Bisnis.com, BALIKPAPAN - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Provinsi Kalimantan Timur membengkak menjadi Rp9,96 triliun, atau naik 16,93% per September 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Kakanwil DJPb Kaltim) Edih Mulyadi menyatakan paradoks fiskal semakin kentara ketika surplus anggaran daerah mencatatkan kenaikan 13,77% menjadi Rp6,41 triliun, beriringan dengan perbaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional sebesar 47,52 persen.

Di sisi lain, sejumlah program strategis pemerintah justru berjalan tertatih-tatih.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baru memiliki 81 Satuan Pendidikan Pelaksana dan 151 supplier untuk melayani 235.285 penerima manfaat, yang masih jauh dari cakupan ideal.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru tersebar di 9 lokasi dengan 1.674 unit rumah senilai Rp304,6 miliar angka yang terbilang modest dibandingkan kebutuhan hunian layak di provinsi berpenduduk 3,8 juta jiwa ini.

Kemudian, revitalisasi sekolah baru mencapai 23 dari 29 target. Program Sekolah Rakyat bahkan hanya terealisasi 2 dari 5 sekolah yang direncanakan.

SMA Unggul Garuda yang seharusnya menjadi flagship pendidikan baru beroperasi 1 dari 20 target.

Program ketahanan pangan menunjukkan pola serupa. Dari pagu Rp352 miliar, baru terserap Rp156 miliar atau 44,32%.

Namun demikian, tidak semua sektor menampilkan kinerja mengecewakan. Sektor kesehatan justru menunjukkan tren positif dengan serapan anggaran Kementerian Kesehatan di Kaltim sebesar Rp73,88 miliar, tumbuh 13,67% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sorotan utama tahun 2025 adalah kehadiran satuan kerja baru, Rumah Sakit Umum Pusat IKN, dengan alokasi Rp76,80 miliar yang difokuskan pada belanja modal peralatan medis dan non-medis, serta perangkat pengolah data dan informasi.

"TKD mengalokasikan Rp441,4 miliar untuk DAK Fisik Kesehatan dan DAU Spesifik Kesehatan pada tahun 2025," ucap Edih.

Upaya ini sejalan dengan peningkatan Umur Harapan Hidup Kaltim dari 74,72 tahun (2023) menjadi 75,03 tahun (2024).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan memang mengalami penurunan dari Rp251,4 miliar (2024) menjadi Rp116,9 miliar (2025). Namun, komponen DAU bidang kesehatan justru naik signifikan dari Rp103,8 miliar menjadi Rp199,5 miliar.

Fenomena menarik terjadi pada program penanganan stunting. Meski mengalami pemotongan anggaran drastis 79,42% dengan serapan hanya Rp16,78 miliar, hasilnya justru positif, dimana persentase kasus stunting turun dari 10,20% (2023) menjadi 9% (2024).

Namun, Kaltim masih harus bekerja keras karena angka stunting provinsi ini masih di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 6,1%.

Kemudian, Dana Desa Earmark sebesar Rp84,0 miliar pada tahun anggaran 2025 tetap menjadi tulang punggung intervensi stunting di tingkat desa. Program ini berfokus pada sistem pengelolaan air limbah domestik dan program Desa Pangan Aman.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengalokasikan Rp53,80 miliar untuk program ini, meski terkontraksi 7,44% yoy.

Adapun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyalurkan Rp17,49 miliar, turun sebesar 29,90%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR RI menyepakati Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI), terutama Anggaran Operasional (AO), dalam rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Kamis (13/11/2025). Berdasarkan kesepakatan tersebut, ATBI 2026 ditargetkan mengalami surplus sebesar Rp20,4 triliun.

ATBI mencakup dua komponen utama, yakni Anggaran Kebijakan (AK) dan Anggaran Operasional (AO). BI wajib memperoleh persetujuan DPR RI terkait besaran AO. Dari hasil pembahasan, DPR RI mengubah target pengeluaran AO untuk ATBI 2026 sebesar Rp400 miliar.

Secara rinci, total penerimaan AK pada ATBI 2026 mencapai Rp151,54 triliun, sedangkan total pengeluaran AK sebesar Rp147,26 triliun. Adapun total penerimaan AO sebesar Rp36,91 triliun. Angka yang diajukan BI tersebut disetujui DPR RI. Namun, total pengeluaran AO yang semula diajukan BI sebesar Rp20,43 triliun dinaikkan Rp400 miliar oleh DPR RI menjadi Rp20,83 triliun.

Dengan demikian, total penerimaan keseluruhan yang mencakup AK dan AO mencapai Rp188,45 triliun, sementara total pengeluaran keseluruhan menjadi Rp168,09 triliun. Surplus anggaran ATBI 2026 pun diproyeksikan sekitar Rp20,4 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Penerimaan Operasional Tahun 2026 sebesar Rp36,91 triliun, dengan penerimaan terbesar berasal dari hasil pengelolaan aset valuta asing (valas) sebesar Rp36,83 triliun.

Sementara itu, penerimaan administrasi sebesar Rp76,36 miliar dan penerimaan kelembagaan Rp8,89 miliar.

“Karena sudah diterima oleh anggota, pimpinan (Komisi XI) dan Gubernur BI, saya nyatakan kesimpulan rapat ini telah disetujui,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan RATBI Tahun 2026 dengan Bank Indonesia di Jakarta, Kamis.

Selain penerimaan, Komisi XI menyetujui ATBI Pengeluaran Operasional Tahun 2026 sebesar Rp20,83 triliun. Jumlah ini sedikit berbeda dari angka yang diajukan BI yakni sebesar Rp20,43 triliun, sebagaimana disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja pada Rabu (12/11).

Dalam rincian pengeluaran operasional ini, perubahan besar terjadi pada pos pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga dan akseptasi digital dari semula yang diajukan sebesar Rp483 miliar menjadi Rp715,6 miliar yang disetujui Komisi XI.

Di samping itu, pos pelaksanaan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan juga bertambah signifikan dari semula Rp232 miliar menjadi Rp456,69 miliar.

ATBI merupakan anggaran penerimaan dan pengeluaran BI dalam periode satu tahun untuk melaksanakan bauran kebijakan yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta melaksanakan pengelolaan kelembagaan bank sentral Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Komisi XI juga menyetujui Penggunaan Cadangan Tujuan Bank Indonesia (PCTBI) Tahun 2026 sebesar Rp6,48 triliun.

PCTBI mencakup biaya penggantian dan/atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan; peningkatan kualitas teknologi; serta pengembangan sumber daya manusia dan organisasi.

Adapun rencana penggunaan cadangan anggaran pada anggaran operasional (AO) sebesar Rp507,99 miliar dan pada cadangan tujuan sebesar Rp308,76 miliar tahun anggaran berjalan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan melalui Rapat Kerja.

Apabila Rapat Kerja tersebut belum dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari kerja dari permohonan Rapat Kerja, maka BI dapat mengambil langkah-langkah penggunaan Cadangan Anggaran dan dilaporkan kepada Komisi XI DPR RI.

Dalam penyusunan ATBI Tahun 2026, asumsi makroekonomi yang digunakan BI antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen year on year (yoy), inflasi 2,62 persen yoy, serta nilai tukar rupiah Rp16.430 dolar Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya pada Rabu (12/11), Gubernur BI Perry Warjiyo turut melaporkan realisasi dan prognosa ATBI 2025 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI. Perry menyampaikan bahwa surplus anggaran, termasuk anggaran kebijakan dan operasional, tercatat Rp77,9 triliun hingga September 2025. Realisasi ATBI hingga akhir 2025 diprognosakan surplus Rp68,7 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR menyepakati nilai Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) senilai Rp 168,08 terdiri dari anggaran pengeluaran operasional senilai Rp 20,82 triliun dan anggaran pengeluaran kebijakan Rp 147,26 triliun.

Sementara itu, untuk anggaran penerimaan telah disepakati targetnya senilai Rp 188,45 triliun, terdiri dari penerimaan operasional Rp 36,91 triliun, dan penerimaan anggaran kebijakan yang sebesar Rp 151,54 triliun.

Dengan catatan itu, maka target total anggaran BI pada 2026 dirancang surplus senilai Rp 20,37 triliun, dari sebelumnya dalam ATBI 2025 rancangannya defisit Rp 26,71 triliun, yang terdiri dari target penerimaan Rp 169,13 triliun, dan pengeluaran Rp 195,85 triliun.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, ATBI 2026 itu didasarkan pada kesepakatan asumsi makroekonomi yang digunakan BI sebagai acuan penyusunan anggaran, berupa pertumbuhan ekonomi 5,33% yoy, inflasi 2,62% yoy, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 16.430.

"Karena sudah diterima anggota, pimpinan, dan Gubernur BI, saya nyatakan kesimpulan rapat ini sudah disetujui," kata Misbakhun saat rapat kerja pengambilan keputusan ATBI 2026, Kamis (13/11/2025).

Dalam rapat itu, Komisi XI juga menyetujui Bank Indonesia untuk menggunakan cadangan tujuan 2026 senilai Rp 6,48 triliun, penggunaan cadangan anggaran senilai Rp 507,99 miliar, dan cadangan tujuan Rp 308,75 miliar.

Sebagai informasi, untuk anggaran kebijakan tak lagi perlu mendapat persetujuan dari DPR, karena hanya sebatas informasi yang disampaikan oleh dewan gubernur Bank Indonesia.

"Sebagaimana diketahui, untuk anggaran kebijakan kami sampaikan sebagai informasi, sementara anggaran operasional kami sampaikan untuk mendapat persetujuan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Adapun untuk detail dari anggaran pengeluaran operasional, yang terbesar di antaranya untuk gaji dan penghasilan lainnya senilai Rp 5,95 triliun, manajemen SDM Rp 3,62 triliun, hingga layanan sarana dan prasarana Rp 2,82 triliun.

Untuk perumusan dan pelaksanaan kelembagaan dianggarkan BI atas hasil kesepakatan Komisi XI DPR senilai Rp 2,37 triliun, operasional kebijakan utama Rp 2,02 triliun, serta pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptasi digitalisasi Rp 715,6 miliar.

Anggaran untuk pelaksanaan supervisi Bank Indonesia senilai Rp 55 miliar, pelaksanaan edukasi, serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan Rp 456,69 miliar, pajak Rp 2,28 triliun, dan cadangan anggaran Rp 507,99 miliar.

Sedangkan untuk detail penerimaan anggaran operasional dalam ATBI 2026 rinciannya penerimaan aset valas Rp 36,82 triliun, penerimaan kelembagaan Rp 8,89 miliar, dan penerimaan administrasi Rp 76,36 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja anggaran hingga akhir kuartal III 2025 hampir mencapai Rp80 triliun. Capaian tersebut telah melampaui prognosa Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2025.

“Realisasi ATBI sampai September 2025 mencatat surplus anggaran sebesar Rp77,9 triliun, dan hingga akhir 2025 diproyeksikan realisasi ATBI akan surplus Rp68,7 triliun,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Perinciannya, total penerimaan hingga September 2025 mencapai Rp194,4 triliun dari prognosa sebesar Rp234,4 triliun. Sementara itu, total pengeluaran sebesar Rp116,5 triliun dari prognosa Rp165,7 triliun.

Total anggaran tersebut meliputi Anggaran Kebijakan (AK) dan Anggaran Operasional (AO). Tercatat, total penerimaan AK hingga September 2025 sebesar Rp143,9 triliun dari prognosa Rp176,2 triliun, dan total pengeluaran AK mencapai Rp105,7 triliun dari prognosa Rp141 triliun. Surplus AK per September 2025 tercatat Rp38,2 triliun, lebih tinggi dari prognosa Rp35,3 triliun.

Kemudian, total penerimaan AO hingga September 2025 mencapai Rp50,5 triliun dari prognosa Rp58,1 triliun. Total pengeluaran AO tercatat Rp10,8 triliun dari prognosa Rp24,8 triliun. Dengan demikian, surplus AO sampai September 2025 mencapai Rp39,7 triliun, lebih besar dari prognosa Rp33,4 triliun.

“Dengan surplus yang besar ini, BI menjadi salah satu pembayar pajak terbesar. Dan prognosa sampai akhir tahun menunjukkan rasio modal kami sudah di atas 10 persen,” ungkap Perry.

Perry menekankan, BI terus menjalankan mandat utamanya dalam kebijakan moneter, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh BI, seperti menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate), membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar, serta memberikan insentif likuiditas.

“Sementara, anggaran keuangan adalah implikasi. Kami tidak pernah menjadikan kinerja keuangan sebagai batasan dalam merumuskan kebijakan,” tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp 77,9 triliun per September 2025. Hal ini dipaparkan Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI, DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Adapun, dalam proyeksi BI, Perry mengungkapkan surplus anggaran bank sentral tahun ini diperkirakan mencapai Rp 68,7 triliun tahun ini.

"Sampai September 2025 surplus anggaran sebesar Rp 77,9 triliun. Hingga akhir 2025 realisasi ATBI prognosa surplus Rp 68,7 triliun," kata Perry, Rabu (12/11/2025).

Surplus ini disebabkan oleh penerimaan yang diperkirakan mencapai Rp 234,38 triliun dan pengeluaran lebih rendah, yakni Rp 165,7 triliun pada akhir tahun. Adapun, di sisi anggaran kebijakan, BI memaparkan surplusnya diperkirakan mencapai Rp 35,2 triliun hingga Desember 2025.

"Di anggaran kebijakan itu prognosa penerimaan Rp 176,24 triliun dan pengeluaran Rp 140,95 triliun sehingga surplus dari anggaran kebijakan Rp 35,2 triliun," paparnya.

Sementara itu, anggaran operasional juga surplus Rp 33,3 triliun, dengan penerimaan Rp 58 triliun pengeluaran Rp 24,7 triliun. Selain itu, Perry mengungkapkan rasio modal BI hingga akhir tahun dipastikan akan mencapai di atas 10%.