JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut Natal merupakan momentum kasih, harapan, dan kepedulian terhadap sesama. Ia pun mengajak rakyat Indonesia untuk memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas.

Hal ini, menurut Prabowo, tak terlepas dari warga yang diterpa derita akibat bencana alam di wilayah Sumatera. "Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas, saling menolong, serta mengerahkan kemampuan terbaik kita sebagai bangsa yang tangguh karena persatuan," kata Prabowo dalam keterangan yang diterbitkan melalui Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, Rabu (24/12/2025).

Prabowo juga mengajak momen seperti ini sebagai sumber pengharapan. Dengan demikian, kata Prabowo, masyarakat bisa mengambil langkah untuk bangkit bersama.

Prabowo berharap damai Natal menyertai masyarakat Indonesia. "Semoga damai Natal menyertai kita semua, dan semoga tahun yang baru membawa kesehatan, kekuatan, serta semangat kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Di bagian akhir, Prabowo mengucapkan selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. "Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan menyertai perjuangan kita."

ACEH TAMIANG - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menembus salah satu desa putus akses dan akses terbatas di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh tepatnya Desa Kampung Alur Mentawak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (9/12/2025). Ada 3 dusun terdampak di mana salah satu dusun belum dapat diakses baik kendaraan roda dua maupun empat.

Upaya ini dilakukan bersama warga yang dengan penuh semangat bergotong royong menempuh jalur ekstrem untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Akibat akses yang masih terputus akibat longsor, tim PGN harus terlebih dahulu melangsir bantuan hingga titik terdekat yang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Dari lokasi tersebut, dengan dukungan warga, tim PGN melanjutkan perjalanan menggunakan motor trail angkut sawit untuk menembus jalur licin dan terjal hingga mencapai permukiman warga yang membutuhkan bantuan.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman bersyukur atas keberhasilan penyaluran bantuan tersebut. Upaya menembus desa terisolir ini tidak mudah, namun berkat semangat gotong royong antara tim PGN dan warga, bantuan akhirnya dapat tiba di lokasi.

“Tujuan kami sederhana, memastikan bantuan benar-benar sampai ke orang-orang yang sedang berjuang di tengah situasi sulit,” ujar Fajriyah, Rabu (10/12/2025).

Pihaknya akan terus hadir dan membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana sebagai wujud komitmen perusahaan. “Kami akan hadir sejauh yang dibutuhkan, termasuk ke lokasi-lokasi dengan akses paling terbatas. Dalam kondisi darurat seperti ini, bantuan tepat waktu adalah hal yang sangat krusial,” ucapnya.

Division Head Corporate Social Responsibility (CSR) PGN Krisdyan Widagdo Adhi menuturkan bantuan yang dibawa kali ini disiapkan berdasarkan kebutuhan mendesak warga terdampak.

Pihaknya menyalurkan berbagai kebutuhan pokok seperti 600 kilogram beras, 75 dus mi instan, 20 papan telur, 175 kilogram minyak, biskuit dan air minum 1,5 liter 200 kardus, serta perlengkapan penting lainnya seperti obat-obatan, vitamin, serta popok bayi.

Selain itu, PGN juga membawa sejumlah set kompor rumah tangga dua tungku dan set kompor tungku tunggal industri, serta pasokan gas.

Proses distribusi kali ini merupakan salah satu yang paling menantang. Menurut dia, kondisi medan yang terputus dan hanya bisa dilalui motor trail menuntut kerja sama erat antara tim PGN dan warga.

“Medan yang dilalui sangatlah berat, jalan licin dan terjal, sehingga kami harus melangsir bantuan sedikit demi sedikit. Tanpa bantuan warga dan para petani yang ikut memanggul paket bantuan mustahil kami bisa mencapai desa ini,” ujar Krisdyan.

Datok Penghulu Kampung Alur Mentawak Jajang Sunarya mengucap terima kasih yang mendalam atas bantuan dan upaya yang telah dilakukan. Kehadiran PGN dan Pertamina Peduli bersama warga sangat berarti bagi masyarakat yang memang sudah beberapa hari terisolasi.

“Akses ke kampung kami benar-benar terputus. Warga kami kesulitan mendapatkan bahan makanan. Bantuan ini tentunya sangat berarti bagi kami,” katanya.

Divya Yuni Anggraeni (25), peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat meskipun telah memiliki jaminan kesehatan. Menurutnya, kepemilikan JKN bukan alasan untuk abai terhadap kesehatan diri.

Dia menyadari bahwa setiap orang harus menjaminkan kesehatan tidak hanya pada waktu sakit, tetapi juga dalam kondisi sehat. Karena itu, Divya beserta keluarga sudah menjadi peserta JKN sejak belum menikah dan masih menjadi tanggungan orang tua.

"Karena kita tidak tahu kapan sakit akan datang dan berapa biaya yang dikeluarkan selama pengobatan," ungkap Divya, Jumat (14/11).

Untuk menjaga kebugaran, Divya rutin berjalan kaki mengelilingi kompleks rumah selama 30 menit sebelum beraktivitas. Ia juga membatasi konsumsi makanan berkolesterol tinggi.

Selain menerapkan pola hidup sehat, Divya memastikan status kepesertaan JKN miliknya tetap aktif sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan.

Divya juga mengimbau masyarakat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu. Menurutnya, iuran yang dibayarkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain dalam mendapatkan pengobatan melalui sistem gotong royong.

Ia menambahkan bahwa berkat Program JKN, banyak masyarakat, termasuk dirinya, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

"Dahulu, sebelum adanya JKN, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik itu sangat mahal. Namun, sekarang semua masyarakat bisa mendapatkannya berkat Program JKN," ucap Divya.

Divya menegaskan bahwa peserta yang ingin merasakan manfaat JKN harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya, termasuk membayar iuran secara rutin setiap bulan.

Sebagai peserta yang telah beberapa kali memanfaatkan layanan kesehatan melalui Program JKN, Divya menilai bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN terus mengalami peningkatan. Menurut dia pelayanan JKN semakin baik, meskipun ia tidak pernah sekalipun mengeluarkan biaya selama berobat.

"Apalagi dengan adanya Aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Aplikasi ini sangat membantu saya mendapatkan pelayanan lebih cepat. Status kepesertaan bisa langsung dicek apakah aktif atau tidak, dan tersedia juga KIS Digital sebagai pengganti kartu fisik," ujar Divya.

Divya mengungkapkan bahwa meskipun dirinya merupakan peserta JKN dan pernah merasakan manfaat pelayanannya, ia tetap berkomitmen menjalani pola hidup sehat. Divya juga mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.

Menurutnya, menjadi peserta JKN adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan karena memberikan banyak manfaat. Ia menilai tidak ada kerugian menjadi bagian dari program ini, justru keberadaannya sangat membantu, terutama dalam menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak terduga.

"Jadi, sebaiknya lindungi diri selagi sehat dengan mendaftar JKN. Lebih baik mendaftar JKN sejak dini, karena kita tidak pernah tahu kapan akan memerlukannya. Dengan JKN, setidaknya kita sudah memiliki jaminan untuk menghadapi segala kemungkinan di masa depan," tutupnya.

Jakarta bukan hanya jantung bisnis dan pemerintahan Indonesia, tetapi juga panggung besar bagi ragam kesenian dan hiburan. Dari konser musik bersala besar, pementasan teater, festival budaya, hingga acara kreatif di ruang publik, semuanya menjadi bagian dari identitas kota yang dinamis dan hidup.

Di balik gemerlap panggung dan sorotan lampu, terdapat kontribusi penting dari sektor ini terhadap pembangunan daerah, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hiburan.

PBJT atas jasa kesenian dan hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan seperti konser musik, pertunjukan drama, pementasan seni, hingga kegiatan serupa lainnya.

Pajak ini menjadi bentuk partisipasi nyata pelaku industri hiburan dalam mendukung pembangunan Jakarta.

"Setiap pembelian tiket pertunjukan, konser, bioskop, maupun wahana rekreasi, sebagian nilainya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan fasilitas publik, peningkatan layanan umum, dan berbagai program kesejahteraan warga," tulis siaran pers Bapenda DKI Jakarta.

Dengan kata lain, menikmati hiburan di Jakarta bukan sekadar mencari kesenangan, tetapi juga ikut berkontribusi bagi keberlanjutan kota. Pajak dari sektor ini membantu pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menumbuhkan Ekosistem Seni Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menciptakan ekosistem seni dan hiburan yang transparan, sehat, dan berdaya saing. Kepatuhan pelaku usaha hiburan dalam membayar PBJT menjadi bagian penting dari komitmen ini.

Pendapatan pajak dari sektor hiburan turut dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas seni dan budaya, yang pada akhirnya kembali memberikan manfaat bagi dunia seni itu sendiri.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, sektor hiburan Jakarta diharapkan dapat terus tumbuh sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kreativitas untuk Jakarta Lebih Hidup

Di balik setiap alunan musik, tarian, dan gemerlap panggung hiburan, terdapat semangat kolektif untuk membangun Jakarta yang lebih hidup, kreatif, dan maju.

Melalui kepatuhan terhadap PBJT, seni bukan hanya menjadi sumber hiburan, tetapi juga bagian dari upaya bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkembang lewat kreativitas dan gotong royong.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai sistem ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir terlalu liberal dan tak berpihak pada rakyat kecil. Ia menegaskan, setelah 24 tahun reformasi, arah ekonomi nasional justru dikuasai pemilik modal akibat persaingan bebas yang tak terkendali.

"Dalam 24 tahun kita reformasi ini semua bebas. Semua terbuka, persaingan bebas. Tentu kalau persaingan bebas, maka pemilik modal lah yang akan mengendalikan," ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas menyebut, kondisi tersebut membuat kesenjangan ekonomi semakin lebar dan pelaku usaha kecil makin sulit berkembang. Ia menilai perusahaan besar kini justru bersaing dengan rakyat kecil, bukan memperkuat industri nasional.

"Perusahaan-perusahaan besar kita bersaingnya ke dalam. Yang besar bersaingnya sama emak-emak, sama petani. Itu tidak boleh. Itu usaha rakyat," tegasnya.

Menurut Zulhas, sistem ekonomi Indonesia perlu kembali ke semangat kebersamaan dan gotong royong seperti masa Orde Baru, ketika arah ekonomi masih berlandaskan Pancasila dan kesejahteraan rakyat.

"Saya kira inilah yang dilakukan, diluruskan kembali oleh Pak Prabowo. Karena kita ingin mengembalikan cita-cita Indonesia Merdeka itu. Ekonomi Pancasila, gotong royong, kebersamaan, negara mesti kuat, kesetaraan," tukas dia.

Zulhas memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya tengah membenahi struktur ekonomi nasional agar negara kembali kuat dan berdaulat. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga Danantara, yang bertugas mengelola sumber daya strategis dan memperkuat hilirisasi.

"Oleh karena itu lahirlah Danantara, negara harus kuat. Yang tadi sumber daya dikuasai oleh namanya pasar bebas, tentu pemilik modal. Oleh karena itu lahirlah Danantara, diambil dulu sebagian itu. Itu Danantara untuk hilirisasi, negara mesti kuat," jelasnya.

Menurut Zulhas, langkah itu mengingatkan pada masa kejayaan Indonesia di era 1980-an, ketika negara mampu berdiri di atas kaki sendiri dan disegani dunia.

"Kalau dulu kita mampu membangun Krakatau Steel, bangun IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) dan lain-lain, kenapa tidak? Maka sebagian keuntungan mereka diambil untuk membangun hilirisasi, sehingga negara menjadi kuat," kata dia.

Zulhas kemudian mengenang masa sebelum reformasi, ketika Indonesia disebut sebagai "Macan Asia".

"Kalau kita lihat ya, mundur sejenak sebelum reformasi, Indonesia itu disebut macan Asia," sebutnya.

Ia menceritakan pengalamannya berdagang dengan China, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan pada 1980-an, saat Indonesia masih lebih maju dari negara-negara tersebut.

"Saya tahun 1984 itu sudah biasa berdagang dengan China, berdagang dengan Korea Selatan, Hongkong, Taiwan. Kita kalau datang ke China pada tahun 1984, 1985, 1986, itu kita disambut dengan hormat, karena kita dianggap bawa angpao pada waktu itu. Karena kita lebih tinggi (dari mereka)," kenangnya.

Menurutnya, kala itu Indonesia sudah punya fondasi industri yang kuat dan berorientasi nasional. "Kita sudah punya IPTN, kita mampu bikin pesawat terbang pada waktu itu. Kita sudah bisa bikin PT PAL kapal laut, kita punya Pindad, Bulog, Krakatau Steel, bahkan satelit Palapa. Pendek kata, pada waktu itu kita disebut macan Asia," tuturnya.

Namun, kemajuan itu tak berlanjut setelah reformasi. Ia menilai politik yang terlalu berorientasi pada kekuasaan jangka pendek membuat arah pembangunan kehilangan fokus.

"Politik kita setelah 28 tahun reformasi ini selalu jangka pendek. Bagaimana bertahan agar tidak jatuh, kemudian bisa terpilih kembali. Sedangkan mereka (negara lain) politik untuk jangka panjang untuk membangun negaranya," pungkas dia.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pada literasi sejarah ekonomi Indonesia, nama Sumitro Djojohadikusumo hadir bagai pelita yang menyinari jejak industrialisasi dan nasionalisme ekonomi. Gagasannya tentang pembentukan instrumen pengelola industri negara, dengan BUMN sebagai pilar utama, merupakan bentuk economic statecraft yang visioner.

Sebuah rekayasa sosio-ekonomi di mana negara bukan sekadar regulator, melainkan pelaku utama yang mengarahkan denyut nadi perekonomian menuju cita-cita kemandirian dan keadilan sosial.

Namun, lebih dari setengah abad kemudian, ketika kita menatap wajah pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) hari ini, sebuah kegelisahan muncul, yaitu sejauh mana kita telah beranjak dari mimpi besar itu, dan makin samar kah roh Pancasila sebagai napas pengelolaannya?

Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, kegelisahan ini menemui momentum aktualnya. Duet kepemimpinan ini mewarisi lanskap BUMN yang kompleks, yakni terjepit di antara dua logika yang penuh tuntutan efisiensi korporasi dan mandat sosial sebagai agen pembangunan.

Pada tahun krusial ini, sorotan tertuju pada bagaimana visi "Indonesia Maju" akan dielaborasi menjadi kebijakan BUMN yang konkret. Akankah pemerintahan ini memilih jalur pragmatis dengan mempercepat divestasi BUMN "non-strategis" untuk membukukan kesehatan fiskal? Atau justru mengambil langkah transformatif dengan memperkuat peran BUMN sebagai strategic instrument untuk membangun kedaulatan di sektor pangan, energi hijau, dan teknologi masa depan?

Tindakan nyata terhadap Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) akan menjadi barometer. Akankah Danantara ditempatkan sebagai "KDB-nya Indonesia", dengan modal dan mandat kuat untuk memimpin investasi di sektor pionir? Atau ia tetap menjadi portfolio manager yang gagap menanggung risiko?

Begitu pula dengan INA: akankah ia berani menjangkau sektor high-riskhigh-reward seperti semikonduktor dan farmasi, atau tetap nyaman berlabuh di aset infrastruktur yang telah matang?

Di sisi lain, wacana penciptaan "Nonghyup ala Indonesia" harus diuji dengan transformasi nyata, misalnya, membangkitkan kembali BRI Agro dan Bulog menjadi tulang punggung logistik dan keuangan bagi koperasi serta UMKM. Tahun pertama ini adalah momen penentuan: meletakkan fondasi grand design BUMN yang terpadu dan berjangka panjang, yang tak tergantung pada siklus politik dan konsisten pada roh Pancasila.

Struktur pengelolaan BUMN kita hari ini, dengan Danantara dan BP BUMN sebagai dua kutub, menggambarkan lanskap yang tumpang-tindih dan kadang tak selaras. Pertanyaan mendasarnya adalah di mana sebenarnya titik dasar pengambilan strategi itu bermuara?

Kebijakan yang tak sinkron, seperti satu sisi berbicara optimalisasi portofolio, sisi lain menekankan fungsi agen pembangunan, menciptakan disorientasi di tingkat direksi. BUMN menjadi seperti raksasa limbung: tak cukup lincah di pasar bebas, tapi juga tak cukup fokus menjalankan mandat negara.

Kehadiran INA yang sempat digadang-gadang sebagai lompatan baru pengelolaan kekayaan negara juga memantik tanya. Sebagai sovereign wealth fund, INA diharapkan menjadi kendaraan investasi yang lincah, mendatangkan modal, dan meningkatkan nilai aset. Namun dalam narasi statetecraft, INA masih terlihat gamang: antara mengejar imbal hasil finansial atau menjadi instrumen strategis membangun kedaulatan ekonomi jangka panjang.

Kekhawatiran kian menjadi ketika meninjau portofolio dan strategi INA. Jika ia hanya berkutat pada aset-aset matang dan berarus kas stabil-seperti telekomunikasi dan infrastruktur tol tanpa menyentuh sektor inisial yang vital bagi masa depan bangsa (seperti semikonduktor, farmasi, atau teknologi hijau), maka INA tak lebih dari assetmanager biasa.

INA seperti gagal memainkan peran transformatifnya. INA semestinya menjadi katalis untuk membidik sektor-sektor yang belum bankable namun punya nilai strategis tinggi, yakni sesuai semangat Sumitro membangun inti industri bangsa.

Wacana divestasi BUMN di sektor "kurang strategis" juga menyisakan paradoks. Di satu sisi, argumen efisiensi dan fokus negara pada sektor krusial terdengar masuk akal. Tapi, siapa yang mendefinisikan "kurang strategis"? Apakah hotel, perkebunan, atau manufaktur tekstil tak lagi punya nilai strategis bagi penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok domestik, dan pemerataan ekonomi?

Kita tak perlu jauh-jauh mencari contoh best practice. Korea Selatan menghadirkan dua model sukses yang saling melengkapi: Korea Development Bank (KDB) dan Nonghyup (NH). KDB adalah contoh sempurna statecraft di sektor industrial frontier, atau permulaan.

Melalui modal yang memadai, ia mendanai fase riset dan pengembangan yang berisiko tinggi, memayungi industrialisasi dari industri berat ke teknologi mutakhir. KDB sukses karena mandatnya jelas, yaitu bukan mengejar laba jangka pendek, melainkan membangun *national champion* seperti Samsung dan Hyundai yang mampu bersaing di panggung global.

Sementara Nonghyup (NH) menunjukkan kekuatan berbeda. Bermula dari koperasi pertanian yang diinisiasi pemerintah era 1960-an, NH berevolusi menjadi raksasa keuangan dan logistik yang dimiliki petani sendiri.

NH tak hanya menyediakan permodalan, tapi juga menyangga seluruh ekosistem pertanian: pemasaran, distribusi, logistik, asuransi, hingga perbankan. NH membuktikan bahwa entitas yang lahir dari kebijakan negara bisa tumbuh mandiri, dikelola profesional, dan mengakar pada basis anggotanya.

Bayangkan jika Indonesia memiliki BUMN "KDB ala Indonesia" yang fokus pada industri futuristik, dan BUMN "NH ala Indonesia" yang mengonsolidasi serta memperkuat koperasi dan UMKM di sektor pangan, maritim, dan kerajinan.

Persoalannya, kita kerap terjebak pada solusi simplistis: merger. Merger dipaksakan tanpa analisis mendalam tentang sinergi strategis dan budaya organisasi hanya akan melahirkan raksasa birokratis yang lamban. Masalah mendasarnya adalah kejelasan visi. Semestinya, kita merasionalisasi BUMN bukan sekadar berdasarkan jumlah, melainkan berdasarkan peta jalan industrial Indonesia ke depan.

Lantas, bagaimana merangkai economic statecraft Indonesia di tengah pusaran globalisasi dan kepentingan kapital global? Jawabannya mungkin terletak pada filsafat dasar ekonomi kita: Pancasila. Jika Korea Selatan punya Saemaeul Undong yang bermakna Gotong Royong, Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi sudut pangkal dari semangat kolektivitas itu.

Pertama, Indonesia membutuhkan grand design BUMN yang terpadu dan jelas. Sebuah peta navigasi yang menjabarkan tegas peran Kementerian BUMN, Danantara, dan INA dalam orkestra besar pembangunan nasional. Peta ini harus melampaui visi lima tahunan, menjadi komitmen jangka panjang bangsa, tak terganti setiap kali kepemimpinan berganti.

Kedua, BUMN harus dikembalikan pada khittahnya sebagai public service corporation. Orientasi laba penting, tapi bukan tujuan akhir. Laba adalah oksigen untuk tetap hidup dan berkembang, sementara tujuannya adalah memakmurkan rakyat.

Kinerja direksi BUMN tak boleh hanya diukur dari rasio keuangan, tapi juga dari kontribusinya pada penguatan rantai pasok domestik, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penyediaan barang/jasa strategis yang terjangkau.

Ketiga, Danantara harus berani menjadi pionir, mengambil risiko dalam investasi yang strategis bagi masa depan bangsa, menjadi rumah bagi mimpi-mimpi besar teknologi Indonesia.

Keempat, Indonesia perlu menciptakan "Nonghyup-nya Indonesia". Alih-alih melepas BUMN di sektor riil yang dianggap kurang strategis, atau membangun Koperasi Merah Putih yang tak jelas konsepnya, mengapa tidak mentransformasikannya menjadi koperasi-koperasi modern yang dimiliki petani, nelayan, dan pengusaha kecil, dengan dukungan perbankan dan logistik dari negara di fase awal? Ini adalah bentuk nyata Pasal 33, yang jauh lebih bermakna daripada sekadar divestasi.

Ekonomi Indonesia hari ini, dengan kesenjangan yang menganga dan ketergantungan impor di sektor strategis, menunjukkan kita mungkin sedang menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Kita terjebak dalam pragmatisme jangka pendek dan kehilangan kompas strategis jangka panjang, seperti melupakan Pancasila.

(miq/miq)