REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR RI menyepakati Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI), terutama Anggaran Operasional (AO), dalam rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Kamis (13/11/2025). Berdasarkan kesepakatan tersebut, ATBI 2026 ditargetkan mengalami surplus sebesar Rp20,4 triliun.

ATBI mencakup dua komponen utama, yakni Anggaran Kebijakan (AK) dan Anggaran Operasional (AO). BI wajib memperoleh persetujuan DPR RI terkait besaran AO. Dari hasil pembahasan, DPR RI mengubah target pengeluaran AO untuk ATBI 2026 sebesar Rp400 miliar.

Secara rinci, total penerimaan AK pada ATBI 2026 mencapai Rp151,54 triliun, sedangkan total pengeluaran AK sebesar Rp147,26 triliun. Adapun total penerimaan AO sebesar Rp36,91 triliun. Angka yang diajukan BI tersebut disetujui DPR RI. Namun, total pengeluaran AO yang semula diajukan BI sebesar Rp20,43 triliun dinaikkan Rp400 miliar oleh DPR RI menjadi Rp20,83 triliun.

Dengan demikian, total penerimaan keseluruhan yang mencakup AK dan AO mencapai Rp188,45 triliun, sementara total pengeluaran keseluruhan menjadi Rp168,09 triliun. Surplus anggaran ATBI 2026 pun diproyeksikan sekitar Rp20,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati anggaran operasional dalam Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/11/2025).

Disepakati penerimaan anggaran operasional BI 2026 sebesar Rp36,91 triliun. Perinciannya, penerimaan pengelolaan aset valuta asing sebesar Rp36,8 triliun; penerimaan kegiatan kelembagaan sebesar Rp8,9 miliar; dan penerimaan administrasi sebesar Rp76,3 miliar.

Sementara itu, pengeluaran anggaran operasional BI 2026 disepakati sebesar Rp20,82 triliun.

Dengan demikian, anggaran operasional BI pada tahun depan diproyeksikan surplus Rp16,09 triliun. Perinciannya, pembayaran gaji dan penghasilan sebesar Rp5,9 triliun; manajemen sumber daya manusia sebesar Rp3,6 triliun.

Kemudian layanan sarana dan prasarana sebesar Rp2,8 triliun; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan sebesar Rp2,3 triliun; operasionalisasi kebijakan sebesar Rp2,02 triliun.

Kemudian pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital sebesar Rp715,6 miliar; pelaksanaan supervisi sebesar Rp55 miliar; program sosial dan pemberdayaan sebesar Rp2,2 triliun, dan cadangan anggaran sebesar Rp507,9 miliar.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun menyampaikan rasa syukur atas persetujuan anggaran operasional BI tersebut. Dia menyatakan otoritas moneter akan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mendukung tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua," ungkap Perry dalam rapat.

Sebagai perbandingan, Bank Indonesia memproyeksikan ATBI surplus sebesar Rp33,3 triliun pada akhir 2025.

Adapun, penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Diproyeksikan, penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, sambungnya, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR menyepakati nilai Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) senilai Rp 168,08 terdiri dari anggaran pengeluaran operasional senilai Rp 20,82 triliun dan anggaran pengeluaran kebijakan Rp 147,26 triliun.

Sementara itu, untuk anggaran penerimaan telah disepakati targetnya senilai Rp 188,45 triliun, terdiri dari penerimaan operasional Rp 36,91 triliun, dan penerimaan anggaran kebijakan yang sebesar Rp 151,54 triliun.

Dengan catatan itu, maka target total anggaran BI pada 2026 dirancang surplus senilai Rp 20,37 triliun, dari sebelumnya dalam ATBI 2025 rancangannya defisit Rp 26,71 triliun, yang terdiri dari target penerimaan Rp 169,13 triliun, dan pengeluaran Rp 195,85 triliun.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, ATBI 2026 itu didasarkan pada kesepakatan asumsi makroekonomi yang digunakan BI sebagai acuan penyusunan anggaran, berupa pertumbuhan ekonomi 5,33% yoy, inflasi 2,62% yoy, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 16.430.

"Karena sudah diterima anggota, pimpinan, dan Gubernur BI, saya nyatakan kesimpulan rapat ini sudah disetujui," kata Misbakhun saat rapat kerja pengambilan keputusan ATBI 2026, Kamis (13/11/2025).

Dalam rapat itu, Komisi XI juga menyetujui Bank Indonesia untuk menggunakan cadangan tujuan 2026 senilai Rp 6,48 triliun, penggunaan cadangan anggaran senilai Rp 507,99 miliar, dan cadangan tujuan Rp 308,75 miliar.

Sebagai informasi, untuk anggaran kebijakan tak lagi perlu mendapat persetujuan dari DPR, karena hanya sebatas informasi yang disampaikan oleh dewan gubernur Bank Indonesia.

"Sebagaimana diketahui, untuk anggaran kebijakan kami sampaikan sebagai informasi, sementara anggaran operasional kami sampaikan untuk mendapat persetujuan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Adapun untuk detail dari anggaran pengeluaran operasional, yang terbesar di antaranya untuk gaji dan penghasilan lainnya senilai Rp 5,95 triliun, manajemen SDM Rp 3,62 triliun, hingga layanan sarana dan prasarana Rp 2,82 triliun.

Untuk perumusan dan pelaksanaan kelembagaan dianggarkan BI atas hasil kesepakatan Komisi XI DPR senilai Rp 2,37 triliun, operasional kebijakan utama Rp 2,02 triliun, serta pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptasi digitalisasi Rp 715,6 miliar.

Anggaran untuk pelaksanaan supervisi Bank Indonesia senilai Rp 55 miliar, pelaksanaan edukasi, serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan Rp 456,69 miliar, pajak Rp 2,28 triliun, dan cadangan anggaran Rp 507,99 miliar.

Sedangkan untuk detail penerimaan anggaran operasional dalam ATBI 2026 rinciannya penerimaan aset valas Rp 36,82 triliun, penerimaan kelembagaan Rp 8,89 miliar, dan penerimaan administrasi Rp 76,36 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR bersama dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia telah menyepakati asumsi makroekonomi rancangan BI yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menyusun Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2026.

Asumsi makroekonomi itu terdiri dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,33% pada 2026, inflasi sebesar 2,62%, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar US$ 16.430/US$.

"Karena sudah diterima anggota, pimpinan, dan Gubernur BI, saya nyatakan kesimpulan rapat ini sudah disetujui," kata Misbakhun saat rapat kerja pengambilan keputusan ATBI 2026, Kamis (13/11/2025).

Asumsi makroekonomi itu mengalami peningkatan dibanding yang dicanangkan pada ATBI 2025. Terdiri dari pertumbuhan ekonomi yang pada tahun ini ditargetkan sebesar 5,25%, inflasi rata-rata 2,5%, serta nilai tukar rupiah Rp 15.285/US$.

Selain itu, asumsi makro yang dicanangkan BI sebagai acuan penyusunan ATBI 2026 itu juga sedikit berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU APBN 2026 milik pemerintah.

Misalnya, untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan pada 2026 akan berada di kisaran 5,4%. Untuk rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500/US$, dan inflasi sebesar 2,5%.