#30 tag 24jam
Lahan Nganggur Terancam Disita Negara, Pemerintah Tarik 27.000 Hektare Terlantar
Pemerintah Indonesia menyita 27.000 hektare lahan terlantar sesuai PP 48/2025, guna memastikan pemanfaatan tanah produktif. Lahan HGU dan HGB dievaluasi tiap 2 tahun. [335] url asal
#lahan-nganggur #tanah-terlantar #pemerintah-tarik-lahan #peraturan-pemerintah #penertiban-tanah #hak-guna-usaha #hak-guna-bangunan #tanah-tidak-dimanfaatkan #evaluasi-tanah #tanah-diambil-alih #kepent
(Bisnis.Com - Ekonomi) 10/02/26 22:15
v/132531/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menarik sebanyak 27.000 hektare lahan nganggur atau tanah terlantar di Indonesia imbas tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Kebijakan penertiban lahan terbengkalai tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakankebijakan penertiban tanah terlantar sebenarnya telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Adapun, lahan-lahan tersebut mayoritas berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Sejak 2020 hingga saat ini, pemerintah telah mengambilalih puluhan ribu hektare lahan yang tidak dimanfaatkan.
“Jumlahnya yang terlantar sudah kita serahkan. Ada sekitar sudah 27.000 hektare. Ada di kabupaten di luar Jawa, ada di Jawa-Jawa,” kata Nusron saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dia menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh tanah yang telah diberikan hak oleh negara benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak dibiarkan menganggur.
“Poin pentingnya adalah pemilik tanah harus segera memproduksi dan memanfaatkan tanahnya. Tanah tidak boleh dianggurin, tanah nggak boleh ditelantarkan.Harus kalau dia bentuknya HGB, harus bentuknya hak guna bangunan,” tuturnya.
Nusron menjelaskan, tanah dengan status HGU maupun HGB akan dievaluasi apabila tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu dua tahun sejak hak diberikan.
“Nganggurnya? 2 tahun kan? 2 tahun kan keputusannya itu. Misal kamu dapat HGU 2 tahun tidak ada apa-apain. Kemudian dievaluasi. Kamu dapat HGB 2 tahun tidak ada apa-apain, dievaluasi,” terangnya.
Dia menambahkan, jika setelah evaluasi tanah tetap tidak dimanfaatkan dan tidak didayagunakan, maka tanah tersebut berpotensi diambil alih oleh negara.
Nantinya, tanah yang diambil alih tersebut kemudian diserahkan kembali untuk kepentingan masyarakat. “Terus dipakai untuk apa? Negara-negara diserahkan lagi kepada rakyat yang membutuhkan, atau pemuda yang membutuhkan tanah tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan PP 48/2025, pemerintah memangkas proses penetapan tanah terlantar yang sebelumnya memakan waktu hampir dua tahun.
“PP 20 Tahun 2019 itu prosesnya butuh waktu 585 hari. Sekarang dalam PP 48 Tahun 2025 itu prosesnya kita persingkat hanya dalam waktu 100 hari,” pungkasnya.
Kementerian ATR Targetkan Penertiban 17.780 Ha Tanah Terlantar di 2025
Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan penertiban 12.063 hektare tanah terlantar dari target 17.780 hektare tahun ini, dengan rencana redistribusi untuk masyarakat. [298] url asal
#tanah-terlantar #alih-fungsi-tanah #kementerian-atr-bpn #realisasi-tanah #akuisisi-lahan #redistribusi-tanah #penertiban-tanah #tanah-tidak-termanfaatkan #hak-guna-usaha #revisi-peraturan-pemerintah
(Bisnis.Com - Ekonomi) 24/11/25 19:51
v/48618/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap realisasi penertiban dan pemanfaatan kembali tanah terlantar sepanjang tahun ini mencapai 12.063 hektare (Ha).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa capaian realisasi tanah terlantar itu mencapai 67,84% dari total target yang ditetapkan tembus 17.780 Ha.
"Realisasi [akuisisi] tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian dari target 17.780 hektare sudah tercapai 12.063 hektare atau 67,84%," kata Nusron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025).
Nusron menjelaskan, capaian akuisisi lahan terlantar seluas 12.063 hektare ini bersumber dari beberapa kegiatan utama, yaitu terdiri dari penertiban tanah yang sengaja ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan haknya dan lahan yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya telah berakhir dan tidak diperpanjang, sehingga kembali dikuasai negara.
Selain itu realisasi tanah terlantar itu juga berasal dari lahan yang dibiarkan kosong atau tidak digunakan secara optimal oleh pemegang hak, serta lahan yang dilepaskan sebagian dari hak kepemilikan atau penguasaan sebelumnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Nusron mengungkap komitmen pemerintah menggenjot akuisisi tanah terlantar. Nantinya, tanah-tanah tersebut akan di-redistribusi untuk masyarakat.
Dia juga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto hendak melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
Untuk diketahui, semula rangkaian penertiban tanah terlantar tersebut membutuhkan waktu yang panjang mencapai 587 hari. Namun demikian, prosesnya hendak dipangkas menjadi 90 hari sesuai arahan dari Prabowo.
"Berdasarkan PP itu, butuh waktu 587 hari. Karena itu, atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami perintah revisi. Perintah revisinya itu jelas, prosesnya akan dipersingkat hanya waktu 90 hari," jelasnya di Kompleks Parlemen RI, Rabu (24/9/2025).
Nantinya, tanah-tanah terlantar itu akan dikelola oleh pemerintah daerah hingga Badan Bank Tanah dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)