#30 tag 24jam
Gen Z Diajak Melek Politik, Tangkal Hoaks dan Awasi Kebijakan Pemerintah
Pemerintah Sumedang ajak Gen Z melek politik, tangkal hoaks, dan awasi kebijakan demi demokrasi sehat. Edukasi politik tingkatkan partisipasi pemilu. [315] url asal
#gen-z-politik #melek-politik #tangkal-hoaks #awasi-kebijakan #pendidikan-politik #pemilih-pemula #wawasan-kebangsaan #ideologi-pancasila #pemahaman-politik #pemimpin-muda #arus-informasi #berita-bohon
(Bisnis.Com - Terbaru) 26/05/26 08:27
v/232118/
Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong generasi muda utamanya Generasi Z untuk memiliki kesadaran politik yang tinggi guna menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah maupun negara di masa depan.
Pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi instrumen penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, serta peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menekankan pemahaman politik tidak boleh hanya terbatas pada momentum pemilihan umum, melainkan mencakup pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika kepemimpinan nasional.
"Politik itu penting karena menentukan arah dan kebijakan. Ke depan, dunia politik akan semakin intens dan akan terjadi transisi dengan munculnya pemimpin-pemimpin muda," ujar M. Fajar Aldila saat memberikan materi pendidikan politik bertajuk "Peran Generasi Muda dalam Membangun Demokrasi" di SMAN 2 Cimalaka, Senin (25/5/2026).
Fajar mengajak generasi Z untuk menyikapi dunia politik secara bijak dan profesional, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
Para pelajar diharapkan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah persatuan.
Sebagai bentuk mitigasi terhadap dampak negatif digitalisasi pada usia dini, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah mengambil langkah tegas.
"Tolong jadi masyarakat yang bijak dalam bermedia sosial. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga sudah mulai menonaktifkan pengguna media sosial di bawah usia 16 tahun," katanya.
Lebih lanjut, Wabup Sumedang menjelaskan bahwa pendidikan politik sangat vital untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada.
Generasi muda diminta untuk lebih kritis dalam membedah program kerja para calon pemimpin agar tidak terjebak dalam politik transaksional.
"Kalian harus memahami visi dan misi calon pemimpin, jangan mudah terbawa janji manis maupun serangan fajar. Generasi muda ini kelak akan menjadi pemimpin sehingga harus mulai menumbuhkan minat untuk meningkatkan partisipasi politik," tegas Fajar.
Melalui upaya edukasi yang berkelanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan aktif berkontribusi dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan berkualitas di wilayah tersebut.
DPD Perindo Tangsel: Seminar Pendidikan Politik Perkuat Pemahaman Kader Partai Arah Perjuangan Organisasi
Pendidikan politik bagi kader partai terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun organisasi politik yang berorientasi pada nilai, peran, dan kontribusi... | Halaman Lengkap [270] url asal
#partai-perindo #partai-politik #pendidikan-politik #sekjen-perindo #ferry-kurnia-rizkiyansyah
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 07/02/26 18:21
v/129240/
TANGSEL - Pendidikan politik bagi kader partai terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun organisasi politik yang berorientasi pada nilai, peran, dan kontribusi bagi masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam Seminar Pendidikan Politik yang digelar oleh DPD Partai Perindo Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Aula Ricastro Pamulang, Sabtu (7/2/2026).Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, sebagai pembicara utama dalam sesi keynote speech.
Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan ini, yang terdiri dari pengurus dan anggota DPD Partai Perindo Kota Tangerang Selatan serta kader Partai Perindo dari tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan dan desa di wilayah Tangerang Selatan.
Mengangkat tema “Membaca Arah Perjuangan Partai: Identitas, Motivasi, dan Peran Kader di Masyarakat”, seminar ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada kader mengenai identitas dan arah perjuangan organisasi, sekaligus menegaskan peran kader dalam kehidupan bermasyarakat.
Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap identitas dan nilai dasar partai, peran AD/ART serta visi dan misi dalam mengarahkan kerja organisasi, tujuan dan kultur organisasi, hingga membangun motivasi dan rasa memiliki kader dalam menjaga keberlangsungan partai.
Lihat video: DPD Partai Perindo Tangsel Gelar Rapat Konsolidasi
Dalam seminar pendidikan politik tersebut, Dia juga menyampaikan optimisme terhadap Pemilu 2029 mendatang dan meyakini Partai Perindo Kota Tangerang Selatan mampu meraih kursi anggota legislatif di setiap daerah pemilihan. “Saya yakin, seyakin-yakin nya, 2029 Tangerang Selatan akan dapat kursi,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kader DPD Partai Perindo Kota Tangerang Selatan semakin memahami identitas dan tujuan organisasi, memiliki motivasi dan rasa memiliki sebagai kader, serta mampu menjalankan peran politik secara konstruktif dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Said Abdullah Khawatir Sistem Demokrasi Mundur: Hati-hati Kita Sudah Maju
Said Abdullah dari PDIP menolak wacana pilkada lewat DPRD, khawatir mundurkan demokrasi. Ia tekankan pentingnya pendidikan politik, bukan sekadar sistem pemilihan. [458] url asal
#pilkada-langsung #pilkada-lewat-dprd #sistem-demokrasi #demokrasi-indonesia #evaluasi-pilkada #biaya-politik #pendidikan-politik #partai-politik #pemilihan-kepala-daerah #wacana-pilkada #demokrasi-sub
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/12/25 13:20
v/81142/
Bisnis.com, SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah angkat suara terkait wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, yang disebut-sebut ingin diubah lewat mekanisme pemilihan tidak langsung lewat DPRD.
Menurut Said, wacana untuk mengembalikan sistem pilkada tak langsung tersebut padahal hal yang gegabah karena berpotensi menarik mundur demokrasi Indonesia yang selama ini disebutnya sudah berjalan maju.
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret,” tegas Said di Surabaya, dikutip Senin (22/12/2025).
Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini juga menyatakan, pilkada langsung adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Oleh sebab itu, ia menilai wacana pengembalian pilkada ke DPRD perlu dikaji secara komprehensif agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.
“Sesungguhnya kita mau maju, demokrasi kita. Apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif?,” katanya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga menyatakan, alasan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung tidak bisa dijadikan sebagai alasan tunggal untuk mengubah sistem pemilihan yang telah berjalan sejak 2005 itu. Dirinya justru mempertanyakan apakah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui legislator di masing-masing daerah akankah dapat meminimalkan biaya dan bebas dari persoalan serupa.
“Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost pertanyaannya? Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” jelasnya.
Ia mengingatkan, persoalan utama menjalankan demokrasi bukan terletak pada sistem pilkada langsung atau tidak langsung. Namun, bertumpu pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan oleh masing-masing partai kepada masyarakat.
“Problemnya bukan itu. Seharusnya problemnya adalah bagaimana partai politik melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” pungkas Said.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut, partainya bakal mendorong evaluasi terhadap sistem pemilihan umum (Pemilu), khususnya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Menurut Cak Imin, sistem pemilihan itu tidak berjalan efektif.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin, saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Agenda tersebut dihadiri segenap jajaran pengurus PKB dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, sejumlah kepala daerah, serta pengurus struktural PWNU Jawa Timur, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
“Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kita akan evaluasi,” ucap Cak Imin.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB saja. Namun, menjadi kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.
“Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)