilai itu indikasi dari lemahnya kendali Pemprov Sumut terhadap harga dan pasokan barang.

“Ini cerminan nyata bahwa beban hidup semakin berat di tengah stagnasi pendapatan dan daya beli yang rendah,” tambahnya.

Sunarji pun mengingatkan agar langkah-langkah pengendalian inflasi tersebut benar-benar dijalankan Pemprov, mulai dari penyediaan bundling (paket) beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan cabai; percepatan penyaluran bantuan pangan dan pasar murah; hingga monitoring distribusi pangan dan penguatan kerja sama antar daerah.

“Inti dari 11 langkah Gubernur ini, kan, adalah bagaimana Sumatra Utara dapat menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya tercukupi dan dengan harga yang terjangkau,” ujar Sunarji.

Adapun sebelumnya Gubernur Sumut Bobby Nasution menyiapkan 11 (sebelas) langkah cepat untuk menurunkan harga komoditas penyumbang inflasi tertinggi jelang berakhirnya tahun 2025.

Langkah itu antara lain membagikan secara gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah; mempercepat penyaluran bantuan pangan; dan menggelar pasar murah.

Selain itu Pemprov juga merancang intervensi dalam tata niaga untuk mempercepat penurunan harga sejumlah komoditas pangan; melakukan sidak pasar; me monitoring distribusi pangan; memperkuat kerja sama antar daerah; menugaskan badan usaha milik daerah (BUMD) mengelola cabai dan bawang merah; serta mengantisipasi bahan pangan untuk program makan bergizi gratis (MBG), dan penetapan toko pantau inflasi.