JAKARTA - Lima relawan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) resmi berangkat menuju Turki untuk bergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2026. Kelima relawan tersebut yakni, Andi Angga Prasadewa, Ronggo Wirasanu, Herman Budianto Sudarsono, Hendro Prasetyo, dan Asad Aras Muhammad.

Global Sumud Flotilla 2026sebuah konvoi laut sipil dari berbagai negara yang berupaya menembus blokade Gaza. Lebih dari 80 kapal akan terlibat dalam misi ini.

Aksi kemanusiaan ini bukan sekadar perjalanan laut, tetapi simbol perlawanan sipil global terhadap krisis kemanusiaan yang tak kunjung usai di Gaza—sebuah seruan moral yang menggema melintasi batas negara.

Dewan Pengarah GPCI Irvan Nugraha menegaskan partisipasi Indonesia bukan yang pertama. Sebelumnya, dua relawan juga sudah bergabung dalam misi kemanusiaan ini.

“Sebelumnya Bu Maimon sebagai Steering Committe di GSF yang sudah berangkat terlebih dahulu bersama Chiki Fawzi, berarti sudah hampir 2 pekan bertugas di dalam Global Sumut Flotila II mulai dari Barcelona terus juga ke Italia. Sekarang kita memberangkatkan kembali perwakilan masyarakat Indonesia jalur Laut, jadi nanti akan bergabung dengan Bu Maimon dan Chiki yang sudah berlayar sebelumnya,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Dari Barcelona, perjalanan ini memang telah dimulai sejak 12 April. Armada kemudian bertemu kapal-kapal lain di Italia pada 26 April, sebelum bergerak menuju Yunani dan Turki yang merupakan titik konsolidasi akhir sebelum mendekati perairan Gaza.

Lihat video: 3 WNI ke Gaza Ikut Global Sumud Flotilla, Kedubes Tunisia Beri Pengawasan



Irvan menekankan, misi ini bukan tanpa risiko. Namun tujuan yang diusung jauh lebih besar yakni membuka koridor kemanusiaan. “Tujuan utama pelayaran ke zona merah ini adalah membuka koridor kemanusiaan agar bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza agar semakin terbuka,” ucapnya.

Irvan juga menjelaskan dukungan masyarakat Indonesia turut menggerakkan misi ini. Irvan menyebut ada tiga kapal yang membawa kontingen Indonesia ini yaitu hasil patungan dari masyarakat Indonesia yang dititipkan melalui lembaga-lembaga yang tergabung dalam GPCI. “Selanjutnya, 5 Mei kita akan berangkatkan juga tim melalui jalur darat, rencana dimulai dari Libya ya,” tuturnya.

Salah seorang relawan, Andi Angga Prasadewa menyebut keberangkatannya sebagai dorongan yang tak bisa ditolak. “Dirinya merasa ketepanggolan kemanusiaan, bagian kita mendukung kebebasan palestina,” tuturnya

Namun Andi mengaku jujur tentang ketidakpastian yang menanti. “Persiapannya, mental, kita tidak tahu situasi yang akan terjadi, persiapan fisik, jalur laut jarang menggunakan kapal laut ”

Meski demikian, proses panjang telah mereka lalui. Pelatihan demi pelatihan dijalani, bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual.

“Bismillah, inisya ALlah kami bersama tim yang ini sudah mempersiapkan cukup lama, karena proses yang kita siapkan sudah beberapa bulan yang sebelumnya, karena kita ada training-training dari puhak panitia, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi ketika ada di laut maupun kondisi di redzone tadi. Jadi sudah ada pembekalan, spiritual dan jasmani sudah kita siapkan. Kita juga mohon doa dari keluarga dari masyarakat indonesia agar proses proses kami dimudahkan. karena tidak ada kekuatan dari doa-doa tadi,” katanya.

Sedangkan, Herman Budianto Sudarsono menyebut perjalanan ini jauh melampaui sekadar aksi solidaritas. Keberangkatan ini merupakan panggilan kemanusiaan, bagaimana melihat Gaza yang sampai sekarang masih mengalami genosida.

”Kita sebagai manusia memiliki jiwa dan pikiran tidak akan pernah rela, tidak akan pernah hidup kita merasa tenang melihat saudara-saudara kita seperti itu, apalagi dengan bantuan yang cukup sulit masuk melalui jalur darat maka harus dicari alternatif lainnya salah satunya lewat jalur laut. Mudah-mudahan lewat jalur laut ini walaupun risikonya besar mudah-mudahan bisa masuk bawa bantuan tersebut,” ucapnya.

Selain itu juga menguatkan isu bahwa dunia semakin tahu bahwa banyak yang mencintai Palestina dan multi ras dan multi agama. bahkan rombongan dari Eropa ini banyak dari non muslim jadi bagaimana bersama-sama dengan mereka tidak melihat dari sisi agama. tapi melihat dari sisi kemanusiaannya.

Asad Aras Muhammad yang kembali bergabung setelah pengalaman sebelumnya. “Kita berangkat kembali tahun ini sebagaimana tahun lalu di Tunisia. Semoga tahun ini kita berhasil menembus blokade gaza,” katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam sangat ditentukan oleh soliditas negeri-negara Muslim. Untuk itu, kata HNW, diperlukan revitalisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai wadah persatuan.

“OKI berdiri pada tahun 1969 dilatarbelakangi oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh kelompok radikal zionis, sehingga sejumlah pemimpin negeri Muslim bersatu untuk menghadapi kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata HNW dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) yang diselenggarakan Sekretariat MPR RI berkolaborasi dengan Institut Indonesia pada Jumat (17/4/2026).

Sampai saat ini, kata HNW, di tengah konflik Iran menghadapi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel, rakyat Palestina masih mengalami pembantaian dan pengusiran di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. “Pasukan zionis bahkan melakukan penutupan terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga Gereja Holy Sepulchre di Yerusalem pada saat umat Islam dan Kristen merayakan hari sucinya,” ujar politikus PKS ini.



Hidayat menegaskan kehadiran OKI sangat mempengaruhi kondisi Kawasan Timur Tengah dan juga percaturan global, karena potensi anggota OKI yaitu 57 negara Muslim sangat besar dari segi ekonomi dan politik. Pada awal berdirinya OKI, sempat terjadi embargo minyak kepada AS dan negara-negara Barat yang dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi (1973).

“Embargo itu amat mengguncang kondisi dunia,” kata HNW dalam diskusi yang menghadirkan pembicara lain: Mardani Ali Sera (mantan Ketua BKSAP DPR RI), Muhammad Takdir (Kepala BSKLN Kementerian Luar Negeri), Heru Susetyo (Guru Besar FHUI), dan M. Faisal Karim (Dosen Hubungan Internasional UIII) itu.

HNW mengungkapkan, saat ini tiga selat yang menghubungkan jalur perdagangan internasional sebenarnya dikuasai negeri Muslim, yakni Selat Hormuz (Iran dan Oman), Selat Malaka (Indonesia dan Malaysia), Selat Bab el-Mandeb (Yaman dan Arab Saudi).

“Belum lagi Terusan Suez (dikuasai Mesir) dan Laut Mediterania (perbatasan Turkiye dan negara Afrika Utara). Bila anggota OKI bersatu dan memiliki tujuan bersama yang jelas, maka dapat mengendalikan urat nadi perdagangan dunia,” simpul Hidayat yang pernah menjadi anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islamy (World Muslim League) ini.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Muhammad Takdir sependapat dengan Hidayat akan pentingnya posisi OKI. Namun, kata dia, paradoks OKI terlihat kegagalan mengonversi keunggulan komparatif (populasi, sumber daya energi, dan geopolitik strategis) menjadi bargaining power yang kohesif menghadapi hegemoni Barat.

“Sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, OKI merupakan wadah utama suara anti-penjajahan, tetapi belum mampu memaksa penghentian agresi atau memberikan jaminan keamanan absolut bagi kedaulatan Palestina,” jelas Takdir.

Akar masalah OKI dapat dilacak pada:

1) Rentang variasi sistem pemerintahan yang ekstrem, dari teokrasi monarki hingga demokrasi parlementer, menyulitkan standardisasi kebijakan;

2) Konflik internal, ancaman terorisme, dan krisis transisi (pasca Arab Spring) yang menyita kapasitas diplomatik dan pembangunan negara anggota;

3) Kesenjangan ekonomi ekstrem berupa perbedaan tajam antara negara-negara kaya energi dengan negara-negara berkembang berpendapatan rendah yang mengubah prioritas nasional; dan

4) Friksi geopolitik dan sectarian seperti rivalitas kekuatan kawasan (Negara Teluk vs Iran) dan perbedaan corak keislaman yang menutupi persatuan.

“Masalah Palestina dapat berfungsi sebagai kalimatun sawa’ (titik temu) di antara berbagai kepentingan anggota OKI,” tegas Takdir.

Menurut Takdir, agenda revitalisasi OKI dimulai dengan mengisi kekosongan kepemimpinan, karena tidak ada satu negara Muslim dominan yang mampu memimpin secara moral dan diplomatik. Menurut dia, harus dilakukan perubahan orientasi kebijakan dari sikap reaktif dan terhambat masalah domestik anggota menjadi proaktif dengan agenda-setting bersama, berpusat pada pembebasan Palestina.

Kemudian menghilangkan ketergantungan eksternal: dari tingginya deviasi diplomasi akibat dominasi hegemoni Barat menuju kemandirian strategis melalui New Development Bank (revitalisasi IDB) dan kerjasama Selatan-Selatan.

Gagasan Takdir diperkuat oleh Heru Susetyo dari segi hukum internasional tentang peran sentral Masjid Al-Aqsa dan Kota Suci Yerusalem yang diakui tiga pemeluk agama besar di dunia (Yahudi, Kristen, dan Islam). Tindakan brutal rezim zionis tidak hanya merusak tatanan global, namun juga hubungan antara pemeluk agama-agama besar dunia.

Pengamat Geopolitik M. Faisal Karim mengkritik intervensi Amerika Serikat (AS) yang terlalu dalam di Kawasan Timur Tengah, sehingga menimbulkan kekacauan global dengan mendukung penuh rezim zionis tanpa reservasi.

Hidayat Nur Wahid menegaskan ulang, posisi Indonesia yang sangat strategis dalam mendorong revitalisasi OKI. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu pendiri OKI yang diterima sangat baik di negara-negara Barat sebagai negara demokratis dan moderat.

“Indonesia dipercaya banyak pihak memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan dan revitalisasi OKI. Apalagi kini Indonesia sudah menandatangani Piagam Pendirian OKI pada tahun 2024,” ujar HNW.

Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi OKI adalah menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang pernah digelar di Jakarta, Indonesia, pada 2016.

Deklarasi tersebut berisi komitmen konkret negara-negara anggota dalam menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan mendukung Palestina merdeka, baik melalui jalur politik, ekonomi, diplomasi, maupun hukum internasional.

GAZA - Warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah tengah Gaza menuju tempat pemungutan suara pada hari Sabtu untuk pemilihan kota dalam pemilu pertama sejak perang Gaza. Itu ditandai dengan persaingan politik yang ketat dan kekecewaan yang meluas.

Hampir 1,5 juta orang terdaftar untuk memilih di Tepi Barat yang diduduki Israel, serta 70.000 orang di wilayah Deir al-Balah di Gaza, menurut Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah.

Melansir Al Arabiya, sebagian besar daftar pemilih selaras dengan partai Fatah sekuler-nasionalis Presiden Mahmud Abbas atau mencalonkan diri sebagai independen.

Tidak ada daftar calon yang berafiliasi dengan Hamas, musuh bebuyutan Fatah, yang menguasai hampir separuh Jalur Gaza.

Di sebagian besar kota, calon yang didukung Fatah akan bersaing dengan daftar calon independen yang dipimpin oleh kandidat dari faksi-faksi seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina (Marxis-Leninis).

Mahmud Bader, seorang pengusaha dari kota Tulkarem di Tepi Barat utara, tempat dua kamp pengungsi yang berdekatan berada di bawah kendali militer Israel selama lebih dari setahun, mengatakan bahwa ia akan tetap memilih meskipun memiliki sedikit harapan untuk perubahan yang berarti.

“Apakah kandidat independen atau partisan, itu tidak berpengaruh dan tidak akan berpengaruh atau bermanfaat bagi kota ini,” katanya kepada AFP.

“Pendudukan (Israel) adalah pihak yang memerintah Tulkarem. Itu hanya akan menjadi citra yang ditunjukkan kepada media internasional – seolah-olah kita mengadakan pemilihan, negara, atau kemerdekaan.”

Di banyak kota, termasuk Nablus dan Ramallah, pusat pemerintahan Otoritas Palestina, hanya satu daftar yang diajukan, yang berarti daftar tersebut menang secara otomatis tanpa perlu pemungutan suara.

Tempat pemungutan suara di Tepi Barat akan dibuka mulai pukul 07.00 pagi (04.00 GMT) hingga pukul 19.00 malam, sementara di Deir al-Balah, pemungutan suara akan ditutup pukul 17.00 untuk mempermudah penghitungan suara di siang hari karena kurangnya aliran listrik di Jalur Gaza yang dilanda perang, demikian disampaikan komisi pemilihan kepada AFP.

Koordinator PBB Ramiz Alakbarov memuji komisi tersebut karena telah menyelenggarakan “proses yang kredibel.”

“Pemilihan hari Sabtu ini merupakan kesempatan penting bagi warga Palestina untuk menjalankan hak-hak demokrasi mereka selama periode yang sangat menantang,” kata Alakbarov dalam sebuah pernyataan.

Gaza, yang telah berada di bawah kendali Hamas sejak tahun 2007, akan menyelenggarakan pemungutan suara pertamanya sejak pemilihan legislatif tahun 2006 yang dimenangkan oleh gerakan militan tersebut.

Otoritas Palestina pimpinan Abbas hanya mengadakan pemilihan di Deir al-Balah “sebagai eksperimen (untuk menguji) keberhasilan atau kegagalannya sendiri, karena tidak ada jajak pendapat pasca-perang,” kata Jamal al-Fadi, seorang ilmuwan politik di Universitas al-Azhar Kairo, kepada AFP.

Abbas, yang kini berusia 90 tahun dan telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun tanpa pernah terpilih kembali, sering menjanjikan pemilihan legislatif dan presiden yang belum pernah terjadi.

Deir al-Balah dipilih karena merupakan salah satu dari sedikit tempat di Gaza di mana “penduduknya sebagian besar tetap tinggal di tempatnya dan tidak mengungsi” akibat perang lebih dari dua tahun antara Hamas dan Israel, kata Fadi.

Farah Shaath, 25 tahun, sangat gembira dapat memberikan suara untuk pertama kalinya.

“Meskipun tidak seperti pemilihan apa pun di dunia, ini merupakan konfirmasi atas keberadaan kami yang berkelanjutan di Jalur Gaza terlepas dari segalanya,” katanya kepada AFP.

Komisi pemilihan mengatakan telah merekrut petugas pemungutan suara dari organisasi masyarakat sipil dan menyewa "perusahaan keamanan swasta untuk mengamankan pusat-pusat pemungutan suara" untuk pemilu Gaza, kata juru bicara Fareed Taamallah kepada AFP.

Namun, sebuah sumber dari komisi di Gaza, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa "polisi Hamas bersikeras untuk mengamankan proses pemilu di Deir al-Balah."

Sumber tersebut menambahkan bahwa "ini akan dilakukan dengan menempatkan personel keamanan tanpa senjata dengan pakaian sipil di sekitar pusat-pusat pemungutan suara," yang berjumlah 12 di Deir al-Balah.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD1 miliar kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar Dolar,” ujar Prabowo dalam wawancaranya, dikutip Minggu (22/3/2026).

Prabowo juga menegaskan tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada Amerika Serikat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Hal ini, terlihat dari absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya.

“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.

Presiden menyampaikan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

Lihat video: Prabowo Bergabung di Board of Peace Gaza, Komitmen Dana Tiap Negara Rp17 T



Meski demikian, Prabowo menambahkan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelasnya.

Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada komitmen untuk membayar iuran sebagai anggota BoP. “Tidak ada komitmen sama sekali,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menangguhkan seluruh pembahasan terkait keterlibatan dalam forum Board of Peace (BoP) menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan BoP untuk sementara dihentikan tanpa batas waktu yang ditentukan.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

“Semua di-hold. Di-hold,” kata Prasetyo.

Saat ditanya mengenai durasi penundaan tersebut, Prasetyo menyebut belum ada kepastian kapan pembahasan akan dilanjutkan.

“Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ucapnya

Meski begitu, dia memastikan bahwa keputusan penghentian sementara ini berkaitan langsung dengan meningkatnya eskalasi konflik, khususnya yang melibatkan Iran.

“Iya. Cukup? Cukup ya? Terima kasih semuanya,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak berpihak pada kekuatan global mana pun serta aktif mendorong perdamaian dunia.

Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer.

"Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun," kata Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Indonesia harus mengandalkan kekuatan sendiri dalam menjaga pertahanan nasional. "Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun," ujarnya.

Terkait BoP, Prabowo sebelumnya menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia bertujuan untuk mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

"Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara," kata Prabowo menerangkan.

Namun, seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, pemerintah memilih menunda keterlibatan lebih lanjut.

Di tengah situasi tersebut, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator guna mendorong penyelesaian konflik secara damai.

"Saran saya selalu mencari opsi damai," pungkas Prabowo.

Bisnis.com, SURABAYA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan salah satu latar belakang dari keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dalam upaya mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah serta kemerdekaan Palestina.

Sigit menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah dengan bergabung dalam BoP karena lembaga-lembaga universal yang saat ini telah terbentuk, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), tidak lagi dianggap oleh Presiden Trump.

"Presiden berusaha untuk ikut aktif dalam menyelesaikan atau mendorong agar perdamaian segera terwujud. Tentunya, dengan beberapa diplomasi yang beliau lakukan, baik dengan Amerika maupun dengan negara-negara Teluk dan negara-negara Eropa. Kenapa itu dilakukan? Karena memang saat ini lembaga-lembaga universal yang sudah terbentuk, seperti PBB dan negara-negara lain, saat ini tidak dianggap oleh Trump. Sehingga mau tidak mau kita mencoba untuk masuk melalui jalur yang dibentuk oleh Trump," papar Sigit, Selasa (10/3/2026).

Namun begitu, Sigit menegaskan bahwa Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya tetap akan mengkaji ulang keanggotaan Indonesia dalam BoP apakah dapat efektif dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah hingga dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Pemerintah berusaha untuk bisa ikut aktif, dengan politik bebas-aktif kita untuk segera peristiwa yang ada ini segera selesai. Walaupun tentunya kita juga akan menghitung apakah efektif atau tidak? Namun, paling tidak seluruh upaya untuk bisa mendamaikan situasi di Timur Tengah itu harus kita lakukan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sigit juga membeberkan keberhasilan upaya diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara di dunia. Salah satunya adalah berhasil menurunkan tarif kebijakan Presiden Trump menjadi 19%.

"Pada waktu yang lalu, selain upaya beliau untuk menurunkan perang dagang dengan Amerika dari 32% menjadi 19%, dan setelah itu kemudian ada keputusan dari pengadilan [Supreme Court] di Amerika, [tarif] turun lagi [menjadi] 15%. Alhamdulillah, artinya satu beban sudah bisa kita lampaui," ujar Sigit.

Selain itu, lanjut Sigit, dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat, Presiden Prabowo berhasil membawa ribuan komoditas unggulan asal Tanah Air hanya dikenakan tarif resiprokal sebesar 0% ketika diekspor ke negeri Paman Sam.

"Itu akan berdampak signifikan terhadap industri kita di dalam negeri karena beberapa yang kemudian kita lihat ini mendapatkan tarif ekspor 0%: ada industri sepatu, industri mebel, industri chip semikonduktor, dan ada 1.800 komoditas lain," ucapnya.

Oleh sebab itu, dirinya pun berharap agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap dapat terjaga dengan baik di tengah eskalasi konflik yang tengah berkecamuk secara internasional. Khususnya bagi sektor industri yang menjadi mata pencaharian para buruh.

"Harapan kita di tengah situasi yang ada, ini juga bisa menjaga agar industri kita tetap bisa terjaga. Karena kita juga tahu banyak yang terdampak oleh kondisi global, banyak rekan-rekan juga harus dirumahkan. Namun, ini adalah bagian dari upaya agar industri kita tetap bisa jalan," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Baznas dianggap menjadi representasi kepedulian bangsa Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi bersama 121 kiai, ulama, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Merdeka, Jakarta belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo bahkan tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan apresiasi mendalam atas peran besar Baznas dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Suasana hening tercipta ketika Presiden terdiam sejenak dan meneteskan air mata usai menyaksikan video dokumentasi pengiriman bantuan yang diterima langsung oleh masyarakat Palestina. Dengan suara bergetar, Prabowo menegaskan, Baznas telah menjadi representasi kepedulian bangsa Indonesia dan umat Islam di Tanah Air.

"Luar biasa, terima kasih Baznas. Anda mewakili bangsa Indonesia, Anda mewakili umat Islam di Indonesia. Bantuan Anda sangat dirasakan (oleh masyarakat Palestina)," ujar Presiden Prabowo sembari mengusap air mata, dikutip Senin (9/3/2026).

Prabowo mengungkapkan, pemerintah memberikan dukungan penuh dalam proses distribusi bantuan tersebut. Prabowo menyebutkan, pemerintah akan mendukung penuh Baznas, dengan menyiapkan sarana pengiriman udara, termasuk pesawat Hercules dan payung udara (airdrop), untuk memastikan bantuan logistik sampai dengan aman.

"Banyak bahan-bahan yang diterjunkan adalah bahan-bahan melalui Baznas. Saya berterima kasih atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia atas bantuan saudara-saudara Baznas yang mengorganisirnya," ucapnya.

Lihat video: Kumpulkan Bantuan untuk Palestina Rp452 M, Kepala Baznas: Berkat Pidato Presiden



Momen emosional tersebut disambut tepuk tangan haru dari para kiai dan tokoh Islam yang hadir. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penguatan komitmen dan solidaritas kemanusiaan Indonesia di tengah krisis yang melanda Gaza.

Keberhasilan Baznas dalam menghimpun dan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dinilai Presiden sebagai prestasi luar biasa dalam membawa amanah umat Islam Indonesia untuk perdamaian dunia.

Selama Ramadan 1447 H, Baznas juga turut menghadirkan program bantuan untuk Palestina, antara lain paket makanan (food packages), makanan siap saji (hot meals), layanan kesehatan, penyediaan air bersih, pakaian, tenda permukiman dan tenda rumah, selimut, tenda masjid, hingga tenda kelas bagi anak-anak di wilayah terdampak konflik.

Bisnis.com, JAKARTA — Bendera Iran mewarnai sidang putusan kasus penghasutan demo ricuh Agustus atas terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen.

Berdasarkan pantauan Bisnis di ruang sidang PN Jakarta Pusat, nampak bendera Iran itu dibawa oleh Delpedro. Dia sempat membentangkan bendera usai dinyatakan bebas dalam kasus demo.

"Kami memberikan dukungan kepada Iran," kata Delpedro di PN Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Selain dukungan untuk Iran, Delpedro juga mendesak agar Presiden Prabowo Subianto menarik diri dari keanggotaan Board of Peace atau dewan perdamaian besutan Donald Trump.

"Khususnya Palestina, kami mendorong untuk pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto keluar dari Board of Peace dan juga kemudian berpihak kepada kemerdekaan Palestina," imbuhnya.

Kemudian, terlihat juga poster dari pendukung Delpedro yang bertuliskan sejumlah kritik terhadap demokrasi di Tanah Air maupun pernyataan dukungan terhadap Delpedro Dkk.

Selain itu, tak ketinggalan atribut dari anime One Piece baik itu pada baju yang dikenakan pendukung maupun topi jerami khas tokoh utama Mugiwara D Luffy dipakai oleh salah satu terdakwa yakni Khariq Anhar.

Adapun, suasana sidang pun nampak haru baik itu dari keluarga terdakwa maupun pengunjung sidang yang hadir. Semua saling berpelukan. Beriringan dengan itu, pendukung terus menyerukan pesan keadilan.

"Kami berharap ini menjadi preseden dan gambaran bahwa seluruh tahanan politik pada hakikatnya adalah memperjuangkan demokrasi dan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Oleh karenanya mereka harus segera juga dibebaskan," pungkas Delpedro.

Sekadar informasi, selain Delpedro, seluruh terdakwa dalam perkara penghasutan demo Agustus lalu ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Mereka yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menurutnya, kepala negara menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil dalam forum tersebut semata-mata ditujukan untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal itu disampaikan Gus Yahya usai menghadiri agenda silaturahmi dan buka puasa bersama Presiden dengan para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

“Soal BoP, Beliau [Prabowo] bertekad untuk kemerdekaan Palestina. Jika memang tidak untuk Palestina, beliau siap mundur,” ujar Gus Yahya kepada wartawan.

Menurutnya, komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden dalam dialog bersama para ulama yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut. Dalam forum itu, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil terkait BoP harus memberikan manfaat nyata bagi perjuangan Palestina.

“Ya itu yang terbaru. Beliau, beliau berkomitmen bahwa semua yang dilakukan untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina,” katanya.

Prabowo Siap Mundur dari BoP

Gus Yahya menjelaskan bahwa Presiden juga menyampaikan kemungkinan mundur dari keanggotaan BoP apabila forum tersebut tidak memberikan kontribusi nyata bagi Palestina.

“Ya, janjinya kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, dia [Prabowo] akan mundur,” ujarnya.

Kendati demikian, Gus Yahya menegaskan tidak ada tenggat waktu tertentu terkait komitmen tersebut.

“Tidak ada tenggat waktu. Karena beliau yang menyampaikan begitu, ya kita kan ya mendengarkan, mendengarkan dari yang beliau sampaikan,” katanya.

Menurutnya, pernyataan Presiden tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama kebijakan Indonesia dalam forum internasional itu adalah kepentingan rakyat Palestina.

“Dia berjanji bahwa yang dilakukan adalah untuk kemerdekaan Palestina. Untuk kepentingan Palestina. Kalau tidak untuk kepentingan Palestina, maka dia akan mundur,” ujarnya.

Meski isu BoP menjadi salah satu topik yang dibahas, Gus Yahya menegaskan pertemuan tersebut bukan forum untuk mengambil keputusan politik formal.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut jauh lebih luas, mencakup kondisi nasional hingga berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ya banyaklah kita diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana kondisi Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, banyak yang dibahas tadi. Tiga jam kan banyak dibahas,” ujarnya.

Selain isu geopolitik, dia melanjutkan bahwa kepala negara juga menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika global.

Menurutnya, para ulama juga mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas bangsa di tengah situasi internasional yang tidak menentu.

“Tadi diwakilkan oleh Ketua Umum menyampaikan bahwa kita harus menjaga persatuan Indonesia, merajut persatuan Indonesia, bersama-sama untuk menjaga Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan bahwa diskusi juga menyinggung berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama di bidang pangan dan energi.

“Ya itu, beliau bertekad untuk ketahanan pangan, kemudian bagaimana kita memberdayakan nelayan, dan bagaimana swasembada di dalam negeri, gitu. Itu yang beliau sampaikan,” ujarnya.

Antisipasi Dampak Geopolitik

Gus Yahya juga menuturkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan sejumlah upaya pemerintah untuk menghadapi potensi dampak konflik global, termasuk perang yang terjadi di Timur Tengah.

“Antisipasi dampak perang ya itu disampaikan berkenaan dengan kalau kita berkenaan ya ketahanan energi, kita mencoba kekuatan di dalam negeri,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat ekonomi domestik agar lebih merata melalui ketahanan pangan dengan harapan ekonomi bisa lebih banyak mengalir ke bawah.

Oleh sebab itu, Yahya menekankan bahwa di akhir pertemuan, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi kepada para ulama yang hadir dan meminta dukungan agar pemerintah dapat menjalankan berbagai agenda pembangunan.

“Ya beliau merasa bangga didatangin oleh para kiai, merasa didukung. Dan beliau merasa terima kasih dan minta tolong didukung, diberi kesempatan untuk bekerja lebih baik untuk Indonesia yang maju,” katanya.

Dia juga mengutip pesan Prabowo mengenai komitmennya terhadap bangsa Indonesia ke depan.

“Seperti yang juga beliau sampaikan, beliau sepenuhnya hidupnya untuk memperjuangkan Indonesia,” tandas Yahya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang para ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/3/2026) pukul 19.00 WIB.

Undangan tersebut turut ditujukan kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, membenarkan agenda tersebut.

“Ya, betul, agenda buka puasa,” ujar Amirsyah saat dikonfirmasi pada Kamis (5/3/2026).

Amirsyah menjelaskan sejumlah pimpinan MUI akan menghadiri undangan tersebut, mulai dari ketua umum, sekretaris jenderal, hingga para wakil ketua umum.

“Yang akan hadir Ketum, Sekjen dan Wakil-Wakil Ketum MUI,” katanya.

Pertemuan ini digelar di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Sebelumnya, pada Selasa (3/3/2026), Presiden Prabowo juga mengundang sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, serta mantan menteri luar negeri untuk berdiskusi mengenai perkembangan situasi global.

MUI Soroti Serangan AS-Israel ke Iran

Dalam pernyataan terpisah, MUI menilai serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel merupakan bagian dari strategi untuk melemahkan posisi Iran di kawasan Timur Tengah.

Menurut MUI, langkah tersebut juga dinilai berpotensi mengurangi peran Iran dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

MUI juga mendorong negara-negara di dunia untuk mengambil peran sebagai juru damai guna menghentikan eskalasi konflik yang berpotensi memperluas ketegangan di kawasan.

Selain itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP), sebuah forum yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat.

Menurut MUI, efektivitas forum tersebut dalam mewujudkan perdamaian yang adil di Palestina masih dipertanyakan. Organisasi itu menilai kebijakan yang diambil melalui forum tersebut berpotensi memperkuat dominasi keamanan regional yang tidak seimbang dan menghambat kemerdekaan Palestina.

Karena itu, MUI meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam forum tersebut sebagai bagian dari sikap politik luar negeri yang mendukung perdamaian dan keadilan bagi Palestina.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani membeberkan soal sikap Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kondisi di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel. Kemudian, muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia mundur dari BoP di tengah konflik di Timur Tengah.

Menurut Muzani, BoP merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat proses kemerdekaan Palestina. Selain itu, mendorong pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi Palestina.

"Namun, kemudian ada persoalan Iran ini saya kira itu yang juga beliau [Presiden Prabowo] menyampaikan pandangan itu lebih jelas lagi," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/3/2026).

Pandangan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam agenda pertemuan dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara pada Selasa (3/3/2026).

Kemudian, terdapat evaluasi keanggotaan BoP seiring dengan konflik di Timur Tengah. Menurutnya, bagi Indonesia, masuk dan keluar dari BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden.

"Kita bisa saja kapan saja bisa keluar tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ujar Muzani.

Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Sebelumnya, terdapat desakan agar Indonesia keluar dari BoP, salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) dan Israel karena menyerang Iran, sehingga mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Bagi MUI, motif di balik serangan diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil sikap tegas menghentikan perang sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Sebab, perdamaian akan menciptakan stabilitas global.

"MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global," jelas MUI.

MUI mendukung tindakan Iran melancarkan serangan balik kepada AS dan Israel karena telah sesuai dengan hukum internasional sebagai upaya melindungi kedaulatan negara.

Namun, jika tidak ada sikap serius dari PBB dan negara lainnya, konflik antara AS-Iran dengan Iran membuat kawasan Timur Tengah sebagai arena pertempuran dengan skala yang lebih luas.

"Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, maka Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi PBB," tulis dalam poin ketiga.