Bisnis.com, CIREBON — Harapan Kabupaten Cirebon untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri modern di kawasan timur Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar.

Meski arus investasi terus masuk dan ribuan tenaga kerja terserap setiap tahun, struktur industri di daerah ini dinilai belum mengalami transformasi signifikan.

Selama dua dekade terakhir, daya tarik utama Cirebon bagi investor masih bertumpu pada ketersediaan tenaga kerja berbiaya rendah, sehingga investasi yang berkembang didominasi sektor padat karya.

Kondisi tersebut membuat industri tekstil, garmen, furnitur, serta sejumlah manufaktur berorientasi ekspor menjadi sektor yang paling banyak berkembang.

Sementara itu, industri berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan tenaga kerja terampil, riset, dan inovasi masih belum menunjukkan kehadiran yang berarti.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai pola pembangunan industri di Kabupaten Cirebon belum bergerak jauh dari model lama yang mengandalkan biaya produksi murah.

Menurut dia, strategi tersebut memang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi memiliki keterbatasan untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi daerah.

"Selama ini keunggulan yang dijual masih tenaga kerja murah. Akibatnya investor yang datang sebagian besar bergerak di sektor padat karya. Industri teknologi tinggi yang membutuhkan SDM terampil belum melihat Cirebon sebagai lokasi yang menarik,” kata Acuviarta dikutip pada Kamis (12/6/2026).

Ia menilai ketergantungan terhadap sektor padat karya membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan kondisi global.

Ketika permintaan pasar internasional menurun, perusahaan dapat mengurangi produksi bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menurut Acuviarta, Kabupaten Cirebon sebenarnya memiliki posisi yang cukup strategis. Lokasinya berada di jalur utama Pantai Utara Jawa dan dekat dengan berbagai proyek infrastruktur besar, seperti bandara dan pelabuhan.

Namun, keunggulan geografis tersebut belum cukup untuk menarik investasi berteknologi tinggi.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam upaya menarik investasi yang lebih maju.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengatakan sebagian besar tenaga kerja lokal masih didominasi lulusan pendidikan menengah.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan industri yang memerlukan operator mesin presisi, teknisi, maupun tenaga berbasis teknologi belum dapat terpenuhi secara optimal.

"Kami harus realistis. Industri padat modal dan teknologi membutuhkan kompetensi tertentu. Sementara kondisi tenaga kerja yang tersedia saat ini masih banyak yang sesuai dengan kebutuhan industri padat karya," ujarnya.

Selain faktor SDM, kesiapan infrastruktur penunjang industri juga dinilai belum sekuat kawasan industri besar di Jawa Barat. Ketersediaan kawasan industri modern, dukungan utilitas, serta ekosistem industri yang terintegrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan investasi yang masuk tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena membuka kesempatan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana investasi yang ada mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja," kata Imron.

Beijing (ANTARA) - Data pajak terbaru menunjukkan ekonomi China terus mempertahankan kinerja yang stabil, dengan penguatan momentum inovasi, sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan pendapatan yang kuat dalam sektor industri teknologi tinggi pada kuartal pertama (Q1) 2026.

Data yang dirilis pada Rabu (1/4) oleh Administrasi Perpajakan Negara China menunjukkan pendapatan penjualan industri teknologi tinggi untuk periode dari 1 Januari hingga 25 Maret meningkat sebesar 14,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sektor manufaktur dan jasa teknologi tinggi masing-masing mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,7 persen dan 15,8 persen.

Didorong oleh permintaan untuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan pusat daya komputasi, pendapatan penjualan desain dan manufaktur sirkuit terpadu (integrated circuit/IC) juga mengalami lonjakan tajam, tunjuk data tersebut.

Pada periode yang sama, pendapatan penjualan sektor manufaktur tumbuh sebesar 5,4 persen, sementara pendapatan penjualan sektor manufaktur mesin dan peralatan meningkat sebesar 6,3 persen, ungkap data tersebut.

Data yang dirilis Rabu itu juga mengungkap percepatan laju transisi hijau China, dengan pendapatan penjualan industri perlindungan ekologi dan lingkungan naik sebesar 9,6 persen (yoy).

Pendapatan penjualan dari pembangkit listrik energi bersih tumbuh pesat, menyumbang 36,3 persen dari total pendapatan penjualan produksi listrik, meningkat 4,5 poin persentase dibandingkan setahun lalu, menurut data tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Dunia usaha menyambut rencana pemerintah merombak skema insentif fiskal seperti tax holiday,tax allowance, dansuper tax deduction. Namun pelaku industri mengingatkan, efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh kemudahan akses dan kepastian aturan di lapangan.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai arah kebijakan tersebut sudah tepat karena bertujuan menajamkan sektor penerima insentif agar berdampak pada investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan pengalaman di lapangan usaha selama ini menunjukkan insentif kerap sulit dimanfaatkan.

“Selama ini, banyak perusahaan menilai insentif fiskal sulit diakses karena persyaratan yang rigid, proses birokrasi yang panjang, serta interpretasi regulasi yang berbeda antarinstansi,” kata Saleh kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Menurut Saleh, ketidakpastian proses membuat pelaku usaha kesulitan memasukkan insentif dalam perhitungan kelayakan investasi.

Terkait rencana perombakan insentif fiskal, Kadin menangkap bahwa insentif akan diarahkan ke sektor padat karya berorientasi ekspor seperti tekstil, alas kaki, furnitur, serta makanan dan minuman tertentu.

Selain itu, industri hulu dan substitusi impor seperti petrokimia, baja, bahan baku farmasi, serta komponen manufaktur juga masuk prioritas. Pemerintah juga disebut memberi perhatian pada industri berbasis teknologi tinggi, termasuk kendaraan listrik, baterai, elektronik, serta sektor hijau dan rendah karbon.

Di sisi lain, sektor yang berkaitan dengan kepentingan nasional akan diatur lebih ketat melalui pembatasan kepemilikan asing, kewajiban kemitraan dengan UMKM, pemenuhan TKDN, serta aturan transfer teknologi.

“Dunia usaha memahami perlunya pengaturan itu, tapi yang dibutuhkan adalah aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah,” ujarnya.

Kadin menilai harmonisasi kebijakan antarinstansi menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Koordinasi antara Kementerian Keuangan, BKPM, dan kementerian teknis harus solid agar tidak membingungkan pelaku usaha.

Selain soal insentif baru, pelaku usaha juga meminta perhatian bagi industri yang sudah berjalan.

“Insentif sebaiknya juga mendukung ekspansi, modernisasi mesin, peningkatan produktivitas, dan riset di industri eksisting, bukan hanya untuk menarik investasi baru,” tuturnya.

Kadin menegaskan, tanpa perbaikan akses, kepastian regulasi, dan konsistensi implementasi, perombakan insentif fiskal berisiko hanya menjadi kebijakan yang menarik di atas kertas, tapi kurang berdampak nyata bagi dunia usaha.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menata ulang kriteria bidang usaha yang akan diberikan insentif fiskal seiring dengan upaya pembenahan di sektor investasi.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026, pemerintah berencana untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Kriteria bidang usaha yang diberikan insentif fiskal, meliputi bidang usaha yang diberikan tax allowance (potongan pajak untuk bidang usaha atau daerah tertentu), tax holiday (pembebasan pajak untuk investor baru dalam kurun waktu tertentu), investment allowance (keringanan pajak untuk sektor pada karya), dan super tax deduction (pengurangan pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)," bunyi salinan Keppres No.38/2025, dikutip Selasa (3/2/2026).

Selain mengenai kriteria usaha yang mendapatkan insentif fiskal, pokok materi muatan rancangan Perpres itu turut mencakup kriteria bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Bisnis.com, CIREBON - Harapan agar Kabupaten Cirebon mampu berdiri sejajar dengan daerah industri besar di Jawa Barat masih jauh dari kenyataan.

Meski masuk dalam lingkaran pengembangan Rebana Metropolitan, wilayah ini dinilai belum mampu menarik minat investor padat modal dan teknologi tinggi.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dasar yang belum kokoh, serta perizinan yang lambat membuat Cirebon tertinggal dari daerah lain seperti Karawang dan Bekasi.

Kondisi ini menimbulkan ironi, mengingat letak geografis Cirebon yang strategis dengan akses menuju Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai potensi Cirebon dalam peta investasi sebenarnya tidak kecil. Namun, ia menegaskan daya tarik daerah ini bagi investor skala besar belum terlihat nyata.

“Investasi yang masuk masih berkisar pada sektor padat karya, semisal garmen dan pengolahan rotan. Belum ada arus signifikan dari industri berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan SDM terampil,” jelasnya, Selasa (2/12/2025).

Ia menilai pemerintah daerah belum cukup serius menyiapkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.

Menurutnya, jika ingin bersaing di koridor Rebana, Cirebon tidak bisa hanya mengandalkan upah tenaga kerja yang rendah.

Pandangan tersebut selaras dengan pengakuan Hilmi Rivai, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Ia menyebut dominasi industri padat karya masih kuat karena kualitas tenaga kerja lokal rata-rata lulusan menengah ke bawah.

“Kami belum bisa memaksakan masuknya industri padat modal jika SDM belum siap. Operator mesin presisi atau teknisi terampil membutuhkan keahlian khusus, sementara mayoritas tenaga kerja di Cirebon masih terbatas kemampuannya,” ujarnya.

Selain faktor SDM, hambatan lain adalah infrastruktur. Ia menyebut ketersediaan listrik industri belum stabil, jaringan internet cepat masih terbatas, dan kawasan industri modern yang siap pakai belum terbentuk.

“Kondisi ini berbeda dengan Karawang atau Bekasi yang sudah memiliki kawasan industri mapan,” tambahnya.

Meski demikian, arus investasi tetap menunjukkan geliat positif. Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal triwulan I 2025, tercatat 5.564 tenaga kerja terserap dari perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Rinciannya, sebanyak 3.505 pekerja terserap dari perusahaan asing, sementara 2.149 orang berasal dari perusahaan domestik.

Sektor dominan masih industri manufaktur berbasis padat karya seperti tekstil, furnitur, dan komponen otomotif.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menilai capaian tersebut memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Lebih dari lima ribu tenaga kerja yang terserap hanya dalam tiga bulan pertama menunjukkan bahwa investor masih melihat Cirebon sebagai lokasi yang potensial,” ujarnya.

Imron menambahkan, kontribusi PMA tetap penting dijaga melalui regulasi yang berpihak pada dunia usaha, tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja.

Ia juga menegaskan peran PMDN dalam menyerap tenaga kerja lokal tidak bisa dianggap remeh karena adaptif dengan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Kendati capaian penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, para pengamat menilai arah industrialisasi Kabupaten Cirebon masih belum jelas.

Ketergantungan pada sektor padat karya membuat daerah ini rawan gejolak. Begitu permintaan global melemah, ancaman pemutusan hubungan kerja massal kerap menghantui.

Acuviarta mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menunggu limpahan investasi dari proyek Rebana. Ia menekankan perlunya langkah konkret berupa reformasi birokrasi, pembangunan kawasan industri terintegrasi, serta investasi jangka panjang pada pengembangan SDM.