Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) menetapkan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama. Keputusan ini diambil dalam rapat yang berlangsung di Bale Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali merekomendasikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut karena faktor integritas. "Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.

Kapasitas Susi Pudjiastuti dinilai mampu memberikan nasihat strategis kepada Gubernur untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Di samping itu, RUPST tersebut juga menyepakati pembagian dividen tahun buku 2025 kepada para pemegang saham.

Perseroan akan membagikan total dividen sebesar Rp900 miliar rupiah dari penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Terlebih lagi, nilai pembagian tersebut setara dengan Rp85,54 per lembar saham yang dimiliki investor.

Pemegang saham juga menyetujui penunjukan Akuntan Publik serta Kantor Akuntan Publik untuk keperluan audit tahun buku 2025. Selain itu, RUPST memberikan lampu hijau atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb.

Perubahan anggaran dasar perseroan turut disetujui dalam rapat tahunan tersebut sehubungan dengan peran baru perusahaan. Bank bjb kini resmi ditunjuk sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan (PIKK) yang menaungi sejumlah entitas bisnis.

Bandung (ANTARA) - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menetapkan kejutan besar dengan menunjuk mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama (komut) Independen yang baru dan Ayi Subarna sebagai direktur utama.

Dalam rapat yang digelar di Gedung Pakuan Bandung, Selasa, keputusan strategis penunjukan Susi sebagai komut, dibarengi langkah strategis lainnya yang diambil bank berkode emiten BJBR, yakni penunjukan Kepala BPK Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen BJB.

Pada kursi pimpinan eksekutif, pemegang saham sepakat mengangkat Ayi Subarna sebagai Direktur Utama Bank BJB. Ayi yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, resmi mengisi posisi yang ditinggalkan mendiang Yusuf Saadudin yang wafat pada November 2025 lalu.

Selepas RUPST, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan postur struktur pimpinan BJB yang baru tersebut karena dirinya sebagai pemegang mandat atas saham terbesar, ingin agar sektor keuangan dikelola oleh figur-figur yang memiliki integritas, hingga akhirnya menimbulkan kemajuan bagi BJB sendiri.

"Integritas bagi pengelola keuangan. Saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris utama. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia," kata Dedi di Gedung Pakuan.

Dedi mengungkapkan Susi yang disebutnya merupakan Ratu Laut Kidul, asalnya menolak untuk bergabung ke BJB namun dirinya berhasil meyakinkan pengusaha itu untuk terlibat di BJB.

"Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas tapi kan ganasnya di laut tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi," ujar dia.

Sementara itu, terkait Eydu Oktain Panjaitan, menurut dia, ke depan sesuai peraturan dan prosedur akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala BPK Jabar.

Selain jajaran komisaris dan Dirut, Dedi mengatakan jajaran direksi baru juga ditetapkan dari kalangan internal berdasarkan jenjang karir di BJB. Ia mengungkapkan ada alasan untuk pemilihan direksi dari internal.

"Mereka saya lihat orang-orang baik dan saya mendorong mereka berkarir dengan baik, mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Kan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar malah kita menjadi bank yang dirugikan," ujar dia.

Selanjutnya, lanjut Dedi, tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni fit and proper test yang diyakini Dedi bisa dilalui dengan baik oleh seluruh figur yang hari ini ditunjuk memimpin BJB.

Penyegaran organisasi berdasar RUPST menyentuh jajaran direksi lainnya, di mana pemegang saham menyetujui pengangkatan Asep Dani Fadillah sebagai Direktur Kepatuhan, Herfinia sebagai Direktur Operasional, serta Muhammad As'adi Budiman yang kini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi.

Langkah perombakan itu menjadi babak baru bagi BPD terbesar di Indonesia tersebut setelah sebelumnya sempat membatalkan pengangkatan beberapa nama pesohor seperti Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya yang sempat diangkat pada RUPSLB April 2025 lalu.

Di lokasi yang sama, Susi Pudjiastuti mengatakan meski belum memiliki pengalaman langsung di sektor perbankan, ia mengatakan percaya latar belakangnya sebagai pengusaha dapat memberikan kontribusi nyata.

"Pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan saya juga kan pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah pada bank jabar, semoga itu bisa," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kepengurusan baru itu menjadi momentum untuk melakukan perbaikan berkelanjutan tanpa terjebak pada capaian masa lalu.

"Ini juga menjadikan keberlanjutan dan memperbaiki ke arah lebih baik, jangan melihat ke belakang tapi harus ke depan," katanya.

Menurut dia, kombinasi komisaris dan direksi baru menjadi kekuatan penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Mungkin soal pemilihan direksi komisaris baru, jajaran baru Alhamdulillah ini sinergi yang luar biasa, kita ingin tata kelola diperbaiki juga dan intinya dengan kolaborasi ini jadi tantangan kami untuk memberikan yang terbaik buat stakeholder atau pemegang saham," ujar dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG, KOMPAS.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB Tahun Buku 2025 menyetujui pembagian dividen Rp 900 miliar atau setara Rp 85,54 per lembar saham.

Selain pembagian dividen, RUPST emiten berkode BJBR ini beragendakan perubahan direksi dan komisaris.

Sejumlah nama masuk dalam jajaran baru, termasuk Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya merekomendasikan figur berintegritas untuk mengisi posisi strategis.

“Saya merekomendasikan orang-orang yang memiliki integritas,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa (28/4/2026).

Menurut Dedi, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.

Posisi Susi Pudjiastuti efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti (menunggu persetujuan OJK)
• Komisaris Independen: Novian Herodwijanto
• Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan (menunggu persetujuan OJK)
• Komisaris: Rudie Kusmayadi
• Komisaris: Herman Suryatman
• Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

• Direktur Utama: Ayi Subarna
• Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah
• Direktur Keuangan: Hana Dartiwan
• Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana
• Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini
• Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman
• Direktur Operasional: Herfinia

Aset Tembus Rp 221 Triliun

Sepanjang 2025, bank bjb mencatat total aset sebesar Rp 221,3 triliun.

Capaian tersebut menjadikan bank bjb sebagai bank pembangunan daerah dengan aset terbesar di Indonesia.

Kinerja ini didukung oleh penguatan teknologi, penguasaan pasar, serta kolaborasi dengan pemegang saham.

RUPST juga menjadi momentum bagi bank bjb untuk memperkuat komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten.

Perusahaan menegaskan akan terus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta memperluas layanan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Selasa, 28 April 2026.

Rapat berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini.

RUPST menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini.

Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.

Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan selama tahun 2025.

Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yakni sebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham.

Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjb memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025.

Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, agenda kelima berisi perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan telah ditunjuknya bank bjb sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK.

Agenda keenam yaitu perubahan struktur direksi Perseroan, yang dilakukan sehubungan dengan meningkatnya peran strategis teknologi informasi dalam mendukung transformasi, termasuk penguatan aspek digital, penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan kualitas layanan guna mendukung keberlanjutan usaha.

Agenda terakhir menyangkut pengangkatan pengurus Perseroan. Perubahan ini mencakup pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Beberapa jabatan baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti*

Komisaris Independen: Novian Herodwijanto

Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan*

Komisaris: Rudie Kusmayadi

Komisaris: Herman Suryatman

Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

Direktur Utama: Ayi Subarna

Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah

Direktur Keuangan: Hana Dartiwan

Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini

Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman

Direktur Operasional: Herfinia

*Berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Jawa Barat KDM, sapaan Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan, dirinya telah merekomendasikan orang-orang berintegritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ucapnya.

Menurut KDM, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.

bank bjb juga mencatatkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Total aset meningkat menjadi Rp 221,3 triliun, menjadikan bank bjb sebagai BPD dengan aset terbesar di Indonesia.

Capaian ini tidak terlepas dari penguasaan pasar yang kuat, dukungan teknologi yang terus ditingkatkan, serta kolaborasi erat dengan pemegang saham utama.

RUPST ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bank bjb dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten.

bank bjb, yang selama ini dikenal sebagai salah satu bank pembangunan daerah terkemuka, terus berupaya memperluas jangkauan layanannya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan semangat transformasi dan profesionalisme tinggi, bank bjb memantapkan langkah menuju masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

RUPST Tahun Buku 2025 menjadi refleksi dari komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terlihat mengikuti kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB di Gedung Pakuan, Selasa (28/4/2026). Ia dikabarkan menjadi sosok yang kuat menempati jabatan Komisaris Utama Independen Bank BJB.

Saat dikonfirmasi, Susi Pudjiastuti tidak banyak menjelaskan terkait kabar dirinya ditunjuk sebagai Komisaris Independen Bank BJB. Ia pun tidak banyak berbicara mengenai hal tersebut. "Belum tahu," ucap dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/4/2026).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, RUPS Bank BJB tahun buku 2025 diharapkan ke depan dapat makin meningkatkan kinerjanya. Selain itu, biaya operasional dapat ditekan dan dividen meningkat.

"Ya, hari ini RUPS tahun buku 2025 dan kami berharap ke depan kinerjanya jauh lebih baik. Biaya operasionalnya semakin menurun, dividennya semakin meningkat, dan kinerja banknya terus meningkat baik kinerja pinjaman maupun simpanan," kata dia.

Ia menuturkan telah merekomendasikan nama-nama yang akan memimpin Bank BJB dengan indikator memiliki integritas. Terkait kabar nama Susi Pudjiastuti menjadi komisaris, Dedi meminta media massa menunggu hasil RUPS.

"Kita lihat nanti setelah RUPS, ya. Yang jelas beliau (Susi Pudjiastuti) adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat," kata dia.

Ke depan, ia berharap kinerja Bank BJB makin membaik, sehat, dan pinjaman macet segera dibayar.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penentuan jajaran baru manajemen Bank BJB hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dilakukan dengan mengedepankan aspek integritas.

Dedi Mulyadi mengaku tidak menghafal seluruh nama yang masuk dalam struktur terbaru tersebut. Ia menyebut, rekomendasi yang diberikan lebih berfokus pada kualitas personal dibanding sekadar pengenalan individu.

“Nanti tanya saja langsung. Kan saya jujur saja tidak tahu satu-satu namanya, karena saya merekomendasikan orang-orang dalam BJB yang menurut saya memiliki integritas,” ujarnya di lokasi RUPST 2025 Bank Bjb di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/4/2026).

Saat disinggung mengenai kemungkinan masuknya Susi Pudjiastuti dalam jajaran, Dedi Mulyadi belum memberikan kepastian. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di forum RUPS.

“Kita lihat nanti setelah RUPS ya. Yang jelas beliau adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat,” katanya.

Kabiro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Jabar Deny Hermawan membenarkan jika Bu Susi akan diajukan sebagai calon Komisaris Utama bank BJB.

"Betul Bu Susi. Rencananya akan didampingi Pak Eydu [Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan]," katanya di lokasi RUPST.

Menurut Denny, nama Bu Susi dan Eydu akan diusulkan secara resmi dalam agenda RUPST yang membahas khusus terkait perubahan kepengurusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014—2019 Susi Pudjiastuti menepis isu dirinya yang berencana kembali bergabung ke Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Susi membagikan momen dirinya mengunjungi kantor Sekretariat Kabinet pada 2 Februari 2026 lalu atas undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya.

“Ngobrol saja. Sudah lama tidak ngobrol. Tidak ada [ajakan gabung]. Terlalu banyak spekulasi. Kitanya tidak ngomong apa-apa,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/2/2026).

Susi yang identik dengan slogan ‘Tenggelamkan!’ tersebut bercerita, saat kunjungan, dirinya hanya mengobrol membahas tentang kabar dirinya dan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Susi juga mengadukan sejumlah keluhan terkait usaha yang dirinya miliki, yakni Susi Air, kepada Teddy.

Mengingat, Susi menjalankan operasional pesawat perintis di wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan). Angkutan udara perintis sendiri menjadi program pemerintah untuk memastikan konektivitas daerah tersebut tetap terjaga.

“Sedikit ngobrol tentang keluhan usaha, Susi Air ini itu, biasa lah. Tapi tidak ada urusan menteri, tidak ada. Tidak ada obrolan sama sekali,” tegas dirinya.

Menurutnya, saat ini angkutan perintis yang menjadi ujung tombak konektivitas di wilayah tersebut menjadi krusial.

Terlebih, di tengah ancaman keamanan dan keberlangsungan usaha. Misalnya, keterbatasan pilot dan pesawat, serta ketersediaan spare part atau suku cadang pesawat yang langka.

Belum lagi, momen liburan hari raya seperti Nataru dan Lebaran membuat maskapai merugi, alih-alih mendulang keuntungan. Sementara pemerintah mendorong maskapai untuk menurunkan harga tiket selama momen tersebut.

“Kalau Lebaran atau Natal kita [maskapai] tidak bisa cari uang. Mostly lost money. Sudah gitu pemerintah malah suruh kita turunkan harga,” ujarnya.

Tak tanggung-tanggung, Susi menyebut kerugian dapat mencapai 50% dari nilai penerbangan maskapainya. Hal tersebut akibat pesawat hanya penuh pada penerbangan pergi atau pulang saja, tanpa muatan balik.

Lebih lanjut, tak sedikit yang berharap Susi dengan gaya nyentriknya tersebut kembali ke pemerintahan.

Meski saat ini sudah tak menjadi bagian dari pemerintahan, Susi kerap menyuarakan dan membantu masyarakat meneruskan aspirasi maupun keluhannya di akun X. Dirinya kerap menyebut atau mention Prabowo Subianto dan Teddy Indrajaya dalam akun tersebut.

Bahkan dalam unggahan di Instagramnya @susipudjiastuti115, sejumlah warganet menyampaikan harapannya tersebut.

“Wah selamat ya bu @susipudjiastuti115 diundang ke istana, tanda2nya masuk gerbong nih? Tolong titip bereskan laut bu…!” tulis @urliv**.

“Kangen Ibu susi untuk Indonesia,” tulis @hand********.

Bisnis.com, JAKARTA — Susi Pudjiastuti selaku pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) menyinggung momen liburan hari raya seperti Nataru dan Lebaran membuat maskapai merugi, alih-alih mendulang keuntungan.

Belum lagi, pemerintah mendorong maskapai untuk menurunkan harga tiket selama momen tersebut.

“Kalau Lebaran atau Natal kita [maskapai] tidak bisa cari uang. Mostly lost money. Sudah gitu pemerintah malah suruh kita turunkan harga,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Sebagaimana menjelang Lebaran tahun ini, pemerintah mendorong maskapai menurunkan harga melalui stimulus yang pemerintah berikan.

Tak tanggung-tanggung, Susi menyebut kerugian dapat mencapai 50% dari nilai penerbangan maskapainya. Hal tersebut akibat pesawat hanya penuh pada penerbangan pergi atau pulang saja, tanpa muatan muatan balik.

Dirinya pun membandingkan kondisi penerbangan di Indonesia dengan luar negeri, yang mana harga tiket pesawat pada high season atau musim liburan dapat meningkat dua kali lipat. Sementara di Tanah Air, harga tiket tak fleksibel karena adanya Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB).

“Minimal dua minggu itu rugi. Naikin harga tidak boleh. Kalau di luar negeri, Natal boleh double harganya, di Indonesia kebalikan. Jadi kalau Natal kita rugi, Lebaran rugi dan kita diminta oleh pemerintah untuk potong harga juga,” keluhnya.

Menurutnya, kondisi ini pun bukan hanya dialami oleh Susi Air, tetapi juga maskapai-maskapai besar lainnya. Sebagai contoh, penerbangan Jakarta ke Medan menjelang Natal akan padat, dan berbanding terbalik pada penerbangan sebaliknya dari Medan ke Jakarta.

Sebelumnya, Pengamat Penerbangan Alvin Lie memandang kebijakan diskon tiket terbukti tidak efektif dan justru memberatkan pelaku industri tersebut.

Sebelumnya PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports mengaku kerugian perusahaan mencapai Rp250 miliar saat diskon pada Nataru yang lalu.

Meski pemerintah memang menghapus 100% PPN terhadap tiket, tetapi PPN terhadap avtur tetap jalan untuk penerbangan domestik. Melalui pemangkasan PJP2U dan PJP4U, pendapatan bandara turut dipangkas.

“Pelaku industri ini mereka juga butuh laba untuk bertahan. Kalau setiap high season ini mereka pendapatannya dipangkas, padahal biaya operasi pada high season ini naik, khawatir kualitas layanannya jadi turun,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, jika memang pemerintah berniat untuk menurunkan harga tiket pesawat dan mendorong daya beli masyarakat, perlu penghapusan PPN tiket dan avtur sepanjang tahun.

Termasuk memperbarui kebijakan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB), sehingga harga tiket lebih fleksibel, bahkan dapat turun lebih rendah saat low season. Dirinya menilai kebijakan tersebut lebih bersifat insidental ketimbang solusi konkret.

“Perbaiki TBA TBB, hapus PPN, bebaskan bea masuk untuk komponen pesawat. Nanti akan sepanjang tahun sistemik biaya terbang kita akan turun dan tidak perlu setiap kali [diskon] insidental dan maaf saya melihatnya ini hanya untuk pencitraan saja,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Founder PT ASI Pudjiastuti Aviation, Susi Pudjiastuti memperoleh penghargaan dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards 2025 dengan kategori Leadership for Excellence in National Connectivity.

Penghargaan ini diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan 2014–2019 itu atas kepemimpinannya yang penuh semangat juang dalam membangun konektivitas nasional melalui sayap-sayap penerbangan yang menyentuh pelosok negeri.

“Langkah tersebut menjadikan akses udara sebagai jembatan persatuan dan kemakmuran bagi bangsa maritim terbesar di dunia,” ungkap Dewan Juri.

Keberanian Susi dalam mengambil keputusan dan komitmennya pada standar operasional terbaik dinilai menghadirkan layanan penerbangan yang menjangkau daerah-daerah terpencil, membuka akses logistik, evakuasi, dan transportasi yang sebelumnya tidak terlayani dengan optimal. Selain itu, gaya kepemimpinannya yang tegas dan visioner menjadi inspirasi bagi pembangunan kedaulatan dan konektivitas udara Indonesia.

Dilansir dari laman resmi Susiair.com, PT ASI Pudjiastuti Aviation yang didirikan Susi Pudjiastuti merupakan operator pesawat Susi Air yang telah menggenggam Operator Certificate AOC 135-028.

Maskapai yang didirikan pada 2004 ini mulanya beroperasi hanya dengan berbekal 2 pesawat. Pada tahun tersebut, Susi Air kali pertama beroperasi di Medan. Kala itu, Susi Air diturunkan sebagai bentuk respons atas gempa bumi dan tsunami yang meluluhlantakkan wilayah tersebut.

Mulanya, Susi Air diperuntukkan charter dan melayani kegiatan bantuan yang ingin disalurkan berbagai organisasi kepada korban gempa. Namun karena kesuksesan Susi Pudjiastuti mengatur manajemen, Susi Air akhirnya melayani rute ke luar Kota Medan pada 2006.

Saat ini, Susi Air mengoperasikan 48 armada pesawat dengan layanan 120 penerbangan per hari, 500 rute domestik, 26 rute komersial, dan 304 destinasi terjadwal.

Susi Air memiliki 20 basis operasional utama di Medan, Banda Aceh, Padang, Dabo, Bengkulu, Jakarta, Pangandaran, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Malinau, Kupang, dan Masamba. Kemudian terdapat basis operasional di Manokwari, Biak, Nabire, Timika, Jayapura, Wamena, dan Merauke.

Soal operasional, Susi Pudjiastuti tak sembarangan memilih orang. Susi Air diawasi dan dioperasikan oleh total lebih dari 140 pilot, 75 insinyur dan mekanik pesawat terbang, serta 650 staf darat dan pendukung lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Susi Pudjiastuti, pendiri PT ASI Pudjiastuti Marine Product sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014–2019 menilai bahwa keberlanjutan bukan sekadar konsep lingkungan, melainkan cara berpikir yang secara alami dimiliki oleh perempuan.

“Perempuan kalau berpikir biasanya lebih detail tentang kesinambungan, tentang kelanjutan. Jadi, keberlanjutan dan perempuan itu dua hal yang berbeda tapi sebenarnya satu,” ujarnya usai menerima penghargaan SDG’s Life Below Water dalam ajang Women in SDG’s Action Award 2025 yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group di Jakarta, Selasa (11/11/2025)

Dalam hal ini, Susi menyoroti peran perempuan dalam sektor kelautan terutama di daerah pesisir yang kerap menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dia mencontohkan kehidupan para istri nelayan di kampung halamannya, Pangandaran.

“Di Pangandaran, istri nelayan yang memegang kendali keuangan. Suami pulang melaut, istri menjemput, menjual hasil tangkapan, dan mengatur penghasilan keluarga,” tuturnya.

Menurutnya, kesejahteraan keluarga seringkali lebih stabil di wilayah di mana perempuan berperan aktif dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Ketika perempuan diberi ruang dan kesempatan yang adil, keberlanjutan akan lebih mudah diwujudkan.

Dia pun membandingkan dengan beberapa wilayah di pesisir pantura, ketika perempuan tidak memiliki peran dalam keuangan, ekonomi keluarga seringkali tidak sekuat di Pangandaran.

“Jadi pemerintah harus adil, karena kalau perempuan kuat, keluarga juga kuat,” tegasnya.

Terkait dengan pandangan yang menilai perempuan sebagai sosok yang lemah atau tertinggal, Susi tidak setuju dengan hal tersebut. Dia justru menganggap kesetaraan sebagai hal yang alami, bukan hak istimewa.

“Saya tidak pernah merasa berbeda karena saya perempuan. Tantangan ada, tapi itu tantangan umum, bukan karena gender,” tegasnya.

Memang secara fisik Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan tetapi dari sisi kemampuan dan kompetensi sebetulnya Perempuan dan laki-laki sama saja. Karena itulah,

Susi berpesan agar perempuan Indonesia tidak terlalu larut memikirkan ketidaksetaraan, melainkan fokus pada karya.

“Kalau terlalu banyak berpikir ‘saya perempuan, saya lemah’, energi akan habis. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Menurutnya, masyarakat Indonesia kini sudah jauh lebih egaliter. “Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sudah setara. Mungkin di beberapa wilayah masih ada budaya tradisional yang menempatkan perempuan di posisi kedua, tapi secara umum Indonesia sudah lebih terbuka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Susi Pudjiastuti, pendiri PT ASI Pudjiastuti Marine Product sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014–2019, menerima penghargaan SDG’s Life Below Water dalam ajang "Women in SDG’s Action Award 2025" yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi Susi dalam memperkuat produktivitas nelayan lokal, menekan praktik illegal, unreported,and unregulated fishing (IUUF), serta memulihkan ekosistem laut Indonesia selama masa kepemimpinannya.

Kiprah Susi dalam memberantas pencurian ikan menjadi tonggak penting dalam sejarah maritim Indonesia. Kebijakannya yang dikenal tegas, termasuk penenggelaman kapal pencuri ikan mendorong peningkatan stok ikan nasional dan memperkuat ekonomi nelayan kecil.

Lebih dari itu, pendekatan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 itu berbasis pada nilai keberlanjutan jangka panjang yakni mengelola laut bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk generasi mendatang.

“Sustainability itu salah satu filosofinya adalah tentang melakukan sesuatu dengan pantas, baik, dan tidak merusak. Dan perempuan secara instingtif punya rasa itu,” tuturnya.

Susi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam penegakan kebijakan pengelolaan laut yang ramah lingkungan. Dia menilai bahwa hingga kini, penerapan regulasi seperti pembatasan plastik sekali pakai masih belum berjalan masif di seluruh wilayah Indonesia.

“Kebijakan keberlanjutan seharusnya tidak berhenti di tataran wacana. Semua pihak baik pemerintah, bisnis, dan masyarakat harus ikut bergerak,” tegasnya.

Dengan penghargaan ini, Susi Pudjiastuti kembali meneguhkan posisinya sebagai figur perempuan Indonesia yang berani, tegas, dan visioner dalam memperjuangkan kedaulatan serta keberlanjutan laut Nusantara.

Ajang "Women in SDGs Action Award 2025" diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap para perempuan penggerak Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sekaligus sebagai bagian dari rangkaian perayaan 4 Dekade, Bisnis Indonesia Group.

Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta pada Selasa (11/11/2025), kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya digelar oleh Bisnis Indonesia Group untuk mengangkat kontribusi perempuan dalam agenda-agenda pembangunan berkelanjutan dan berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia Group memberikan apresiasi kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor, dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas inisiatif dan kontribusinya yang sangat positif bagi tercapainya perbaikan kualitas hidup masyarakat di Tanah Air.

Acara ini turut menghadirkan Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid, Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Marcella Zalianty, dan Direktur Public Affairs, Communication, and Sustainability Coca-Cola Europacific Partners Indonesia Lucia Karina yang mengisi panel diskusi bertajuk “Perempuan dan Kemandirian”.