Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Aturan itu mencakup alur penertiban lahan pada tanah-tanah non-produktif.

Aturan tersebut diteken dalam rangka mengoptimalkan pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah melalui penataan kembali terhadap penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah telantar.

Selain itu, penertiban lahan non-produktif juga dilakukan guna melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"Kawasan yang izin, konsesi, atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan [akan ditetapkan] menjadi objek penertiban kawasan telantar," demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Adapun, objek lahan yang dapat diambil alih negara dan ditetapkan menjadi tanah telantar itu di antaranya kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, serta kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha.

Adapun, objek penertiban tanah telantar meliputi tanah hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pakai, hak pengelolaan (HPL), dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

Kendati demikian, aturan itu juga menekankan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) tidak dapat diambil alih negara kecuali jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Sebelumnya, pemerintah memang berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa salah satu poin yang direvisi yakni mengenai jangka waktu proses ambil alih.

Dalam beleid yang lama, rangkaian penertiban tanah telantar tersebut membutuhkan waktu yang panjang mencapai 587 hari. Namun demikian, prosesnya kini dipangkas menjadi 90 hari sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Berdasarkan PP itu, butuh waktu 587 hari. Karena itu, atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami perintah revisi. Perintah revisinya itu jelas, prosesnya akan dipersingkat hanya waktu 90 hari," jelasnya di Kompleks Parlemen RI, Rabu (24/9/2025).

Nusron menegaskan, proses percepatan ambil alih tanah telantar itu dilakukan dalam rangka agar proses redistribusi tanah untuk rakyat juga dapat diakselerasi.

Nantinya, tanah-tanah telantar itu akan dikelola oleh pemerintah daerah hingga Badan Bank Tanah dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Tanah orang yang sudah mendapatkan HGU [hak guna usaha], konsesi, maupun HGB [hak guna bangunan], apabila 2 tahun mangkrak tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan, negara berhak untuk mengevaluasi. Kemudian, mencatatkan tanah telantar bisa diserahkan kepada Bank Tanah, kemudian diredistribusikan kepada rakyat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Aturan ini sejatinya sudah berlaku sejak November 2025 lalu namun baru dipublikasikan belum lama ini.

Beleid baru ini sejatinya mendorong kepada setiap pemilik atau pihak yang memegang kuasa atas lahan supaya memanfaatkan tanahnya. Pasalnya kalau menurut penjelasan pasal 4 dan pasal 6, kawasan atau tanah yang telantar dalam jangka waktu tertentu, akan menjadi objek penertiban.

Nantinya, setelah proses inventarisasi dan verifikasi, tanah yang terindikasi terlantar dan telah disita negara itu akan dihapus basis datanya serta akan dimanfaatkan untuk aset bank tanah dan tanah cadangan umum negara.

Adapun pasal 4 PP No.48/2025 menekankan bahwa kawasan yang izin, konsesi dan perizinan berusahanya dibiarkan menganggur maka akan masuk dalam kategori objek penertiban kawasan telantar.

Objek penertiban kawasan telantar itu mencakup kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan atau pemukinan terpadu atau skala besar, hingga kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, pemanfaatannya didasarkan pada izin, konsesi, perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

“Dalam hal terdapat kewajiban yang mengikat pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan, kewajiban tersebut tetap melekat dan harus dipenuhi oleh pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha meskipun telah menjadi objek penertiban kawasan telantar,” demikian bunyi Pasal 5 beleid tersebut yang dikutip, Selasa (3/2/2026).

Sementara itu untuk kategori tanah telantar, objek yang menjadi sasaran penertiban antara lain tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

Kendati demikian, dalam pasal 6 ayat 2, PP tersebut menekankan tanah hak milik bisa dikecualikan dari objek penertiban asalkan tanah tersebut tidak boleh menganggur sehingga tidak dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak, serta fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Adapun lewat beleid itu Prabowo juga menekankan tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan akan menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak. Ketentuan itu juga mencakup hak usaha maupun tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan tanah.

Sementara itu, Prabowo mengecualikan tanah dari objek penertiban yakni untuk hak pengelolaan masyarakat hukum adat, tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah, tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam, serta tanah hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Aturan ini sejatinya sudah berlaku sejak November 2025 lalu namun baru dipublikasikan belum lama ini.

Beleid baru ini sejatinya mendorong kepada setiap pemilik atau pihak yang memegang kuasa atas lahan supaya memanfaatkan tanahnya. Pasalnya kalau menurut penjelasan pasal 4 dan pasal 6, kawasan atau tanah yang telantar dalam jangka waktu tertentu, akan menjadi objek penertiban yang dilakukan oleh pemerintah.

Nantinya, setelah proses inventarisasi dan verifikasi, tanah yang terindikasi terlantar dan telah disita negara itu akan dihapus basis datanya serta akan dimanfaatkan untuk aset bank tanah dan tanah cadangan umum negara.

Adapun pasal 4 PP No.48/2025 menekankan bahwa kawasan yang izin, konsesi dan perizinan berusahanya dibiarkan menganggur maka akan masuk dalam kategori objek penertiban kawasan telantar.

Objek penertiban kawasan telantar itu mencakup kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan atau pemukinan terpadu atau skala besar, hingga kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, pemanfaatannya didasarkan pada izin, konsesi, perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

“Dalam hal terdapat kewajiban yang mengikat pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kawasan, kewajiban tersebut tetap melekat dan harus dipenuhi oleh pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha meskipun telah menjadi objek penertiban kawasan telantar,” demikian bunyi Pasal 5 beleid tersebut yang dikutip, Selasa (3/2/2026).

Sementara itu untuk kategori tanah telantar, objek yang menjadi sasaran penertiban antara lain tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

Kendati demikian, dalam pasal 6 ayat 2, PP tersebut menekankan kategori tanah hak milik tidak dapat menjadi objek penertiban tanah telantar jika memenuhi beberapa kriteria, dengan catatan tanah tersebut tidak boleh menganggur.

Pertama, dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan. Kedua, dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak. Ketiga, fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Adapun lewat beleid itu Prabowo juga menekankan bahwa tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan yang menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

Ketentuan itu juga mencakup hak usaha maupun tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah jika dengan sengaja tidak diusahalan, tidak dipergunakan, hingga tidak dimanfaatkan terhitung paling cepat 2 sejak diterbitkannya hak.

Sementara itu, Prabowo mengecualikan penertiban untuk tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat, tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah, tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam, serta tanah hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara.