JAKARTA - Kemendiktisaintek menyatakan hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) masih terus berlangsung. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

Sebagai langkah konkret atas kasus kekerasan seksual di UI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah melakukan hal-hal berikut ini:

• Berkoordinasi dengan pihak Universitas Indonesia untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur

• Melakukan pemantauan terhadap kinerja Satgas PPKPT

• Memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan

Selain itu, Kemendiktisaintek juga memberikan klarifikasi atas pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan kekerasan seksual di FHUI, khususnya mengenai beredarnya pernyataan tentang kategori sanksi dalam kasus tersebut.

Oleh karena proses pemeriksaan masih berlangsung, belum terdapat kesimpulan final maupun penetapan kategori pelanggaran hanya dapat dilakukan setelah keseluruhan proses pemeriksaan selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami meminta seluruh pihak untuk tidak menarik kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai dilakukan. Mari seluruh pihak memberi ruang bagi proses pemeriksaan yang sedang berjalan agar dapat berlangsung objektif, adil, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban,” demikian disampaikan Khairul Munadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui siaran pers, Sabtu (23/5/2026).

Kemendiktisaintek juga menekankan bahwa pernyataan yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, bukan merupakan pernyataan resmi kementerian dan tidak mewakili posisi institusi Kemendiktisaintek.

Khairul menjelaskan, posisi resmi Kemendiktisaintek adalah menghormati seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan secara objektif, adil, dan berpihak pada perlindungan korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kementerian juga terus mendorong perguruan tinggi untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara serius, transparan, dan berkeadilan serta memastikan setiap penetapan kategori pelanggaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, fakta, dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Kanal Pengaduan

Sebagai bagian dari penguatan akses pelaporan, masyarakat dan sivitas akademika dapat menyampaikan laporan melalui:

• Kanal LAPOR! (SP4N-LAPOR)

• Satgas PPKPT di masing-masing perguruan tinggi

• Kanal resmi pengaduan Kemendiktisaintek:

• Pusat Panggilan: 126

• [email protected]

• 085186069126.

JAKARTA - Militer Israel melakukan kekerasan fisik saat menculik sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0. Kini, mereka telah tiba di Turki dan menjalani medical check up.

Salah satu WNI, Rahendro Herubowo mengaku, dirinya mengalami sejumlah kekerasan saat diculik Zionis Israel.

"Alhamdulillah sekarang kita lagi medical check up tadi abis ngambil darah terus kita mau konsultasi," kata Rahendro dalam video yang dikirim Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Jumat (22/5/2026).

"Saya mengalami beberapa kekerasan, ditendang mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjak," sambungnya.

Lihat video: ISRAEL TANGKAP AKTIVIS GLOBAL SUMUD FLOTILLA



Selain itu, Rahendro juga mengaku mendapat perlakuan kasar berupa disetrum. Hal tersebut kemudian diamini WNI lainnya, Andre Prasetyo Nugroho.

Andre menyatakan, sempat disetrum di bagian paha. Andre pun sempat memperagakan bagaimana dirinya yang harus bersujud dengan tangan diikat di bagian belakang. "Di sini (paha) disetrum," ujar Andre.

JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa ancaman keamanan saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Hal itu bisa tumbuh perlahan melalui ruang digital, interaksi sosial, budaya visual, hingga paparan informasi yang terus berulang dan memengaruhi cara berpikir seseorang.

Dia memaparkan itu dalam buku 'Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital' yang dibedah dalam rangkaian Rakernis Densus 88 Antiteror Polri.

Menurut Dedi, perubahan pola ancaman harus diikuti dengan perubahan cara berpikir dan strategi penanganan. “Ancaman saat ini bergerak lebih cepat dibanding pola penanganan lama. Karena itu, kita perlu membangun kemampuan membaca gejala lebih awal, memperkuat pencegahan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat,” ujar Dedi, Rabu (20/5/2026).

Terorisme selama ini identik dengan jaringan, organisasi, atau aksi yang terlihat. “Gamifikasi kekerasan akan memahami soal bagaimana ancaman terbentuk, berkembang, lalu bertransformasi di tengah ekosistem digital yang bergerak cepat,” katanya.

Ancaman ekstremisme modern semakin bersifat cair, tidak selalu terikat struktur formal, dan seringkali berkembang melalui jejaring digital yang sulit dipetakan dengan pendekatan konvensional.

Karena itu, buku ini menekankan pentingnya deteksi dini, literasi digital, perlindungan anak, penguatan sekolah, keluarga, serta kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.

Di sisi lain, Dedi menekankan soal negara tidak boleh hanya hadir saat ancaman sudah membesar. "Pencegahan harus datang lebih awal, sementara penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan secara terukur," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya yang membentuk Tim Pemburu Begal berhasil menangkap 16 pelaku begal dalam waktu operasi tiga hari berturut-turut di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin saat ditemui, Rabu, menjelaskan bahwa operasi intensif ini dibentuk merespons keresahan masyarakat terkait maraknya aksi kejahatan jalanan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di tempat umum yang sempat viral di berbagai media sosial.

"Malam hari ini kami menyampaikan informasi terkait kelanjutan dari tim pemburu begal yang dibentuk. Selama tiga hari berturut-turut, kami terus melakukan upaya bersama-sama dengan masyarakat, khususnya warga yang secara penuh kesadaran menjaga lingkungannya masing-masing melalui pos kamling," ucapnya dilansir dari Antara.

Iman merincikan dalam tiga hari Tim Pemburu Begal berhasil menangkap delapan pelaku pada hari pertama, dua pelaku pada hari kedua dan enam tersangka pada hari ketiga atau hari ini.

Ia menyebutkan salah satu kasus yang diungkap yakni pembegalan gawai milik seorang anak kecil yang sedang merekam video bus di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.

"Dalam penangkapan terakhir terhadap enam tersangka tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata api yang digunakan pelaku untuk mengancam korban," kata Iman.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, jaringan pelaku begal ini sebagian merupakan kelompok terpisah dan sebagian lainnya adalah hasil pengembangan dari tersangka yang telah ditangkap sebelumnya.

​Terkait motif pelaku, Iman mengungkapkan adanya faktor desakan ekonomi dan ketergantungan narkotika.

​"Motif yang terungkap dari hasil pemeriksaan, pertama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kedua, ada juga yang digunakan untuk membeli narkoba. Karena sebagian dari mereka setelah dilakukan tes urine, hasilnya positif mengandung amfetamin," katanya.

Polda Metro Jaya juga mengapresiasi dukungan infrastruktur kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mempercepat proses analisis kejadian dan identifikasi pelaku di lapangan.

"Kecepatan pelaporan dari para penggiat media sosial serta keaktifan masyarakat di pos keamanan lingkungan (Poskamling) dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pengungkapan ini secara cepat," ucap Iman.

Kemudian atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 477 (pencurian dengan pemberatan), Pasal 478 (pencurian), Pasal 479 (pencurian dengan kekerasan), serta Pasal 306 (tentang tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api, amunisi, serta bahan peledak ilegal dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pesantren harus terus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat. Karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi.

Persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Akar persoalan tersebut berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di masyarakat.

“Persoalannya adalah bagaimana melakukan transformasi masyarakat dan berusaha mengeliminasi relasi kuasa. Ini adalah akar persoalan mendasar. Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” ujar Menag, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan standar yang jelas. Karena itu, Menag mendorong penguatan tata tertib yang tidak hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok pesantren.

Nasaruddin menegaskan perlindungan anak merupakan amanat agama sekaligus amanat konstitusi yang harus dijaga bersama. “Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam,” tegasnya.

Dia menekankan pentingnya penegasan standar dan tata kelola pesantren, termasuk terkait kapasitas pengelola dan figur kiai. “Kita perlu mendefinisikan secara tegas apa itu pondok pesantren, apa itu kiai, dan apa saja persyaratannya. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kapasitas justru menjadi kiai. Perlu ada ketegasan dan standar yang jelas,” ungkapnya.

Menag turut mengajak seluruh pihak membangun kolaborasi dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren sekaligus melakukan mitigasi krisis komunikasi secara bersama-sama.

Penasihat Menteri Agama Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menambahkan persoalan kekerasan di lingkungan pesantren tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan struktural dan formal. Perubahan mendasar harus menyentuh paradigma dan budaya relasi kuasa di masyarakat.

“Jika hanya reaktif dan mengandalkan quick fix, maka pembahasan kita berhenti pada pelaku ditangkap dan kasus dianggap selesai. Padahal, problem yang kita hadapi jauh lebih fundamental yaitu berkaitan dengan perspektif dan budaya relasi kuasa itu sendiri,” ujar Alissa.

Transformasi budaya dan spiritual menjadi pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pesantren serta dukungan lintas sektor.

SURABAYA - Sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual di berbagai kampus masih terus bermunculan dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk itu, mahasiswa Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) membangun sebuah sistem berupa WebGIS pelaporan dan pemetaan area berpotensi rawan tindak asusila bernama ITSafe.

Dengan luasnya kampus dan berbagai dinamika aktivitas mahasiswa di dalamnya, celah keamanan sering muncul pada sudut-sudut yang luput dari pantauan. Berkolaborasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) ITS, ITSafe dicanangkan oleh kelompok 7 Kemah Kerja Geomatika ITS yang terdiri atas Josephine Novellia A, Duta Satrio Wibowo, Muhammad Farid Farhan, Farrel Valentino Y, Ananda Adellia.

Ide solutif yang dicanangkan oleh Novellia dan kawan-kawan itu merupakan upaya membantu Satgas PPK ITS untuk menciptakan lingkungan ITS yang aman. Dengan sistem pelaporan yang berbasis crowdsourcing dan pemetaan spasial, laman dirancang khusus untuk mengidentifikasi area yang dianggap rawan tindak asusila. Mulai dari siulan nakal atau catcalling dan berbagai bentuk tindak kriminal lainnya.

Ketua Satgas PPK ITS Prida Novarita Trisanti ST MT mengungkapkan bahwa melalui sistem ITSafe dapat memudahkan satgas dalam menindaklanjuti laporan. Dengan itu pula, ITSafe dapat membantu unit lain, seperti Biro Manajemen Aset (BMA) dalam meningkatkan fasilitas keamanan di lingkup kampus. “Melalui ITSafe ini, kami dari pihak kampus akan terbantu dalam memahami area yang dirasa masih kurang fasilitas CCTV, penerangan, hingga patroli dari satuan keamanan,” tutur Prida.

Sementara itu, Novellia menjelaskan tentang berbagai fitur yang dapat diakses di dalam laman ITSafe ini. Tidak hanya berisi formulir pelaporan, dalam laman ini turut disajikan pula peta persebaran area rawan, jenis kelayakan fasilitas yang dipetakan, dan analisis area berdasarkan hasil pelaporan.

Pada formulir pengaduan, pelapor tidak perlu mengisi data diri apapun, sehingga ITSafe menjamin identitas pelapor akan aman. Alurnya, pelapor hanya perlu mengisi e-mail untuk umpan balik otomatis, peran pelapor, dan jenis kelamin pada halaman pertama. Kemudian, pelapor dapat mengisi titik lokasi dan kondisi lokasi yang dianggap rawan dan kurang aman. “Terakhir, pelapor dapat mengisi kronologi dan pengalaman pada area yang dilaporkan,” imbuh Novellia.

Selanjutnya, hasil dari pelaporan yang diverifikasi oleh tim akan ditampilkan pula pada fitur ‘Peta Persebaran’ di laman ITSafe. Dengan demikian, pengguna atau pengunjung laman dapat melihat area yang sudah dilaporkan tersebut. “Dengan fitur peta digital, memungkinkan pengguna untuk melihat area berpotensi rawan, informasi kondisi fisik area, serta tingkat konsentrasi kerawanan pada area tertentu,” terang Novellia.

Lebih lanjut, anggota tim lainnya Duta Satrio Wibowo pun menambahkan, sistem diolah dengan visual sebagai simbol tertentu. Salah satunya yakni visualisasi heatmap yang menggambarkan tingkat konsentrasi dan intensitas kerawanan berdasarkan skor kerawanan yang diberikan oleh pelapor. “Visualisasi heatmap digunakan untuk menunjukkan area yang memiliki intensitas kerawanan lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya berdasarkan persepsi pelapor,” papar Duta.

Beberapa data pengaduan yang dianggap memerlukan penanganan atau pendampingan pada pelapor pun akan diserahkan kepada Satgas PPK ITS dan ditindaklanjuti. Prida pun menegaskan bahwa ITS berkomitmen akan mengawal setiap data yang masuk pada ITSafe agar berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Melalui langkah preventif yang ditawarkan oleh tim mahasiswa Departemen Teknik Geomatika ITS bersama Satgas PPK ITS ini mendukung untuk mewujudkan beberapa poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama pada poin ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, poin ke-5 tentang Kesetaraan Gender, serta poin ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah meminta pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, diberi hukuman maksimal. Baginya, tindakan itu merupakan kejahatan serius ini tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan.

"Mirisnya tindakan keji, tidak bermoral ini dilakukan1 oleh orang yang seharusnya melindungi, membimbing, dan memberi contoh teladan," kata Siti dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Puteri Wakil Presiden ke-13 RI ini mendorong pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan atau pesantren. Hal tersebut dengan bersikap tegas dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual dan perbuatan seksual dalam bentuk apa pun.

"Bersikap tegas dan tidak mentolerir segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan perbuatan asusila dalam bentuk apa pun karena kejahatan serius yang harus diproses hukum. Jangan dinormalisasikan dan ada kompromi, apalagi dibiarkan," tegasnya.

"Mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku dengan ancaman hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Siti.

Lebih lanjut, Siti juga meminta agar memberi akses kepada orang tua untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan di pesantren.

"Kepada para korban, harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen, pendampingan advokasi hukum, serta yang menjadi prioritas untuk dilakukan adalah langkah trauma healing," tutur Siti.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan perangkatnya yang memberikan ijin penyelenggaraan pesantren agar mendorong adanya audit terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di pesantren," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Mendiktisaintek ) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya penguatan kesadaran dan kewaspadaan seluruh sivitas akademika terhadap kasus kekerasan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam agenda Forum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu (9/5).

Brian menyampaikan bahwa kampus merupakan tempat lahirnya kader masa depan bangsa, sehingga seluruh unsur perguruan tinggi perlu memastikan terciptanya lingkungan akademik yang aman dan sehat.

“Kampus adalah tempat persemaian kader masa depan, SDM unggul Indonesia, dan segala kemungkinan sangat bisa terjadi,” ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (9/5/2026).

Kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang perlu menjadi refleksi bersama para pimpinan perguruan tinggi. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa baru.

Mendiktisaintek juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) agar korban merasa aman untuk melapor.

Dalam forum tersebut, Brian turut mengingatkan bahwa kampus memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa sebagai pusat ilmu pengetahuan, riset, dan peradaban.

Selain membahas penguatan budaya akademik yang aman, Brian juga mendorong perguruan tinggi untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa melalui riset dan inovasi, termasuk mendukung program strategis pemerintah.

PATI - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menelusuri jumlah pasti santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Pendiri Pondok Pesantren Ndholo Kusumo Ashyari. Hal ini dilakukan lantaran korban kekerasan seksual disebut mencapai 50 orang meski hanya beberapa yang berani melapor.

"Kalau jumlah korban memang kami masih melakukan pendalaman dan pencarian informasi lebih lanjut karena belum semua korban dapat kami jumpai," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, Sabtu (9/5/2026).

Karena itu, tim LPSK diturunkan langsung ke lokasi kejadian untuk mencari korban. "LPSK jemput bola terkait kasus ini, ada tim LPSK yang turun ke Pati," katanya.

Wakil Ketua LPSK lainnya Wawan Fahrudin menambahkan LPSK akan menjamin keamanan korban dan saksi yang hendak memberi keterangan agar kasus ini terang benderang. "Kami siap memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban agar berani beraksi mengungkap perkara," ujarnya.

JAKARTA - Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Ashari (51) diduga memiliki modus khusus dalam melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Modus itu terungkap saat konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026).

Dalam konferensi pers tersebut, korban hadir didampingi orang tua, kuasa hukum, serta mantan pegawai Ashari di Ponpes Ndolo Kusumo. Salah satu pengacara tim Hotman 911, Dewi Intan, mengungkapkan bahwa tersangka diduga merayu korban dengan dalih hubungan intim dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

“Jadi, waktu awal dia merayu mereka dengan bilang bahwa hal ini bisa melunturkan semua penyakit yang ada di dalam badan kamu. Ya itu dengan berhubungan seperti itu,” kata Dewi Intan.

“Menghilangkan semua penyakit, penyakit hati, penyakit segala-gala yang ada di dalam tubuh dia,” lanjutnya.

Tak hanya itu, korban juga mengaku mengalami kekerasan apabila menolak permintaan tersangka. “Kalau misalnya mereka menolak, itu biasanya juga sesekali dilakukan kekerasan dengan memukul kepala,” ujarnya.

Dewi juga menyebut korban yang menolak akan diganti dengan santri lain secara bergilir. “Kalau menolak diganti lagi dengan santri lain, dengan santri lain, seperti itu terus bergilir selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyebut tersangka diduga menganggap hubungan intim sebagai cara untuk membersihkan diri. “Jadi dianggap hubungan intim dan pelecehan itu merupakan obat mujarab gitu ya? Membersihkan diri. Kalau menolak dibentur kepalanya ya,” kata Hotman Paris.

Diketahui, pelarian Kiai Ashari, tersangka kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhirnya berakhir. Polisi menangkap Ashari di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari (7/5/2026).

Kiai Ashari sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) atau menjadi buron setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di pesantren yang diasuhnya.

Selama pelariannya sejak 4 Mei 2026, Ashari disebut berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. Dia diduga sempat bergerak dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jakarta sebelum akhirnya berhasil ditangkap.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina buka suara mengomentari kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Politikus PDIP ini mengajak masyarakat mengawal kasus yang menyeret nama Kiai Ashari atau AS ini.

Selly pun mengingatkan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak abai dan memberikan kompromi terhadap pelaku. Selly mengingatkan bahwa mereka yang abai dan menghalangi penyidikan bisa dipenjara.

"UU sudah sangat jelas. Dalam Pasal 19 UU TPKS ditegaskan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penanganan perkara kekerasan seksual dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun,” kata Selly Gantina dalam siaran persnya, Kamis (7/5/2026).

Dia melanjutkan, ketentuan ini berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali, sehingga senmua pihak, termasuk aparat dan lembaga terkait, harus memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan berpihak pada korban.

Mengutip pernyataan Ketua DPR Puan Maharani, Selly memaparkan pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan adanya perlindungan bagi korban sebagai Pasal 40 UU TPSK serta penindakan bagi pelaku yang menghalangi upaya penyidikan.

Selly menduga ada upaya sekelompok pihak yang berupaya mengaburkan kasus itu mulai dari membiarkan pelaporan sejak 2024, serta pernyataan polisi yang sebelumnya mengaku tak ditahan karena koperatif, namun nyatanya kabur. Dua hal ini membuat Selly merasa geram.

Merujuk dalam UU TPKS, kata Selly, memenjarakan pelaku kekerasan seksual seperti pada UU TPKS hanya cukup dua alat bukti, salah satunya keterangan korban dan surat keterangan psikologi atau visum. "Artinya kalau pada akhirnya hambatan kasus karena sebagain korban mencabut laporan itu agak rancu. Kan masih ada korban lainnya," ujar Mantan Plt Bupati Cirebon itu.

Di sisi lain, Selly mendesak adanya penyidikan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang abai terhadap kasus ini termasuk 'menspesialkan' pelaku yang diketahui kabur setelah sebelumnya keluar dari ponpes dengan pengawalan ketat aparat.

Karena ia melihat kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah menjadi pelajaran dan momentum bagi APH mematuhi UU TPSK. Sebab, menurutnya, banyak kasus yang menunjukkan lambannya respons aparat penegak hukum, minimnya keberpihakan kepada korban, hingga adanya upaya pembiaran karena pelaku memiliki pengaruh sosial maupun keagamaan.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum tidak boleh bersikap abai, apalagi membiarkan proses hukum berjalan setengah hati. Negara harus hadir secara tegas dan berpihak kepada korban, bukan tunduk pada tekanan sosial ataupun relasi kuasa yang melindungi pelaku," kata legislator Dapil Jabar VIII Cirebon - Indramayu itu.

Di sisi lain, Selly juga melihat kasus ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem pengawasan lembaga pendidikan berbasis asrama. Tidak cukup hanya mengandalkan citra moral atau simbol keagamaan, tetapi harus ada mekanisme perlindungan anak yang jelas, pengawasan berkala, kanal pengaduan yang aman, serta keterlibatan pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memastikan standar perlindungan santri berjalan optimal.

"Kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku, siapa pun mereka dan apa pun latar belakangnya," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan sikapnya bahwa tidak ada toleransi untuk tindak kekesaran dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual. Hal ini untuk merespons banyak hoaks terkait kasus kekerasan seksual yang dibuat menjadi konten disinformasi di media sosial dan secara sengaja diframing untuk menyerang Menag Nasaruddin.

“Sikap saya terkait tindak kakerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” tegas Menag dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

“Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama," sambungnya.

Menag menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. "Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal,” ujar Menag.

Dia juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegasnya.

Menag mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi, terlebih informasi hoaks yang berpotensi memecah belah. “Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama," tandasnya.