JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan penutupan sejumlah pelintasan sebidang liar yang dinilai rawan kecelakaan. Langkah ini merupakan bagian dari program Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama KAI dan pemerintah daerah.

Penutupan pelintasan liar dilakukan sebagai upaya pengendalian risiko di jalur rel kereta , khususnya pada titik-titik yang tidak memiliki sistem pengamanan memadai.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan bahwa keberadaan pelintasan liar menjadi salah satu titik rawan dalam operasional perkeretaapian.

"Pelintasan liar umumnya tidak dilengkapi dengan rambu, sinyal, maupun sistem pengamanan yang memadai. Kondisi ini sangat berisiko terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Oleh karena itu, penutupan menjadi langkah preventif yang terus kami lakukan bersama para pemangku kepentingan,” ujar Franoto, Rabu (6/5/2026).

Ia menyebut keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap operasional perkeretaapian, sehingga sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan potensi risiko di pelintasan sebidang.

"Kami secara konsisten melakukan identifikasi titik rawan dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta pemerintah daerah untuk melakukan penutupan perlintasan liar. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan andal."

Adapun beberapa titik pelintasan liar yang telah ditutup sepanjang tahun 2026 antara lain:

1. Pada 6 Maret 2026 di KM 58+5/6 lintas Tigaraksa–Cikoya, wilayah Kabupaten di Provinsi Banten

2. Pada 29 April 2026 di KM 42+3/4 lintas Parung Panjang–Cilejit, wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

3. Pada 30 April 2026 di KM 58+3/4 lintas Sukabumi–Gandasoli, wilayah Kota di Provinsi Jawa Barat

Selain penutupan, KAI Daop 1 Jakarta juga terus mengedepankan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka akses pelintasan liar baru serta selalu menggunakan pelintasan resmi yang telah dilengkapi fasilitas keselamatan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan dengan tidak membuat maupun menggunakan pelintasan liar. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama," tegas Franoto.

Sebagai bagian dari upaya kolaboratif ini, KAI Daop 1 Jakarta juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan penutupan pelintasan liar.

"Sinergi dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan keselamatan di pelintasan sebidang. Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik."

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat 130 perlintasan sebidang yang belum dijaga, dari jumlah keseluruhan 423 titik. Adapun perlintasan sebidang yang telah dijaga jumlah 293 titik.

Di sisi lain, pembangunan perlintasan tidak sebidang juga terus dilakukan. Saat ini terdapat 118 titik berupa flyover dan underpass yang berperan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan, sistem perkeretaapian nasional terdapat pembagian peran antara operator dan penyelenggara prasarana. Ia menyebut KAI berfokus pada penyelenggaraan operasional perjalanan kereta api.



Sementara itu, pengelolaan prasarana, termasuk perlintasan sebidang, merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018, khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan bahwa pengelolaan perlintasan sebidang dilakukan berdasarkan status jalan.

“Pengaturan ini menegaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan,” ujar Franoto dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Franoto menyampaikan pihaknya akan secara konsisten mengambil peran aktif dalam mendukung peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. KAI juga terus mendorong penataan perlintasan, termasuk penutupan perlintasan sebidang liar yang dinilai berisiko tinggi.

Upaya edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama, khususnya dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas saat melintas di perlintasan sebidang. Kepatuhan terhadap rambu dan sinyal, serta kewaspadaan pengguna jalan, merupakan faktor kunci dalam menciptakan keselamatan bersama.

JAKARTA - Perlintasan sebidang JPL 86 di Jalan Ampera, dekat Stasiun Bekasi Timur, sejak 29 April 2026 dipasangi palang pintu sementara oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta. Langkah ini disebut sebagai upaya awal untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan pemasangan tersebut merupakan langkah proaktif dalam meningkatkan aspek keselamatan di lokasi tersebut.

“Pemasangan palang pintu sementara ini merupakan langkah awal sebagai bentuk upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan,” ujar Franoto dalam keterangannya dikutip Sabtu (2/5/2026).



Ia mengatakan bahwa fasilitas yang terpasang saat ini belum bersifat permanen dan bukan palang pintu resmi. “Perlu kami sampaikan bahwa yang terpasang saat ini adalah palang pintu sementara, bukan palang pintu perlintasan resmi. Ini merupakan bagian dari tahap awal peningkatan keselamatan,” jelasnya.



Franoto menjelaskan, palang pintu sementara tersebut akan dijaga melalui swadaya masyarakat setempat dengan koordinasi pihak kelurahan. Dalam kondisi tidak terdapat penjagaan, palang pintu harus berada pada posisi tertutup demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

KAI menekankan bahwa penjagaan menjadi faktor penting dalam operasional perlintasan sebidang. Jika tidak dapat dijaga penuh selama 24 jam, KAI akan mengambil langkah penutupan.

“Apabila perlintasan JPL 86 di Jalan Ampera ini tidak dapat dijaga secara penuh selama 24 jam setiap hari, maka demi keselamatan bersama, KAI akan mengambil langkah tegas dengan melakukan penutupan perlintasan tersebut, karena kondisi tanpa penjagaan sangat membahayakan perjalanan kereta api maupun masyarakat,” tegas Franoto.

Pemasangan palang pintu sementara ini juga telah melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi serta Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

Ke depan, KAI akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi permanen, seperti pembangunan flyover atau underpass guna mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.

KAI juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melintasi perlintasan, dengan berhenti sejenak dan memastikan kondisi aman sebelum melintas. KAI menegaskan komitmennya untuk terus mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama dalam operasional perjalanan kereta api.

BEKASI - PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal menertibkan perlintasan sebidang liar. Hal ini dilakukan menyusul peristiwa kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line.

Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin mengatakan, sebanyak 1.800 perlintasan sebidang telah teridentifikasi. Ribuan perlintasan itu menjadi prioritas untuk dibenahi sepanjang tahun ini.

"Perlintasan sebidang ini, saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian melakukan penertiban yang sangat ketat sekali," ujar Dirut PT KAI Bobby Rasyidin di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4/2026).

Selain menertibkan perlintasan sebidang liar, PT KAI juga akan meningkatkan persyaratan bagi perlintasan sebidang yang telah ada. Peningkatan persyaratan ini berkaitan dengan dibangunnya flyover atau memasang palang pintu beralarm.

"Itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan baik membangun flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya," ucapnya.

Bobby menegaskan hal itu dilakukan demi mengutamakan keselamatan di perlintasan kereta api. "Untuk keselamatan, tidak ada kompromi seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Kita sudah lihat. Sedikit saja aspek keselamatan terganggu, sedemikian banyak korban berjatuhan," katanya.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menyoroti persoalan banyaknya perlintasan kereta api tidak resmi tanpa dilengkapi palang pintu namun kerap dijadikan lintasan kendaraan khususnya di wilayah provinsi itu.

KDM saat melayat ke rumah duka almarhumah Nurlaela, korban kecelakaan KRL Commuter Line asal Kampung Ceger, RT 02/RW 02, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, itu menegaskan persoalan tersebut harus segera dievaluasi dan ditangani bersama.

"Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan ditangani bersama. Salah satunya ialah jalur perlintasan kereta api yang masih banyak jalur lintasan tidak resmi. Sehingga tidak dilengkapi palang pintu otomatis resmi," katanya di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, penanganan persoalan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh otoritas pemangku kepentingan seperti Kementerian Perhubungan maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) saja melainkan membutuhkan peran aktif segenap unsur terkait, termasuk masyarakat sekitar perlintasan.

"Kita semua harus secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, membebaskan problem kecelakaan, termasuk palang pintu yang tidak resmi, banyak perlintasan tidak resmi, tidak menggunakan palang pintu keselamatan kereta api," katanya.

Ia juga menegaskan dukungan atas proses investigasi mendalam oleh pihak berwenang terkait insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4) malam.

Ia berharap seluruh tahapan investigasi dapat dilakukan dengan optimal serta menyeluruh agar menjadi evaluasi bersama ke depan, terutama terhadap layanan transportasi massal.

"Investigasi harus dilakukan dengan baik sehingga di Indonesia tidak boleh ada lagi kecelakaan kendaraan angkutan massal atau transportasi publik yang menyebabkan korban jiwa," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026