JAKARTA - Pernyataan konten kreator Ferry Irwandi yang membela Ibrahim Arief atau Ibam dan menyerang posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak menjadi tersangka dalam perkara Chromeebook dinilai sebagai bentuk penggiringan opini yang tidak objektif.

Pengamat hukum Fajar Trio memberikan catatan terkait kredibilitas narasi tersebut. Menurut Fajar, pendapat yang dilemparkan ke publik seharusnya berpijak pada fakta yang muncul di ruang sidang, bukan sekadar rangkuman dari satu sudut pandang saja.

Fajar Trio menyayangkan sikap Ferry Irwandi yang dinilai hanya menyerap informasi dari sudut pandang (point of view) penasihat hukum atau terdakwa Ibrahim Arief semata. Menurut Fajar, hal ini membuat narasi yang dihasilkan menjadi timpang dan tidak komprehensif.

“Harusnya, jika ingin membangun narasi yang adil dan tajam, Ferry Irwandi datang dan mengikuti persidangan dari awal sampai sekarang. Menyimak langsung kesaksian saksi-saksi, melihat bukti surat, dan mendengar keterangan ahli di bawah sumpah," ujar Fajar saat memberikan analisisnya, Senin (27/4/2026).

Fajar menekankan hanya mengandalkan informasi dari pihak terdakwa atau pengacaranya tentu akan menghasilkan kesimpulan yang subjektif. "Tugas penasihat hukum memang membela kliennya, itu sah dalam hukum. Namun, menjadikannya sebagai satu-satunya rujukan untuk menghakimi proses hukum di ruang publik adalah tindakan yang tendensius," tambahnya.

Fajar menjelaskan dalam persidangan, terungkap alasan kuat mengapa PPK tidak ditetapkan sebagai tersangka. Berbeda dengan narasi yang dibangun Ferry, PPK terbukti tidak memiliki mens rea atau niat jahat karena tidak mengetahui maksud terselubung di balik pemberian dana oleh vendor.

Lihat video: Sidang Nadiem: Vendor Akui Diinfo Pihak Google terkait Pengadaan Chromebook



"Fakta persidangan menunjukkan PPK memiliki itikad baik dengan mengembalikan dana tersebut saat statusnya masih saksi. Dalam hukum pidana, aspek niat batin ini sangat menentukan. Tanpa niat jahat, seseorang tidak bisa dipidanakan hanya karena kekhilafan administratif," jelasnya.

Fajar menambahkan, Pasal 4 UU Tipikor yang sering digunakan Ferry untuk menyudutkan PPK baru bisa diterapkan jika perbuatan melawan hukumnya sudah terbukti secara materil. "Kalau niat jahatnya saja tidak ada, apa yang mau dipidanakan? Inilah yang sering luput dari narasi-narasi di media sosial yang hanya mengejar sisi emosional," tegasnya.

Menurut Fajar, persidangan kasus korupsi adalah proses yang kompleks dan teknis. Melewatkan satu sesi persidangan saja bisa mengubah pemahaman terhadap konstruksi perkara secara keseluruhan.

"Jika Ferry tidak hadir secara fisik dan terus-menerus mengikuti dinamika di ruang sidang, bagaimana ia bisa mengklaim bahwa Ibam tidak bersalah atau PPK harus tersangka? Informasi dari penasihat hukum itu bersifat advokasi, sementara kebenaran hukum dicari melalui dialektika di persidangan antara Jaksa, Terdakwa, dan Hakim," kata

Fajar mengingatkan para influencer untuk lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan konten yang berkaitan dengan institusi peradilan. Narasi yang tendensius tanpa dasar fakta sidang yang utuh hanya akan mencederai proses pencarian keadilan.

"Jangan sampai publik disesatkan oleh narasi yang hanya manis di permukaan namun rapuh secara legal formal. Kita semua ingin keadilan, tapi keadilan itu harus ditegakkan berdasarkan fakta persidangan yang komprehensif, bukan berdasarkan perasaan atau POV sepihak," katanya.

Pengamat Media Sosial dan Digital Strategi, Tuhu Nugraha mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial, termasuk terkait padangan seseorang mengenai suatu kasus yang tengah berjalan. Tuhu mengatakan bahwa masyarakat perlu membedakan antara opini, pembelaan, kritik, dan fakta persidangan.

"Serta jangan mudah percaya pada satu narasi saja. Cek berbagai sumber, pahami konteks hukum, dan tetap hormati proses pengadilan serta asas praduga tak bersalah. Kritik publik penting, tetapi kritik yang sehat harus tetap menjaga akurasi, proporsionalitas, dan tanggung jawab sosial," katanya

Tuhu mengatakan dalam perkara hukum yang sedang berjalan, yang terpenting adalah kehati-hatian. Tuhu menyebut bahwa opini publik, termasuk dari influencer, tidak boleh menggantikan proses pembuktian dalam persidangan di pengadilan. "Kritik terhadap proses hukum tentu sah, tetapi sebaiknya berbasis fakta persidangan, dokumen resmi, dan sumber yang berimbang," katanya.

Menurutnya wajar jika publik mempertanyakan terkait pihak-pihak yang berbeda status hukumnya. Namun, Tuhu mengatakan bahwa pertanyaan itu seharusnya diarahkan untuk mendorong transparansi penegakan hukum, bukan langsung menjadikan vonis sosial.

"Persoalan yang lebih luas adalah ruang digital kita belum memiliki kerangka etik yang cukup jelas dan dipahami bersama mengenai bagaimana influencer atau kreator konten sebaiknya membahas perkara hukum yang sedang berjalan," kata dia.

Tuhu menyebut bahwa secara hukum, tentu sudah ada batasan umum seperti fitnah, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Namun secara etik, kata dia, wilayah ini masih abu-abu.

"Akibatnya, figur dengan jangkauan besar bisa membentuk persepsi publik secara kuat, bahkan ketika informasi yang digunakan belum lengkap atau hanya berasal dari satu sudut pandang," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (Peratin) Kamilov Sagala menilai opini yang dibangun oleh Ferry memanfaatkan momentum kasus tersebut untuk lebih eksis, terlebih perkara korupsi Chromebook saat ini tengah menjadi perhatian publik.

"Influencer FI di dalam dunia medsos digital saat ini, menjadikan ajang peluang untuk eksis, apalagi kasua ini jadi sorotan publik. Cara pandang FI terhadap kasus itu merupakan sudut pandang yang bersangkutan secara individual," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan status penahanan mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dari sebelumnya tahanan rumah menjadi tahanan Rutan KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terkait dengan status penahanan terhadap tersangka YCQ, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, sampai saat ini KPK masih memproses untuk melakukan pengalihan jenis penahanan.

Dalam proses pengalihan status itu kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter. Kemarin, Senin (23/3/2026) malam hingga pagi hari ini, Selasa (24/3/2026) tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara Jakarta Timur. Oleh karena itu, KPK pun masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan.

"Kemudian perlu kami tegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berprogres secara positif, kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku," kata Budi dalam keterangannya pada Selasa (24/3/2026).

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.

Sebelumnya, YCQ menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Budi mengatakan pihak keluarga YCQ pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang No. 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Sementara itu, dia memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada YCQ setelah yang bersangkutan menjadi tahanan rumah untuk sementara waktu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen Cs dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya masih berpeluang untuk melayangkan kasasi karena perkara ini masih ditangani menggunakan KUHAP lama.

"Yang jelas, terhadap yang bersangkutan sudah dinyatakan bebas. Tapi kan waktu itu diproses tetap menggunakan masih KUHAP yang lama," kata Anang, di Kejagung, Jumat (13/3/2026.

Anang menegaskan, penuntut umum masih memiliki waktu untuk menganalisis seluruh fakta persidangan sebelum mengajukan upaya hukum kasasi.

"Kita tunggu sikap penuntut umum dalam waktu yang telah ditentukan sesuai aturan. Kita tunggu saja nanti sikap penuntut umum dalam waktu dekat," pungkas Anang.

Sekadar informasi, selain Delpedro, seluruh terdakwa dalam perkara penghasutan demo Agustus lalu ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Mereka yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza angkat bicara usai divonis 15 tahun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Kerry menyatakan bahwa dirinya merasa kebingungan atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sebab, menurutnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan dalam putusannya tersebut.

"Saya juga bingung dengan putusannya karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan," ujar Kerry usai sidang putusan, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry menyatakan bahwa dirinya akan berjuang mencari keadilan dalam perkara ini. Meskipun begitu, belum diketahui apakah Kerry bakal melayangkan banding atas vonisnya tersebut

"Ya insyaallah saya akan teruskan upaya hukum, semoga saya mendapatkan keadilan di tempat lain," imbuhnya.

Di samping itu, Kerry juga mengaku kebingungan atas putusan penyitaan terhadap aset PT Orbit Terminal Merak (OTM) dalam perkara ini.

"Saya bingung, sampai sekarang masih dipakai," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kerry telah dinyatakan bersalah atas perkara rasuah tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Hakim memvonis Kerry selama 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer kembali menyinggung soal partai yang diduga menerima aliran dana pemerasan.

Setelah sebelumnya mengemukakan partai berinisial K. Kini, dia mengungkap bahwa partai yang diduga menerima dana haram itu memiliki tiga huruf.

"Partai. Saya kerucutkan ya. kemarin kan K. Sekarang tiga huruf. Untuk sementara itu dulu," ujar Noel di PN Tipikor, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Namun, Noel enggan menjawab ketika awak media mendalami identitas partai tersebut seperti warna maupun huruf lainnya.

Noel hanya meminta agar seluruh pihak mengikuti persidangan kasus sertifikat K3, jika ingin mengetahui sosok partai yang diduga terlibat itu.

"Bukan saya yang ngomong, yang ngomong fakta persidangan, saksi-saksi yang bicara. Bukan saya. Pak jaksa yang bicara, saksi yang bicara, BAP yang bicara. Bukan saya wamen. Orang saya baru 10 bulan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Noel dan komplotannya telah didakwa telah menerima uang Rp 6,5 miliar dalam kasus pemerasan terkait sertifikat dan lisensi K3.

Dalam dakwaannya, Noel juga diduga telah menerima aliran dana sebesar Rp3,3 miliar serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dalam periode Oktober 2024 hingga Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta terdakwa kasus dugaan pemerasan Sertifikat K3, Immanuel Ebenezer alias Noel membuktikan soal partai berinisial "K" yang diduga menerima aliran dana pemerasan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan informasi harus disampaikan saat sidang berlangsung agar dapat didalami oleh tim lembaga antirasuah.

"Jika memang memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silahkan disampaikan di majelis hakim supaya itu kemudian juga menjadi fakta persidangan," kata Budi kepada jurnalis, Senin (26/1/2026).

Budi menjelaskan bahwa informasi harus diuraikan secara benar dan utuh agar persidangan berjalan efektif.

Dia turut mengimbau agar Noel fokus menjalani sidang dengan menyampaikan fakta yang diketahuinya.

"Kami tentu mengimbau ya kepada terdakwa agar lebih fokus untuk mengikuti persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta dengan benar dan utuh," jelas Budi.

Diketahui, Noel sempat menyinggung adanya partai dan ormas yang terlibat dalam kasus ini. Pada hari ini, Senin (26/1/2026) Noel menjalani sidang di Pengadilan Jakarta Pusat. Sebelum sidang dimulai, dia menyebut partai yang dimaksud berinisial "K".

"Ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Partainya ada huruf "K"-nya. Sudah itu dulu clue-nya ya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memastikan eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi dan terdakwa lainnya tak menerima keuntungan dalam kasus korupsi terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

Hakim Anggota Nur Sari Baktiana mengatakan berdasarkan keterangan saksi dan fakta hukum yang ada, para terdakwa dalam perkara ini tidak pernah mendapatkan keuntungan pribadi.

"Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan dan membuktikan para terdakwa memperoleh keuntungan pribadi selama KSO dan akuisisi," ujar Nur Sari di PN Tipikor, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dia menambahkan fakta persidangan ini relevan dengan keterangan Aji selaku pemilik PT JN yang menyatakan bahwa Ira dkk tidak pernah menerima barang maupun fasilitas keuntungan yang diberikan.

"Saudara Aji menyebutkan bahwa tawarannya untuk memberikan handphone dan batik Madura ditolak terdakwa 3. Begitu pula terdakwa satu juga menolak hubungan fasilitas penjemputan," imbuhnya.

Terlepas dari itu, Nur Sari mengemukakan bahwa perbuatan Ira dkk dalam proses akuisisi PT JN tetap dinilai merupakan perbuatan pidana. Pasalnya, kata hakim, proses akuisisi itu telah menguntungkan Aji dan PT JN.

Selain menguntungkan orang lain, Ira dkk juga disebut telah menambah beban dari PT ASDP karena menerima kewajiban PT JN dalam akuisisi itu.

"Namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas keputusan yang kebijakan yang diambil oleh para terdakwa terbukti secara nyata dan pasti telah memberikan keuntungan luar biasa bagi saudara aji dan PT JN, terutama terkait pengalihan kewajiban pt JN kepada BUMN kepada ASDP," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Ira telah divonis 4,5 tahun dengan denda Rp500 juta. Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi divonis 4 tahun dan denda Rp500 juta.