JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terkait isu mark up harga dalam pengadaan sepatu dan perlengkapan di Sekolah Rakyat. Investigasi terkait hal ini ditargetkan rampung pekan depan.

"Minggu depan harus sudah clear! Terkait investigasi pengadaan ini," kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam keterangannya, dikutip Senin (11/5/2026).

Agus meminta agar investigasi dengan melibatkan tim audit internal ini dilakukan secara mendalam. Selanjutnya, hasil pendalaman itu akan langsung diserahkan ke aparat penegakan hukum (APH).

"Saya minta hasil investigasi ini dilakukan secara mendalam, karena nanti akan kita serahkan ke aparat penegak hukum," tegas Agus Jabo.

Mengakhiri arahannya, Wamensos menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai atas kerja keras dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat. Dia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas dan bekerja sesuai aturan.

"Kita harus solid, bekerja sesuai aturan, dan tetap bekerja dengan riang gembira," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara terkait sorotan terhadap anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos). Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Setyo, pengawasan diperlukan agar program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia mengingatkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga kualitas barang yang diberikan serta manfaat yang diterima masyarakat.

"Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Sementara, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan hal senada. Menurutnya, kualitas terhadap barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat harus sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang direncanakan.

"Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan," tegas Ibnu.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan puluhan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah diberhentikan akibat pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026), usai menerima kunjungan kerja pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Gus Ipul, pada 2025 tercatat ada sebanyak 49 pendamping PKH yang telah diberhentikan. Sementara pada tahun ini sudah ada 4 pendamping yang juga diberhentikan.

“Pendamping PKH ini sekarang sudah menjadi bagian dari P3K. Ada ketentuannya, ada aturannya, dan juga ada kinerjanya yang kita ukur setiap hari. Bagi yang melaksanakan tugas dengan baik kita apresiasi, kita berikan rasa hormat, kita berikan tunjangan yang seharusnya. Tapi bagi yang melanggar, kita tidak segan-segan untuk memberhentikan,” ujar Gus Ipul.

Ia menyebut, sepanjang tahun lalu ratusan pendamping telah mendapatkan sanksi administratif, hingga berujung pada pemberhentian.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Sosial, total terdapat 495 sanksi yang dijatuhkan kepada pendamping PKH. Rinciannya meliputi 397 surat peringatan (SP) 1, 45 SP 2, dan 49 SP 3. Selain itu, terdapat satu kasus hukuman disiplin serta tiga kasus yang masih dalam proses pemberhentian sementara terkait perkara hukum.

“Tahun lalu hampir 500 yang kita berikan surat peringatan satu dan dua. Kemudian 49 di antaranya sudah kita berhentikan. Kemudian tahun ini sudah ada 4 pendamping PKH yang juga sudah kita berhentikan,” lanjutnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia guna memperbaiki tata kelola penyaluran bansos.

“Jadi ini adalah bagian tindak lanjut dan rekomendasi dari Ombudsman yang sudah kita kerjakan supaya semua menyadari kerja kita terutama para pendamping ini tidak hanya diawasi oleh lembaga-lembaga resmi tapi juga diawasi oleh masyarakat luas,” katanya.

Gus Ipul menekankan bahwa pendamping PKH merupakan ujung tombak karena berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga integritas menjadi hal utama.

“Apalagi pendamping PKH itu hari-harinya bertemu langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution menjelaskan, laporan yang masuk terkait pelayanan di Kementerian Sosial umumnya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Misalnya ada masyarakat yang merasa berhak menerima bansos namun tidak mendapatkannya.

“Enggak dapat (bansos) gitu ya, mungkin belum terima harusnya dapat terus lapor ke Ombudsman gitu ya. Kira-kira highlight-nya dia mengaku berhak tapi enggak menerima, tapi setelah kita tindak lanjuti ya menjadi grup checking, verifikasi, divalidasi oleh petugas, nanti akan dinyatakan apakah berhak atau tidak,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses tersebut menjadi bagian dari kewenangan Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan.

Adapun data pelaporan pelayanan Kementerian Sosial yang masuk ke Ombudsman dalam empat tahun terakhir tercatat relatif fluktuatif, yakni 4 laporan pada 2022, 4 laporan pada 2023, meningkat menjadi 8 laporan pada 2024, dan 5 laporan pada 2025.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mewanti-wanti jajarannya untuk menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Hal ini diungkapkan Gus Ipul menyusul polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat .

Diketahui, sorotan publik mencuat setelah dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2026 di sistem SiRUP menunjukkan alokasi anggaran sebesar Rp27 miliar dari APBN untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu.

Dari angka tersebut, harga satuan sepatu diperkirakan mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang. Harga tersebut dinilai sebagian pihak lebih tinggi dari harga pasar.

Menanggapi hal itu, Gus Ipul menyebut pihak kementerian berkomitmen untuk tidak akan mencampuri proses pengadaan. "Itu yang kami terus sampaikan kepada teman-teman, khususnya juga yang diberi tugas melakukan pengadaan barang dan jasa. Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul menambahkan, pihaknya selalu mengingatkan jajaran agar berpegang pada ketentuan dan etika dalam setiap proses pengadaan. "Ini adalah tekad dan komitmen kami berdua. Kami selalu memberikan arahan untuk betul-betul berpegang kepada ketentuan-ketentuan dan etika-etika yang seharusnya dipegang oleh para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa."

Gus Ipul juga memastikan bahwa seluruh program, termasuk pengadaan pada tahun sebelumnya telah melalui proses audit. "Nah, untuk itulah, ya, teman-teman sekalian, proses-proses telah dilaksanakan dan pada tahun 2025 tentu program-program sudah berjalan, dan seluruh program itu juga diaudit oleh BPKP, diaudit juga oleh BPK. Setiap temuan-temuan tentu akan segera kami tindak lanjuti sebagai catatan agar tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Sebelumnya, Gus Ipul memaparkan rincian pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun 2025 yang mencakup berbagai jenis sepatu untuk siswa dan guru. Ia menyebut terdapat selisih antara pagu anggaran dan harga realisasi dalam sejumlah item.

Contohnya, sepatu PDL siswa memiliki pagu anggaran Rp700 ribu, tetapi direalisasikan sebesar Rp640 ribu per pasang, sehingga terdapat selisih Rp60 ribu.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa sepatu yang sempat viral di media sosial saat dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan bantuan kepada siswa bukan berasal dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan pribadi dari pemerintah daerah. Ia pun mempersilakan publik untuk mengawasi dan mengaudit proses pengadaan tersebut.

"Selebihnya nanti bisa dicek ya. Boleh diaudit, boleh dicek selebihnya apakah ini sudah memenuhi standar apa belum nanti kan ada proses," katanya.

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) tidak main-main terhadap oknum yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Sepanjang tahun 2025, tercatat 49 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat karena terbukti melakukan penyelewengan.

Selain pemecatan, juga diberikan sanksi peringatan keras kepada 500 pendamping PKH lainnya yang terindikasi melakukan pelanggaran prosedur. Ketegasan ini terus berlanjut hingga April 2026, di mana sudah ada 4 oknum pendamping PKH yang kembali dipecat.

“Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada SindoNews, dikutip Senin (27/4/2026).

Gus Ipul menekankan bahwa Kemensos kini menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi dan aplikasi untuk mendeteksi penyimpangan di lapangan secara real-time. Ia mengingatkan para pendamping yang berstatus PPPK untuk menjaga sumpah jabatan dan bekerja profesional.

“Jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” tegasnya.

Dia menyatakan, jika ditemukan bukti kuat adanya penyalahgunaan dana, Kemensos akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan tetap (inkrah) dari pengadilan. Hal ini dilakukan demi menjaga kelancaran pelayanan masyarakat.

"Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan," kata Gus Ipul.

“Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

"Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah," ujarnya.

Dia menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan tidak segan untuk memberhentikan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Hingga April 2026, tercatat sudah ada 4 pendamping PKH yang diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti menyelewengkan bansos.

Bahkan di 2025, ada 49 pendamping PKH yang diberhentikan dan 500 lainnya mendapatkan peringatan keras. “Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Gus Ipul, Minggu (26/4/2026).

Gus Ipul menjelaskan pihaknya tidak bekerja secara manual dalam mengawasi gerak-gerik para pendamping di lapangan. Kemensos, telah mengintegrasikan sumber daya manusia dengan teknologi dan aplikasi khusus untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini.

“Hampir setiap ada laporan kita tindak lanjuti. Karena kita punya sistem, kita punya aplikasi juga untuk mendeteksi mereka, kan? Kita punya sumber daya manusia, kita juga punya mekanisme pengawasan, ya kan? Kita juga punya teknologi ya untuk mengetahui gerak mereka di lapangan,” ujarnya.

“Jadi kita sampaikan secara tegas-tegas saja sekarang, sudah dipertegas, jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” jelasnya.

Sementara dalam penanganannya, Gus Ipul mengaku tidak ingin bertele-tele. Jika ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai penyalahgunaan dana, pihaknya akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Lihat video: Mensos: 2 Juta Orang Tidak Layak Terima Bansos, 15 Juta Penerima Baru Sedang Diverifikasi



“Ya, ada berbagai macamlah ya. Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan. Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

“Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” ucapnya.

BANDUNG - Program Sekolah Rakyat (SR) terus dikembangkan sebagai solusi memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah bersama berbagai mitra kini menjajaki kolaborasi nasional dan internasional guna membuka peluang lebih luas bagi para siswa, termasuk akses kerja global.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi salah satu mitra strategis yang mulai menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI Agus Setiabudi menyebut kolaborasi ini sebagai respons terhadap kebutuhan nyata di dunia pendidikan. “Ini bisa dikatakan sebagai gayung bersambut. Kita memang sedang mencari berbagai permasalahan nyata yang ada di dunia pendidikan,” kata Agus di Bandung, Sabtu (18/4/2026).

Agus menjelaskan, kontribusi UPI akan difokuskan pada pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, serta perumusan konsep penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Selain itu, UPI juga akan mengirimkan mahasiswa untuk praktik kerja lapangan guna mendukung kebutuhan tenaga pendidik.

“Selanjutnya, mereka akan melihat kapasitas mahasiswa kita. Jika memiliki prospek, ke depan bisa direkrut menjadi staf. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan pembinaan bagi para guru serta penataan kurikulum sekolah,” ujarnya.

Menurut Agus, UPI siap memperkuat program ini melalui penyusunan nota kesepahaman, pengembangan proyek percontohan, hingga penyusunan peta jalan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian lulusan.

Lihat video: Prabowo Singgung Kirim Siswa Sekolah Rakyat ke LN saat Peresmian di Banjarbaru



Sementara itu, Kemensos juga membuka peluang kerja sama internasional untuk memperluas prospek lulusan Sekolah Rakyat. Salah satunya melalui kemitraan dengan Regiono Group dari Jepang yang bergerak di bidang pendidikan dan layanan kesehatan.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan kerja sama ini diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja caregiver dari lulusan Sekolah Rakyat.

“Jadi dari keluarga miskin, kemudian kita latih, ya caregiver ini. Kemudian memang nanti kita berharap ini bisa (menjadi) kerja sama permanen, strategis lah ya,” ujarnya.

Agus menambahkan, program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat skema graduasi, yakni mendorong penerima bantuan sosial agar mampu mandiri secara ekonomi.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo menegaskan kurikulum Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya untuk pendidikan akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan kerja. “Jadi begitu lulus dari itu, sudah bisa berangkat ke sana (Jepang),” jelasnya.

Supomo juga menyebut Kemensos akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk memastikan keberlanjutan program.

Dari pihak mitra, CEO Regiono Group Nakashima Yasuharu mengungkapkan kebutuhan tenaga kerja caregiver dari Indonesia cukup besar dalam beberapa tahun ke depan. “Selama beberapa tahun ke depan, kami membutuhkan sekitar 400 caregiver,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi akses pendidikan alternatif, tetapi juga menjadi jembatan menuju peningkatan kesejahteraan dan mobilitas sosial bagi masyarakat.

JAKARTA - Sebanyak 11.014 orang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) mulai April 2026. Jumlah ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setelah dilakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi kedua tahun 2026, yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun ini.

Dalam pemutakhiran tersebut, BPS menemukan adanya inclusion error atau data tidak sasaran penerima manfaat sebanyak 11.014 keluarga. Jumlah ini mencakup 0,06% dari total 18,15 juta keluarga penerima bansos pada triwulan pertama. Akibatnya, belasan ribu nama tersebut resmi dicoret dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima.

"Dari hasil pemutakhiran DTSEN versi kedua ini kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11.014 atau sebesar 0,06% dari penerima bansos triwulan satu, di mana total penerima bansos triwulan satu adalah sebesar 18,15 juta keluarga. Inclusion error-nya sekali lagi hanya 11.014," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat Konferensi Pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Amalia mengatakan bahwa pada triwulan satu 2026, sebanyak 77 ribu keluarga yang belum bisa ditentukan desilnya karena variabelnya belum ada. Namun, di triwulan dua ini dari 77.014 keluarga, pihaknya sudah bisa menentukan desil untuk keluarga 27.176 keluarga.

"Sehingga kami bisa memastikan bahwa dari yang penerima bansos dan sebelumnya tidak bisa ditentukan desilnya sudah ada 25.665 keluarga yang memang mereka berada di desil satu sampai empat. Dan tadi ada sekitar 1.511 keluarga yang berada di desil lima sampai sepuluh," ujarnya.

Amalia menjelaskan bahwa pembersihan data ini merupakan langkah untuk memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan yang dijadikan basis data Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ini sudah menjadi bagian dari inclusion error yang 11.014 itu. Data pembaharuan inilah yang kemudian kami sampaikan ke Pak Mensos di hari ini untuk kemudian menjadi basis dari Pak Mensos menyalurkan bantuan sosial di triwulan dua," katanya.

Amalia menegaskan bahwa DTSEN akan terus diperkuat melalui pemutakhiran berkala dari triwulan ke triwulan. Hal ini bertujuan agar data sosial ekonomi nasional semakin solid dan akurat.

"Yang jelas DTSEN semakin rapi, semakin solid karena kami bisa sudah nanti membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos namun kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang. Itu yang kita sebut sekali lagi sebagai inclusion error," papar Amalia.

"Kemudian yang terakhir, secara umum DTSEN akan terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi karena kami terus melakukan pemutakhiran dari triwulan ke triwulan," jelasnya.

Penebalan Bansos Mulai Dibahas Presiden

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa penebalan bantuan sosial (bansos) mulai dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto. Penebalan bansos di tengah efisiensi dalam rangka penghematan energi, mitigasi gelojak ketidakpastian global.

Meski begitu Mensos Gus Ipul meminta untuk menunggu keputusan Presiden Prabowo. "Ya kita tunggu saja kebijakan Presiden nanti, ya," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengungkapkan jika berkaca pada kebijakan tahun sebelumnya, pemerintah sempat melakukan penebalan bansos pada pertengahan tahun, tepatnya Juni dan Juli 2025.

"Tapi kalau belajar dari tahun lalu, Presiden itu ada kebijakan untuk memberikan penebalan bansos kepada para penerima manfaat. Itu di pertengahan tahun bulan Juni dan Juli," ujarnya.

Selain itu, kata Gus Ipul, pada akhir tahun juga diluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang memperluas jumlah penerima manfaat.

"Mungkin juga seperti tahun lalu, di akhir tahun Presiden meluncurkan BLT El Nino yang itu memperluas penerima manfaatnya yang sebelumnya 18 juta KPM diperbanyak alokasi penerima manfaatnya menjadi 35 juta KPM," kayanya.

"Jadi itu hampir dua kali lipat. Jadi itu kalau belajar dari tahun lalu. Nah apakah tahun ini seperti itu, kita tunggu kebijakan dari Bapak Presiden," papar Gus Ipul.

Meski demikian, untuk tahun ini Gus Ipul menegaskan bahwa belum ada keputusan final. Pembahasan yang ada saat ini masih bersifat awal dan sebatas simulasi kebijakan oleh Menteri Koordinator (Menko) terkait.

"Kalau yang saya lihat ketika rapat dengan Menko sudah ada semacam pembahasan, ya belum keputusan. Baru simulasi-simulasi untuk memberikan semacam stimulus ekonomi, ya," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, stimulus ekonomi yang tengah dibahas mencakup berbagai opsi kebijakan, termasuk kemungkinan penebalan bansos atau perluasan jumlah penerima manfaat. "Stimulus ekonomi itu macam-macam kebijakannya, salah satunya biasanya itu adalah penebalan atau juga penambahan penerima manfaat bansos."

"Jadi sampai sekarang belum ada kebijakan, yang ada adalah baru skema atau semacam pembahasan-pembahasan tahap awal," paparnya.

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) untuk Triwulan II tahun 2026 dijadwalkan mulai cair pada pertengahan bulan April mendatang. Bantuan ini akan menyasar kurang lebih 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Program yang akan disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Kita disalurkan kepada kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat, ya. 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua skema utama bansos, yakni langsung ke rekening penerima melalui bank-bank milik negara atau Himbara.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Langsung dikirim ke penerima manfaat lewat rekening-rekening di bank-bank Himbara maupun lewat langsung lewat PT Pos," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa pengambilan melalui PT Pos sangat fleksibel. KPM bisa datang langsung ke kantor pos atau di titik-titik komunitas yang telah disepakati, seperti kantor kecamatan maupun kelurahan.

"Kalau lewat PT Pos, itu bisa diambil di kantor-kantor PT Pos atau biasanya PT Pos juga membagi di komunitas, bisa saja di kantor kecamatan atau kantor kelurahan atau tempat-tempat yang memang disepakati bersama," papar Gus Ipul.

"Kalau misalnya KPM-nya tidak bisa datang ke kantor atau mengambil ke komunitas, mereka bisa antar ke rumahnya, misalnya untuk lansia maupun penyandang disabilitas. Kira-kira seperti itu, ya," jelasnya.

Terkait nominal, Mensos memastikan tidak ada perubahan besaran bantuan. Untuk BPNT, setiap KPM akan menerima Rp200 ribu per bulan. Sementara untuk PKH, jumlahnya bervariasi tergantung komponen yang ada di dalam keluarga tersebut, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.

"Besarannya masih sama, untuk yang BPNT masih Rp200 ribu per bulan. Kemudian kalau PKH tergantung komponennya. Kan ada komponen anak sekolah, ada komponen ibu hamil, dan lain sebagainya. Untuk triwulan, setiap triwulan kita cairkan. Tapi kalau kita lihat tahun lalu ya, sebagian besar masih terima kembali, sebagian besar," kata Gus Ipul.

Mengenai waktu tepatnya, Mensos menargetkan proses pencairan sudah bisa dimulai pada pertengahan atau minggu ketiga bulan April.

"Paling lambat di akhir bulan, paling lambat di akhir bulan. Tapi di minggu ketiga sudah kita insyaallah bisa mulai. BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Insyaallah minggu ketiga sudah bisa (salur), Insyaallah diupayakan. Ya insya Allah minggu ketiga proses, minggu keempat paling lambat sudah bisa salur," sebutnya.

JAKARTA - Sekolah rakyat pada tahun ini diperkirakan bakal menampung hingga 30.000 ribu siswa. Jika ditambah dengan siswa pada tahun lalu, maka pada tahun ini sekolah rakyat akan menampung 46.000 siswa.

"Kalau tahun lalu hampir 16.000 siswanya, diperkirakan tahun ini kita bisa mencapai sekitar 30.000 siswa. Jadi kalau 30.000 siswa ditambah sekitar hampir 16.000 maka tahun ini itu akan ada 46.000 siswa yang akan ikut proses pembelajaran di Sekolah Rakyat," kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Ia menerangkan, saat ini tengah dilakukan seleksi guru dan tenaga pendidikan untuk pembelajaran tahun 2026-2027. Untuk siswanya, kata dia, tidak ada proses pendaftaran. Melainkan dengan penjangkauan.

"Jadi kita tidak ada membuka pendaftaran ya untuk siswa sekolah rakyat tapi penjangkauan, mereka keluarga-keluarga di desil satu desil dua yang ada di Dtsen, atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ujar dia.

Karena tidak ada pendaftaran, ia mengimbau agar masyarakat tidak tertipu terhadap pihak yang meminta uang untuk masuk sekolah rakyat. Seleksi para calon siswanya juga diminta selektif dan tidak ada proses penyuapan.

"Untuk itu tidak perlu masyarakat itu untuk apa ya katakanlah melakukan pendekatan, apalagi sampai mau membayar, itu adalah penipuan. Jadi tidak ada itu jadi ikuti saja proses yang ada karena Sekolah Rakyat ini adalah untuk keluarga yang paling tidak mampu," ungkapnya.

"Saya ingin sampaikan, jangan ada suap-menyuap, jangan ada titipan, jangan ada sogok-menyogok ya, jangan ada penyimpangan dalam proses seleksi Sekolah Rakyat," jelas Mensos.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap sebanyak 2.708 ASN di Kementerian Sosial (Kemensos) absen atau tanpa keterangan pada hari pertama masuk kerja pascalibur hari raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Data ini disampaikan setelah pihak Kesetjenan Kemensos merekapitulasi absensi kehadiran yang ditutup pada pukul 10.00 WIB tadi.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini memaparkan dari 46.090 pegawai di lingkungan Kemensos, yang bekerja dari kantor atau WFO sebanyak 33.683 pegawai, WFA ada 5.071 pegawai, bekerja fleksibel sebanyak 34.284, dan cuti atau sakit sebanyak 344 orang.

"Dan yang tanpa keterangan ini yang sedang kita telusuri. Jadi ini tanpa keterangan, tidak ada izin tapi juga tidak absen. Ada 2.708 pegawai," kata Gus Ipul usai meninjau ke ruang kerja ASN Kemensos, Rabu (25/3/2026).

Gus Ipul menyampaikan pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan merupakan bagian dari bentuk pelanggaran disiplin, yang memiliki konsekuensi penjatuhan sanksi sesuai jenis pelanggarannya.

Lihat video: Pasien Kronis BPJS Tak Boleh Ditolak RS, Mensos Tegaskan Aturan



Di internal Kemensos, kata dia, ada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN. Dalam aturan ini, bagi ASN yang melanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan atau sedang.

Sanksi tersebut, tutur Gus Ipul, berkaitan dengan pemberian tunjangan kinerja (Tukin) pegawai di lingkungan Kemensos bagi mereka yang melanggar disiplin ringan atau sedang.

"Di antaranya tidak melakukan absensi atau tidak melakukan perekaman kehadiran pada saat masuk kerja atau pada saat pulang kerja akan dilakukan pemotongan sebesar 3% per hari untuk tunjangan kinerjanya atau tukinnya," ujarnya.

JAKARTA - Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata bakal dikelola Kementerian Pertahanan (Kemenhan) per 1 April 2026. Saat ini, TMPNU Kalibata masih dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto pun telah melakukan pertemuan untuk membahas transisi pengelolaan TMPNU Kalibata dari Kemensos ke Kemenhan di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Gus Ipul menyampaikan target proses transisi akan selesai pada bulan April. “Secara yuridis sama teknis silahkan, target 1 April diserahkan. Tapi dokumennya bisa kita serahkan sebelum April, (bulan) puasa ini juga boleh,” kata Gus Ipul didampingi Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/3/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenhan terkait proses transisi ini. Selama proses pemindahan dan penyusunan regulasi, Kemensos akan membentuk tim transisi dan tetap mendukung pengelolaan dengan melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembiayaan untuk pemeliharaan dan lain sebagainya.

“Jadi tanggal 1 April itu, operasional sudah di Kemenhan. Nah sambil kita back-up, karena kita masih ada SDM sama pembiayaan, pembiayaan untuk pemeliharaan dan segala macam kita back-up, sampai benar-benar Kemenhan sudah ada anggarannya,” ujarnya.

Saat ini, terdapat 216 Makam Pahlawan Nasional (MPN) di TMPN Utama Kalibata. Pengalihan pengelolaan ke Kemenhan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo, untuk memperkuat pemeliharaan hingga pengawasan terhadap keaslian dan penghormatan sesuai dengan nilai kebangsaan.

“Ini Kementerian Pertahanan sudah paling pas, sudah tidak ada lagi untuk urusan Taman Makam Pahlawan. Dari dulu saya sudah kefikiran soal Pengelolaan taman makam pahlawan oleh Kemensos. Pengelolaan oleh kemenhan ini sudah pas, untuk itu kita sambut baik arahan Presiden ini,” jelasnya.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan untuk pengelolaan TMPN Utama Kalibata tetap akan melibatkan Garnisun. “Ya, nanti kami pelaksanaannya di Garnisun juga Pak. Kalau enggak ya di Kodam juga,” kata Donny.

Kemudian, Donny juga mengapresiasi langkah cepat yang telah dibangun Kemensos dan Kemenhan untuk segera melakukan transisi pengelolaan TMPN. “Saya rasa terimakasih, kita segera melaksanakan perintah Presiden secepatnya,” ujarnya.

Farkhan Hilmie

Mahasiswa Doktor Administrasi Publik Undip

KEBIJAKAN penonaktifan 15 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan oleh Kementerian Sosial, beberapa waktu lalu, telah menimbulkan persoalan dan memantik reaksi keras masyarakat. Melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, kebijakan tersebut efektif diberlakukan 1 Februari 2026. Sejak diberlakukannya, reaksi publik terus bermunculan dan sangat massif.

Publik tercengang, mengingat tidak ada sosialisasi sebelumnya. Peserta penerima PBI pun yang menjadi sasaran kebijakan terkejut, karena tidak mendapatkan informasi apapun sebelumnya. Mereka mengetahui status BPJS-nya non aktif ketika melakukan pemeriksaan atau pengobatan.

Sungguh di luar nalar sehat, koleksi data yang ada sudah dianggap paripurna dan alih-alih mempertimbangkan publik peserta BPJS. Sedangkan BPJS ditopang oleh lintas instansi.

Ini bukan peristiwa tunggal, melainkan fenomena gunung es birokrasi kita, ego sektoral masih menjadi tabir yang sangat kuat. Kolaborasi antar instansi masih menjadi barang mahal untuk di lakukan.Publik seperti hanya dijadikan objek yang dipaksa dan terpaksa menerima produk kebijakan.

Siklus ini selalu berulang dari periode ke periode. Kebijakan yang semestinya menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan dan memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyat miskin berubah menjadi petaka sosial.

Dalam konteks ini, masih menyisakan pertanyaan mendasar terkait dengan pemaknaan dan pemahaman aparatur birokrasi yang terlibat dalam perumusan kebijakan terhadap keberadaan stakeholders, konteks sosial dan politik.

Pemahaman ini menjadi elemen penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan supaya tidak terjebak dalam pemaknaan kebijakan sekadar nalar administratif dan instrumental. Namun pada kenyataannya, kebijakan publik banyak -tidak hanya kebijakan PBI BPJS- diasumsikan dan di pahami sebagai mekanisme atau proses yang bersifat teknis-administratif semata.

Simplifikasi pemahaman yang demikian akan berujung pada kontruksi kebijakan yang menempatkan prosedur sebagai tujuan tinimbang substansi kebijakan itu sendiri. Padahal, kebijakan publik disamping sebagai instrumen pemerintah untuk intervensi dalam mewujudkan agenda tertentu, juga sebagai sarana untuk melakukan transformasi sosial.

Spirit transformasi ini perlu mendapatkan perhatian serius supaya tidak selamanya terjebak pada pragmatisme.

Kebijakan Kolaboratif. Dari sisi agenda, substansi kebijakan kementrian sosial sebenarnya ideal, agar tepat sasaran, memaksimalkan perlindungan dan fasilitasi peserta PBI BPJS.

Namun, dalam proses perumusan kebijakan tidak melibatkan stakeholders yang ada. Sehingga menimbulkan permasalahan lintas sektor sektoral dan lemahnya legitimasi politik maupun sosial. Sebagaimana diketahui, eksistensi BPJS melibatkan multipihak, baik instansi vertikal, horizontal dan mitra publik maupun privat sebagai pelaksana.

Kolaborasi akan menghubungkan antar aktor yang memungkinkan untuk mempertemukan ide, gagasan dan persepsi dalam merumuskan agenda dan formulasi kebijakan. Sejak awal, keberadaan peserta PBI BPJS dikategorikan sebagai kelompok rentan, namun pemerintah abai, tidak mampu menangkap kompleksitas dan heterogenitas permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan peserta PBI BPS.

Simplifikasi kebijakan sebagai persoalan administratif semata, berujung pada kontruksi kebijakan yang bersifat teknis-manajerial dan pragmatis. Konsekuensi logisnya, gagal dalam membawa manfaat bagi peserta PBI BPJS. Dalam konteks ini, konsep kegagalan kebijakan yang dikemukakan Hudson, Hunter dan Peckham (2019) menjadi relevan.

Mereka menjelaskan kegagalan kebijakan disebabkan oleh ekspektasi yang terlalu optimismis, tata kelola yang sporadis, absennya pembuatan kebijakan kolaboratif dan siklus politik yang tidak menentu. Kolaborasi dalam proses kebijakan niscaya dilakukan, mengingat sasarannya merupakan concern dari multipihak. Selain itu, keberadaan kelompok rentan menjadi isu krusial yang mudah mendapatkan empati sosial dan advokasi kelompok kritis.

Urgensi kebijakan kolaboratif untuk merespon kompleksitas permasalahan PBI BPJS yang tidak mungkin diselesaikan oleh instansi tunggal. Disampin itu, juga untuk meningkatkan efektifitas dan legitimasi politik produk kebijakan. Sehingga dampak transformatif kebijakan dapat dirasakan.

Turbulensi Implementasi

Orientasi substansi kebijakan Kementerian Sosial secara obyektif sangat clear dan pro poor. Goalnya, fasilitasi dan perlindungan kesehatan rakyat miskin secara maksimal dan tepat sasaran. Karena dari 96,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan, sekitar 15 juta di antaranya termasuk dalam kelompok keluarga menengah hingga mampu.

Sementara terdapat 54 juta orang yang masuk dalam kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin, namun belum masuk sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan. Namun, dalam implementasinya mengalami hambatan dengan besarnya protes dan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Bahkan, eskalasinya menenggelamkan tujuan substantif pemerintah. Sehingga pemerintah, meminjam istilah Menkeu, mengalami kerugian dengan besarnya citra negatif dari publik. Proses validasi data dengan penonaktifan secara otomatis terhadap 15 juta peserta PBI BPJS sangat gegabah dan menjadi pemicu utama.

Sebab, dari jumlah tersebut terdapat banyak peserta PBI BPJS Kesehatan yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi kepesertaannya ikut dinonaktifkan. Tekanan publik yang semakin menguat mendorong DPR memanggil pemerintah. Melalui rapat konsultasi bersama DPR, pemerintah (Kementerian sosial, Kesehatan, keuangan dan BPJS) dalam penjelasannya silang pendapat, bahkan saling menyalahkan.

Sebenarnya, mereka adalah para aktor kebijakan yang semestinya meyakinkan publik atas kebijakan yang telah di ambil. Peristiwa ini semakin memperkuat stigma bahwa kebijakan ini di produk secara sporadis. Fenomena tersebut mencerminkan rapuhnya kolaborasi, mitigasi dampak dan konflik dalam proses formulasi maupun implementasi kebijakan.

Dalam konteks ini, konflik dipahami melalui perspektif Matland (1995). Dalam pandangannya, konflik kebijakan umumnya terjadi dalam konteks terdapat tingkat interdependensi antaraktor yang sangat tinggi yang juga di warnai inkompatibilitas tujuan antara aktor serta interaksi antaraktor yang bersifar zero-sum.

Keberadaan multipihak penopang BPJS memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa saling menegasikan. Ketika orkestrasi antar aktor tidak diperankan dengan baik, maka dipastikan akan memicu konflik dan ambiguitas peran. Karenannya, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pelayanan BPJS.

Tujuan kebijakan yang rasional dan ideal tidak selalu linier dengan hasilnya. Realitas dilapangan menjadi indikator efektifitas implementasi. Proses implmentasi merupakan aktifitas kompleks yang berhadapan dengan realitas lapangan yang dinamis.

Gap imlpementasi kebijakan lumrah terjadi, namun bukan berarti menjadi permakluman setiap kali terjadi kegagalan implementasi. Mengesampingkan kolaborasi antar stakeholder dan kesalahan dalam membaca serta memahami konteks sosial sasaran akan berdampak pada kegagalan implementasi.