Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Indonesia Janji Imparsial dan Transparan

Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Indonesia Janji Imparsial dan Transparan

Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB 2026, berjanji imparsial dan transparan, mengusung tema "Presidency for All" dengan komunikasi inklusif.

(Bisnis.Com) 08/01/26 17:30 97459

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menegaskan akan bersikap imparsial dan transparan dalam kepemimpinannya pada Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) periode 2026.

Sebagai informasi, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) sebagai calon tunggal untuk Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.

Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, mengatakan, Indonesia akan mengusung tema “Presidency for All” pada masa kepemimpinannya.

Dia menuturkan, Indonesia akan mengedepankan komunikasi yang inklusif saat berinteraksi dengan negara-negara lain di Dewan HAM.

Dia menjelaskan, Indonesia akan menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 ini dengan selalu imparsial, objektif, transparan. Indah menuturkan, Indonesia juga akan selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM.

"Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM," kata Indah dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Indah menambahkan, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB mencerminkan rekam jejak panjang yang menunjukkan upaya Indonesia dalam membawa perbaikan bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat regional dan internasional.

Dia menambahkan, posisi Kepresidenan Dewan HAM PBB Indonesia nantinya akan dijabat oleh Duta Besar Indonesia untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro.

"Penetapan posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB ini akan dilakukan pada Kamis, 8 Januari 2026 pukul 10 pagi waktu Jenewa, Swiss," kata Indah.

Adapun, Indonesia saat ini juga merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, negara-negara Asia-Pasifik memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.

Tugas dan Struktur Dewan HAM PBB

Mengutip laman resmi PBB, Dewan HAM merupakan badan antarpemerintah utama di bawah PBB yang bertanggung jawab atas isu hak asasi manusia. Dewan tersebut dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada 2006 lalu.

Dewan HAM bertugas memperkuat upaya promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan yang beranggotakan 47 negara ini menyediakan forum multilateral untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia dan situasi di berbagai negara.

Selain itu, Dewan HAM juga merespons keadaan darurat HAM serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan hak asasi manusia di lapangan.

Dewan HAM terdiri atas 47 negara anggota yang dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara langsung dan rahasia. Dalam proses pemilihan tersebut, Majelis Umum mempertimbangkan kontribusi negara kandidat dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia, serta janji dan komitmen sukarela yang disampaikan negara-negara tersebut di bidang tersebut.

Keanggotaan Dewan HAM didasarkan pada prinsip pemerataan distribusi geografis. Secara terperinci, negara-negara Afrika dan Asia-Pasifik masing-masing mendapat 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia sebanyak 8 kursi, Eropa Barat dan negara lain sebanyak 7 kursi, serta negara-negara Eropa Timur mendapat jatah 6 kursi.

Anggota Dewan HAM PBB menjabat selama tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali secara langsung setelah menjalani dua masa jabatan berturut-turut.

Keanggotaan dalam Dewan HAM membawa tanggung jawab untuk menjunjung tinggi standar hak asasi manusia yang tinggi. Ketentuan ini menjadi salah satu kriteria yang ditegaskan oleh negara-negara anggota ketika mengadopsi Resolusi 60/251 pada Maret 2006 untuk membentuk Dewan Hak Asasi Manusia.

#indonesia-dewan-ham #dewan-ham-pbb #presidensi-dewan-ham #hak-asasi-manusia #indonesia-presidensi-dewan-ham #dewan-ham-2026 #indonesia-pbb #dewan-ham-asia-pasifik #dewan-ham-internasional #sidharto-re

https://kabar24.bisnis.com/read/20260108/19/1942772/pimpin-dewan-ham-pbb-2026-indonesia-janji-imparsial-dan-transparan