Kalender tahun 2026 mencatat sebanyak sembilan kali momentum libur akhir pekan panjang (long weekend) yang tersebar di bulan April, Mei, Agustus, dan Desember. Ketersediaan waktu libur ini menjadi peluang untuk merencanakan perjalanan wisata, termasuk destinasi mancanegara.

Guna mendukung rencana perjalanan jadi efisien, Allo Paylater menyediakan program insentif berupa potongan harga bagi para pengguna.

Program ini memprioritaskan kemudahan transaksi tanpa memberlakukan batas minimal pembayaran. Fokus utama dari penawaran ini adalah pemberian diskon langsung yang dapat memangkas biaya perjalanan secara signifikan:

Diskon 20 Persen: Berlaku untuk setiap transaksi yang menggunakan metode pembayaran Allo Paylater.

Cashback Tambahan 5 Persen: Diberikan khusus bagi pengguna yang melakukan transaksi pertama menggunakan layanan Paylater.

Opsi Allo Prime: Bagi pengguna yang memilih menggunakan saldo Allo Prime, tersedia diskon sebesar 5 persen.

Promo ini dapat dimanfaatkan melalui mitra agen perjalanan AntaVaya. Layanan yang disediakan meliputi pembelian tiket pesawat, paket tur luar negeri, pemesanan hotel, pengurusan visa wisata maupun pelajar, hingga perjalanan ibadah umrah.

Melalui sinergi ini, masyarakat dapat merencanakan kunjungan ke berbagai destinasi internasional dengan manajemen arus kas yang lebih fleksibel. Integrasi antara platform pembayaran dan biro perjalanan ini diharapkan menjadi solusi praktis bagi wisatawan dalam menghadapi tren liburan sepanjang tahun 2026.

Penawaran Allo Paylater kali ini berlaku mulai 6 April hingga 31 Desember 2026. Perlu menjadi catatan bagi calon pengguna bahwa promo ini bersifat mandiri dan tidak dapat digabungkan dengan program promosi lainnya.

Segera manfaatkan penawaran ini, unduh aplikasi Allo Bank dan aktivasi akun untuk mendapatkan layanan Paylater.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) kembali melakukan reaktivasi 18 pesawat menjelang masa angkutan Lebaran 2026/1447 H.

Garuda Indonesia Group melalui PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) berhasil menyelesaikan proyek reaktivasi maskapai Garuda Indonesia dan Citilink, masing-masing tiga pesawat dan 15 pesawat.

“Pada proyek reaktivasi pesawat Garuda Indonesia, GMF menyelesaikan pekerjaan reaktivasi airframe tiga pesawat Airbus A330 dengan registrasi PK – GHE, PK – GHF dan PK – GHI,” tulis GMF dalam unggahan @garudauntukindonesia, dikutip pada Selasa (24/2/2026).

Pekerjaan tersebut juga termasuk dua engine performance restoration, delapan High Pressure Turbine (HPT) blade replacement serta empat pekerjaan landing gear overhaul.

Sementara itu, pada proyek reaktivasi Citilink, GMF berhasil menyelesaikan pekerjaan reaktivasi sebanyak 15 pesawat Airbus A320, satu pekerjaan engine overhaul, satu pekerjaan engine repair, enam auxillary power unit (APU) overhaul, dan satu pekerjaan landing gear overhaul.

Seluruh pesawat menjalani C05 + 6 Year + 12 Year Inspection dengan capaian 100% penyelesaian sesuai total Turn Around Time (TAT) yang telah disepakati bersama Citilink.

Pada pekerjaan reaktivasi airframe, terdapat dua pesawat yang dilakukan pekerjaan painting special liverypada registrasi PK - GLL dan PK - GLY, dengan PK - GLY menjadi yang terbaru diselesaikan.

Tepat pada 13 Februari 2026 lalu, special livery dari Citilink menggandeng Aqua bertajuk Semangat Gerak!, yang sekaligus menyambut momen Lebaran 2026.

Direktur Utama PT Citilink Indonesia Darsito Hendroseputro menyampaikan, pesawat ini siap ke berbagai destinasi di domestik maupun internasional. Melalui keberadaan 41 pesawat Citilink yang saat ini beroperasi, termasuk livery khusus, turut serta membawa penumpang dalam mudik/balik Lebaran 2026.

“Ini untuk kita persiapkan nanti saat peak season masuk ke Ramadan dan Lebaran,” ujarnya di Hangar GMF Soekarno Hatta, Jumat (13/2/2026).

Pada tahun 2026, GMF berkomitmen melanjutkan proyek reaktivasi Garuda Indonesia Group. Sejumlah pekerjaan reaktivasi Garuda Indonesia telah direncanakan di antaranya lima pesawat Airbus A330 Garuda Indonesia, 10 pekerjaan engine maintenance, 2 pekerjaan APU overhaul, dan satu pekerjaan landing gear overhaul.

Kemudian, untuk proyek reaktivasi maskapai Citilink akan dilakukan sebanyak 20 pesawat terdiri dari enam pesawat ATR72-600 dan 14 pesawat Airbus A320, 12 pekerjaan engine overhaul, dan enam pekerjaan APU overhaul.

Seluruh evaluasi dari pelaksanaan proyek reaktivasi di tahun 2025 akan menjadi fondasi peningkatan TAT, penguatan manajemen risiko, serta pengendalian Cost of Poor Quality (COPQ) melalui berbagai inisiatif continuous improvement yang dilakukan GMF.

Sebelumnya, Direktur Utama GMF Andi Fahrurrozi menyampaikan bahwa keberhasilan proyek reaktivasi sepanjang 2025 hingga awal 2026 menjadi bukti kapabilitas dan ketangguhan GMF dalam mendukung kesiapan operasional maskapai nasional.

“GMF memastikan setiap pesawat yang kembali beroperasi memenuhi standar airworthiness, sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat konektivitas baik domestik maupun internasional,” ujar Andi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menerima sebanyak 2,9 juta laporan surat pemberitahuan alias SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 18 Februari 2026.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti merinci untuk Tahun Buku Januari - Desember, SPT untuk PPh orang pribadi (OP) karyawan paling banyak yakni 2,55 juta SPT.

Kemudian, 270.960 SPT dari OP nonkaryawan serta 82.229 SPT badan berdenominasi rupiah dan 92 SPT badan berdenominasi dolar AS.

Adapun untuk yang beda tahun buku, atau dilaporkan mulai 1 Agustus 2025, jumlah yang diterima yakni 594 SPT dari WP berdenominasi rupiah, dan 16 SPT WP badan berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, progres aktivasi akun Coretax telah mencapai 13,9 juta akun yang meliputi WP OP 12,9 juta akun, 892.396 WP badan, 89.503 WP instansi pemerintah, serta 225 WP perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik.

Salah Satu Strategi Purbaya

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembenahan sistem Coretax menjadi salah satu caranya untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan penerimaan pajak 2026 bisa melampaui target yang ditetapkan pada APBN yakni Rp2.357,7 triliun. Hal ini diperkirakan olehnya kendati basis pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu yang rendah sehingga turut menjadi sorotan lembaga pemeringkat asing.

Untuk diketahui, pemerintah memasang target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7,69% (YoY) dari target APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Masalahnya, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya Rp1.917,6 triliun sehingga terjadishortfallsebesar Rp271,7 triliun. Artinya, basis pertumbuhan dari realisasi tahun lalu untuk mengejar target tahun ini menjadi lebih tinggi yakni 22,9% (YoY). Dengan kata lain, pemerintah harus mengejar tambahan setoran Rp440,1 triliun untuk mencapai target 2026 dari realisasi sampai akhir tahun lalu.

Namun demikian, tampaknya Menkeu Purbaya tetap optimistis. Dia bahkan memperkirakan tahun ini bisa mengumpulkan penerimaan pajak hingga melampaui target. Optimisme itu muncul usai realisasi penerimaan pajak Januari 2026 melonjak 30,8% (YoY).

Hal itu disampaikan Purbaya pada rapat bersama Komisi XI DPR yang membahas penerimaan negara, Rabu (4/2/2026). Dia melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (YoY) dibandingkan Januari 2025 yaitu Rp88,9 triliun.

Purbaya memaparkan bahwa pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23%. Dengan demikian, terangnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya, dikutip kembali Minggu (8/2/2026).

Dari pertumbuhan tahunan double digit pada satu bulan pertama 2026, Purbaya melihat ada kemungkinan target penerimaan pajak 2026 Rp2.357,7 triliun bahkan bisa terlampaui. Namun, tentunya apabila dipertimbangkan tanpa perubahan kondisi ke depan (ceteris paribus).

"Let'skita asumsikan sama, kami bisa jaga pertumbuhan itu. Akhir tahun [2026] kami bisa dapat pajakincomeRp2.492 triliun. Ini sudah di atas angka Rp2.357 triliun di APBN 2026. Ini kan permisalan yang terlalu berlebihan, tetapi paling enggak kami udah kelihatan lah seperti itu ada kemungkinannya," katanya kepada anggota Komisi Keuangan DPR.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memaparkan terdapat berbagai upaya pembenahan yang ingin dilakukan olehnya. Contohnya yakni soal restitusi atau pengembalian pajak.

Pada 2025, restitusi pajak melonjak ke Rp361 triliun. Purbaya menyebut kenaikannya hampir Rp100 triliun dibandingkan 2024.

Upaya pembenahan juga dilakukan pada sistem inti administrasi perpajakan, yakni Coretax, maupun dari internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Usai pekan sebelumnya merombak 31 pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Purbaya melakukan rotasi jabatan pada 40 pejabat eselon II DJP, Jumat (6/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mendorong reaktivasi jalur relasi Kedungjati–Tanggung. Jalur yang telah lama nonaktif ini pada dasarnya memiliki nilai historis dan potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dalam kunjungannya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan bahwa jalur tersebut merupakan bagian dari agenda strategis perusahaan dalam mendorong reaktivasi jalur.

“Jalur Kedungjati–Tanggung merupakan bagian dari sejarah awal perkeretaapian Indonesia dan termasuk koridor tertua dalam pembangunan jaringan rel nasional,” kata Bobby dalam keterangan resmi, Jumat (13/2/2026).

Dalam peninjauannya, Bobby bersama jajaran manajemen mengevaluasi kondisi stasiun, aset prasarana, serta kebutuhan teknis yang diperlukan untuk mendukung proses reaktivasi.

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek keselamatan, kesiapan infrastruktur, dan potensi pengembangan kawasan berbasis ekonomi lokal serta pariwisata heritage.

Bobby menyampaikan bahwa reaktivasi jalur ini memiliki arti strategis dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan wilayah.

“Reaktivasi jalur Kedungjati–Tanggung membuka akses ekonomi baru, memperluas mobilitas masyarakat, dan mendorong pengembangan kawasan yang memiliki potensi di sektor pertanian, kehutanan, serta pariwisata sejarah,” ujar Bobby.

Sebagai informasi, wilayah Kedungjati dan sekitarnya dikenal sebagai sentra pertanian serta kawasan hutan jati yang memiliki potensi wisata alam.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di tingkat kabupaten tercatat 3,23 persen, dengan jumlah penduduk Kecamatan Kedungjati sekitar 45.000 jiwa dan Kecamatan Tanggungharjo sekitar 43.000 jiwa.

Konektivitas transportasi yang memadai diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain potensi ekonomi, jalur ini memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat.

Stasiun Tanggung dikenal sebagai salah satu stasiun tertua dengan arsitektur khas Swiss Chalet, sedangkan Stasiun Kedungjati memiliki bangunan bersejarah yang menjadi bagian penting perkembangan perkeretaapian nasional.

“Jalur ini adalah bagian dari titik awal sejarah perkeretaapian Indonesia. Pelestarian heritage harus berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” tegas Bobby.

Bobby memastikan, bahwa KAI menghadirkan transportasi berbasis rel yang memperkuat konektivitas wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga warisan sejarah perkeretaapian nasional.

“Setiap pengembangan jalur harus disertai standar operasional yang ketat agar masyarakat memperoleh layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tegas Bobby.

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah bersiap menggarap potensi ekonomi baru dari sektor energi yang selama ini terabaikan melalui reaktivasi ribuan sumur minyak tua dan tidak aktif, sebagai proyeksi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, di Samarinda, Rabu, menegaskan bahwa momentum ini hadir seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Regulasi ini , lanjut Seno, memberikan payung hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, hingga UMKM untuk mengelola sumur-sumur yang sebelumnya tidak dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Berdasarkan data kementerian terkait, terdapat sekitar 3.000 titik sumur di Kaltim yang masuk dalam kategori tidak aktif. Pemerintah daerah kini sedang melakukan pemetaan ulang untuk mengidentifikasi sumur mana saja yang masih layak secara ekonomis untuk diproduksi kembali.

“Ini adalah peluang besar. Jika ribuan sumur ini berhasil diaktifkan kembali, dampaknya tidak hanya pada peningkatan lifting minyak nasional, tetapi juga pada kas daerah melalui kontribusi BUMD,” ujar Seno Aji.

Seno menegaskan melalui aturan baru ini, BUMD seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP) diharapkan mengambil peran sebagai motor penggerak utama. BUMD maupun koperasi lokal kini dapat mengajukan permohonan pengelolaan sumur yang berada di wilayah kerja perusahaan besar seperti, Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dan Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

"Jika optimal, reaktivasi ini diperkirakan mampu menyumbang tambahan produksi minyak hingga 100.000 – 150.000 barel per hari," jelasnya.

Meski menjanjikan, Seno Aji mengakui bahwa bisnis ini bukan tanpa risiko. Pengelolaan sumur tua memiliki tantangan teknis yang kompleks, mulai dari kadar air yang tinggi hingga kerusakan struktur sumur akibat usia.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemprov Kaltim mendesak dukungan penuh dari SKK Migas dan Pertamina dalam hal, transparan data yang untuk menyediakan data teknis yang akurat untuk setiap sumur dan pendampingan berupa bimbingan teknis bagi pelaku usaha lokal agar memiliki kesiapan sebelum terjun ke lapangan.

Selain itu, lanjut Seno juga diperlukan kepastian regulasi khususnya terkait implementasi skema kerja sama yang saling menguntungkan antara daerah dan pusat.

"Kami tidak ingin pelaku usaha daerah melangkah tanpa persiapan. Dengan pendampingan yang tepat, kita bisa meminimalkan risiko kegagalan investasi," jelas Seno Aji.

Pewarta: Arumanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rosmauli menyatakan total 47.395 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 2025 telah disampaikan oleh Wajib Pajak hingga Rabu (7/1).

“Periode sampai dengan 7 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 47.395 SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak, terdiri dari 46.198 SPT nihil, 727 SPT KB (Kurang Bayar), dan 470 SPT LB (Lebih Bayar),” kata Rosmauli saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Mengingat pelaporan SPT tahun ini mulai dilakukan melalui sistem Coretax, ia pun meminta seluruh Wajib Pajak untuk melakukan aktivasi akun sebelum batas pelaporan pada 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan.

Untuk mendorong aktivasi akun Coretax DJP dan kepatuhan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), pihaknya melakukan publikasi masif di berbagai saluran komunikasi, memberikan edukasi langsung kepada Wajib Pajak, serta menyediakan layanan asistensi aktivasi akun Coretax DJP dan pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, DJP Kemenkeu juga memanfaatkan pos layanan Pojok Pajak dan Relawan Pajak maupun mengirimkan informasi secara masif melalui surat elektronik (email blast) kepada Wajib Pajak untuk melakukan aktivasi akun Coretax dan kode otorisasi serta mengingatkan terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Meskipun demikian, Rosmauli mengakui masih adanya kendala yang dialami oleh sejumlah Wajib Pajak saat pertama kali mencoba mendaftarkan akun di Coretax.

Ia pun meminta masyarakat untuk memahami bahwa Coretax merupakan transformasi dari sistem perpajakan lama ke sistem terpadu berskala nasional yang digunakan secara serentak oleh jutaan wajib pajak.

Masyarakat yang menghadapi kendala dalam melakukan aktivasi akun Coretax dapat mendatangi kantor pajak terdekat maupun menghubungi layanan Kring Pajak (021) 1500200 dan seluruh kanal resmi DJP Kemenkeu.

“Pada fase awal implementasi, memang muncul kendala teknis dan proses adaptasi. Hal ini kami pandang sebagai masa penyesuaian, dan menjadi tanggung jawab kami untuk terus memperbaiki sistem sekaligus mendampingi wajib pajak dalam proses transisi ini,” ujar Rosmauli.

DJP Kemenkeu menyampaikan bahwa jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 11.584.543 Wajib Pajak hingga Rabu (7/1) pukul 12.40 WIB.

Jumlah tersebut terdiri dari 10.672.663 Wajib Pajak Orang Pribadi, 823.113 Wajib Pajak Badan, 88.545 Wajib Pajak Instansi Pemerintah, serta 222 Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak alias DJP memberikan relaksasi aktivasi akun wajib pajak (WP) di sistem inti perjajakan (coretax). Wajib pajak (WP) tetap bisa melakukan aktivasi selama masa pelaporan surat pemberitahuan alias SPT Tahunan.

Dalam rilis terbarunya, otoritas pajak memaparkan bahwa aktivasi akun dan pembuatan KO/SE Wajib Pajak pada Coretax pada dasarnya dapat dilakukan sebelum WP memanfaatkan layanan perpajakan coretax.

"Imbauan agar aktivasi akun dan pembuatan KO/SE pada coretax segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan," tulis pengumuman DJP, Selasa (30/12/2025).

Adapun, WP tetap dapat melakukan aktivasi akun coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi yang tersedia melalui situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta pohon tautan khusus aktivasi coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Sementara itu, bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, diimbau untuk mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak, agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.

"Seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya (gratis). Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo, serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu."

4,6 Juta Wajib Pajak Belum Lapor

Sekitar 4,68 juta wajib pajak (WP) yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun depan belum melakukan aktivitas akun Coretax.

Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per Selasa (30/12/2025) pukul 12.52 WIB, total WP yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 10,22 juta akun.

Secara terperinci, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 9,33 juta akun. Sementara itu, WP badan tercatat sebanyak 805.607 akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 88.208 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221 akun.

Adapun, total 14,9 juta WP yang wajib lapor SPT tahun pajak 2025 pada tahun depan. Artinya, masih ada sekitar 4,68 juta WP yang belum aktivasi akun Coretax.

Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP Badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

wajib pajak yang telah mengaktivasi Coretax per 30 Desember 2025 pukul 12.52 WIB mencapai 10,22 juta

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan wajib pajak bisa mengaktivasi akun Coretax hingga waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang berarti batas waktu aktivasi tidak berakhir pada 31 Desember 2025.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli menyatakan imbauan agar wajib pajak segera mengaktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) pada Coretax merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses pada periode laporan SPT Tahunan.

“Pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE wajib pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax,” kata Rosmauli melalui surat Pengumuman Nomor PENG-54/PJ.09/2025, dikutip di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi DJP.

Misalnya, situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta pohon tautan khusus aktivasi Coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di Kantor Pajak, DJP mengimbau wajib pajak mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak.

Hal itu bertujuan agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.

Rosmauli menyatakan seluruh layanan perpajakan di Kantor Pajak tidak dipungut biaya atau gratis.

Maka dari itu, dia meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.

Adapun jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi Coretax per 30 Desember 2025 pukul 12.52 WIB mencapai 10,22 juta.

Dari jumlah tersebut, aktivasi didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP) sebanyak 9.332.720 WP.

Sementara, WP Badan tercatat 805.607 WP, instansi pemerintah sebanyak 88.208, dan pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221 WP.

DJP menargetkan jumlah aktivasi akun Coretax mencapai sekitar 14 juta hingga pelaporan SPT.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan PT Citilink Indonesia mereaktivasi satu armada tambahan, sehingga total armada yang saat ini beroperasi mencapai 31 unit.

Direktur Utama Citilink Darsito Hendroseputro Langkah ini merupakan bagian dari program reaktivasi armada yang tengah dijalankan perusahaan untuk memperkuat kapasitas operasional dan meningkatkan layanan kepada pelanggan.

“Penambahan armada operasional ini memberi momentum penting bagi Citilink untuk memperluas jaringan dan memperkuat keandalan layanan,” kata Darsito dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

Proses reaktivasi telah dilakukan oleh GMF AeroAsia melalui proses pemeliharaan secara menyeluruh, inspeksi ketat, serta pemenuhan seluruh standar yang ditetapkan oleh regulator untuk memastikan keamanan dan kesiapan pesawat sebelum kembali beroperasi.

Langkah ini menjadi bentuk kolaborasi strategis antara Garuda Indonesia Group dalam menjaga kualitas dan mendukung operasional penerbangan secara optimal.

Pada tahun ini, program reaktivasi armada Citilink ditargetkan dapat mencapai 36 pesawat beroperasi. Meningkat signifikan dari 21 pesawat pada pertengahan tahun.

“Pencapaian ini menunjukkan progres positif dari rangkaian perbaikan dan upaya pemulihan yang terus dilakukan oleh perusahaan,” tulis Darsito.

Darsito menekankan, keberhasilan reaktivasi armada ini juga membuka ruang bagi Citilink untuk menyesuaikan kapasitas penerbangan, memperluas jaraingan, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Citilink akan terus melanjutkan program reaktivasi armada secara bertahap sesuai rencana, sekaligus memastikan seluruh proses pemeliharaan dan perawatan dilakukan sesuai standar keselamatan penerbangan yang berlaku.

Dapat Modal Rp14,9 Triliun

Adapun, langkah ini hadir bertepatan dengan tak lama setelah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyalurkan Rp14,9 triliun suntikan dana dari Danantara.

Para pemegang saham menyetujui suntikan penyertaan modal sebesar Rp23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero). Penyertaan modal dilakukan dengan setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun serta konversi utang pinjaman pemegang saham sebesar Rp6,65 triliun.

Sebagian besar dari hasil penambahan modal tersebut akan disalurkan kepada Citilink sebagai peningkatan modal.

Diperinci, sebanyak 47,45% dari total modal atau setara dengan Rp11,23 triliun akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan operasional Citilink, yang meliputi pembayaran biaya perawatan dan perbaikan pesawat Citilink.

Dana tersebut berasal dari konversi SHL senilai Rp4,82 triliun dan Rp6,40 triliun berasal dari setoran modal tunai.

Sekitar 15,77% atau Rp3,73 triliun yang seluruhnya berasal dari setoran modal tunai, bakal digunakan untuk melakukan pembayaran atas seluruh utang pokok pembelian bahan bakar pesawat Citilink.

Utang tersebut dimiliki Citilink kepada Pertamina dengan nilai US$225 juta dalam perjanjian antara Pertamina dengan Citilink pada 8 Desember 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pihaknya menerima usulan reaktivasi rekening penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya diblokir karena terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa mayoritas penerima manfaat yang rekeningnya diblokir mengajukan permohonan aktivasi kembali karena mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Mereka ini benar-benar butuh [bansos], usulannya datang dari bawah. Ada 200 ribu lebih yang mengusulkan hampir separuh ya, dan dari data yang saya terima ada 7.200 KPM per hari ini yang sudah direaktivasi," kata dia dilansir dari Antara, Kamis (20/11/2025).

Kendati demikian, ia menyatakan rekening yang sudah diaktifkan kembali itu belum masuk dalam daftar penerima bansos, termasuk untuk periode distribusi kuartal IV/2025.

Hal ini dikarenakan para penerima manfaat itu masih dalam pengawasan tenaga pendamping sosial, yaitu tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Reaktivasi ini kesempatan kedua, ya, artinya, apabila ditemukan kembali aktivitas judi online, rekening bansos yang bersangkutan kami akan pertimbangkan diblokir secara permanen," kata dia.

Kementerian Sosial sebelumnya mengumumkan sebanyak 600 ribu rekening penerima bansos terindikasi anomali, termasuk keterlibatan judi online oleh PPATK. Dari jumlah tersebut, Kementerian Sosial pada Agustus lalu menyatakan telah mencoret sebanyak 228 ribu rekening dari daftar distribusi bansos.

Menteri Sosial menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengarahkan agar bansos disalurkan tepat sasaran berdasarkan data akurat, mutakhir, dan terverifikasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap beredarnya alamat situs Coretax palsu.

Melalui unggahan akun Instagram resminya @ditjenpajakri, DJP menegaskan bahwa beberapa situs palsu beredar dengan domain yang menyerupai laman resmi sistem perpajakan Coretax.

"Belakangan ini banyak beredar situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax DJP. Jangan sampai #KawanPajak jadi korban! Banyak situs tiruan yang sengaja dibuat untuk mencuri data pribadi dan uangmu," tulis @ditjenpajakri dikutip Selasa (18/11/2025).

DJP kembali mengingatkans situs resmi Coretax DJP hanya coretaxdjp.pajak.go.id. Bukan ukan yang berakhiran .com, .co.id, atau domain-domain lainnya.

Berikut beberapa contoh situs palsu Coretax:

1. coretaxdjp.go.id
2. coretaxonline.com
3. coretaxdjp.co.id
4. Pajakonline-coretax.online
5. coretaxpelayananonline.com

"Pastikan #KawanPajak selalu, cek kembali alamat situs dan akses hanya kanal resmi DJP," tulisnya.

Menjelang pelaporan SPT Tahunan, DJP pun mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivasi akun Coretax. Untuk aktivasi, wajib pajak bisa mendatangi langsung situs Coretax di atas.

Untuk aktivasi akun coretax DJP para wajib pajak langkahnya cukup mudah, berikut ini tahapannya sebagaimana dikutip dari situs DJP:

Langkah 1: Aktivasi Akun Coretax

Syarat utama: sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara aktivasi akun adalah sebagai berikut.

1. Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak.

2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.

3. Masukkan NPWP dan klik Cari.

4. Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online. (Jika terjadi perubahan data, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terderkat).

5. Lakukan verifikasi identitas.

6. Centang pernyataan kemudian klik Simpan.

7. Cek email untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.

8. Login kembali ke Coretax lalu klick ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase.

Langkah 2: Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO DJP adalah sebagai berikut.

1. Login di Coretax DJP.

2. Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

3. Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP).

4. Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase.

5. Centang pernyataan lalu klik Kirim.

6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi "Sertifikat Digital Berhasil Dibuat".

7. Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital.

Langkah 3: Validasi Kode Otorisasi

1. Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya.

2. Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.

3. Pastikan status = VALID. Jika masih INVALID, klik Periksa Status.

4. Jika sukses, klik tombol Menghasilkan.

5. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan terbit di menu Dokumen Saya.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, KO DJP Wajib Pajak dipastikan sudah aktif dan tervalidasi. Wajib Pajak pun dapat memenuhi kewajiban mengisi SPT tahunan 2025 mulai awal 2026 dengan aman dan mudah.