KOMPAS.com-Likuiditas industri perbankan mulai menghadapi tekanan seiring menyusutnya simpanan dalam mata uang rupiah.

Dana masyarakat dinilai mulai bergeser ke berbagai instrumen investasi dengan imbal hasil lebih menarik.

Pergerakan itu terjadi di tengah ketidakpastian pasar keuangan dan suku bunga yang masih tinggi.

Data Bank Indonesia atau BI menunjukkan dana pihak ketiga atau DPK rupiah pada April 2026 tercatat sebesar Rp 8.100,4 triliun.

Angka tersebut tumbuh 9,6 persen secara tahunan atau year on year. Meski masih tumbuh positif, realisasi itu turun dibandingkan posisi Maret 2026.

DPK rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp 8.208,2 triliun dengan pertumbuhan 11,1 persen secara tahunan.

Artinya, simpanan rupiah menyusut Rp 172,9 triliun secara bulanan.

Sementara itu, DPK valuta asing atau valas pada April 2026 tercatat sebesar Rp 1.467,3 triliun.

DPK valas tumbuh 8,6 persen secara tahunan dan relatif stagnan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 1.450,6 triliun.

Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai penurunan simpanan rupiah mengindikasikan adanya realokasi aset oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Menurut dia, kondisi tersebut bukan semata-mata penarikan dana dari sistem keuangan.

Rizal mengatakan, sebagian dana masyarakat berpotensi berpindah ke instrumen yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

Instrumen tersebut antara lain Surat Berharga Negara atau SBN, deposito berjangka, reksa dana pasar uang, dan emas.

“Sebagian dana juga kemungkinan terserap untuk kebutuhan modal kerja perusahaan dan konsumsi rumah tangga,” ujar Rizal kepada Kontan.co.id, Minggu (7/6/2026).

Kenaikan simpanan valas yang hanya sekitar Rp 29,7 triliun menunjukkan perpindahan dana ke valuta asing bukan faktor dominan.

Karena itu, Rizal menilai kondisi saat ini lebih tepat dipahami sebagai fenomena portofolio rebalancing dibandingkan aksi dolarisasi.

Dana murah ikut tertekan

Rizal mengatakan, penurunan simpanan rupiah mulai memberi tekanan terhadap likuiditas perbankan.

Tekanan akan lebih terasa jika dana murah atau current account saving account, CASA, ikut menurun.

Ketika bank kehilangan sumber dana berbiaya rendah, bank cenderung menaikkan suku bunga deposito untuk mempertahankan likuiditas.

Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong kenaikan cost of fund atau CoF.

Namun, tekanan itu masih dapat dikelola selama penurunan simpanan bersifat sementara dan rasio likuiditas industri tetap memadai.

Menurut Rizal, dampak terhadap fungsi intermediasi perbankan dapat melebar jika tren penurunan simpanan rupiah berlangsung dalam jangka panjang.

“Kenaikan CoF akan menekan margin bunga bersih (NIM), sehingga ruang bank untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang kompetitif menjadi semakin terbatas. Akibatnya, pertumbuhan kredit berpotensi melambat dan profitabilitas bank ikut tertekan,” katanya.

Rizal menilai bank perlu mengubah strategi untuk menjaga pertumbuhan dana murah.

Bank tidak cukup hanya bersaing pada tingkat bunga.

Bank juga perlu memperkuat ekosistem layanan transaksi yang memberi nilai tambah bagi nasabah.

“Penguatan digital banking, integrasi layanan pembayaran, payroll, cash management, transaksi UMKM, hingga program loyalitas menjadi kunci untuk mempertahankan dana mengendap di rekening,” jelasnya.

Chief Economist BTN Myrdal Gunarto juga melihat adanya pergeseran dana masyarakat dari DPK tradisional ke instrumen moneter dan pasar modal yang menawarkan yield lebih tinggi.

Menurut Myrdal, penerbitan instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan SBN ritel ikut menyedot likuiditas rupiah dari sistem perbankan.

Selain itu, sebagian dana masyarakat juga dikonversi ke valas.

Konversi itu dilakukan untuk kebutuhan hedging kewajiban luar negeri korporasi, pembayaran dividen investor asing, maupun antisipasi volatilitas nilai tukar.

Myrdal menilai penurunan DPK rupiah secara langsung mulai memberi tekanan terhadap likuiditas dan cost of fund perbankan.

Ketika DPK menyusut, loan to deposit ratio atau LDR perbankan otomatis meningkat.

Akibatnya, ruang likuiditas menjadi lebih sempit.

“Bank-bank, terutama di kelompok menengah ke bawah, akan cenderung merilis special rate deposito demi menahan deposan besar atau institusi. Peralihan dari dana murah ke dana mahal ini akan langsung mendongkrak cost of fund,” ujar Myrdal.

Menurut Myrdal, bank akan lebih selektif menyalurkan kredit baru jika tren outflow rupiah terus berlangsung tanpa pelonggaran likuiditas.

Bank juga cenderung memprioritaskan kualitas aset dibandingkan mengejar pertumbuhan volume kredit.

Kenaikan CoF juga akan menekan net interest margin atau NIM perbankan.

Untuk menjaga pertumbuhan CASA, Myrdal menilai bank perlu memperkuat transaction banking dan cash management system atau CMS.

Layanan tersebut perlu menjadi saluran utama transaksi operasional nasabah korporasi.

Selain itu, optimalisasi pembayaran lintas negara melalui Local Currency Settlement atau LCS dan interkoneksi sistem pembayaran regional dinilai dapat membantu memperkuat likuiditas transaksional di sistem perbankan.

Bank besar klaim likuiditas masih terjaga

Meski likuiditas mulai tertekan, sejumlah bank besar menilai kondisi saat ini masih relatif terjaga.

Head of Deposit Product Management Bank Mandiri Mega Ekaputri Pujianto mengatakan, penghimpunan DPK Bank Mandiri hingga April 2026 masih solid.

Total DPK Bank Mandiri tercatat di atas Rp 1,6 triliun dengan rasio CASA lebih dari 71 persen.

Menurut Mega, penurunan simpanan rupiah industri pada April terutama dipengaruhi faktor musiman.

Faktor tersebut meliputi pembayaran pajak dan dividen, serta pergeseran sebagian dana masyarakat ke instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih menarik.

“Tekanan terhadap likuiditas maupun cost of fund masih relatif terbatas karena struktur pendanaan bank tetap kuat dan terdiversifikasi,” ujarnya.

Bank Mandiri akan terus memperkuat pertumbuhan dana murah melalui pengembangan ekosistem transaksi, layanan digital, payroll, dan transaction banking.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga CASA tetap kuat sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan juga menyebut kondisi likuiditas perseroan masih cukup baik.

Menurut dia, total DPK dan CASA CIMB Niaga secara bulanan relatif stabil, sedangkan secara tahunan masih tumbuh.

“CASA terutama tumbuh 14% secara tahunan per April. Secara likuiditas masih baik, tentu karena permintaan kredit juga masih lemah,” ujar Lani.

Lani mengatakan, CIMB Niaga tetap menjadikan CASA sebagai tulang punggung likuiditas.

Strategi tersebut dijalankan melalui operating account perusahaan, payroll, dan digital mass segment.

Laporan keuangan CIMB Niaga menunjukkan DPK perseroan per April 2026 tumbuh 3,72 persen secara tahunan menjadi Rp 259,86 triliun.

Komposisi DPK CIMB Niaga makin didominasi dana murah.

Giro tercatat sebesar Rp 101,99 triliun atau tumbuh 19,76 persen secara tahunan.

Tabungan mencapai Rp 90,33 triliun atau tumbuh 8,47 persen secara tahunan. Sementara itu, deposito turun 17,74 persen secara tahunan menjadi Rp 67,52 triliun.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Kredit Menganggur Kian Menumpuk, Bank Masih Tunggu Ekspansi Pelaku Usaha", Klik untuk baca: https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-menganggur-kian-menumpuk-bank-masih-tunggu-ekspansi-pelaku-usaha?source=home_headline.

Reporter: Ammar Rezqianto | Editor: Noverius Laoli

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan pada periode Juni sampai dengan September 2026, usai Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,35% pada Mei 2026.

Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada 28 Mei 2026, LPS memutuskan untuk menahan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan Rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan Rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni—30 September 2026.

LPS menuturkan keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan Rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan khususnya penghimpunan simpanan yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Tingkat cakupan penjaminan simpanan juga tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank.

“Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” tulis LPS dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejalan dengan putusan tersebut, LPS memastikan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

Di sisi lain, LPS menyebut bahwa kinerja industri perbankan nasional masih kuat dan diperkirakan tetap tumbuh positif. Pada April 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 11,39% secara tahunan (year on year/YoY), diikuti penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 9,98% YoY.

LPS menuturkan, pertumbuhan DPK Rupiah terpantau lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK valuta asing. Menurut lembaga tersebut, perkembangan kinerja intermediasi yang positif tersebut didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap terjaga sehingga mampu menjadi penyangga terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil evaluasi, LPS menjelaskan bahwa TBP yang berlaku saat ini masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan.

Hal tersebut tecermin dari data per April 2026 yang menunjukkan bahwa jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening, yaitu mencakup 99,94% dari total rekening. Sementara itu, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 15,58 juta rekening, yaitu 99,98% dari total rekening.

“LPS akan terus memperkuat pemantauan dan asesmen terhadap tingkat cakupan penjaminan tersebut agar tetap selaras dengan dinamika suku bunga pasar dan TBP,” tegas lembaga tersebut.

Adapun mengacu pada Undang-undang, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan sepanjang memenuhi tiga kriteria atau disingkat 3T, yaitu: Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP, dan Tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Sejalan dengan hal itu, LPS kembali mengimbau kepada nasabah dan calon nasabah bank bahwa TBP merupakan batas maksimum suku bunga simpanan agar simpanan nasabah memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan LPS.

Selain itu, LPS meminta masyarakat agar selalu memerhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Perbankan juga diminta secara aktif dan transparan menyampaikan informasi mengenai TBP melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan nasabah.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum 3,5 persen dan valuta asing 2 persen pada Januari 2026.

Begitu juga dengan bunga simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap sebesar 6 persen.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS pada 19 Januari 2026.

"Ini akan mulai berlaku pada Februari sampai Mei 2026," ujar Ketua Dewan Komisioner Anggito Abimanyu dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (22/1).

LPS menekankan penetapan tingkat bunga penjaminan periode Januari 2026 ini mempertimbangkan empat hal. Pertama, tingkat suku bunga pasar untuk simpanan rupiah dan valas masih dalam tren turun.

Kedua, jumlah simpanan di perbankan tumbuh positif dengan kondisi likuiditas perbankan yang longgar.

Ketiga, tingkat cakupan penjaminan simpanan berada di level yang terjaga.

Keempat, tingkat bunga penjaminan yang berlaku masih sejalan dengan arah kebijakan makroekonomi dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) pada periode reguler Januari 2026.

Besarannya 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 2,00% untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum, serta 6,00% untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS pada 19 Januari 2026. TBP hasil penetapan ini berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Dalam keterangan resminya, LPS menyampaikan bahwa keputusan mempertahankan TBP diambil setelah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, serta pasar keuangan nasional.

Untuk simpanan di bank umum, LPS menetapkan TBP simpanan rupiah sebesar 3,50% dan simpanan valuta asing sebesar 2,00%. Sementara itu, TBP simpanan rupiah di BPR ditetapkan sebesar 6,00%.

LPS menyatakan, TBP tersebut dapat disesuaikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi perekonomian, perbankan, maupun pasar keuangan ke depan.

Adapun dalam penetapan TBP periode reguler Januari 2026, LPS mempertimbangkan sejumlah faktor utama. Pertama, tingkat suku bunga pasar (SBP) untuk simpanan rupiah dan valuta asing masih berada dalam tren penurunan.

Kedua, jumlah simpanan di perbankan tercatat tumbuh positif, seiring dengan kondisi likuiditas perbankan yang longgar. Hal ini menunjukkan kemampuan perbankan dalam menjaga stabilitas penghimpunan dana masyarakat.

Ketiga, tingkat cakupan penjaminan simpanan dinilai berada pada level yang terjaga, sehingga tetap mampu melindungi mayoritas dana simpanan nasabah perbankan.

Selain itu, LPS menilai bahwa TBP yang berlaku saat ini masih sejalan dengan arah kebijakan makroekonomi, khususnya dalam mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dijadwalkan mengumumkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) terbaru pada Kamis (22/1/2026) sore. Menjelang keputusan tersebut, rekam jejak kebijakan LPS sepanjang 2025 hingga awal 2026 menunjukkan tren penurunan TBP yang berlangsung konsisten.

Berdasarkan data LPS, TBP simpanan rupiah di bank umum sempat berada di level 4,25% pada periode Juni 2024 hingga Januari 2025. Seiring berjalannya waktu, LPS kemudian menurunkan TBP secara bertahap sepanjang 2025.

Pada periode Februari hingga Mei 2025, TBP simpanan rupiah bank umum dipertahankan di level 4,25%, sebelum kembali dipangkas menjadi 4% untuk periode Juni hingga Juli 2025.

Penurunan berlanjut pada periode Agustus hingga September 2025 ke level 3,75%, dan kembali diturunkan menjadi 3,5% untuk periode Oktober 2025 hingga Januari 2026.

Secara kumulatif, sepanjang 2025 LPS telah memangkas TBP simpanan rupiah di bank umum sebesar 75 basis poin (bps). Tren tersebut mencerminkan penyesuaian kebijakan LPS di tengah dinamika suku bunga simpanan perbankan dan kondisi likuiditas.

Sementara itu, TBP simpanan valuta asing (valas) relatif lebih stabil. Dalam beberapa periode terakhir, TBP valas berada di kisaran 2% hingga 2,25%.

Adapun untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), TBP ditetapkan lebih tinggi dibandingkan bank umum. Pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026, TBP BPR berada di level 6%, turun dari kisaran 6,25% hingga 6,75% pada periode-periode sebelumnya.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu sebelumnya menyampaikan bahwa suku bunga simpanan perbankan saat ini masih relatif berada di atas TBP yang berlaku. “Masih sekitar 30% masih di atas TBP,” ujar Anggito saat ditemui, Jumat (2/1/2025).

Meski demikian, Anggito menegaskan bahwa arah kebijakan TBP ke depan belum dapat dipastikan. LPS masih mencermati perkembangan suku bunga simpanan di perbankan sebelum mengambil keputusan final.

Menurutnya, penetapan TBP bertujuan untuk memastikan dana masyarakat tetap berada dalam cakupan penjaminan, dan tidak dimaksudkan sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter.

Pengumuman TBP sore ini pun akan menjadi penentu apakah tren penurunan bunga penjaminan masih berlanjut pada 2026 atau mulai memasuki fase jeda.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menunda pengumuman tingkat bunga penjaminan (TBP). Mulanya, konferensi TBP dijadwalkan berlangsung pada Selasa (20/1/2026).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan pengumuman TBP terbaru diundur lantaran LPS perlu menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada Januari 2026. Sebagai informasi, RDG BI dijadwalkan berlangsung pada 20-21 Januari 2026.

“Menunggu BI baru kita besoknya, supaya disinkronkan aja,” kata Anggito usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Anggito mengatakan, nantinya hasil RDG BI akan menjadi salah satu acuan LPS dalam menentukan TBP terbaru. “Saya nunggu BI juga, nanti BI kira-kira ases seperti apa, kita ngikutin lah,” ujarnya.

Saat ini, LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 25 basis poin (bps), serta menurunkan TBP simpanan dalam valuta asing di bank umum.

TBP simpanan rupiah pada bank umum adalah 3,50% dan TBP simpanan rupiah pada BPR ialah 6,00%. Untuk TBP simpanan valas pada bank umum adalah sebesar 2,00%. TBP tersebut akan berlaku sejak 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026.

Sepanjang 2025, LPS tercatat telah memangkas TBP simpanan rupiah di bank umum sebesar 75 bps. Untuk TBP simpanan valuta asing relatif lebih stabil di kisaran 2% sampai dengan 2,25% dalam beberapa periode terakhir.

Kemudian untuk BPR, TBP tercatat lebih tinggi dibandingkan bank umum. Pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026, TBP BPR berada di level 6%, turun dari posisi 6,25% sampai dengan 6,75% pada periode-periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Riwayat Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025 hingga awal 2026, seiring dengan upaya otoritas menjaga keseimbangan antara perlindungan dana nasabah dan dinamika suku bunga simpanan di perbankan.

Berdasarkan data LPS, TBP simpanan rupiah di bank umum tercatat berada pada level 4,25% pada periode Juni 2024 hingga Januari 2025. Level tersebut kemudian mulai diturunkan secara bertahap sepanjang 2025.

Memasuki periode Februari hingga Mei 2025, TBP rupiah bank umum dipangkas menjadi 4,25%, lalu kembali diturunkan menjadi 4% untuk periode Juni hingga September 2025.

Lalu, penurunan berlanjut pada periode Agustus hingga September 2025 ke level 3,75%, sebelum akhirnya berada di posisi 3,5% untuk periode Oktober 2025 hingga Januari 2026.

Secara kumulatif, sepanjang 2025 LPS telah memangkas TBP simpanan rupiah di bank umum sebesar 75 basis poin (bps). Sementara itu, TBP simpanan valuta asing (valas) relatif lebih stabil di kisaran 2% sampai dengan 2,25% dalam beberapa periode terakhir.

Lalu untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), TBP tercatat lebih tinggi dibandingkan bank umum. Pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026, TBP BPR berada di level 6%, turun dari posisi 6,25% sampai dengan 6,75% pada periode-periode sebelumnya.

Arah Tingkat Bunga Penjaminan 2026

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu sebelumnya menyampaikan bahwa suku bunga simpanan perbankan saat ini masih relatif berada di atas TBP yang berlaku. “Masih sekitar 30% masih di atas TBP,” ujar Anggito saat ditemui, Jumat (2/1/2025).

Meski demikian, Anggito menegaskan bahwa arah kebijakan TBP ke depan belum dapat dipastikan. LPS masih menunggu perkembangan suku bunga simpanan di perbankan hingga akhir tahun, khususnya pada Desember 2025, sebelum mengambil keputusan final.

Menurut Anggito, penetapan TBP bertujuan untuk memastikan perlindungan dana nasabah agar tetap berada dalam cakupan penjaminan, dan tidak secara langsung dimaksudkan sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter seperti suku bunga acuan Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) segera memutuskan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode Januari hingga April 2026, dengan mempertimbangkan perkembangan suku bunga simpanan di pasar perbankan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa suku bunga simpanan perbankan masih relatif tinggi dibandingkan dengan TBP yang berlaku saat ini.

“Belum signifikan masih di atas sekitar 30% masih di atas TBP,” ujar Anggito saat ditemui, Jumat (2/1/2025).

Sebagai catatan, sepanjang 2025 LPS telah memangkas level TBP secara kumulatif sebesar 75 basis poin (bps).

Lalu untuk TBP untuk simpanan rupiah di bank umum berada di level 3,5%, sementara simpanan valuta asing (valas) ditetapkan sebesar 2%.

Namun demikian, Anggito menegaskan bahwa arah kebijakan TBP ke depan belum dapat dipastikan karena LPS masih menunggu perkembangan suku bunga simpanan hingga akhir tahun, khususnya pada Desember 2025.

“Belum tahu ya, karena kita mau lihat Desember seperti apa,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa tujuan penetapan TBP berbeda dengan kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). TBP dirancang untuk memastikan perlindungan dana nasabah, bukan semata-mata sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter.

“Tujuan TBP itu kan beda dengan suku bunga BI, tujuan kita adalah melindungi nasabah. Jadi kita harus lihat market itu, suku bunga pasar itu seperti apa,” jelasnya.

Menurut Anggito, LPS akan berupaya memastikan sebanyak mungkin simpanan masyarakat tetap berada dalam skema penjaminan. Namun, keputusan akhir tetap akan sangat bergantung pada dinamika suku bunga simpanan di perbankan.

“Nanti kita akan memastikan bahwa semaksimal mungkin itu dijamin ya, tapi ya nggak tahu perkembangan pasarnya seperti apa,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggito berharap penurunan suku bunga acuan BI dapat segera diikuti oleh penyesuaian suku bunga di sektor perbankan, baik pada sisi simpanan maupun kredit.

“Kalau suku bunga BI itu juga turun ya mestinya langsung ada adjustment, sehingga suku bunga kreditnya juga turun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan menunjukkan pelambatan pertumbuhan pada Oktober 2025.

Merujuk data analisis uang beredar BI pada Oktober 2025, total DPK tercatat sebesar Rp9.153,6 triliun, meningkat 8,1% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Capaian ini sedikit lebih melambat dibandingkan pertumbuhan September 2025 yang sebesar 8,4%.

Pertumbuhan DPK terutama didorong oleh peningkatan simpanan dalam rupiah yang mencapai Rp7.799,3 triliun, tumbuh 8,5% secara tahunan.

Sementara itu, simpanan dalam valuta asing berjumlah Rp1.354,3 triliun, dengan pertumbuhan 5,9%. Komponen rupiah kembali menjadi penopang utama, terutama dari sisi giro yang naik signifikan sebesar 16,3% serta tabungan yang tumbuh 6,9%.

Adapun, simpanan berjangka dalam rupiah juga masih mencatat pertumbuhan meski lebih moderat, yakni 5,1%.

Jika dilihat berdasarkan jenis simpanan, giro tetap menjadi motor utama penghimpunan DPK. Posisi giro pada Oktober 2025 mencapai Rp2.864,6 triliun, tumbuh 13,2% secara tahunan, hanya sedikit lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 13,7%.

Tabungan ikut mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan 7,2%, meningkat dibandingkan 6,4% pada September. Sementara itu, simpanan berjangka tercatat sebesar Rp3.292,5 triliun, tumbuh 4,9%, meski berada di bawah pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 5,9%.

Dari sisi golongan nasabah, pertumbuhan DPK didorong kuat oleh kelompok korporasi yang mencatat simpanan sebesar Rp4.519,2 triliun. Segmen ini tumbuh 15,9%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 15,5%.

Seluruh jenis simpanan korporasi menunjukkan penguatan, mulai dari giro yang naik 17,1%, tabungan yang meningkat 24,8%, hingga deposito yang tumbuh 12,9%. Kenaikan ini menandakan aktivitas bisnis masih ekspansif dan korporasi menjaga posisinya dalam instrumen simpanan perbankan.

Berbeda dengan korporasi, simpanan perorangan justru bergerak lambat. Total DPK perorangan mencapai Rp4.115,2 triliun, hanya naik 0,7% secara tahunan dan melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 1%.

Pada komponen simpanan berjangka, perorangan bahkan mencatat kontraksi 2,7%, menunjukkan adanya pergeseran preferensi atau tekanan pada kapasitas simpanan rumah tangga.

Sementara itu, kelompok lainnya yang mencakup pemerintah daerah, koperasi, yayasan, dan swasta lainnya mencatat pertumbuhan 7,9%, melambat dari 13,5% pada September, dengan total simpanan sebesar Rp519,3 triliun.

Secara keseluruhan, perkembangan DPK Oktober 2025 mencerminkan kondisi likuiditas perbankan yang masih terjaga. Lonjakan giro menandakan aktivitas transaksi tetap aktif, sementara pertumbuhan deposito korporasi yang solid menunjukkan kebutuhan penempatan dana jangka menengah tetap tinggi.