Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan hingga pertengahan awal Mei 2026, penyerapan gabah petani di dalam negeri telah mencapai 2,4 juta ton setara beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

Rizal mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari target nasional sebesar 4 juta ton setara beras pada 2026 sebagaimana penugasan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas pasokan dalam negeri.

"Dan sampai tanggal 6 Mei ini (2026), kami sudah mencapai lebih dari 2,4 juta ton (penyerapan gabah setara beras). Jadi hampir mencapai sekitar 60 persen dari total target 4 juta ton," kata Rizal di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan itu saat berbincang bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam peninjauan langsung kondisi riil stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Rizal menyampaikan keberhasilan tersebut didukung sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kementerian Pertanian, serta aparat TNI/Polri yang terlibat langsung dalam mengawal penyerapan di lapangan.

Bulog juga menerapkan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan standar kualitas tertentu, yakni hanya hasil panen yang telah mencapai usia optimal untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan.

Pendekatan itu memastikan beras yang diserap memiliki tingkat kematangan yang baik sehingga menghasilkan kualitas lebih tinggi saat diproses dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam upaya mencapai target, Bulog menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan media sebagai bagian dari pengawasan serta transparansi kinerja.

Selain itu, mahasiswa juga didorong berperan aktif sebagai pengawas independen melalui kegiatan edukatif dan kunjungan lapangan guna memahami langsung sistem logistik pangan nasional.

Bulog saat ini mengelola jaringan gudang yang tersebar luas di seluruh Indonesia untuk menyimpan cadangan beras pemerintah sebagai bagian dari sistem distribusi dan stabilisasi pangan.

Ia menyebutkan total gudang yang dimiliki mencapai 1.555 unit dengan kapasitas penyimpanan sekitar 3,7 juta ton, sehingga sebagian kebutuhan tambahan dipenuhi melalui penyewaan gudang eksternal.

Untuk mengakomodasi peningkatan stok, Bulog menyewa fasilitas tambahan dengan kapasitas mendekati 2 juta ton guna memastikan seluruh hasil serapan gabah petani dapat diserap dengan baik.

Pemerintah juga memberikan dukungan pembangunan 100 gudang baru pada 2026 yang diprioritaskan di wilayah terdepan seperti Nias, Natuna, dan Morotai untuk memperkuat distribusi logistik nasional.

Langkah itu sekaligus ditujukan untuk menjangkau daerah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai sehingga distribusi cadangan beras dapat lebih merata dan efisien.

Secara keseluruhan, tambah Rizal, stok beras nasional yang dikelola BUMN pangan tersebut saat ini telah mencapai sekitar 5,23 juta ton dan dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga tahun mendatang.

Bulog menegaskan seluruh beras yang disimpan merupakan milik pemerintah sebagai cadangan pangan nasional yang terdiri dari beras premium dan medium untuk kebutuhan stabilisasi harga serta bantuan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meminta pimpinan wilayah dan cabang jajarannya agar memaksimalkan penyerapan gabah petani untuk mengamankan target nasional di tengah potensi dampak El Nino dan gejolak geopolitik global.

"Kami mendorong para pinwil dan pimpinan cabang Bulog seluruh tanah air agar memaksimalkan panen di awal-awal ini sampai bulan Juli (2026)," kata Rizal ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Menurutnya, periode Juni hingga Juli yang diperkirakan menjadi puncak El Nino justru bertepatan dengan masa panen raya di sejumlah sentra produksi padi nasional.

Kondisi cuaca panas saat panen dinilai menguntungkan karena membantu proses pengeringan gabah sehingga kualitas hasil panen petani menjadi lebih baik dan siap diserap.

"Karena apa? Untuk antisipasi kalau nanti El Nino-nya berkepanjangan bahkan di November dan lain sebagainya," ujar Rizal.

Dengan percepatan penyerapan tersebut, Bulog optimistis target 4 juta ton beras dapat tercapai secara maksimal sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional sepanjang tahun ini.

"Oleh karena itu kami sampaikan kepada seluruh jajaran yang ada di daerah, baik Bulog wilayah maupun cabang, untuk menyerap, memaksimalkan di panen sampai bulan Juli ini," tuturnya.

Bulog mencatat hingga 13 April 2026, capaian penyerapan Bulog telah mencapai sekitar 48,7 persen atau setara 1,9 juta ton beras dari target 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, stok beras Bulog tercatat mencapai 4,727 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam waktu dekat seiring percepatan penyerapan di lapangan.

Rizal menegaskan intensitas kerja Bulog saat ini ditingkatkan yang hampir tanpa hari libur demi memastikan proses penyerapan dan pengelolaan beras berjalan optimal sesuai target.

Bahkan ia menyebut sebagian waktu akhir pekan pegawai yang seharusnya dimanfaatkan untuk keluarga, kini mendukung operasional penyerapan dan pengemasan beras sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

Dengan kerja keras dan solidaritas seluruh jajaran, Rizal optimistis target penyerapan dapat tercapai sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan geopolitik dan Godzilla El Nino.

Ia juga menegaskan komitmen pihaknya menjaga ketersediaan pangan nasional tetap aman di tengah tekanan global dan perubahan iklim yang berdampak pada banyak negara.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas pangan nasional, dengan dukungan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kokoh.

Rizal menuturkan untuk memperkuat ketahanan pangan, Bulog juga meningkatkan sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga, BUMN pangan, serta BMKG guna mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi.

Bulog juga memperkuat koordinasi dengan DPR RI khususnya Komisi IV dan Komisi VI, sektor swasta logistik, serta membentuk command center di Kantor Pusat Perum Bulog guna memantau dinamika global dan potensi El Nino secara real time.

Dalam menjaga stabilitas harga, Bulog rutin memantau pasar bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan, serta melakukan operasi pasar dan pengawasan produsen secara langsung di lapangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras nasional berada dalam kondisi aman, bahkan di tengah risiko gangguan produksi akibat fenomena El Nino pada tahun ini.

Kadiv Humas Perum Bulog Tomi Wijaya mengatakan posisi stok beras yang dikelola Bulog saat ini sudah sangat mencukupi untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Stok beras saat ini sudah mencapai 4,5 juta ton. Penugasan penyaluran SPHP tahun ini 828.000 ton jadi stok kita sangat aman,” kata Tomi kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menyatakan tebalnya stok beras menjadi fondasi dalam mendorong swasembada pangan.

Selain menjaga stok, Rizal menyampaikan Bulog juga memastikan harga gabah petani tetap sesuai dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar kesejahteraan petani meningkat dan nilai tukar petani (NTP) tetap terjaga.

Rizal juga optimistis target penyerapan beras sebesar 4 juta ton dapat tercapai melalui sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga aparat TNI/Polri serta pelaku pertanian.

Menurutnya, penyerapan tersebut menjadi bagian dari mandat strategis Bulog dalam menjaga kesinambungan stok dan produksi nasional.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Indonesia dalam kondisi siap menghadapi potensi dampak El Nino, dengan dukungan stok pangan yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan dampak cuaca ekstrem panas mulai dirasakan dan berpotensi memengaruhi produksi pertanian. Namun demikian, dia menyatakan pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

“Itu El Nino Godzilla kan katanya kering 6 bulan. Tetapi, sepertinya masih lebih tinggi dulu El Nino yang dulu, 2015. Kami sudah pengalaman mengelola El Nino bersama teman-teman tahun 2015, 2023, 2024,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

Dia menambahkan, stok beras pemerintah saat ini telah mencapai 4,5 juta ton pada awal April 2026 dan berpotensi meningkat dalam waktu dekat.

Selain stok di gudang Bulog, Amran menambahkan ketersediaan pangan dari sektor lain seperti hotel, restoran, kafe/katering (Horeka) serta potensi panen yang sedang berlangsung dengan total sekitar 23 juta ton.

Dengan total ketersediaan tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi dalam jangka panjang dan melampaui periode kekeringan akibat El Nino.

“Artinya 11 bulan ke depan ini aman. Stok untuk rakyat Indonesia 11 bulan ke depan aman. Sedangkan kekeringan 6 bulan. Berarti aman kan?” ujarnya.

Adapun untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga telah menjalankan berbagai strategi seperti pompanisasi, perbaikan irigasi, serta optimalisasi lahan rawa.

Yogyakarta (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus melaksanakan penyerapan gabah petani secara intensif di bulan Ramadhan ini sebagai bagian dari penugasan pemerintah dalam rangka penguatan cadangan pangan nasional.

"Bulog Yogyakarta bersama seluruh jajaran tetap berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara maksimal, termasuk pada periode bulan puasa ini," kata Pemimpin Perum Bulog Kanwil Yogyakarta.Dedi Aprilyadi di Yogyakarta, Senin.

Program penyerapan ini merupakan bagian dari target nasional pengadaan sebesar empat juta ton, dengan target khusus untuk Kanwil Yogyakarta pada 2026 sebesar 195.920 ton setara beras.

Memasuki bulan Ramadhan, aktivitas penyerapan gabah tetap berjalan optimal melalui Tim Jemput Pangan yang secara aktif turun ke lapangan untuk melakukan pembelian langsung dari petani di berbagai wilayah kerja.

"Upaya ini menunjukkan komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan nasional tetap terjaga," katanya.

Berdasarkan data realisasi per 22 Februari 2026, capaian pengadaan gabah dan beras di wilayah kerja Kanwil Yogyakarta telah mencapai 24.111 ton setara beras. Jumlah tersebut melampaui target pengadaan hingga akhir Februari 2026 yang ditetapkan sebesar 14.876 ton setara beras.

"Dengan demikian, capaian serapan telah mencapai sekitar 162 persen dari target yang ditetapkan untuk periode tersebut," katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan capaian serapan yang melampaui target periode Februari tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, mitra penggilingan, serta kelompok tani di wilayah DIY dan sekitarnya.

"Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penyerapan di lapangan," katanya.

Ia mengatakan, selain melakukan penyerapan, Perum Bulog Kanwil Yogyakarta juga terus memberikan kepastian harga kepada petani melalui pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan pemerintah.

"Harga tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi petani agar tetap memperoleh keuntungan yang layak saat panen," katanya.

Perum Bulog Kanwil Yogyakarta juga mengimbau kepada seluruh petani maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) agar dapat menjual hasil panennya kepada Bulog dengan ketentuan gabah telah memasuki usia panen yang sesuai standar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani sekaligus mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah.

"Ke depan, Perum Bulog Kanwil Yogyakarta akan terus mengoptimalkan kegiatan penyerapan gabah dan beras guna memastikan target tahunan dapat tercapai serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional secara berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani, strategi pengelolaan yang tepat, serta kerja keras yang konsisten, panen raya diharapkan benar-benar menjadi momen yang membawa berkah

Jakarta (ANTARA) - Dalam salah satu kesempatan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa panen raya padi musim tanam Oktober–Maret 2026 diperkirakan berlangsung lebih cepat dan mulai terjadi pada Februari 2026.

Percepatan waktu panen raya ini tentu disambut dengan gembira, khususnya oleh para petani padi yang selama kurang lebih 100 hari telah menekuni proses bercocok tanam dengan penuh kesabaran dan harapan.

Panen raya selalu menjadi momen yang dinantikan para petani. Bagi mereka, panen raya bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting yang berpotensi mengubah nasib dan memperbaiki kehidupan.

Pada saat inilah jerih payah, tenaga, dan biaya yang telah dicurahkan sejak masa olah tanah hingga pemeliharaan tanaman, diharapkan berbuah hasil yang setimpal.

Tidak mengherankan jika menjelang tibanya panen raya, para petani tampak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan.

Pengalaman panen raya pada tahun sebelumnya menunjukkan banyak petani yang merasakan kegembiraan. Kerja keras mereka dalam bercocok tanam padi terbayar dengan harga gabah yang dinilai setimpal.

Para petani tidak lagi diliputi kekhawatiran akan terjadinya harga gabah anjlok, mengingat pemerintah telah menjamin dan menerapkan satu harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dengan kebijakan tersebut, petani tidak perlu cemas terhadap kemungkinan tekanan harga oleh bandar atau tengkulak, karena pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Perum Bulog pun mendapat penugasan untuk menyerap gabah petani dengan harga sekurang-kurangnya sesuai HPP yang berlaku. Kebijakan ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi petani dalam menjual hasil panen mereka.

Hal yang semakin menggembirakan, pemerintah juga menghadirkan terobosan dalam kebijakan penyerapan gabah petani.

Ditetapkannya kebijakan penyerapan gabah secara any quality atau serap gabah semua kualitas membuat petani tidak lagi terbentur pada persyaratan kadar air maupun kadar hampa tertentu saat menjual gabah hasil panennya.

Kebijakan penyerapan gabah secara any quality atau “apa adanya” berarti pemerintah atau lembaga terkait bersedia membeli gabah petani tanpa mempertimbangkan secara ketat aspek kualitas, seperti kadar air atau tingkat kekeringan tertentu.

Dengan demikian, petani tidak perlu khawatir jika gabah yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis tertentu. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk mendukung stabilitas harga gabah sekaligus melindungi pendapatan petani, terutama pada saat produksi melimpah.

Any Quality

Menarik untuk dicermati lebih jauh, kebijakan satu harga pembelian pemerintah dan penyerapan gabah secara any quality terbukti mampu memberikan dampak positif bagi banyak pihak.

Penyerapan gabah terlihat sangat tinggi, sehingga memperkokoh posisi cadangan beras pemerintah. Di sisi lain, kesejahteraan petani pun tampak semakin membaik karena hasil panen dapat terserap dengan harga yang relatif stabil.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2025 menunjukkan angka yang semakin tinggi.

Dengan NTP sekitar 123 pada tahun tercapainya swasembada beras, menggambarkan tingkat kesejahteraan petani yang semakin membaik.

Produksi yang berlimpah dan harga yang menguntungkan menjadi kombinasi yang wajar jika kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Panen raya identik dengan hasil pertanian yang melimpah. Ketika hasil panen melimpah, petani memiliki kesempatan untuk menjual lebih banyak dan memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Hal ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan mereka, selama harga jual gabah tetap menguntungkan dan biaya produksi tidak terlalu tinggi. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa panen raya dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan harga jual turun akibat pasokan yang melimpah di pasar.

Di sinilah pentingnya kebijakan satu harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Dengan adanya penetapan harga minimum yang harus dibayarkan oleh pengumpul atau Bulog, harga gabah cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan drastis.

Kebijakan ini melindungi petani dari fluktuasi harga pasar yang merugikan, sehingga pendapatan mereka lebih terjamin.

Kebijakan satu harga gabah yang mulai diberlakukan pemerintah sejak tahun lalu terbukti menjadi salah satu solusi dalam stabilisasi harga dan peningkatan pendapatan petani.

Kebijakan ini layak untuk dilanjutkan agar petani dapat lebih fokus meningkatkan produksi menuju swasembada beras, tanpa dihantui kekhawatiran akan jatuhnya harga pada saat panen raya.

Strategi Penting

Dalam menghadapi tantangan panen raya, terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan.

Pertama, diversifikasi hasil pertanian. Petani dapat menanam berbagai jenis tanaman untuk mengurangi risiko penurunan harga pada satu komoditas tertentu. Dengan tidak bergantung pada satu komoditas saja, risiko kerugian dapat ditekan.

Kedua, peningkatan kualitas hasil panen. Meski terdapat kebijakan any quality, upaya meningkatkan kualitas tetap penting agar petani memiliki peluang memperoleh harga yang lebih baik di pasar.

Ketiga, pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi penyimpanan dan pengolahan pascapanen dapat mengurangi kerugian serta menjaga mutu gabah sebelum dijual.

Keempat, penguatan kerja sama antarpetani. Melalui kelompok tani atau koperasi, petani dapat meningkatkan posisi tawar dalam menjual hasil panen. Kerja sama ini juga memudahkan akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, dan informasi pasar.

Kelima, pemanfaatan asuransi pertanian. Asuransi dapat melindungi petani dari risiko gagal panen maupun penurunan harga yang tidak terduga.

Akhirnya, agar panen raya benar-benar mampu memberi berkah dalam kehidupan petani, terdapat beberapa kiat yang dapat dilakukan sejak awal proses budidaya.

Persiapan lahan yang baik menjadi langkah pertama. Lahan yang subur dan siap tanam akan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

Selanjutnya, pemilihan bibit unggul sangat menentukan hasil panen. Bibit yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman terhadap hama serta penyakit.

Perawatan intensif juga tidak boleh diabaikan. Penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama harus dilakukan secara rutin dan terukur.

Manajemen air yang baik menjadi faktor penting dalam budidaya padi, karena ketersediaan air yang cukup akan menunjang pertumbuhan tanaman secara maksimal.

Terakhir, panen harus dilakukan pada waktu yang tepat. Panen yang terlalu cepat atau terlalu lambat dapat memengaruhi kualitas dan kuantitas hasil.

Dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani, strategi pengelolaan yang tepat, serta kerja keras yang konsisten, panen raya diharapkan benar-benar menjadi momen yang membawa berkah.

Bukan hanya bagi petani sebagai pelaku utama, tetapi juga bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara resmi mengaktifkan kembali program penyerapan gabah petani untuk tahun anggaran 2026 dengan target ambisius mencapai 23.123 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 12.253 ton beras.

Kepala Perum Bulog Kanwil Kaltim-Kaltara, Musazdin Said menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai katup pengaman bagi stabilitas harga di tingkat produsen.

“Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, serta memastikan stok cadangan pangan nasional tetap aman pascapengumuman swasembada beras oleh pemerintah pusat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (25/1/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya menggandeng TNI, Polri, serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai mitra pendamping di lapangan guna memastikan mekanisme berjalan transparan dan akuntabel.

Kolaborasi lintas institusi ini dinilai krusial mengingat kompleksitas persoalan yang kerap muncul dalam distribusi dan verifikasi kualitas gabah.

Dia berharap agar program penyerapan gabah dan beras pada tahun 2026 ini semakin memotivasi petani di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk meningkatkan produksi.

“Perum BULOG optimistis langkah tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan nasional,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog berencana menerapkan pembayaran digital alias nontunai dalam membeli gabah kering panen (GKP) dari petani.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa hal ini dilakukan agar penyerapan gabah petani di lapangan dapat sesuai dengan ketentuan, yakni seharga Rp6.500 per kilogram.

“Jadi tujuannya kalau by digital yang dibayarkan ke petani betul-betul Rp6.500 per kilogram. Kalau pakai uang [tunai] kan kita enggak bisa monitor di lapangan, betul tidak dibayar Rp6.500? Jangan-jangan masih ada oknum yang nakal kan di lapangan,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).

Seiring dengan rencana tersebut, pihaknya lantas mengharapkan agar petani segera memiliki nomor rekening dan buku tabungan.

Menurut Rizal, petugas di lapangan akan merekap data pembayaran milik petani yang dapat dipantau langsung melalui pusat komando Bulog, sehingga meminimalkan risiko penyelewengan.

Ketika disinggung perihal pendampingan yang akan dilakukan kepada petani khususnya di daerah, dia memastikan bahwa Bulog akan menggandeng bank-bank milik negara.

“Kami akan panggil juga teman-teman perbankan nasional, Himbara khususnya, supaya proses pembayaran digital ini memudahkan juga untuk para petani,” ujar purnawirawan TNI bintang tiga ini.

Selain itu, Rizal menyampaikan bahwa Bulog menargetkan penyerapan 4 juta ton beras, lebih dari target pada 2025 yang sebanyak 3 juta ton. Pihaknya bakal mengoptimalkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah besaran cadangan pangan pemerintah (CPP) pada 2026, khususnya komoditas beras dan jagung. Menurut Zulhas, penugasan pengadaan cadangan pangan tersebut akan diemban oleh Perum Bulog.

“Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta [ton] kita naikkan jadi 4 juta,” kata Zulhas usai menggelar rapat koordinasi penetapan CPP 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Selain itu, dia menyampaikan bahwa peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perum Bulog mencatat pengadaan beras nasional setara beras mencapai 3.191.969 ton sepanjang 2025. Capaian ini menempatkan BULOG sebagai instrumen utama negara dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus menjaga kesinambungan produksi dan pendapatan petani.

Pengadaan tersebut bersumber dari penyerapan 4.537.490 ton gabah kering panen (GKP), 6.863 ton gabah kering giling (GKG), serta 765.504 ton beras hingga 31 Desember 2025. Skala penyerapan ini menjadi fondasi penguatan stok nasional di tengah upaya menuju swasembada pangan berkelanjutan.

Direktur Utama BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menilai 2025 sebagai fase penting konsolidasi peran perusahaan di seluruh rantai pangan nasional. “Tahun 2025 adalah momentum konsolidasi peran Bulog sebagai stabilisator pangan nasional. Fokus kami melindungi petani, menjaga cadangan pangan, dan memastikan akses pangan yang stabil serta terjangkau,” kata Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Penyerapan GKP pada 2025 tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Perum Bulog. Kehadiran aktif Bulog di sentra produksi menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga serapan panen petani sesuai harga acuan pemerintah.

Ahmad Rizal menyampaikan Bulog turun langsung ke lapangan untuk memastikan gabah petani terserap secara optimal. “Kami turun langsung ke petani untuk memastikan gabah terserap dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Ini bentuk keberpihakan negara kepada petani dan fondasi menuju swasembada pangan,” ujarnya.

Kinerja pengadaan juga mencakup jagung dalam negeri sebesar 101.968 ton yang terdiri atas 101.770 ton melalui skema PSO dan 198 ton komersial. Langkah ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen serta keberlanjutan pasokan jagung nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membidik cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi 4 juta ton pada 2026. Angkanya naik dari semula 3 juta ton.

Menko Zulhas meyakini peran Perum Bulog sangat krusial dalam penstabilan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan menjaga harga gabah di tingkat petani. Dalam hal ini, Bulog akan menyerap gabah petani di harga Rp6.500 per kilogram.

“Kami putuskan Cadangan Beras Pemerintah kita dari 3 juta ton, kita naikkan jadi 4 juta ton, agar lebih mudah nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Senin (29/12/2025).

Di samping itu, Zulhas menilai margin bagi Perum Bulog agar dapat lebih ditingkatkan guna mewujudkan beras satu harga di seluruh Indonesia.

"Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 kali 3 juta [ton], Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin. Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP, kita akan hitung agar nanti berhasil bisa satu harga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan setidaknya Bulog akan menyerap 2 juta—2,5 juta ton beras pada panen raya untuk mencapai target 4 juta ton CBP di tahun depan.

“Kita target 4 juta ton [tahun 2026] seluruh Indonesia. [Nanti] di panen raya, minimal [serap] 2 juta ton. Kalau bisa, 2,5 juta ton. Ini stok kita per detik ini 3,39 juta ton. Ini tertinggi selama merdeka,” kata Amran.

Sepanjang 2025, realisasi pengadaan setara beras bersumber dari produksi dalam negeri yang telah dilaksanakan Perum Bulog telah mencapai 3,43 juta ton. Capaian ini telah melampaui 114,5% dari target serap beras 3 juta ton.

Bapanas mencatat, stok beras Bulog sampai akhir tahun belum pernah mencapai lebih dari 3 juta ton dengan tidak ada pasokan dari importasi.

Sementara itu, kondisi stok beras yang ada di gudang Bulog sampai minggu terakhir Desember terdapat 3,39 juta ton, sehingga stok CBP di tahun ini menyentuh lebih dari 3 juta ton dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menepis anggapan, kenaikan harga beras disebabkan oleh Perum Bulog yang terlalu banyak menyerap gabah petani. Dia menegaskan, kapasitas Bulog dalam menyerap gabah sebenarnya sangat kecil, hanya sekitar 8 persen dari total produksi nasional.

"Kemampuan Bulog (dalam menyerap gabah petani) hanya 8%. Ada ahli, ada pengamat yang selama ini mengatakan harga beras naik itu karena Bulog menyerap banyak," ujar Amran dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menilai, pandangan tersebut keliru dan tidak berdasarkan data yang sebenarnya. "Dia mengamati pakai rasa. Mengamati itu harusnya pakai rasio. Tahu yang diserap cuma 8%. 92% adalah swasta. Kita tidak bisa kendalikan," tegasnya.

Amran juga menyebut adanya kesalahpahaman dalam menilai peran Bulog dalam penyerapan gabah petani.

"Nah, ini salah paham, Pak Menko Pangan. Mereka selalu mengatakan harga beras naik karena Bulog menyerap banyak, sehingga harga naik. Tidak semuanya naik," ucap dia.

Surplus Beras Diserap Bulog

Pernyataan Amran ini menanggapi pandangan sejumlah pengamat pertanian yang sebelumnya menuding kebijakan Bulog menyerap gabah besar-besaran menyebabkan distorsi di pasar beras. Salah satunya disampaikan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Khudori yang menilai langkah Bulog tersebut membuat pasokan gabah ke penggilingan swasta berkurang drastis.

"Dengan Bulog wajib menyerap dalam bentuk gabah yang jumlahnya besar itu, sebagian besar surplus produksi itu diserap oleh Bulog, sementara penggilingan swasta itu hanya kebagian sisa-sisa. Mereka punya stok tapi tidak banyak, dan pasokan mereka ke pasar itu sudah jauh menurun dibandingkan situasi normal. Kira-kira hanya sepertiga sekarang," ujar Khudori dalam webinar PERHEPI, Senin (14/7/2025).

Khudori bahkan menyebut kondisi ini turut memicu inflasi, karena beras selama lima bulan terakhir menjadi penyumbang utama kenaikan harga. "Data BPS, dari sejak Januari awal tahun ini, beras sudah lima bulan menjadi penyumbang inflasi. Nah ini yang beberapa penggilingan yang sudah tidak kuat, menanggung kerugian dan berhenti berproduksi karena memang terlampau HET," katanya.

Ia menambahkan, langkah Bulog menahan stok justru menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. "Sebetulnya tugas pemerintah kan bukan hanya memastikan stok, tapi juga mengendalikan harga. Nah, ketika stok itu hanya ditahan dan ditumpuk saja untuk memecahkan rekor, inilah yang terjadi," tukasnya.

Bahkan, lanjut Khudori, penggilingan besar pun ikut terdampak. "Ini bukan hanya penggilingan skala kecil, penggilingan menengah, penggilingan besar juga. Nah saya kira kalau tidak ada kebijakan yang segera dalam bentuk koreksi, ini akan terus banyak ya dampak yang menyusul," terang Khudori.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menepis anggapan, kenaikan harga beras disebabkan oleh Perum Bulog yang terlalu banyak menyerap gabah petani. Dia menegaskan, kapasitas Bulog dalam menyerap gabah sebenarnya sangat kecil, hanya sekitar 8 persen dari total produksi nasional.

"Kemampuan Bulog (dalam menyerap gabah petani) hanya 8%. Ada ahli, ada pengamat yang selama ini mengatakan harga beras naik itu karena Bulog menyerap banyak," ujar Amran dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menilai, pandangan tersebut keliru dan tidak berdasarkan data yang sebenarnya. "Dia mengamati pakai rasa. Mengamati itu harusnya pakai rasio. Tahu yang diserap cuma 8%. 92% adalah swasta. Kita tidak bisa kendalikan," tegasnya.

Amran juga menyebut adanya kesalahpahaman dalam menilai peran Bulog dalam penyerapan gabah petani.

"Nah, ini salah paham, Pak Menko Pangan. Mereka selalu mengatakan harga beras naik karena Bulog menyerap banyak, sehingga harga naik. Tidak semuanya naik," ucap dia.

Surplus Beras Diserap Bulog

Pernyataan Amran ini menanggapi pandangan sejumlah pengamat pertanian yang sebelumnya menuding kebijakan Bulog menyerap gabah besar-besaran menyebabkan distorsi di pasar beras. Salah satunya disampaikan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Khudori yang menilai langkah Bulog tersebut membuat pasokan gabah ke penggilingan swasta berkurang drastis.

"Dengan Bulog wajib menyerap dalam bentuk gabah yang jumlahnya besar itu, sebagian besar surplus produksi itu diserap oleh Bulog, sementara penggilingan swasta itu hanya kebagian sisa-sisa. Mereka punya stok tapi tidak banyak, dan pasokan mereka ke pasar itu sudah jauh menurun dibandingkan situasi normal. Kira-kira hanya sepertiga sekarang," ujar Khudori dalam webinar PERHEPI, Senin (14/7/2025).

Khudori bahkan menyebut kondisi ini turut memicu inflasi, karena beras selama lima bulan terakhir menjadi penyumbang utama kenaikan harga. "Data BPS, dari sejak Januari awal tahun ini, beras sudah lima bulan menjadi penyumbang inflasi. Nah ini yang beberapa penggilingan yang sudah tidak kuat, menanggung kerugian dan berhenti berproduksi karena memang terlampau HET," katanya.

Ia menambahkan, langkah Bulog menahan stok justru menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. "Sebetulnya tugas pemerintah kan bukan hanya memastikan stok, tapi juga mengendalikan harga. Nah, ketika stok itu hanya ditahan dan ditumpuk saja untuk memecahkan rekor, inilah yang terjadi," tukasnya.

Bahkan, lanjut Khudori, penggilingan besar pun ikut terdampak. "Ini bukan hanya penggilingan skala kecil, penggilingan menengah, penggilingan besar juga. Nah saya kira kalau tidak ada kebijakan yang segera dalam bentuk koreksi, ini akan terus banyak ya dampak yang menyusul," terang Khudori.