Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun per akhir Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 0,53% dari produk domestik bruto (PDB).

Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu (11/3/2026).

Dia merinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp358 triliun per Februari 2026. Realisasi itu setara 11,4% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp493,8 triliun per Februari 2026. Realisasi itu setara 12,8% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.

Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp135,7 triliun atau setara 0,53% dari PDB.

“Memang desain APBN kita defisit, dan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih berasa,” ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp35,9 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun.

Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka tampak ada kenaikan signifikan defisit APBN. Pada akhir Februari 2025, defisit APBN mencapai Rp30,7 triliun atau setara 0,13% dari PDB.

Artinya, defisit APBN Februari 2026 yang sebesar Rp135,7 triliun naik 342,4% dibandingkan APBN Februari 2025.

Sebagai informasi, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang (UU) No.17/2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026. Pada UU tersebut, penerimaan pajak senilai Rp2.693,7 triliun diperincikan lebih lanjut.

Untuk diketahui, UU APBN 2026 telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada September 2025 lalu. Secara umum, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 dan telah diundangkan pada hari yang sama. Namun, dokumen salinan UU No.17/2025 itu baru diunggah ke situs resmi Kementerian Sekretariat Negara yang bisa diakses oleh publik.

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," demikian bunyi pasal 54 UU tersebut, dikutip pada Rabu (7/1/2025).

Secara terperinci, penerimaan negara yang ditetapkan Rp3.153,6 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan PNBP Rp459,1 triliun. Sementara itu, hibah ditargetkan senilai Rp666,2 miliar.

Penerimaan perpajakan itu mencakup pendapatan pajak dalam negeri senilai Rp2.601,2 triliun sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) sampai dengan (7) secara terperinci meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

Kemudian, target penerimaan pajak dalam negeri itu juga mencakup cukai dari hasil tembakau, minuman etil alkohol (MMEA), etil alkohol atau etanol, serta minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp243,5 triliun.

Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun.

Di sisi lain, pemerintah turut menargetkan pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (8) yakni Rp92,4 triliun.

Lalu, pendapatan lainnya meliputi bea masuk Rp49,9 triliun dan bea keluar Rp42,5 triliun.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden," demikian bunyi pasal 4 ayat (11).

Di sisi lain, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,9 triliun.

Sementara itu, pasal 23 UU tersebut mengatur bahwa defisit anggaran yang ditimbulkan akibat pendapatan yang lebih kecil dari belanja yakni sebesar Rp689,1 triliun.

Secara terperinci, pembiayaan mencakup utang Rp832,2 triliun, investasi sebesar minus Rp203 triliun, pinjaman minus Rp404,1 miliar dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun.

"Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/ atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan," bunyi pasal 24.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat menganggarkan Rp1.377,9 triliun dalam APBN 2026 untuk mendanai sederet program prioritas. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sampai dengan subsidi energi masuk ke dalam daftar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Berdasarkan pengesahan APBN 2026 dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025—2026, DPR mematok postur APBN 2026 dengan target pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Mayoritas pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak, yang mencapai Rp2.357,7 triliun.

Pemerintah menetapkan belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp693 triliun.

Postur itu membuat defisit APBN 2026 senilai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer ditargetkan Rp89,7 triliun. Ada pula rencana pembiayaan anggaran senilai Rp689,1 triliun.

Khusus untuk program prioritas pemerintah pusat, Presiden Prabowo menyiapkan anggaran senilai Rp1.377,9 triliun. Alokasi itu terjadi di tengah belanja negara 2026 yang naik 7,3% dari 2025 lalu.

"Beberapa program prioritas pemerintah pusat semuanya diarahkan agar dapat mencapai program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Secara keseluruhan ada Rp1.377,9 triliun. Ini program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat," terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) pada media gathering di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025 lalu.

Terdapat 18 program prioritas yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk tahun ini, berikut daftarnya:

1. Program Keluarga Harapan: Rp28,7 triliun
2. PIP/KIP Kuliah/beasiswa: Rp63,8 triliun
3. Kartu sembako atau BPNT: Rp43,8 triliun
4. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: Rp69 triliun
5. Cek Kesehatan Gratis dan TB, revitalisasi RS: Rp7,3 triliun
6. Renovasi/revitalisasi sekolah: Rp23,3 triliun
7. Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
8. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda: Rp27,9 triliun
9. Preservasi jalan dan jembatan: Rp24,3 triliun
10. Perumahan: Rp48,7 triliun
11. Bendungan dan irigasi: Rp12 triliun
12. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Rp83 triliun
13. Subsidi nonenergi antara lain subsidi KUR dan pupuk: Rp108,8 triliun
14. TPG/TPD non PNS: Rp63,5 triliun
15. Subsidi energi dan kompensasi: Rp381,3 triliun
16. Lumbung pangan: Rp22,4 triliun
17. Bulog dan cadangan pangan: Rp28,5 triliun
18. Kampung Nelayan dan pergaraman nasional: Rp6,6 triliun).
    

Belanja Prioritas Mengorbankan Dana untuk Daerah

Besarnya anggaran program prioritas pemerintah pusat maupun belanja mereka secara umum turut berpengaruh kepada pemotongan transfer ke daerah (TKD). Pada 2026, pagu anggaran TKD hanya ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 19,8% dari outlook laporan semester I APBN 2025 yakni Rp864,1 triliun.

Pemerintah mengeklaim bahwa anggaran TKD tidak dipotong melainkan dialihkan ke program prioritas yang nantinya langsung dirasakan masyarakat di daerah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan bahwatidak semua pemerintah (pemda) memiliki kapasitas fiskal yang besar lantaran porsi pendapatan asli daerah (PAD) setiap provinsi maupun kabupaten/kota berbeda.

Herman mencontohkan, pembangunan infrastruktur di daerah yang didanai dari belanja modal APBD kini terpengaruh pemangkasan anggaran transfer dari pusat. Khususnya, bagi daerah yang sangat bergantung pada anggaran TKD.

"Dalam konteks ini ketika pemerintah sudah memangkas dana transfer ke daerah yang selama ini [masuk] DAK fisik menjadi andalah pemerintah daerah untuk belanja infrastruktur, itu kan terpengaruh belanja di sektor terkait," terangnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (7/1/2025).

Adapun mengenai program prioritas pusat yang diklaim bakal dirasakan langsung oleh masyarakat daerah, seperti MBG, dinilai hanya berdampak ke beberapa sektor sata seperti petani maupun peternak yang memasok kebutuhan pangan.

"Mungkin pertanian dan perkebunan terdampak kalau program berjalan mulus, karena dapur [MBG] ini membutuhkan beras produksi pertanian, perkebunan dan peternakan, tetapi sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan itu di bawah kewenangan pemda dan mengalami keterbatasan fiskal," lanjut Herman.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan daftar isian penyelenggaraan anggaran alias DIPA dan menerbitkan Undang-undang maupun Peraturan Presiden (Perpres) tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kendati proses pelaksanaan anggaran mulai berjalan.

Dalam catatan Bisnis, proses penyerahan DIPA sebelumnya dijadwalkan 17 Desember 2025. Namun sampai dengan sekarang, belum ada tanda-tanda Prabowo menyerahkannya ke setiap kementerian maupun daerah. Di sisi lain, belum diterbitkannya UU APBN dan Perpres tentang rincian APBN juga menjadi tanda tanya besar.

Padahal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berulangkali mengemukakan akan mengakselerasi pengalokasian anggaran belanja baik di level pusat maupun supaya tidak lagi menumpuk pada akhir tahun.

Meski demikian, Purbaya juga pernah menyatakan penyerahan DIPA APBN 2026 hanya sebatas seremoni. Dia mengklaim pelaksanaan APBN 2026 tidak akan terhambat meski DIPA belum diterima pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga.

Purbaya menyatakan, sebelumnya penyerahan DIPA diagendakan berlangsung pada Selasa (16/12/2025), tetapi jadwal tersebut diundur menyesuaikan agenda Prabowo.

“Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penyerahan DIPA dilakukan selain oleh Presiden, Purbaya belum memberikan kepastian dan menyatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan agenda ke depan. “Nanti kita lihat,” ujarnya singkat.

Prioritas Prabowo

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan delapan program prioritas pada 2026. Program-program tersebut ditopang dengan anggaran belanja negara Rp3.842,7 triliun pada APBN tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan belanja negara secara keseluruhan senilai Rp3.842,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) Rp693 triliun.

TKD tahun ini turun dari tahun-tahun sebelumnya, lantaran pemerintah mengeklaim manfaat yang dirasakan langsung masyarakat di daerah turut tersalurkan dari anggaran program prioritas.

"Fiskal sebagai salah satu motor pembangunan dijalankan pemerintah melalui optimalisasi peran APBN. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas," terangnya pada rapat paripurna pengesahan UU APBN 2026 di DPR, Jakarta, 23 September 2025 lalu.

Secara terperinci, delapan program prioritas itu meliputi:

• Ketahanan pangan (Rp146,7 triliun) ditujukan untuk swasembada pangan, stabilisasi harga pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan;
• Ketahanan energi (Rp402,4 triliun) untuk peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi serta stabilisasi harga;
• Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun);
• Anggaran pendidikan (Rp769,1 triliun) yang disalurkan kepada program PIP dan KIP Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Beasiswa, Kesejahteraan
• Guru/Dosen/Tenaga Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah/PAUD/Pendidikan Tinggi;
• Anggaran kesehatan (Rp244 triliun) untuk program JKN, Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan rehabilitasi rumah sakit;
• Pembangunan Koperasi/Desa Merah Putih;
• Pertahanan semesta yakni untuk modernisasi alutsista, memberdayakan industri strategis nasional, kesejahteraan prajurit;
• Akselerasi investasi dan perdagangan;
• Anggaran perlindungan sosial (Rp508,2 triliun) terkait dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan.

MBG Masih Berlanjut

Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah MBG. Anggaran itu melonjak hampir lima kali lipat dari pagu pada APBN 2025 yakni Rp71 triliun.

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa pagu anggaran MBG 2026 berasal dari pos-pos lain berdasarkan fungsinya, termasuk fungsi pendidikan yang mencapai lebih dari 66%.

Pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025), Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu memaparkan bahwa total pagu anggaran MBG berasal dari lintas pos anggaran untuk target sasaran penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

"Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun," terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membelanjakan 66% lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nilainya mencapai Rp2.567,9 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (1/12/2025). Nilainya mencapai Rp2.567,9 triliun atau 66,8% dari total belanja negara tahun depan yakni Rp3.842 triliun.

"Ke depan kami optimis di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun," terangnya di acara tersebut, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Airlangga menyebut ada delapan program prioritas yang masuk ke dalam belanja pemerintah Rp2.567,9 triliun itu. Pertama, ketahanan pangan dengan di antaranya pengadaan beras Bulog Rp164,4 triliun.

Kedua, ketahanan energi melalui subsidi Rp402,4 triliun. Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun. Airlangga menyebut saat ini program prioritas Presiden Prabowo itu sudah diterima oleh 44 juta masyarakat, dan ditargetkan bertambah ke 80 juta sampai dengan Mei-Juni 2026.

Keempat, pendidikan senilai Rp757,8 triliun yang meliputi sekolah unggulan, Sekolah Rakyat, serta perbaikan fasilitas pendidikan.

Kelima, kesehatan senilai Rp244 triliun. Keenam, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan UMKM senilai Rp181,8 triliun. Ketujuh, pertahanan senilai Rp424 triliun. Kedelapan, akselerasi investasi perdagangan global Rp57,7 triliun.

Di sisi lain, Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyampaikan bahwa pemerintah turut fokus untuk mengatasi masalah backlog perumahan. Untuk itu, di luar anggaran Rp2.567,9 triliun, Prabowo mengalokasikan anggaran untuk fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% yang diperpanjang sampai 2027.

Selanjutnya, pemerintah turut mengalokasikan Rp130 triliun untuk KUR perumahan. "Kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah," pungkasnya.

Jakarta: Pemerintah Indonesia terus menggeber berbagai strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen pada 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah langkah taktis untuk menggerakkan perekonomian, mulai dari penguatan sisi permintaan dan penawaran, percepatan investasi, hingga dorongan terhadap ekspor dan hilirisasi industri.

Jaga daya beli, dorong konsumsi lewat program prioritas

Menurut Bendahara Negara, salah satu pilar utama pertumbuhan adalah konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi dan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Kami menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan berbagai program prioritas seperti Lumbung Pangan, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI dilansir Antara, Jumat, 4 Juli 2025.

Danantara jadi senjata tarik investasi

Untuk mendorong investasi, Sia menekankan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai katalis sektor strategis. Ia juga menilai, keberhasilan Danantara dalam menggaet investor swasta akan menentukan keberlanjutan pembiayaan pembangunan.

“Kalau investasi Danantara mampu attract swasta, maka Danantara bisa menjadi katalis. Ini adalah sesuatu yang perlu terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara,” jelasnya.

Dorong ekspor lewat hilirisasi dan diversifikasi pasar

Ekspor juga menjadi salah satu mesin pertumbuhan yang akan diperkuat. Pemerintah akan fokus pada hilirisasi komoditas seperti nikel, tembaga, dan bauksit, serta mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Langkah lain termasuk diversifikasi produk dan perluasan pasar ekspor, demi menciptakan sumber pertumbuhan baru dari luar negeri.

Perkuat pertanian, energi, dan proyek strategis

Di sisi penawaran, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui penguatan rantai pasok dan hilirisasi. Program MBG dan biodiesel B40 diharapkan mampu memberikan nilai tambah.

Sementara itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan perumahan rakyat, revitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah menjadi energi juga akan dikawal ketat untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka menengah.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan yang agresif di beberapa sektor utama. Berikut rincian targetnya:

Pertanian: 5,9-6,5 persen
Manufaktur: 4,7-5,3 persen
Perdagangan: 5,1-5,7 persen
Konstruksi: 5,2-5,4 persen

Sementara dari sisi pengeluaran:

Konsumsi rumah tangga: 5,0-5,5 persen
Investasi (PMTB): 5,0-5,9 persen
Ekspor: 5,8-6,5 persen

“Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi yang akan kita pacu mendekati 8 persen, maka tantangannya adalah bagaimana trajectory itu bisa ditopang secara kredibel,” tutur Menkeu.

Anggaran 2026

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Sri Mulyani menyebutkan pendapatan negara: 11,71-12,22 persen dari PDB, belanja negara: 14,19-14,75 persen dari PDB, dan defisit anggaran: 2,48-2,53 persen dari PDB

Semua kebijakan diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas pembangunan seperti ketahanan pangan, energi, MBG, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi-UMKM, dan peningkatan investasi dan perdagangan global.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)