Kontribusi hulu migas terhadap daerah dapat dilihat secara langsung dari DBH migas dan Pajak Bumi dan Bangunan PBB) migas

Jakarta (ANTARA) - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kontribusi langsung maupun tidak langsung.

Salah satu bentuk kontribusi nyata tersebut tercermin dari aliran dana bagi hasil (DBH) migas serta pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor migas yang menjadi sumber penting pendapatan daerah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro dalam keterangan di Jakarta, Kamis menjelaskan keberadaan industri hulu migas memiliki dampak ekonomi yang luas dan berlapis, khususnya melalui mekanisme penerimaan negara dan daerah.

"Kontribusi hulu migas terhadap daerah dapat dilihat secara langsung dari DBH migas dan Pajak Bumi dan Bangunan PBB) migas. Ini adalah bentuk nyata penerimaan yang langsung masuk ke kas daerah dan menjadi bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," ujarnya.

Menurutnya, DBH migas merupakan bagian dari penerimaan negara yang dibagikan kembali kepada daerah penghasil.

Sementara, PBB migas menjadi salah satu komponen pajak terbesar yang juga memberikan kontribusi signifikan bagi daerah. Bahkan secara nasional, kontribusi PBB sektor migas mencapai porsi yang sangat besar dalam struktur penerimaan PBB.

"Dalam konteks nasional, sektor migas menyumbang sekitar setengah dari total penerimaan PBB. Yang menarik, sebagian besar dari penerimaan tersebut, yakni sekitar 98 persen, didistribusikan kembali ke daerah. Artinya, manfaat ekonomi sektor migas sangat besar bagi daerah penghasil," ungkap Rinto.

Di tingkat daerah, kontribusi tersebut juga terlihat, misalnya di Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi. Aktivitas operasional PetroChina International Jabung Ltd memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025, kontribusi dari sektor itu mencapai sekitar Rp698 miliar melalui DBH migas dan sekitar Rp280 miliar dari PBB sektor migas.

Kontribusi tersebut menjadi yang terbesar di antara kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jambi. Selain itu, kontribusi itu juga menjadi salah satu sumber penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pembiayaan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Rinto menyampaikan dampak industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan langsung, tetapi juga memiliki efek berganda (multiplier effect) yang jauh lebih besar terhadap perekonomian.

"Seringkali kita hanya melihat dari sisi penerimaan negara atau daerah, padahal itu baru sebagian kecil dari keseluruhan dampak. Aktivitas hulu migas menciptakan efek berantai, mulai dari penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi lokal hingga dukungan terhadap sektor lain seperti listrik dan industri," tuturnya.

Dengan kontribusi yang terus berlanjut, industri hulu migas diharapkan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Ke depan, penguatan sinergi antara pemerintah, daerah, dan pelaku industri menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sektor itu secara berkelanjutan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp757,46 miliar pada Triwulan I/ 2026.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan realisasi PAD Medan hingga pertengahan April mencapai 19,91% dari target tahunan yang ditetapkan.

“Capaian PAD tahun anggaran ini 2026 ini menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan April 2026, realisasi total PAD tercatat telah mencapai 19,91% dari target tahunan yang ditetapkan,” ujar Rico, Kamis (16/4/2026).

Dia menyampaikan, target PAD Medan untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp3,8 triliun. Realisasi sebesar Rp757,46 miliar pada triwulan I/ 2026 disebutnya disokong oleh sektor perpajakan.

Kinerja sektor pajak restoran dan perhotelan, misalnya dinilai Rico menunjukkan tren positif. Rico pun mendorong optimalisasi sistem pembayaran digital khususnya melalui QRIS guna meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan. Dia menyebut digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam memaksimalkan PAD.

“Perlu sinkronisasi antara pelaporan manual (self assessment) dan sistem digital agar tidak terjadi tumpang tindih data,” ujarnya.

Sejumlah penerimaan pajak yang disebut Rico masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yakni pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilainya masih rendah, serta pajak reklame yang potensi pendapatannya belum tergarap maksimal.

Rico meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan segera mengindentifikasi wajib pajak PBB yang masih menunggak, serta meminta dilakukan pendataan dan penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak.

“Saya tidak mau hanya mendengar keluhan. Yang dibutuhkan adalah solusi dan langkah kerja yang jelas,” tandasnya.

Meski menilai penerimaan pajak daerah Medan masih cukup baik, Rico meminta jajarannya tak berpuas diri dan lengah mengingat sejumlah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi realisasinya.

“Ini bukan capaian untuk bersantai. Kita harus tetap mendorong agar realisasi pajak lebih optimal,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Medan M Agha Novrian memaparkan target pajak daerah tahun ini sebesar Rp3,64 triliun dengan realisasi mencapai Rp735,67 miliar per 14 April 2026. Angka ini setara dengan capaian sebesar 20,16%.

Di sisi lain, sektor retribusi daerah hingga 13 April 2026 terealisasi sebesar Rp21,78 miliar dari target Rp154,31 miliar, atau setara 14,12%.

Dengan realisasi yang hampir menyentuh 20% di awal kuartal kedua, Agha menyebut pemerintah optimistis target tahunan dapat tercapai.

“Fokus ke depan akan diarahkan pada optimalisasi pemungutan pajak daerah sebagai kontributor terbesar, sembari mendorong percepatan sektor retribusi agar selaras dengan target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK membukukan pendapatan dari segmen pengoperasian jalan tol sebesar Rp17,33 triliun sepanjang tahun buku 2025 yang telah diaudit.

Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro, menyampaikan realisasi tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 26,8% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (year-on-year/YoY), sekaligus menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan.

"Pendapatan dari segmen jalan tol mencapai Rp17,33 triliun atau setara 68,9% dari total pendapatan eksternal perseroan yang sebesar Rp25,13 triliun," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Koentjoro, menjelaskan lonjakan pendapatan ini dipacu oleh operasionalisasi sejumlah ruas baru di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Salah satunya adalah ruas Betung–Tempino–Jambi Seksi 4 yang menambah portofolio aset produktif perseroan. Ruas tersebut mulai beroperasi secara komersial pada September 2025.

Alhasil, kinerja positif di bisnis jalan tol tersebut berhasil mengerek laba bersih perseroan menjadi Rp3,09 triliun pada 2025 atau tumbuh 11,6% secara tahunan. Performa ini diiringi dengan penurunan total liabilitas sebesar 17,4% dari Rp 58,04 triliun menjadi Rp 47,92 triliun.

"Pertumbuhan yang kami catatkan selalu berbasis ekspansi dengan mitigasi risiko. Ini adalah pertumbuhan yang dijaga kualitasnya," tambahnya.

Koentjoro menggarisbawahi pertumbuhan laba tersebut diraih di tengah konsolidasi pendapatan usaha. Hal itu dinilai menjadi sinyal positif bahwa efisiensi operasional dan disiplin pengelolaan beban keuangan telah benar-benar bekerja.

Pada saat yang sama, laba usaha tercatat tembus Rp2,74 triliun, naik 10,2% secara tahunan. Beban keuangan ditekan dari Rp1,64 triliun menjadi Rp1,24 triliun, atau efisiensi sebesar 24,5% dalam satu tahun.

"Laba bertumbuh, utang turun, ekuitas menguat. Kami berkomitmen mempertahankan trajektori ini sebagai fondasi jangka panjang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketimpangan antara masyarakat atas dengan menengah-bawah semakin melebar, setidaknya apabila dilihat dari pertumbuhan konsumsi per kapita. Masalahnya, jika terus berlanjut maka berbagai permasalahan ekonomi menanti.

Fenomena ketimpangan konsumsi tersebut disebutK-shaped consumptionalias pola konsumsi berbentuk K. Sebutan tersebut dipakai karena menunjukkan konsumsi masyarakat terbelah menjadi dua arah.

Di satu sisi, konsumsi kelompok atas meningkat sehingga secara grafis menunjukkan garis naik; sebaliknya, konsumsi kelompok menengah-bawah melemah atau menunjukkan garis turun sehingga membentuk pola huruf K.

Fenomena pola konsumsi berbentuk K itulah yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan bertajuk Demographic & Consumption Insight 2025, Mandiri Institute menemukan bahwa konsumsi kelas atas meningkat tajam sementara kelas menengah melemah.

Pada 2025, pertumbuhan konsumsi kelas atas (persentil 99-100) tumbuh 7,9% secara tahunan (year on year/YoY). Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi kelas menengah (persentil 81-99) hanya mencapai 3,04% YoY—lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 4,57% YoY.

"Ini menunjukkan makin membesarnya ketimpangan ya. Bahwa ketimpangannya makin besar.," ujar Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Ketimpangan tersebut tak terlepas distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Menurut Deni, ketidakmerataan pendapatan tersebut terakselerasi akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, sambungnya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Masalahnya, pemulihan pasar tenaga kerja sangat lambat.

Dia tidak menampik bahwa jutaan lapangan kerja tetap tercipta pasca pandemi. Hanya saja, yang tercipta lebih banyak pekerjaan informal dengan gaji tidak pasti atau rendah.

Terbukti, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute menunjukkan pada 2025, proporsi pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai sebesar 57% atau lebih rendah dari proporsi pra-pandemi (58%).

Tak sampai situ, data Mandiri Institute yang diolah dari survei sosial ekonomi nasional 2025 juga menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah pun menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.

Data tersebut menunjukkan berlanjutnya fenomena penurunan kelas menengah di Indonesia, setidaknya sejak 2019. Sebelumnya, BPS mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta selama 2019—2024.

Artinya, dari 2019—2025, jumlah kelas menengah sudah berkurang sekitar 10,6 juta. Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6% (2025), dari posisi 21,4% (2019).

Nasib kelas menengah itu tidak banyak dialami kelas atas. Deni menjelaskan penghasilan kelas atas tidak hanya berasal dari slip gaji namun juga banyak dari aset finansial atau pendapatan pasif seperti imbal hasil obligasi, dividen saham, emas, properti, dan sejenisnya.

"Jadi kalaupun harga barang, inflasi itu meningkat, dia masih bisacover[menutupi] itu. Sementara yangmiddle class[kelas menengah] kan dia enggak punya aset. Dia cuma bergantung dari gaji, sementara gajinya naik enggak secepat peningkatan harga barang," ujar Deni.

Singkatnya, pendapatan kelompok menengah-bawah semakin terkikis inflasi, sementara pendapatan kelompok atas terus bertambah lewat berbagai aset finansial dan pendapatan pasifnya.

Lampu Kuning Ekonomi

Pertanyaannya: apa dampak ekonomi makro dari fenomena konsumsi berbentuk K?

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengingatkan bahwa kelas atas merupakan kelompok yang cenderung menabung pendapatannya daripada membelanjakannya. Sebaliknya, kelas menengah-bawah merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak menggunakan pendapatan untuk belanja.

Singkatnya, pertumbuhan ekonomi ke depan akan terpengaruh secara negatif karena konsumsi merupakan kontributor utama pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal IV/2025 misalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,88% terdampak pembentukan PDB.

"Apabila tidak teratasi semakin lama ketimpangan semakin lebar dan pertumbuhan ekonomi akan stagnan," singkat Riefky kepada Bisnis, Selasa (24/4/2026).

Senada, Deni menjelaskan jika fenomena konsumsi berbentuk K ini terus-terusan berlanjut maka konsumsi akan semakin timpang. Akibatnya, struktur pertumbuhan ekonomi akan semakin rapuh karena hanya tergantung ke kelompok paling kecil yaitu kelas atas.

"Seharusnya kanmiddle class-nya [kelas menengahnya] yang membesar. Ini sementaramiddle class-nya kan makin mengecil. Jadi itu enggaksustainable[berkelanjutan] secara makro," tutup pengajar di Prasetya Mulya Business School itu.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC) mengumumkan rencana strategis untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham pada tahun ini guna meningkatkan nilai saham yang dirasa masih undervalued setelah melihat arus kas yang sehat sepanjang 2025.

Presiden Direktur ASLC Jany Candra mengatakan perseroan berencana mengalokasikan kembali dana internal untuk membeli kembali saham yang beredar di publik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pelaksanaan buyback akan dilakukan secara bertahap dalam periode yang ditentukan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan tetap mematuhi batasan harga dan volume sesuai regulasi OJK yang berlaku.

Sebagai tambahan informasi, Perseroan saat ini masih dalam periode pembelian kembali saham sampai dengan 17 Juni 2026, sebagaimana disetujui pada RUPS tanggal 17 Juni 2025.

Langkah ini diambil sebagai refleksi atas kondisi arus kas perseroan yang kuat serta kepercayaan manajemen terhadap nilai intrinsik perusahaan yang terus meningkat pasca pengumuman kinerja tahun penuh 2025.

“Melihat capaian gemilang sepanjang 2025 kami merasa harga saham saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya [undervalued],” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Dia menegaskan keberhasilan strategi bisnis pada 2025 menghasilkan posisi kas yang sehat, memungkinkan Perseroan melakukan buyback tanpa mengganggu rencana ekspansi di tahun 2026.

“Buyback ini adalah instrumen kami untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham sekaligus menjaga volatilitas pasar agar lebih stabil,” imbuhnya.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, ASLC berhasil mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh ekspansi jaringan ritel Caroline.id dan stabilnya bisnis lelang JBA.

Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan yang solid secara tahunan, didukung oleh volume penjualan unit yang melampaui target tahunan yaitu sebesar Rp1 triliun atau tumbuh 14,5% dibandingkan tahun 2024.

Secara keseluruhan, Perseroan memandang prospek bisnis pada tahun 2026 tetap cerah, didukung oleh fundamental pasar yang solid dan berkelanjutan.

Optimisme tersebut mendorong ASLC terus melakukan strategi ekspansi jaringan yang berkelanjutan, serta optimalisasi ekosistem omnichannel bisnis mobil bekas.

Adapun aksi buyback dinilai mampu menjadi peredam sementara di tengah gejolak pasar.

Analis dari Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai langkah buyback dapat menahan penurunan harga saham lebih dalam sekaligus meredam aksi jual panik (panicselling). Menurutnya, buyback juga mencerminkan fundamental perusahaan yang solid serta valuasi saham yang masih menarik.

Selain itu, aksi ini berpotensi meningkatkan rasio keuangan seperti earnings per share (EPS) dan return on investment (ROI).

Meski demikian, Nafan mengingatkan bahwa efektivitas buyback tetap bergantung pada sejumlah faktor, seperti likuiditas pasar, minat investor, serta prospek fundamental emiten.

Ia menekankan agar aksi buyback tidak semata-mata dilakukan untuk mendongkrak harga saham dalam jangka pendek atau sekadar window dressing.

"Jangan sampai buyback justru mengorbankan ekspansi bisnis atau belanja modal yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang,” jelasnya.

Senada, Equity Research Analyst dari OCBC Sekuritas Gani menyebut aksi buyback dapat membantu meredam penurunan harga saham, terutama saat pasar berada dalam tekanan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas fundamental masing-masing perusahaan serta eksekusi program buyback itu sendiri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Emiten bahan baku dan solusi kimia terintegrasi, PT Lautan Luas Tbk (LTLS), mencatat kinerja solid sepanjang tahun buku 2025. Perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, seiring kuatnya permintaan dari sektor industri berbasis konsumsi.

Sepanjang 2025, perseroan meraih pendapatan sebesar Rp8,8 triliun, naik 13,94% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,7 triliun. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan sekaligus ekspansi permintaan di berbagai sektor utama yang menjadi pasar perusahaan.

Lonjakan kinerja tersebut terutama ditopang oleh sektor makanan dan minuman (F&B), personal care dan homecare, serta kebutuhan pengolahan air dan bahan kimia industri.

Dari sisi kontribusi, segmen distribusi masih menjadi tulang punggung dengan porsi 51% terhadap total pendapatan. Sementara itu, segmen manufaktur menyumbang 42% dan layanan pendukung serta jasa sebesar 7%.

Head of Investor Relations, Corporate Communications & ESG LTLS, Eurike Hadijaya, menegaskan bahwa efisiensi operasional menjadi faktor kunci dalam menjaga kinerja di tengah dinamika pasar.

“Pertumbuhan dari Rp7,7 triliun menjadi Rp8,8 triliun menunjukkan ketahanan model bisnis kami. Meski terdapat tekanan dari fluktuasi harga bahan kimia dan kontribusi perusahaan afiliasi, kami tetap menjaga disiplin operasional untuk mempertahankan stabilitas,” ujarnya.

Memasuki usia ke-75 pada 2026, Lautan Luas juga tengah mempercepat transformasi bisnis. Langkah ini tidak hanya mencakup perubahan identitas, tetapi juga penguatan tata kelola perusahaan agar lebih adaptif terhadap perubahan industri global.

Perusahaan kini menaruh fokus pada digitalisasi rantai pasok serta pengembangan sumber daya manusia. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan di berbagai sektor industri.

Eurike menambahkan, tantangan industri ke depan akan semakin kompleks, sehingga pertumbuhan bisnis perlu diimbangi dengan prinsip keberlanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai hari ini tetap selaras dengan keberlanjutan jangka panjang. Dengan begitu, Lautan Luas dapat terus menjadi mitra strategis bagi industri,” jelasnya.

Dari sisi profitabilitas, LTLS menutup tahun 2025 dengan laba bersih sebesar Rp149 miliar. Capaian ini memperkuat posisi keuangan perusahaan sekaligus mencerminkan ketahanan bisnis di tengah tekanan eksternal.

Dengan fondasi yang semakin kuat, Lautan Luas optimistis dapat melanjutkan transformasi dan memperluas perannya sebagai penyedia solusi kimia terintegrasi, baik di pasar domestik maupun global.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (perseroda) alias BRK Syariah mencatatkan pertumbuhan pendapatan dari penyaluran dana sepanjang 2025 seiring dengan peningkatan aktivitas pembiayaan. Kinerja tersebut turut menopang kenaikan aset perseroan pada periode yang sama.

Berdasarkan laporan kinerja keuangan perusahaan yang dikutip Selasa (14/4/2026), pendapatan dari penyaluran dana BRK Syariah tercatat sebesar Rp2,49 triliun pada 2025, meningkat dibandingkan Rp2,33 triliun pada 2024.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan tersebut, bagi hasil non profit sharing yang disalurkan bank juga mengalami kenaikan menjadi Rp983,29 miliar pada 2025, dari posisi Rp926,71 miliar pada tahun sebelumnya.

Dari sisi operasional, BRK Syariah membukukan laba operasional sebesar Rp399,03 miliar pada periode ini. Capaian tersebut ditambah pendapatan penyaluran dana membuat laba komprehensif tahun berjalan menjadi Rp321,23 miliar.

Adapun dari total laba komprehensif tersebut, sebesar Rp276,43 miliar diatribusikan kepada pemilik entitas.

Sementara itu, posisi aset BRK Syariah juga menunjukkan tren peningkatan. Hingga akhir 2025, total aset bank tercatat sebesar Rp31,1 triliun, naik dibandingkan posisi 2024 sebesar Rp30,85 triliun.

Kenaikan aset tersebut seiring ekspansi bisnis pembiayaan yang tetap terjaga di tengah dinamika industri perbankan syariah.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) bisa menjadi karyawan di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di mana setiap koperasi desa direncanakan membuka kesempatan kerja bagi 15–18 orang dari keluarga penerima manfaat.

Sehingga secara nasional diperkirakan hampir 1,4 juta penerima PKH dapat terserap sebagai tenaga kerja dan memperoleh gaji rutin.

Untuk mendukung kebijakan ini, ia menyatakan Kemenkop akan menerbitkan aturan khusus agar beban kewajiban anggota koperasi bagi penerima manfaat lebih ringan.

Ferry menegaskan payung hukum tersebut penting agar penerima manfaat tidak terbebani biaya keanggotaan, melainkan dapat mandiri melalui partisipasi aktif di koperasi.

"Payung hukum ini penting agar penerima manfaat tidak terbebani biaya keanggotaan. Kami ingin mereka mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan sosial," tegasnya.

Kemenkop juga akan melakukan pembahasan lebih mendalam dengan Kementerian Sosial, termasuk integrasi data penerima manfaat PKH, guna memastikan perekrutan tepat sasaran.

Tak hanya itu, penerima bansos khususnya PKH juga berpeluang mendapat cuan dengan menjadi anggota Kopdes Merah Putih.

Penerima bansos yang menjadi anggota koperasi berhak menerima sisa hasil usaha (SHU) setiap akhir tahun.

“SHU ini akan menjadi tambahan pendapatan signifikan bagi keluarga penerima manfaat. Dengan SHU, harapannya mereka bisa keluar dari desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin),” ujar Ferry usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (13/4) dikutip dari Antaranews.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menambahkan perekrutan tenaga kerja untuk Kopdes sedang dimatangkan. Ia menekankan pentingnya integrasi dengan data Kemensos, khususnya data penerima manfaat desil 1–4.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa saat ini ada sekitar 8 juta keluarga penerima manfaat yang akan didorong menjadi anggota koperasi desa.

Dari jumlah tersebut, menurut dia, tidak semuanya akan direkrut sebagai karyawan, tetapi seluruhnya bakal diarahkan untuk menjadi anggota koperasi agar memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Saifullah lebih lanjut menjelaskan bahwa perekrutan tenaga kerja di koperasi desa akan diprioritaskan bagi penerima manfaat yang berada pada usia produktif sesuai kapasitas dan kemampuan mereka.

Ia menyebut pemerintah akan memetakan keluarga penerima manfaat terlebih dahulu sebelum memberikan berbagai pelatihan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyampaikan MIND ID selaku holding industri pertambangan nasional membukukan pendapatan sebesar Rp159 triliun selama 2025 atau 4 persen di atas target.

“MIND ID mencatat pendapatan atau revenue sebesar Rp159 triliun atau 4 persen di atas target,” ucap Maroef dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Maroef menyampaikan capaian tersebut berhasil direalisasikan oleh MIND ID di tengah berbagai transisi dan tantangan yang dihadapi oleh MIND ID sepanjang tahun 2025.

Ia memaparkan bahwa transisi MIND ID dimulai pada Februari 2025, di mana masuknya Danantara sebagai pengelola MIND ID. Masih pada bulan yang sama, pemerintah mengubah peraturan harga patokan mineral dan batu bara.

“Kemudian pada Juni, pergantian susunan dan manajemen, lalu pada September, dinamika operasional termasuk insiden yang terjadi di PT Freeport Indonesia,” ucap Maroef.

Berbagai tantangan dan transisi tersebut tak menghalangi MIND ID untuk menjaga kinerja positif.

“MIND ID mencatat EBITDA sebesar Rp42 triliun atau 3 persen di atas target, laba bersih atau net income sebesar Rp29 triliun atau 13 persen di atas target,” tutur Maroef.

Maroef menyampaikan manajemen akan tetap berfokus pada keselamatan, kepatuhan, dan tata kelola yang baik.

Ia juga berkomitmen untuk meningkatkan tren kinerja dengan fokus pada sinergitas MIND ID grup pada proyek-proyek hilirisasi strategis yang bernilai tambah, pemuatan manajemen risiko, serta peningkatan kontribusi MIND ID bagi perekonomian nasional.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai kinerja MIND ID menunjukkan arah pengelolaan industri pertambangan yang semakin terintegrasi dan bernilai tambah.

Sugeng menambahkan, kebijakan hilirisasi yang dijalankan MIND ID merupakan langkah strategis yang sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kebijakan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2029,” ujarnya.

Ia menekankan, MIND ID memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya mineral Indonesia secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat tata kelola agar mampu memberikan nilai ekonomi jangka panjang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten pengolahan limbah, PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. (MHKI) mengincar pertumbuhan pendapatan pada 2026 seiring dengan peningkatan kapasitas operasional.

MHKI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah industri dan telah mendapat perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perizinan perseroan meliputi pengangkutan (transporter), pengumpul, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3.

Alwi, Direktur Utama MHKI, menyampaikan ke depan perseroan memandang bahwa peluang pertumbuhan masih terbuka, didukung oleh permintaan pasar yang tetap solid serta peningkatan kapasitas operasional.

“Perseroan akan terus menjalankan strategi usaha secara terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tata kelola perusahaan yang baik,” paparnya dalam siaran pers, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan laporan keuangan audited, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp212,98 miliar pada 2025, meningkat 24% dari Rp172,30 miliar pada 2024. Kenaikan ini didorong oleh kontribusi pendapatan jasa dan penjualan barang, seiring ekspansi aktivitas pengelolaan limbah dan logistik.

Sejalan dengan itu, laba neto tahun berjalan juga meningkat menjadi Rp39,97 miliar, dibandingkan Rp32,19 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba tersebut mencerminkan perbaikan kinerja operasional di tengah peningkatan beban usaha.

Alwi menyampaikan kinerja MHKI pada 2025 didukung oleh permintaan yang tetap kuat dari pelanggan utama, khususnya di sektor energi dan sektor industri lainnya.

Hal ini semakin mempertegas posisi perseroan sebagai pelaku strategis dalam industri pengolahan limbah industri B3 dan non-B3, yang memiliki karakteristik high barrier to entry serta menuntut standar kepatuhan lingkungan, keselamatan, dan regulasi yang ketat.

Dari sisi operasional, perseroan menunjukkan disiplin dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan efisiensi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha, biaya operasional mengalami kenaikan, terutama pada komponen transportasi dan tenaga kerja.

Namun demikian, MHKI tetap mampu menjaga struktur biaya secara optimal, tercermin dari beban penjualan yang terjaga pada tingkat yang proporsional serta efisiensi berkelanjutan pada beban administrasi seiring dengan meningkatnya skala usaha.

Sepanjang 2025, sambung Alwi, MHKI memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui realisasi investasi strategis. Pengembangan fasilitas operasional, termasuk proyek di Lamongan serta penguatan infrastruktur di Semarang, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jangkauan layanan, serta mendukung peningkatan kualitas operasional secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), MHKI terus memperkuat perannya dalam mendukung pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Aktivitas operasional diarahkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan bisnis, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan serta peningkatan standar pengelolaan limbah industri di Indonesia.

“Perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja,” ujar Alwi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) berhasil mengimplementasikan PSAK 117 dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, sebagai bagian dari komitmen terhadap kepatuhan regulasi dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Presiden Direktur Tugure, Teguh Budiman, mengatakan laporan keuangan tersebut telah diaudit dan mendapatkan opini wajar dalam semua hal.

“Secara umum, progres implementasi berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat beberapa area yang disempurnakan sesuai penerapan standar akuntansi PSAK 117,” katanya kepadaBisnis.com, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Meski sesuai rencana, Teguh tidak menampik ada empat tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 117. Dia menilai PSAK tersebut membawa kompleksitas yang cukup tinggi.

Tantanganpertamaadalah penyesuaian sistem IT untuk mendukung model pengukuran baru yang membutuhkan investasi waktu dan biaya yang tidak kecil.Keduaberkenaan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami PSAK 117, baik dari sisi akuntansi maupun aktuaria, menjadi tantangan tersendiri.

“Ketigaadalah peningkatan kompleksitas dalam perhitungan cadangan dankeempat,perubahan signifikan dalam pengakuan pendapatan dan beban, yang memerlukan penyesuaian kebijakan akuntansi secara menyeluruh,” ucapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, katanya, Tugure melakukan berbagai langkah strategis seperti pelatihan intensif, pendampingan oleh konsultan eksternal, penguatan tim aktuaria, dan pengembangan sistem IT secara bertahap.

Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Jamkrida Jabar pada 2010-2021 ini menegaskan bahwa PSAK 117 membawa perubahan yang fundamental terhadap struktur laporan keuangan perusahaan reasuransi. Pasalnya, profit tidak lagi diakui secara langsung seperti sebelumnya.

Selain itu, imbuh Teguh, pencatatan cadangan menjadi lebih berbasis pada estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan serta memperhitungkanrisk adjustment.

“Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya [economic value], tetapi juga dapat meningkatkan volatilitas pada laba rugi,” tuturnya.

Dia meneruskan bahwa kajian yang lebih mendalam terhadap portfolio dan pengalaman perusahaan juga diperlukan untuk dapat menentukan metode dan asumsi yang sesuai dengan persyaratan PSAK 117.

“Dari sisi kinerja, perubahan implementasi PSAK 117 menuntut perusahaan mengedepankan prinsipprudent underwritingdalam mendapatkan hasil kinerja yang optimal,” tegasnya.

Lebih jauh, Teguh menjelaskan pada dasarnya PSAK 117 merupakan perubahan standar akuntansi, bukan perubahan fundamental bisnis. Yang pasti, standar ini mendorong perusahaan untuk lebih disiplin dalam mengelola profitabilitas setiap portofolio bisnis.

Sebab itu, Tugure akan semakin selektif dalamunderwriting, dengan fokus pada lini bisnis yang memberikan nilai ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan juga akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

“Dengan demikian, meskipun PSAK 117 tidak secara langsung mengubah strategi bisnis, tetapi secara tidak langsung memperkuat prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan profitabilitas dalam jangka panjang,” kata Teguh.

Di lain sisi, Teguh turut menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji relaksasi batas waktu pelaporan laporan keuangan tahun 2025 (audited) menjadi alternatif yang meringankan perusahaan lain.

“Yang belum menyelesaikan laporan keuanganauditedtahun 2025. Implementasi PSAK 117 merupakan perubahan besar yang membutuhkan kesiapan menyeluruh, baik dari sisi sistem, proses, maupun sumber daya,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) mencatatkan hasil jasa asuransi (insurance service result) yang meningkat sebesar 39,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp736 miliar pada 2024 menjadi Rp1,02 triliun pada 2025.

Anak usaha PT Pertamina (Persero) dengan kode emiten TUGU tersebut juga menunjukkan perbaikan kinerja pada aspek pendapatan jasa asuransi (insurance service revenue) yang meningkat 22,12 persen yoy menjadi Rp9,11 triliun serta premi tercatat bruto (gross written premium) yang naik 12 persen yoy menjadi Rp6,37 triliun.

"Kalau dari segmennya (lini usaha yang paling berkontribusi) ada fire and property (kebakaran dan properti), paling utama dan tetap dominan (sebesar) 46,5 persen, aviation (aviasi) 12 persen, dan offshore 10,5 persen," kata Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia menuturkan kinerja positif tersebut mendorong peningkatan pendapatan operasional neto (net operating revenues) sebesar 33,3 persen yoy dari Rp1,71 triliun pada 2024 menjadi Rp2,28 triliun pada tahun lalu.

Ia menyampaikan laba setelah pajak juga melonjak menjadi Rp711 miliar pada 2025 dari Rp402 miliar dari tahun sebelumnya, atau naik 77,1 persen yoy.

Sedangkan, pendapatan operasional lainnya (other operating revenues) mengalami pertumbuhan 1,9 persen yoy dari Rp533 miliar pada 2024 menjadi Rp543 miliar pada 2025.

Adi mengatakan pihaknya menargetkan pertumbuhan sebesar 9-10 persen tahun ini melalui delapan strategi pengembangan perusahaan.

Strategi pertama, lanjut dia, adalah menguatkan portofolio bisnis dan finansial. Perseroan juga akan berupaya untuk menjaga dan mengoptimalkan lini bisnis eksisting.

Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan pengembangan lini bisnis dengan tingkat retensi yang tinggi, mengoptimalisasi pengelolaan arus kas (cashflow)dan pengembalian investasi (investment return), serta memperkuat sistem digital dan data center agar operasional semakin efisien dan terintegrasi.

"Lalu, (meningkatkan kapasitas) dari sisi SDM (sumber daya manusia), dan (strategi) nomor tujuh itu menguatkan branding dan value proposition (identitas, reputasi, dan persepsi merek perseroan di masyarakat). Dan (strategi) yang ke delapan, kami juga memperkuat daripada risk management (manajemen risiko)," ujar Adi Pramana.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026