DIY - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta diduga lebih tersistematis. Pola tersebut terdeteksi selama KPAI melakukan pendampingan terhadap kasus ini.

"Saya melihat kasus DC (Daycare) ini agak berbeda dengan DC bermasalah di Depok atau Pekanbaru karena ini jauh lebih tersistematis," ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Minggu (26/4/2026).

Diyah menambahkan praktik pengikatan terhadap anak di Daycare tersebut seolah merupakan SOP lantaran dilakukan pada jam-jam tertentu. Ia menduga ada instruksi langsung terhadap pengasuh anak yang bekerja di sana.

"Artinya seolah ada SOP bahwa anak-anak pada jam tertentu mendapatkan perlakuan kaki atau tangan diikat dan orang tua tidak boleh melihat langsung, serta dilakukan masif oleh pengasuh maka seolah sudah ada instruksi demikian," katanya.

Oleh karenanya, Diyah meminta agar aparat penegak hukum untuk menelusuri garis perintah ini. Apalagi menurutnya, praktik seperti ini diduga sudah terjadi berulang. "Maka perlu ditelusuri sampai pada pimpinan dan pemilik yayasan, karena kejadian ini sudah agak lama, berulang dan intens," tegas dia.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Seiring terungkapnya kasus ini, KPAI juga meminta agar Daycare itu ditutup secara permanen. Hal ini diperkuat dengan dugaan aktivitas Daycare itu yang tidak memiliki izin. "Tentu saja KPAI berharap agar Daycare ini ditutup permanen," ucapnya.

Sekadar informasi, sebuah daycare bernama Little Aresha Jogja diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak. Hal itu terungkap setelah polisi melakukan pengerebekan pada Jumat, 24 April 2026.

Penggerebekan itu dilakukan setelah adanya laporan tindak kekerasan terhadap anak di daycare tersebut. Sejumlah orang tua juga mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan di lokasi tersebut.

Berdasarkan data sementara dari aparat penegak hukum, jumlah anak yang terdata di fasilitas tersebut mencapai 103 anak, dengan sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun langsung melakukan pengawasan ke SMUN 91 dan menjenguk para siswa yang keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RS Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Hal ini merespons peristiwa keracunan massal program MBG yang disalurkan pada Kamis, 2 April 2026.

Insiden ini mengakibatkan 72 korban siswa dari empat sekolah, yakni SMAN 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07. KPAI yang diwakili oleh Wakil Ketua Jasra Putra dan Komisioner Aris Adi Leksono yang berdialog langsung dengan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Perwakilan Sudin Pendidikan Jakarta Timur, serta keluarga korban.

Saat ini, 72 siswa tersebut tengah menjalani perawatan intensif di RSKD Duren Sawit, RSKD Pondok Kopi, dan RS Harum. Dari hasil pemantauan KPAI, dampak kesehatan yang dialami anak-anak tidak hanya terbatas pada penderitaan fisik, tetapi telah menembus batas psikologis yang sangat mengkhawatirkan.

Keluarga korban melaporkan anak-anak mereka mengalami pusing, mual hebat, hingga menggigil parah pada malam hari, yang memaksa pihak rumah sakit menempatkan mereka di ruang khusus untuk menjaga suhu tubuh.

Namun, temuan KPAI yang paling memilukan adalah kondisi kejiwaan anak-anak. Saat pihak rumah sakit menyajikan makanan dengan wadah (omprengan) yang serupa dengan wadah MBG, anak-anak seketika menolak. Trauma itu membekas dalam wujud ketakutan yang terus membayangi mereka, bahkan di ruang perawatan yang seharusnya menjadi tempat pemulihan.

Bayang-bayang "makanan beracun" memicu ketakutan ekstrem, membuktikan bahwa setiap insiden keracunan meninggalkan luka emosional mendalam bagi jiwa anak.

Kekhawatiran ini menjalar luas. Berdasarkan laporan petugas Sudin Pendidikan kepada KPAI, bahwa pasca peristiwa dan banyaknya pemberitaan di media serta jatuhnya korban, para orang tua mengalami kekhawatiran panjang. Kasus di Jakarta Timur ini menambah daftar panjang pemantauan kasus keracunan MBG di Indonesia, di mana angka korban secara nasional telah menembus belasan ribu anak di berbagai provinsi.

Tingginya angka kejadian ini menempatkan keamanan pangan MBG pada tahap Kekhawatiran Tinggi (Kejadian Luar Biasa). KPAI menegaskan, anak-anak sebagai penerima manfaat MBG adalah konsumen yang dilindungi penuh oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sesuai Pasal 4 UUPK, anak-anak berhak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang/jasa. Predikat "gratis" pada program ini sama sekali tidak menghapus tanggung jawab hukum, baik perdata maupun pidana, bagi para penyedia dan pengelola SPPG atas kelalaian yang mengancam nyawa.

Negara wajib menjamin standar gizi seimbang yang tidak hanya memenuhi angka kecukupan, tetapi juga mutlak aman dan layak konsumsi. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 148 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman.”

Sebagai Langkah Mitigasi, KPAI Menyampaikan 7 Rekomendasi:

1. Badan Gizi Nasional (BGN) wajib melakukan investigasi menyeluruh secara transparan dan segera mengumumkan hasil uji laboratorium terkait penyebab keracunan.

2. BGN harus memastikan seluruh pengobatan dan biaya medis anak-anak yang menjadi korban dijamin dan ditanggung sepenuhnya.

3. Meminta BGN mengevaluasi total sistem tata kelola, rantai pasok, dan standar penyimpanan (SOP) di setiap SPPG agar peristiwa serupa tidak terus berulang.

4. BGN harus mendengarkan suara dan kekhawatiran anak serta orang tua yang terus berkembang. Pemulihan program harus berawal dari pelibatan perspektif penerima manfaat.

5. KPAI meminta seluruh rumah sakit rujukan memberikan penanganan tambahan berupa pemulihan psikologis anak pasca-keracunan. Ini termasuk memodifikasi pendekatan penyajian makanan (menghindari wadah yang memicu memori traumatis).

6. Jangan jadikan anak-anak hanya sebagai deretan angka dalam statistik program. Fenomena trauma massal akibat "omprengan" menunjukkan satu nyawa dan satu kasus saja sudah terlalu banyak.

Untuk memutus rantai kekhawatiran dan mencegah jatuhnya korban baru, KPAI menyerukan gerakan literasi keamanan pangan bagi seluruh ekosistem pendidikan.

4 Gerakan Literasi Keamanan Pangan:

1. Edukasi anak tentang keamanan dasar makanan. Latih mereka mengenali ciri makanan yang tidak layak konsumsi (seperti bau menyengat, asam, lendir, atau perubahan warna). Bangun komunikasi terbuka jika anak merasa cemas untuk makan di sekolah.

2. Anak jangan takut untuk bersuara! Jika menerima makanan yang bentuk, bau, atau rasanya aneh, segera hentikan konsumsi, tolak makanan tersebut, dan laporkan kepada guru.

3. Lakukan Quality Control (uji organoleptik: melihat, mencium, merasakan porsi sampel) sebelum MBG didistribusikan ke meja anak-anak.

Untuk itu pemenuhan gizi tidak boleh mengorbankan masa depan dan kejiwaan anak-anak.

JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sekaligus Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama Margaret Aliyatul Maimunah meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026) pagi. Sebelum diberangkatkan ke Jombang, Jawa Timur, untuk dimakamkan, jenazah almarhumah sempat dibawa ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, untuk disalatkan.

Ratusan pelayat memadati area Kantor PBNU pada siang hari. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal aktif memperjuangkan hak-hak anak serta pemberdayaan perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, memimpin langsung salat jenazah yang didahului dengan salat Zuhur. Dalam sambutannya, Gus Yahya menyampaikan bahwa kepergian almarhumah merupakan kehilangan besar bagi Fatayat NU dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama.

Menurutnya, almarhumah adalah kader terbaik yang telah mendedikasikan hidupnya untuk organisasi dan masyarakat. Ia juga menyebut almarhumah termasuk dalam doa dan perjuangan para pendiri NU.

Margaret Aliyatul Maimunah wafat di usia 47 tahun, pukul 08.25 WIB, setelah menjalani perawatan intensif di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Usai disalatkan di Kantor PBNU, jenazah kemudian diberangkatkan menuju Jombang, Jawa Timur, untuk dimakamkan di kompleks Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar.

JAKARTA - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) Margaret Aliyatul Maimunah meninggal dunia pada Minggu (1/3/2026). Selain memimpin KPAI, Liya juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama.

"Keluarga Besar Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdukacita atas berpulangnya Ibu Margaret Aliyatul Maimunah. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” tulis keterangan KPAI.

Sebelumnya, kabar duka tersebut beredar melalui pesan berantai di aplikasi perpesanan yang telah dikonfirmasi kebenarannya. Almarhumah meninggalkan seorang anak dan suami.

"Innalillahi wa innailaihirajiun. Telah wafat Ning Margaret Aliyatul Maimunah (Ketua PP Fatayat NU , Ketua KPAI, dzurriyah KH Bisri Syansuri) di RS Fatmawati 1 Maret 2026 pk. 08.25 pagi ini,” demikian bunyi pesan tersebut.

Pesan itu juga mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhumah dengan membaca surat Al-Fatihah. "Mohon doa bagi almarhumah. Al-Fatihah," tulis pesan tersebut.

Margaret Aliyatul Maimunah merupakan Ketua Umum PP Fatahat NU masa khidmat 2022-2027 yang terpilih secara aklamasi dalam Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama yang digelar di Palembang pada 2022.

Dalam forum tersebut, perempuan yang akrab disapa Liya ini memperoleh dukungan mayoritas delegasi dari pimpinan wilayah dan cabang Fatayat NU se-Indonesia.

Liya merupakan putri kedua pasangan KH Mohammad Faruq dan Hj Lilik Chodijah. Ia juga merupakan cucu dari KH M Bisri Syansuri, salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai ahli fikih.

Sejak kecil, Liya menempuh pendidikan di Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur, mulai dari tingkat MI, MTs, hingga MAN. Setelah lulus, ia melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang kini menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia kemudian menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia dengan mengambil Program Studi Kajian Wanita.

Aktif berorganisasi sejak muda

Minat Liya terhadap dunia organisasi sudah terlihat sejak usia muda. Saat masih bersekolah, ia aktif dalam berbagai kegiatan seperti OSIS, Pramuka, hingga olahraga.

Saat kuliah, ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pernah menjabat sebagai Ketua KOPRI PMII Putri Rayon Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2000–2001 serta Ketua PMII Komisariat Adab Cabang Surabaya Selatan pada 2001-2002.

Ia juga aktif di Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jawa Timur sebagai anggota bidang minat dan bakat pada 1999-2001 dan Bendahara II pada 2001-2002.

Karier organisasinya berlanjut saat dipercaya menjadi Sekretaris Umum PP IPPNU periode 2006-2009. Selanjutnya, Liya menjabat Ketua Umum PP IPPNU pada 2009-2012.

Saat memimpin organisasi pelajar perempuan NU tersebut, ia menginisiasi sejumlah program, di antaranya Laskar Pelajar Putri Anti Narkoba, Anti Pornografi, Anti Radikalisme, dan Anti Kekerasan, Rumah Pelajar, serta Sekolah Kebangsaan Pelajar.

Setelah itu, ia aktif di Fatayat NU dengan menjabat Wakil Koordinator Bidang Ekonomi PP Fatayat NU pada 2009-2015 dan Sekretaris Umum pada 2015-2020.

Fokus pada isu perempuan dan anak

Perempuan kelahiran 11 Mei 1979 ini dikenal memiliki perhatian besar pada isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Setelah menyelesaikan studi di Universitas Indonesia, ia bergabung dengan Women Research Institute.

Sejak masa kuliah, Liya aktif melakukan berbagai penelitian terkait perempuan dan anak, termasuk kajian tentang perempuan di pesantren yang dipoligami, pekerja perempuan di salon spa di Jakarta, hingga perempuan penderita HIV.

Selain meneliti, ia juga aktif menulis artikel dan buku mengenai isu perempuan. Salah satu artikelnya berjudul “Analisa Undang-Undang Ketenagakerjaan kaitannya dengan Perlindungan Maternalitas Buruh Perempuan” yang dimuat di majalah Egalita pada 2012.

Ia juga menulis buku berjudul “Perempuan Berdaya Nusantara Jaya: Landasan Advokasi Pemberdayaan Perempuan” yang terbit pada 2015.

Pengalaman profesional

Di luar aktivitas organisasi dan menulis, Liya juga memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ia pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI pada 2008-2009. Selanjutnya, pada 2010-2014 ia menjadi Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Ia juga pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi X DPR RI pada 2014-2017 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, serta pariwisata.

Selain itu, Liya juga sesekali mengajar di almamaternya, Universitas Indonesia, khususnya pada Program Studi Kajian Wanita dengan materi metodologi feminis dan pengalaman penelitian perempuan.

JAKARTA - Anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Siahaya (MS) diduga menganiaya siswa Mts berinisial AT (14) hingga tewas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penyebab kematian korban diungkap.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kompolnas dan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri.

“Bahwa kejadian ini melanggar UU Perlindungan Anak dan tidak dibenarkan. Maka KPAI meminta spt dalam UU Perlindungan Anak pasal 59A bahwa proses harus cepat, keluarga anak korban mendapatkan bantuan sosial dan anak mendapatkan perlindungan hukum,” kata Diyah, Sabtu (21/2/2026).

Oleh karena itu, Diyah meminta penyebab kematian korban diungkap. “Hak anak yang meninggal dunia dengan tidak wajar (korban kekerasan) adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya agar anak tidak mendapatkan stigma negatif,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota Brimob Polda Maluku Bripka Masias Siahaya (MS) yang diduga menganiaya siswa Mts berinisial AT (14) hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Adapun penganiayaan tersebut terjadi di sekitar Jalan Marren, Kota Tual. "Sudah (ditetapkan tersangka)," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi di Jakarta.

Lihat video: Pascabencana, Brimob Gelar Trauma Healing untuk Anak-Anak



Rositah mengungkapkan, oknum Brimob tersebut juga sudah diberangkatkan ke Polda Maluku. Tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan kode etik terkait dengan perkara yang menjeratnya. "Saat ini sementara dilaksanakan pemeriksaan kode etik oleh Bid Propam Polda Maluku," ujarnya.

JAKARTA - SMAN 72 Jakarta Utara menerapkan proses belajar mengajar secara daring usai terjadi peristiwa ledakan pada Jumat, 7 November 2025. Kebijakan itu diambil guna pemulihan psikologis kepada siswa, guru, dan staf sekolah yang terdampak peristiwa tersebut.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait guna memastikan kondisi anak-anak yang menjadi korban mendapatkan pendampingan psikologis.

"Untuk sementara, pembelajaran dilakukan secara online agar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu. Saat ini masih dalam kondisi darurat tiga hingga empat hari ke depan, kemudian akan dievaluasi kembali," kata Diyah, Minggu (9/11/2025).

Diyah menjelaskan, pendampingan psikologis bukan hanya diberikan kepada siswa yang menjadi korban langsung, tetapi juga kepada anak-anak di sekitar lokasi serta guru dan staf sekolah. Menurut Diyah, fokus utama KPAI saat ini adalah memastikan negara hadir dalam pemulihan kondisi anak-anak terdampak.

Diyah menambahkan, area sekolah yang menjadi lokasi ledakan telah dibersihkan dan dinyatakan aman, namun proses sterilisasi masih terus dilakukan hingga tiga hari ke depan. Karena itu, kegiatan belajar tatap muka belum dapat dilaksanakan.

"Kami melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, dan anak-anak mendapatkan haknya untuk pulih secara psikologis," ujarnya.

Pemerintah bersama pihak sekolah dan tenaga ahli psikologi juga akan menurunkan tim untuk mendampingi siswa selama proses belajar daring berlangsung.

JAKARTA - Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan (Puspadaya) Partai Perindo menggelar sosialisasi terkait hak anak dan pencegahan kekerasan di sekolah di SDN Pesanggrahan 03 Jakarta Selatan. Kepala SDN Pesanggrahan 03 Rita El Vitra berharap, kegiatan organisasi sayap Partai Perindo ini terus berlanjut.

Sebab, ia menilai sosialisasi tersebut penting guna keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah. "Sangat penting, saya penginnya tidak berhenti sampai di sini, lain waktu mudah-mudahan bisa diagendakan kembali agar kami mendapatkan kembali penyegaran tentang hak-hak anak yang memang harus mereka terima," kata Rita di lokasi, Jumat (24/10/2025).

Diketahui, Puspadaya Perindo menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menggelar sosialisasi tersebut. "Memberikan edukasi tentang hak anak dan pencegahan kekerasan di sekolah kami yang tentunya ini menambah pemahaman baru terhadap guru-guru maupun semua warga sekolah," ujarnya.

Rita berharap, kegiatan Puspadaya Perindo ini bukan hanya digelar di sekolahnya, tapi juga tempat pendidikan lainnya. "Agar semua sekolah memiliki pemahaman yang sama tentang hak-hak anak dan juga pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kegiatan Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan (Puspadaya) Partai Perindo. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi kepada guru terkait hak anak dan pencegahan kekerasan pada lingkungan sekolah di SDN Pesanggrahan 03, Jakarta Selatan.

Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyatakan, kegiatan tersebut mempunyai banyak manfaat bagi warga sekolah, termasuk siswa. "Ini suatu hal yang positif yang berdampak positif terhadap anak-anak kita dan juga mewujudkan pendidikan yang aman dan nyaman," kata Aris di lokasi, Jumat (24/10/2025).

Aris menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan sinergi antara lembaga masyarakat dengan lembaga pemerintah. Menurutnya, hal itu guna tercapainya sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

"Selain hak-hak anak, penting disadarkan akan tanggung jawab sehingga tidak overlapping menuntut hak tanpa sadar akan kewajibannya," ujarnya.

Puspadaya Perindo menggandeng KPAI dalam kegiatan ini. "Kita berusaha mengadvokasi dan mengedukasi guru-guru, di mana kita ketahui guru secara langsung bersentuhan setiap hari dengan anak-anak," ujar Ketua Umum Puspadaya Sri Agustina Nadeak.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari tujuan dibentuknya Puspadaya Perindo. "Sesuai dengan visi misi kami dari awal didirikan yaitu salah satunya mengadvokasi anak-anak dengan guru keterikatannya sangat dekat, sehingga ini menjadi salah satu gerakan nyata dan langkah awal kami untuk mengunjungi sekolah-sekolah lain juga," ungkapnya.