Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat penyaluran BBM subsidi tepat sasaran lewat peningkatan layanan penggunaan QR code di wilayah Jawa Timur (Jatim).

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan perusahaannya terus menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui evaluasi dan pemutakhiran data konsumen secara berkala, guna memastikan penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran serta mudah diakses," ujar dia.

Pada Rabu (29/4), Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menerima dan menampung aspirasi dari kelompok sopir truk terkait penerapan barcode dalam program BBM subsidi tepat.

Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan berbagai masukan, mulai dari kendala teknis di lapangan hingga harapan agar kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat aktivitas distribusi barang.

Ahad menjelaskan pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

Penerapan QR code dalam program subsidi tepat merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak.

Dalam hal ini, Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah.

Ahad menilai aspirasi para sopir merupakan bentuk perhatian dari pelanggan.

"Kami memandang hal ini secara positif dan berkomitmen untuk terus mendengarkan serta menindaklanjuti setiap masukan yang ada dengan menghadirkan solusi sesuai kewenangan demi meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan," ujar dia.

Terkait QR code yang mengalami kendala atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, lanjut Ahad, sistem secara berkala melakukan pemantauan terhadap data kendaraan yang terdaftar serta pola penggunaan QR code di SPBU.

Sistem juga mendeteksi adanya anomali transaksi, seperti pengisian dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat.

Kondisi tersebut dapat menjadi penyalahgunaan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memerlukan proses verifikasi ulang.

Untuk melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala pada QR code saat bertransaksi, Pertamina telah membuka layanan 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR code agar dapat digunakan dalam pembelian BBM bersubsidi," kata Ahad menjelaskan.

Sebelumnya, terdapat 119 kendaraan yang melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR code. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73,1 persen atau 87 kendaraan telah menyelesaikan proses pendaftaran ulang.

Sementara itu, 26,9 persen atau 32 kendaraan belum berhasil memperoleh QR code.

Kendala yang dihadapi beragam, antara lain nomor polisi yang belum terdaftar, QR code yang terhapus, serta perlunya revisi data kendaraan.

Ahad pun mengimbau masyarakat yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan data kendaraan yang sesuai.

Proses pendaftaran dirancang sederhana agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM subsidi tanpa kendala, sehingga layanan dapat dinikmati secara lancar dan aman.

"Melalui berbagai upaya tersebut, Pertamina tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan distribusi energi yang lebih adil dan tepat sasaran," kata Ahad.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.345 per dolar AS pada perdagangan Kamis (30/4) sore. Mata uang Garuda melemah 19 poin atau 0,11 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan rupiah terjadi di tengah mayoritas mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS. Yuan China naik 0,11 persen, peso Filipina menguat 0,18 persen, dolar Singapura terapresiasi 0,19 persen, yen Jepang melonjak 0,52 persen, won Korea Selatan menguat 0,54 persen, serta dolar Hong Kong naik 0,02 persen.

Sementara itu, ringgit Malaysia menjadi satu-satunya yang melemah di kawasan dengan depresiasi sebesar 0,51 persen terhadap dolar AS.

Di sisi lain, mata uang utama negara maju kompak menguat terhadap dolar AS. Euro Eropa naik 0,02 persen, poundsterling Inggris menguat 0,09 persen, dolar Australia terapresiasi 0,21 persen, dolar Kanada naik 0,10 persen, dan franc Swiss menguat 0,23 persen.

Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah masih tertekan oleh kombinasi sentimen domestik dan global.

"Rupiah melemah terhadap dolar AS di tengah sentimen risk off domestik, kekhawatiran akan harga minyak dunia yang terus meningkat akan semakin melebarkan defisit anggaran," kata kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/4).

Menurut dia, sentimen domestik saat ini masih sangat lemah dan menyebabkan investor tidak puas akan kebijakan pemerintah yang dinilai belum melakukan perbaikan signifikan untuk mengurangi defisit. Di samping itu, Bank Indonesia dinilai masih sebatas mengandalkan intervensi.

"Sentimen eksternal juga masih tidak menentu, kekhawatiran akan eskalasi di Timur Tengah, sementara dolar AS dan minyak mentah juga masih berfluktuasi tajam," tandasnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan perkembangan terkini terkait adanya 4 warga negara Indonesia yang menjadi korban penyanderaan di perairan Hafun, Somalia. Kemlu menyebut keempat WNI itu saat ini dalam kondisi baik.

“Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh KBRI Nairobi dari otoritas di Somalia, sejauh ini para ABK WNI yang berada di kapal tersebut dalam kondisi baik,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah, Kamis (30/4/2026).

Heni menerangkan, keempat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di perairan Hafun, Somalia pada Rabu, 22 April 2026.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia, menindaklanjuti laporan pembajakan kapal NT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu,” ujar dia.

Heni menjelaskan, selain 4 WNI yang merupakan ABK, ada Warga Negara Asing (WNA) yang diduga menjadi korban lainnya. “Nah berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini, pada kapal tersebut diawaki oleh 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan dan 1 ABK India dan Myanmar,” ungkap dia.

Heni menambahkan, saat ini Kemlu tengah fokus dalam penanganan penyelamatan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat hingga pelaku usaha terkait.

“Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI,” jelas dia.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebutkan 4 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di Perairan Hafun, Somalia , Rabu (22/4/2026). Selain 4 WNI, ada Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi korban lainnya.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia menindaklanjuti laporan pembajakan kapal NT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

“Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini pada kapal tersebut diawaki 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan, dan 1 ABK India dan Myanmar,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri tengah fokus dalam penanganan penyelamatan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha terkait.

“Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI,” kata Heni.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkuat struktur perdagangan nasional.

Menurut dia, dukungan itu untuk memastikan terakomodasinya berbagai jenis kegiatan usaha baru dengan menyempurnakan klasifikasi baku sebelumnya, yaitu KBLI 2020.

"Penyempurnaan melalui KBLI 2025 menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat struktur perdagangan nasional agar semakin adaptif terhadap perkembangan model bisnis, sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha," ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

KBLI 2025 tertuang dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diundangkan pada 18 Desember 2025 dengan masa transisi enam bulan sejak tanggal diundangkan.

Ia mengatakan KBLI menjadi instrumen penting dalam pemetaan risiko, penetapan perizinan, dan penentuan kewenangan pembina sektor berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menurut Budi, sektor perdagangan saat ini menghadapi perubahan signifikan mulai dari digitalisasi, munculnya model bisnis baru, hingga perubahan pola distribusi barang.

"Oleh karena itu, klasifikasi usaha harus mampu mengikuti perkembangan agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan," katanya.

KBLI 2025 mengakomodasi berbagai perkembangan baru termasuk ekonomi digital, kecerdasan buatan (AI), dan konten kreator. Selain itu, diakomodasi energi baru seperti penangkapan karbon dan penyimpanan karbon, serta model bisnis baru seperti factoryless goods producers (FGP).

Perubahan dilakukan melalui penggabungan dan pemecahan klasifikasi serta penataan ulang jasa berbasis teknologi.

Di sektor perdagangan, perubahan menyasar penataan ulang klasifikasi dan penyesuaian terhadap pengembangan model usaha di antaranya adalah model ruang kerja bersama (coworking space).

Di bidang distribusi, beberapa klasifikasi bidang usaha mengalami penyesuaian antara lain pemisahan sektor kendaraan bermotor dan suku cadang menjadi perdagangan besar dan eceran serta pembentukan kode baru untuk pusat perbelanjaan.

KBLI 2025 juga membawa perubahan signifikan dalam klasifikasi usaha niaga elektronik (e-commerce). Dalam pembaruan itu, seluruh bidang usaha dapat dijalankan baik secara daring maupun luring tanpa memerlukan klasifikasi khusus perdagangan elektronik seperti sebelumnya.

Karena itu, KBLI khusus platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak lagi digunakan dalam KBLI 2025. Sebagai gantinya, platform PMSE diklasifikasikan sebagai jasa intermediasi yang melekat pada masing-masing sektor usaha.

"Dengan klasifikasi yang lebih sederhana namun komprehensif, pelaku usaha akan lebih mudah menentukan kegiatan usahanya. Pemerintah pun dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Budi.

Dalam proses penyusunannya KBLI 2025, pemerintah melibatkan asosiasi pelaku usaha mulai dari sektor ritel, otomotif, hingga pengelola pusat perbelanjaan dan penjualan langsung. Kolaborasi tersebut penting dalam memastikan hasil evaluasi yang tertuang dalam KBLI 2025 mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Dalam masa transisi hingga 18 Juni 2026 mendatang, KBLI 2020 dan KBLI 2025 dapat digunakan secara paralel. Perizinan usaha yang telah terbit tetap berlaku, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap gangguan operasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.370 per dolar AS pada perdagangan Kamis (30/4) pagi. Mata uang Garuda melemah 44 poin atau 0,26 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan rupiah terjadi di tengah pergerakan mayoritas mata uang Asia yang bervariasi terhadap dolar AS.

Yuan China yang naik 0,01 persen, peso Filipina menguat 0,25 persen, dolar Singapura naik 0,07 persen, yen Jepang terapresiasi 0,09 persen, won Korea Selatan menguat 0,16 persen, serta dolar Hong Kong naik 0,03 persen.

Sementara itu, ringgit Malaysia menjadi salah satu mata uang yang melemah di kawasan dengan depresiasi sebesar 0,26 persen terhadap dolar AS.

Di sisi lain, mata uang utama negara maju juga bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris menguat 0,05 persen, dolar Australia naik 0,14 persen, dolar Kanada terapresiasi 0,07 persen, dan franc Swiss menguat 0,03 persen. Sedangkan euro Eropa menjadi satu-satunya yang melemah, turun 0,02 persen terhadap dolar AS.

Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah masih berada dalam tekanan seiring meningkatnya sentimen global.

"Rupiah diperkirakan kembali melemah terhadap dolar AS oleh kekhawatiran investor seputar prospek perdamaian di Timur Tengah. Kenaikan indeks dolar AS merespon hasil FOMC yang lebih hawkish, dan harga minyak dunia yang kembali naik setelah Trump mengatakan akan terus memblokade Hormuz hingga ada kesepakatan nuklir," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan pergerakan rupiah hari ini berada dalam rentang Rp17.300 hingga Rp17.400 per dolar AS.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur impor sejumlah komoditas pertanian guna mendukung program swasembada pangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

"Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Budi melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor.

Komoditas-komoditas ini meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), dan buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Dengan adanya penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, kata Budi, para importir wajib memenuhi ketentuan persetujuan impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Proses perumusan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan kebijakan ini mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29bTahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Sementara itu, Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan pengaturan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, mendorong produksi petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

"Salah satunya, yaitu pada komoditas kacang hijau dan kacang tanah. Penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas tersebut, antara lain, disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume," jelas Gilang.

Gilang menekankan importir harus memastikan dirinya sudah memiliki PI dengan persyaratan berupa rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian pada saat melakukan importasi komoditas gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah.

Selain itu, impor beras pakan harus memiliki PI dengan persyaratan berupa neraca komoditas (NK). Sedangkan, impor buah pir harus memiliki PI dengan persyaratan berupa bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage) dan dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditas produk hortikultura yang akan diimpor.

Selanjutnya, impor beras pakan dan buah pir juga
harus dilengkapi dengan laporan surveyor (LS).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kewajiban sertifikasi halal pada produk ekspor dan impor harus menjadi instrumen yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pembahasan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) untuk produk ekspor dan impor.

“Kewajiban (sertifikasi) halal pada produk ekspor dan impor harus menjadi instrumen yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam keterangan bersama BPJPH di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan sertifikasi halal pun kini menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu dan kepercayaan terhadap produk Indonesia di pasar global.

Hal ini, lanjutnya, selaras dengan sektor perdagangan nasional yang saat ini berada dalam momentum percepatan.

“Penguatan ekosistem halal nasional harus mampu mendorong daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Mendag.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pertemuan dengan Mendag dilakukan guna memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi peningkatan arus perdagangan global sekaligus mendukung penerapan Wajib Halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026.

Haikal mengatakan pertemuan ini sekaligus upaya untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal.

Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci agar implementasi kebijakan berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha, khususnya yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor.

“Penguatan koordinasi menjadi kunci agar implementasi ekosistem halal berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujar Haikal.

Selain itu, ia mengatakan kedua pihak juga turut membahas kesiapan kebijakan, harmonisasi regulasi, tata kelola data produk ekspor dan impor yang wajib memenuhi ketentuan jaminan produk halal, hingga integrasi sistem dan percepatan layanan untuk mendukung kelancaran arus produk lintas negara.

Haikal mengatakan Kemendag dan BPJPH sepakat bahwa implementasi Wajib Halal tidak boleh menjadi hambatan perdagangan, melainkan harus memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia di pasar internasional.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk peningkatan literasi pelaku usaha, percepatan layanan sertifikasi halal, serta penguatan pengawasan yang terintegrasi,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.237 per dolar AS pada perdagangan Selasa (28/4) pagi. Mata uang Garuda melemah 26 poin atau 0,15 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia yang bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yuan China turun 0,05 persen, peso Filipina melemah 0,12 persen, dolar Singapura terperosok 0,05 persen dan yen Jepang jatuh 0,07 persen.

Sementara ringgit Malaysia justru menguat 0,4 persen. Won Korea Selatan juga naik tipis 0,02 persen dan dolar Hong Kong bangkit 0,02 persen.

Mata uang utama negara maju cenderung melemah terhadap dolar AS. Euro turun 0,07 persen, poundsterling Inggris melemah 0,08 persen, dan dolar Australia terkoreksi 0,12 persen.

Kemudian, dolar Kanada dan franc Swiss masing-masing juga melemah 0,07 persen dan 0,13 persen.

Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah tertekan oleh perubahan sentimen pasar global yang kembali cenderung menghindari risiko (risk off).

"Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah sentimen yang berbalik risk off dari ketidakpastian perdamaian di Timur Tengah oleh laporan apabila AS tidak menerima usulan perdamaian terbaru Iran. Indeks dolar AS dan harga minyak mentah dunia terpantau kembali naik," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan pergerakan rupiah hari ini berada dalam rentang Rp17.150 hingga Rp17.300 per dolar AS.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) tengah bersiap melakukan transformasi bisnis di bawah kendali pengendali baru, PT PIMSF Pulogadung, bagian dari Tjokro Group. Perseroan berencana beralih haluan menjadi pemain utama di industri komponen mekanikal dan permesinan (machining & casting) terpadu.

GPSO berencana mengubah kegiatan usaha utamanya dari perdagangan besar mesin dan jasa survei menjadi industri komponen sepeda motor, real estat, dan perdagangan besar mesin industri.

"Langkah ini merupakan bagian dari visi Tjokro Group untuk menciptakan ekosistem solusi mekanikal satu atap (one stop solution for mechanical) yang menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir," kata Direktur Utama GPSO, Dionysius Tjokro lewat keterbukaan informasi dikutip Senin (27/4/2026).

Untuk mendukung operasional baru, GPSO akan mengakuisisi aset tetap dari PT Jakarta Indah Casting (JIC) berupa tanah seluas 15.400 m² di Bekasi, bangunan pabrik, serta mesin produksi besi tuang cetak (ferro casting).

Nilai transaksi tesebut mencapai Rp78,5 miliar, yang merupakan 183,95 persen dari ekuitas GPSO per Desember 2025. Dengan membeli aset yang sudah siap produksi, GPSO dapat langsung mencatatkan pendapatan pada tahun 2026 tanpa harus memulai dari nol (set-up pabrik baru).

Selain itu, GPSO berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau rights issue sebanyak 66,67 juta saham baru atau setara 10 persen dari modal disetor. Seluruh dana hasil aksi korporasi ini akan dialokasikan untuk membiayai sebagian pembelian aset JIC. Langkah ini diharapkan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan likuiditas saham di bursa.

Berdasarkan kajian studi kelayakan, rencana transformasi ini menunjukkan indikator keuangan yang sangat positif di mana Internal Rate of Return (IRR) berada di level 34,77 persen, jauh di atas tingkat diskonto 14,00 persen. Sementara itu, Net Present Value (NPV) bernilai positif sebesar Rp86,63 miliar dengan payback period alias pengembalian investasi dalam waktu 5 tahun 1 bulan.

Keputusan penting ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 Juni 2026. Mengingat transaksi ini bersifat material dan terafiliasi, persetujuan dari pemegang saham independen menjadi kunci utama pelaksanaan transformasi ini.

Sinergi dengan Tjokro Group yang memiliki pengalaman lebih dari 57 tahun di industri mekanikal memberikan GPSO "tiket masuk" yang kuat ke pasar OEM otomotif dan alat berat. Jika rencana ini berjalan mulus, GPSO tidak lagi hanya menjadi trader, melainkan produsen dengan nilai tambah tinggi, yang berpotensi meningkatkan kinerja fundamental perseroan dalam jangka panjang.

(Rahmat Fiansyah)

Keraton Yogyakarta menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Jogja Financial Festival (JFF) 2026 yang akan digelar pada 22-24 Mei mendatang. Dukungan tersebut disampaikan seiring pentingnya peningkatan literasi keuangan di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

Putri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Mangkubumi, menilai ajang ini tidak hanya sekadar pameran, tetapi juga menjadi ruang edukasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, pemahaman keuangan menjadi kebutuhan mendasar, terutama bagi anak muda yang akan menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

"Ini menjadi kesempatan yang baik untuk memahami dan mengerti tentang finansial. Apalagi sekarang anak-anak muda sangat butuh untuk lebih memahami tentang keuangan," ujar Mangkubumi saat ditemui di Sleman, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, Jogja Financial Festival akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari sektor perbankan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi sekaligus memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai layanan dan produk keuangan.

"Pada waktu pameran nanti, akan banyak sekali peserta, ada dari pihak bank, UMKM, dan banyak lainnya. Ini menjadi kesempatan untuk menjalin kemitraan atau mungkin untuk lebih memahami profil masing-masing bank," jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Keraton Jogja berharap masyarakat dapat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, serta kemampuan mengidentifikasi potensi pe

Selain itu, partisipasi aktif generasi muda juga diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan adaptif di masa mendatang.

"Nah, di ajang inilah masyarakat diedukasi bagaimana cara mengidentifikasi ajakan-ajakan yang salah tersebut. Jadi pendidikannya ada dua sisi: satu sisi tentang kriminalitas finansial, dan sisi lainnya edukasi tentang literasi keuangan itu sendiri," katanya.

Tak hanya menghadirkan pameran, JFF juga akan diramaikan dengan berbagai kegiatan menarik seperti pertunjukan seni hingga ajang lari bertajuk Jogja Run D-City dengan jarak 5k dan 10k.

Gusti Mangkubumi pun mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan seluruh rangkaian acara tersebut, termasuk bagi para pelari pemula.

"Ayo, para runners atau mungkin yang masih pemula, tunjukkan uji nyali lari sambil menikmati keindahan Jogja. Jadi seluruh rangkaian acara ada larinya, ada pamerannya, ada musiknya, dan ada kegiatan UKM-nya," ujarnya.

Jogja Financial Festival ini digelar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dengan Transmedia. Acara akan diisi dengan educational class, dan business talks yang menggandeng para pemimpin industri.

Acara ini bakal digelar di Jogja Expo Center pada 22-24 Mei 2026. Dalam rangkaian ajang ini juga ada event lari Jogja Run D-City 2026 yang digelar pada 24 Mei 2026.

Membeli tiket Jogja Run D-City 2026 juga berarti dapat akses masuk Jogja Financial Festival.

Festival ini juga bakal menghadirkan nama-nama artis musik besar untuk manggung, seperti Ari Lasso dan Juicy Luicy. Ada juga penampilan stand up comedian, dijamin membuatmu tertawa terpingkal-pingkal.

Informasi lengkap seputar Jogja Run D-City 2026 bisa didapatkan di Instagram @jogjarundcity.

Pendaftaran Jogja Run D-City 2026 sudah dibuka sejak akhir Maret lalu di detikEvent.

JAKARTA - Kelangkaan solar dan asam sulfat mulai meluas menekan industri pertambangan global di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah. Gangguan pasokan ini berpotensi menghambat produksi komoditas strategis seperti tembaga dan kobalt sepanjang tahun.

"Jika gangguan rantai pasok berlanjut hingga pertengahan tahun, produksi tembaga di Republik Demokratik Kongo berpotensi berkurang signifikan," tulis analis Goldman Sachs dalam laporan terbarunya, dikutip dari Yahoo Finance, Minggu (26/4/2026).

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran telah mengganggu jalur perdagangan utama di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur vital pengiriman sulfur dan solar dunia. Penutupan jalur tersebut menyebabkan pasokan bahan baku penting bagi industri tambang tersendat.

Sulfur, yang merupakan produk sampingan industri minyak dan gas, menjadi bahan utama pembuatan asam sulfat yang digunakan dalam proses ekstraksi tembaga. Sementara itu, solar menjadi sumber energi utama untuk operasional alat berat di hampir seluruh tambang dunia.

Gangguan pasokan tersebut turut diperparah kebijakan China yang berencana menghentikan ekspor asam sulfat mulai Mei 2026 untuk menjaga kebutuhan domestik. Dampaknya, harga sulfur melonjak tajam hingga mendekati USD900 per ton pada awal Maret, bahkan mencapai USD1.200 per ton untuk pengiriman berikutnya.

Di Chili, harga asam sulfat naik hingga 44% dalam satu bulan. Perusahaan tambang milik negara, Codelco, melaporkan kenaikan biaya produksi sekitar 5% akibat lonjakan harga bahan bakar dan bahan kimia.

Kondisi serupa juga dialami produsen global lainnya seperti Freeport-McMoRan yang menaikkan proyeksi biaya produksi tahunannya, serta Ivanhoe Mines yang memangkas target produksi tembaga 2026. Sementara, sejumlah perusahaan tambang skala kecil mulai mengurangi operasional akibat keterbatasan pasokan solar.

Sejumlah analis menilai, industri tambang global kini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari lonjakan biaya hingga gangguan produksi. Tanpa perbaikan rantai pasok dalam waktu dekat, krisis ini berpotensi memperketat pasar logam global dan mendorong kenaikan harga komoditas di pasar internasional.