Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah euforia adopsi kecerdasan buatan (AI) generatif, industri kini dihadapkan pada ancaman baru yang lebih sistemik. Munculnya teknologi agentic AI yang mampu mengakses berbagai fungsi bisnis secara otonom memicu kekhawatiran mendalam terkait potensi kebocoran data sensitif perusahaan ke model bahasa besar (LLM).

Problematika utama muncul saat perusahaan mencoba menghubungkan sistem internal mereka dengan LLM eksternal. Tanpa proteksi yang memadai, data korporasi yang telah dijaga ketat selama bertahun-tahun berisiko mengalir bebas ke ekosistem model publik, yang secara permanen dapat merusak kerahasiaan informasi strategis.

Vice President and CTO Solutions Salesforce ASEAN, Gavin Barfield, mengatakan keamanan bukan sekadar soal konektivitas teknis, melainkan risiko eksistensial bagi data perusahaan.

Perusahaan tidak ingin membuka celah besar yang berisiko membuat miliaran dolar investasi perlindungan data menguap begitu saja akibat interaksi yang tidak terkendali dengan AI.

Selain kebocoran data, tantangan besar lainnya adalah pengendalian risiko halusinasi AI dan konten beracun (toxicity). Dalam konteks penggunaan pribadi, respons AI yang keliru mungkin dianggap sepele. Namun, jika kesalahan serupa terjadi di sektor krusial seperti telekomunikasi atau layanan kesehatan, dampaknya bisa berujung pada malapraktik atau kerugian finansial yang masif.

Gavin menjelaskan manajemen peran (roles) dan izin akses (permissions) menjadi krusial. Masalah sering timbul ketika agen AI diberikan akses tanpa batas. Seharusnya, agen AI wajib mewarisi izin akses terbatas sesuai profil pengguna aslinya guna mencegah penyalahgunaan informasi atau kebocoran data lintas departemen.

Menjawab kerumitan ini, Salesforce memperkenalkan Einstein Trust Layer sebagai arsitektur pengaman perantara. Lapisan ini dirancang untuk memungkinkan penggunaan AI generatif dengan fitur seperti zero data retention (tanpa penyimpanan data), penyamaran data (data masking), serta deteksi konten berbahaya. Langkah ini krusial untuk memastikan data pelanggan tetap privat saat bersentuhan dengan LLM.

“Karena itu, trust layer yang merupakan hal pertama yang kami bangun sebelum mengembangkan apa pun yang bersifat agentic dibuat untuk menciptakan koneksi yang aman dan terkelola dengan baik antara LLM, lingkungan eksternal, dan data perusahaan yang tepercaya,” kata Gavin dalam Media Briefing Agentforce World Tour Jakarta 2026 di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, isu kedaulatan data dan kepatuhan regulasi masih menjadi ganjalan bagi banyak perusahaan besar di Indonesia untuk mengadopsi AI secara penuh. Ketidakpastian lokasi penyimpanan data sering kali bertabrakan dengan aturan industri yang ketat mengenai keamanan siber nasional.

President Director Salesforce Indonesia, Andreas Diantoro, mengungkapkan bahwa kesiapan keamanan harus diperkuat melalui investasi infrastruktur fisik di dalam negeri. Kehadiran pusat data lokal melalui Hyperforce Indonesia diklaim telah menjawab keraguan regulasi tersebut, yang kini mulai diadopsi oleh korporasi besar seperti Indosat Ooredoo Hutchison hingga Erajaya.

Salesforce juga menjalin kewajiban kontraktual dengan mitra teknologi seperti OpenAI dan Google Gemini untuk menjamin data pelanggan tidak digunakan sebagai bahan pelatihan model AI. Dengan pendekatan ini, industri diharapkan tidak terjebak dalam dilema antara kemajuan teknologi dan perlindungan aset digital yang kian rentan.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Indonesia menghadapi titik kritis seiring munculnya ancaman berbasis kecerdasan buatan (AI) yang melampaui kapabilitas sistem pertahanan tradisional.

Dalam ajang Dymar Cybersecurity Conference (DCC) 2026, terungkap fakta bahwa korporasi di Indonesia sedang menjadi target utama serangan yang jauh lebih taktis dan sulit dideteksi.

Ancaman paling nyata terlihat dari lonjakan serangan deepfake untuk penipuan transaksi hingga 162% pada 2025. Selain itu, ledakan serangan injeksi digital juga meningkat sebesar 1.151% pada perangkat tertentu pada tahun lalu. Teknik ini memungkinkan pelaku memasukkan video manipulatif langsung ke dalam sistem verifikasi tanpa bisa dicegah oleh filter keamanan biasa.

Situasi semakin mengkhawatirkan dengan munculnya automated bot generasi baru. Berbeda dengan bot statis terdahulu, teknologi ini mampu meniru perilaku manusia dengan sangat akurat, menghasilkan tingkat keberhasilan menembus barikade keamanan konvensional hingga di atas 85%.

Managing Director Dymar Jaya Indonesia Yuliani Kusnadi mengatakan problem utama yang dihadapi banyak perusahaan saat ini adalah ketidaksiapan infrastruktur dalam memantau risiko saat mengadopsi teknologi AI. Tanpa kontrol otomatis dan visibilitas waktu nyata (real-time), penggunaan AI justru menjadi lubang baru bagi kebocoran data sensitif perusahaan.

Kerapuhan juga ditemukan pada sisi aplikasi mobile finansial. Malware canggih kini sanggup mengeksploitasi perangkat yang telah dimodifikasi (root/jailbreak), membuat aplikasi perbankan sangat rentan terhadap manipulasi saat berjalan di latar belakang.

“Pada era di mana ancaman bisa datang dari sisi mana saja, sinergi antara identitas, data, dan aplikasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” kata Yuliani dikutip Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, Senior Technology Consultant di Sophos Indonesia Sunu Diwangkara mengatakan pentingnya membangun pertahanan siber yang terpadu guna menghadapi ancaman modern yang semakin canggih. Solusi yang ditawarkan berfokus pada ekosistem keamanan siber adaptif yang mengintegrasikan berbagai lapisan perlindungan, mulai dari endpoint hingga jaringan.

Dengan sistem pertahanan yang saling terhubung ini, perusahaan dapat mendeteksi ancaman lebih cepat dan melakukan respons otomatis yang lebih efektif, mengurangi celah keamanan yang sering muncul pada sistem yang terfragmentasi.

DCC 2026 menekankan bahwa strategi "memasang pagar" tidak lagi cukup. Fokus industri kini harus bergeser pada pembangunan ekosistem yang resilien, mulai dari penggunaan Phishing-Resistant MFA (FIDO2) untuk memutus rantai pencurian identitas, hingga enkripsi yang siap menghadapi era komputasi kuantum.

Ketahanan digital saat ini bahkan harus melampaui batas internal perusahaan. Risiko dari pihak ketiga serta siklus hidup data yang tidak terkelola—termasuk penghapusan data yang tidak tersertifikasi—menjadi celah legal dan teknis yang sering terabaikan.

Melalui kolaborasi dengan mitra global seperti Thales, Sophos, dan Blancco, upaya perlindungan kini diarahkan pada sistem pertahanan yang saling terhubung. Tujuannya adalah memperkecil celah pada sistem yang terfragmentasi agar perusahaan dapat mendeteksi serta merespons ancaman secara otomatis sebelum kerusakan fatal terjadi.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menghentikan sementara sistem rating IGRS. Keputusan ini diambil setelah muncul banyak masalah soal penilaian game yang dianggap tidak akurat.

Berdasarkan unggahan akun sosial media Gamewk, menurut Sonny Hendra Sudaryana, langkah ini cuma sementara karena lagi ada investigasi internal dan eksternal. Tujuannya biar sistem IGRS ke depan bisa lebih kredibel dan jelas.

Meski begitu, gamer tidak perlu khawatir. Semua game tetap bisa dimainkan seperti biasa dan tidak ada pemblokiran sama sekali selama proses ini berjalan.

Langkah ini juga jadi respons dari kekacauan sebelumnya, terutama di Steam, di mana ada game tanpa rating sampai kasus rating yang salah total.

Penghentian layanan ini mencakup pemeriksaan menyeluruh pada aspek sistem, teknologi, tata kelola organisasi, hingga sumber daya manusia. Penundaan dilakukan menyusul adanya laporan ketidaksesuaian klasifikasi usia pada sejumlah judul game populer di platform distribusi digital.

"Penundaan ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan lebih kuat, kredibel, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pelaku industri," ujar Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi.

Pemerintah menegaskan bahwa penghentian sementara operasional IGRS tidak akan berdampak pada aksesibilitas game di Indonesia. Mekanisme rating dipastikan berbeda dengan sistem pemblokiran, sehingga masyarakat tetap dapat memainkan video game seperti biasa tanpa kendala akses.

Dalam proses investigasi ini, Komdigi berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keterlibatan asosiasi industri game juga diprioritaskan untuk menjaga akuntabilitas hasil evaluasi yang sedang berjalan

MENLO PARK -

Google Baru Rilis Pembaruan Darurat Chrome untuk Perangi Zero-Day

MENLO PARK - Kedua kerentanan ini, yang diberi kode CVE-2026-3909 dan CVE-2026-3910, dinilai sebagai risiko tinggi menurut sistem CVSS.

Perlu dicatat bahwa patch tersebut dirilis hanya 48 jam setelah pembaruan keamanan sebelumnya, yang menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini.

Kerentanan CVE-2026-3909 terletak pada pustaka grafis Skia dan dapat memungkinkan penyerang untuk mengeksekusi kode jarak jauh ketika pengguna mengakses situs web berbahaya.

Sementara itu, CVE-2026-3910 muncul di V8 JavaScript Engine – komponen inti Chrome yang sering menjadi target peretas.

Menurut para ahli keamanan, peretas dapat mengeksploitasi kerentanan ini untuk mendapatkan kendali atas peramban atau mencuri data pengguna.

Google menyatakan bahwa pengguna perlu memperbarui Chrome ke versi 146.0.7680.75/76 di Windows dan Mac untuk memastikan keamanan.

Setelah melakukan pembaruan, pengguna juga perlu memulai ulang peramban mereka agar pembaruan tersebut aktif dan mengurangi risiko serangan siber.

Pembaca diundang untuk menontonvideoberikut: Para ahli memperingatkan kerentanan serius.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan keamanan siber PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) mencatat aktivitas serangan siber selama Ramadan 2026 secara umum menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, ada pola yang baru yang berbeda dari tahun lalu.

Berdasarkan data perusahaan, pada Maret 2025 tercatat 45 kasus defacement, 77 kasus kebocoran data, dan dua kasus ransomware. Sementara pada Maret 2026 jumlah tersebut menurun menjadi 23 kasus defacement, 65 kebocoran data, dan satu kasus ransomware.

Upaya serangan Distributed Denial of Service (DDoS) juga menunjukkan tren penurunan. Data pemantauan dari platform Horizon Scout mencatat sekitar 30.600 percobaan serangan pada Maret 2025 dan menurun menjadi sekitar 17.900 percobaan pada Maret 2026.

ITSEC Asia menekankan pada tahun ini serangan siber mengedepankan tawaran promo dan diskon lebaran, bergeser dari pola tahun lalu.

Meski demikian, President Director ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan para pelaku kejahatan siber kini semakin memanfaatkan momentum Ramadan untuk melakukan berbagai bentuk penipuan digital yang menargetkan masyarakat.

Ramadan, kata Patrick, adalah momen kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. Namun di saat yang sama para pelaku kejahatan siber juga memanfaatkan meningkatnya aktivitas digital pada periode ini.

“Karena itu kesadaran keamanan digital menjadi sangat penting bagi masyarakat dan organisasi,” kata Patrick dalam keterangan resmi pada Senin (16/3/2026).

Patrick menambahkan kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan siber nasional. ITSEC pun berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia melalui pemantauan ancaman siber, penguatan kapasitas keamanan digital, serta edukasi keamanan siber bagi masyarakat.

Lebih jauh, tim Threat Intelligence ITSEC menemukan sejumlah pola penipuan yang konsisten muncul selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

Beberapa modus yang paling sering digunakan antara lain donasi amal palsu, promo Ramadan atau diskon Lebaran palsu, penipuan undian hadiah, penipuan belanja online, serta pesan palsu terkait pencairan THR.

Selain itu terdapat pula modus penyebaran file APK yang menyamar sebagai aplikasi kurir pengiriman paket, serta tawaran kerja paruh waktu dengan iming-iming komisi tinggi.

“Salah satu contoh kasus yang teridentifikasi adalah akun media sosial palsu yang menawarkan undian hadiah mobil, emas hingga perjalanan umrah dengan mengatasnamakan lembaga tertentu yang kemudian terbukti sebagai penipuan,” kata Patrick.

Patrick menambahkan ITSEC juga mengamati pelaku kejahatan siber semakin memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membuat serangan menjadi lebih meyakinkan. Teknologi ini memungkinkan pembuatan pesan phishing dengan bahasa yang sangat natural sehingga terlihat seperti komunikasi resmi dari bank atau institusi pemerintah.

Selain itu, pelaku juga dapat membuat situs web palsu yang sangat mirip dengan layanan asli, serta menggunakan teknologi voice cloning dan deepfake untuk meniru identitas seseorang.

Patrick menyebut perkembangan ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara komunikasi yang asli dan yang palsu.

Selama periode pemantauan antara 18 Februari hingga 13 Maret 2026, sektor pemerintah tercatat sebagai sektor yang paling banyak menjadi target serangan dengan total 56 insiden, yang sebagian besar berkaitan dengan kebocoran data dan defacement situs.

“Sektor lain yang juga mengalami insiden antara lain pendidikan, layanan keuangan, logistik, perdagangan, dan organisasi sosial,” kata Patrick.

Untuk membantu masyarakat menghindari risiko penipuan digital selama Ramadan dan Idul Fitri, ITSEC merekomendasikan beberapa langkah keamanan dasar, antara lain:

1. Selalu memverifikasi tautan, nomor rekening, atau QRIS sebelum melakukan transaksi atau donasi

2. Menghindari mengunduh file APK dari pesan WhatsApp, SMS, atau email

3. Mengaktifkan two factor authentication pada akun penting seperti email dan mobile banking

4. Memeriksa nama penerima sebelum menyelesaikan pembayaran QRIS

5. Menggunakan solusi perlindungan keamanan digital yang dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melindungi perangkat dari ancaman siber.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan siber terhadap rantai pasok digital diperkirakan akan menjadi ancaman utama keamanan siber di kawasan Asia-Pasifik pada 2026 seiring semakin luasnya integrasi sistem digital antarperusahaan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh pelaku kejahatan siber.

Laporan High-Tech Crime Trends Report 2026 yang dirilis perusahaan keamanan siber Group-IB menunjukkan bahwa serangan terhadap rantai pasok kini berkembang menjadi ekosistem serangan terkoordinasi yang memanfaatkan celah keamanan pada vendor, penyedia layanan, maupun mitra teknologi untuk menembus sistem perusahaan target.

CEO Group-IB Dmitry Volkov mengatakan ancaman siber saat ini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian serangan yang saling terhubung dalam satu ekosistem.

“Satu celah keamanan pada rantai pasok dapat memicu dampak berantai ke ribuan organisasi lain. Phishing, ransomware, kebocoran data hingga penyalahgunaan akses internal kini menjadi bagian dari satu kampanye serangan yang terkoordinasi,” ujarnya dalam laporan tersebut, dikutip Senin (9/3/2026).

Group-IB mencatat sepanjang 2025 terdapat 263 kasus akses perusahaan di kawasan Asia-Pasifik yang diperjualbelikan di dark web, yang kemudian digunakan untuk memfasilitasi berbagai serangan siber terhadap organisasi lain.

Akses tersebut umumnya diperoleh dari kredensial yang dicuri, kebocoran source code, API key, maupun komunikasi internal perusahaan. Data tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk memahami struktur bisnis dan hubungan antarmitra dalam ekosistem digital.

Ketika dikombinasikan dengan akses yang diperdagangkan oleh broker di forum ilegal, pelaku dapat menyusup ke sistem perusahaan dengan menyamar sebagai mitra tepercaya atau pengguna resmi.

Praktik tersebut membuat serangan menjadi lebih sulit dideteksi karena aktivitas yang dilakukan tampak seperti proses bisnis normal.

Laporan tersebut juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang membuat serangan siber menjadi lebih murah, cepat, dan semakin sulit diidentifikasi.

AI memungkinkan pelaku kejahatan siber membuat phishing kit secara otomatis, melakukan penyamaran yang lebih realistis, serta mengeksploitasi perangkat lunak open-source dan sistem autentikasi dengan skala yang jauh lebih besar.

“AI bukan penyebab munculnya serangan rantai pasok, tetapi teknologi ini membuat serangan menjadi lebih efisien, cepat, dan sulit terdeteksi,” kata Volkov.

Dengan kondisi tersebut, ketergantungan perusahaan pada perangkat lunak dan layanan digital justru berpotensi menjadi risiko strategis baru.

Dalam temuan lainnya, Group-IB mengungkapkan bahwa repositori perangkat lunak open-source seperti npm dan PyPI kini menjadi salah satu target utama serangan siber.

Pelaku kejahatan membajak akun pengembang atau maintainer lalu menyisipkan malware ke dalam library yang banyak digunakan oleh pengembang aplikasi.

Akibatnya, proses pengembangan perangkat lunak yang seharusnya aman justru berubah menjadi jalur distribusi kode berbahaya yang dapat menyebar ke ribuan sistem sekaligus.

Selain itu, pelaku juga semakin sering memanfaatkan ekstensi peramban web yang tampak sah untuk mencuri kredensial login, mengambil alih sesi pengguna, hingga mengakses data keuangan korban.

Sepanjang 2025, sektor jasa keuangan, pemerintahan dan militer, serta telekomunikasi menjadi industri yang paling sering menjadi sasaran serangan phishing di Asia-Pasifik.

Sementara itu, kelompok ransomware lebih banyak menargetkan sektor manufaktur, jasa keuangan, dan properti.

Group-IB juga mencatat aktivitas sejumlah kelompok peretas global seperti Lazarus, Scattered Spider, HAFNIUM, dan DragonForce yang memanfaatkan ekosistem digital dan integrasi sistem antarperusahaan untuk memperluas dampak serangan.

Menurut laporan tersebut, tren ini menunjukkan bahwa serangan siber kini semakin terindustrialisasi dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari broker akses awal hingga operator ransomware.

Berdasarkan analisis Group-IB, tren serangan terhadap rantai pasok digital menunjukkan bahwa ancaman keamanan siber kini tidak lagi bersifat individual, melainkan berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap ekosistem bisnis digital.

Ketika satu vendor atau penyedia layanan berhasil diretas, pelaku dapat memperoleh akses ke jaringan pelanggan yang jauh lebih luas melalui integrasi sistem dan layanan berbasis cloud.

“Serangan kini tidak lagi menargetkan satu perusahaan saja, tetapi seluruh ekosistem yang terhubung dengan perusahaan tersebut,” tulis laporan itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Telkom Indonesia membangun platform chatbot internal berbasis kecerdasan buatan (AI). Ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap maraknya penggunaan AI publik seperti ChatGPT, Gemini, dan aplikasi sejenis.

Executive General Manager Digital Product Telkom Indonesia Komang Budi Aryasa mengatakan, sebelum memiliki platform internal, banyak karyawan cenderung menggunakan chatbot publik karena kemudahan aksesnya.

"Memang pertama kali pada saat perusahaan belum memiliki platform seperti ChatGPT di internal, pegawai cenderung menggunakan ChatGPT karena mudah sekali," ujar Komang dalam silaturahmi Ramadan Telkom di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Namun, menurut dia, kemudahan tersebut menyimpan risiko serius bagi perusahaan. Karyawan bisa saja tanpa sadar mengunggah dokumen internal ke platform AI publik.

"Pada saat kita mengunggah dokumen itu, maka dokumen tersebut tersimpan di server mereka. Bisa jadi diakses kompetitor atau pihak yang tidak bertanggung jawab, dan terjadilah kebocoran data," kata Komang.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Komang menilai perusahaan perlu mengambil langkah tegas secara top-down. Manajemen harus mengeluarkan aturan resmi yang melarang penggunaan AI publik untuk kebutuhan pekerjaan.

"Perusahaan harus mengeluarkan enforcement atau aturan. Bila perlu ada sanksinya jika ketahuan mengunggah dokumen perusahaan ke aplikasi terbuka ini," ujarnya.

Ia menyebutkan sejumlah perusahaan bahkan telah memblokir akses ke aplikasi AI publik melalui jaringan intranet. Jika karyawan membutuhkan bantuan AI, mereka diarahkan menggunakan GPT internal yang telah dibangun perusahaan.

"Kalau ingin bantuan, gunakan GPT internal yang sudah kita bangun. Hasilnya juga sama," kata Komang.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, mengatakan risiko kebocoran data pribadi meningkat signifikan selama Ramadan. Kondisi ini terjadi karena lonjakan transaksi e-commerce, donasi daring, pemesanan perjalanan, hingga aktivitas media sosial.

Pelaku biasanya memanfaatkan momentum ini dengan phishing bertema promo Ramadan, zakat, atau THR. Semakin tinggi intensitas berbagi data dan transaksi, katanya semakin besar pula permukaan serangan.

“Jika literasi keamanan digital rendah dan proteksi platform lemah, potensi kebocoran data bisa meningkat dibanding periode normal,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan ini.

Heru menjelaskan secara umum kapasitas infrastruktur keamanan digital di Indonesia terus berkembang, baik di sektor perbankan, fintech, maupun e-commerce. Namun, lonjakan trafik musiman tetap menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan platform dengan sistem keamanan yang belum matang.

Pada periode dengan volume transaksi tinggi, sejumlah serangan seperti distributed denial of service (DDoS), credential stuffing, hingga phishing massal cenderung meningkat. Ketimpangan tingkat keamanan antarplatform ini dinilai masih menjadi celah yang dapat dimanfaatkan pelaku.

Oleh karena itu, tanggung jawab platform digital dan penyedia pembayaran perlu ditingkatkan dengan meningkatkan sistem deteksi penipuan berbasis perilaku, memperkuat enkripsi dan 2FA, serta mempercepat respons terhadap laporan pengguna.

Edukasi proaktif melalui notifikasi dalam aplikasi juga penting, khususnya terkait modus musiman seperti donasi palsu atau diskon fiktif. Transparansi dalam penanganan insiden dan mekanisme pemulihan dana yang cepat, lanjutnya, akan berperan besar dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menekan dampak ekonomi dari kejahatan siber.

“Kerugian tidak hanya berupa dana yang hilang, tetapi juga biaya pemulihan sistem, penurunan kepercayaan konsumen, dan dampak reputasi bagi pelaku usaha,” tuturnya.

Sementara itu, masyarakat diminta menerapkan autentikasi dua faktor dan penggunaan kata sandi yang kuat serta unik untuk setiap akun. Masyarakat juga diimbau tidak sembarangan mengklik tautan promo mencurigakan dan memastikan hanya bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi.

Kemudian, sebaiknya rutin memperbarui perangkat lunak, membatasi berbagi data pribadi di media sosial, menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk transaksi finansial, serta mengaktifkan notifikasi transaksi secara real-time.

“Segera laporkan aktivitas mencurigakan. Kewaspadaan secara kolektif dan literasi digital adalah kunci utama pencegahan,” jelas Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat dalam skala besar membawa sejumlah konsekuensi terhadap kedaulatan dan keamanan siber negara.

Menurutnya, ketika data warga negara berada di yurisdiksi asing, kontrol langsung negara terhadap akses, pemrosesan, dan potensi pemanfaatannya menjadi lebih terbatas.

Data yang secara fisik maupun logis tersimpan di pusat data di Amerika Serikat akan tunduk pada rezim hukum setempat, termasuk mekanisme permintaan akses oleh otoritas penegak hukum dan aparat keamanan nasional negara tersebut.

“Risiko bukan hanya kebocoran akibat peretasan, tetapi juga kemungkinan lawful access oleh otoritas asing berdasarkan hukum domestik mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Pratama menjelaskan, dampak pertama yang perlu dicermati adalah potensi profiling dan analisis perilaku dalam skala besar. Data konsumen Indonesia yang diproses di luar negeri berpeluang digunakan untuk membangun pola preferensi ekonomi, kecenderungan politik, hingga karakteristik sosial masyarakat.

Pada era big data dan kecerdasan buatan, agregasi data lintas platform mampu menghasilkan informasi strategis yang nilainya jauh melampaui transaksi komersial biasa. Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran, penetrasi pasar, bahkan strategi pengaruh digital.

Selain itu, terdapat risiko ketergantungan struktural terhadap infrastruktur digital asing. Jika penyimpanan, pemrosesan, dan analitik data terlalu bergantung pada sistem di luar negeri, kedaulatan teknologi nasional dinilai menjadi rapuh.

Ketergantungan itu tidak hanya menyangkut lokasi server, tetapi juga kontrol algoritma, standar keamanan, serta arsitektur sistem. “Dalam situasi krisis geopolitik atau konflik kepentingan, ketergantungan tersebut berpotensi menjadi titik tekan strategis,” tuturnya mengingatkan.

Pratama juga menyoroti potensi kompleksitas penanganan kebocoran data lintas yurisdiksi. Meski perusahaan teknologi global umumnya memiliki standar keamanan tinggi, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal dari insiden.

Jika terjadi pelanggaran keamanan pada entitas pemroses data di luar negeri, proses penegakan hukum, ganti rugi, hingga audit forensik akan melibatkan mekanisme lintas negara yang rumit.

“Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan bahwa hak subjek data tetap terlindungi secara efektif meskipun datanya diproses di yurisdiksi asing,” tuturnya.

Lebih jauh, Pratama menilai anggapan bahwa pemberian akses data konsumen memiliki kepentingan lebih luas dari sekadar transaksi dagang merupakan asumsi rasional dalam geopolitik digital.

Data menjadi bahan bakar utama ekonomi berbasis kecerdasan buatan. Negara atau korporasi yang menguasai volume dan variasi data terbesar akan memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan teknologi seperti machine learning, sistem rekomendasi, hingga predictive analytics.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya objektivitas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak melarang transfer data lintas negara sepanjang terdapat tingkat pelindungan yang setara atau mekanisme pengamanan yang memadai.

Artinya, secara hukum kerja sama tetap dapat dilakukan apabila dirancang dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan yang kuat. Fokus utamanya, menurut dia, bukan pada boleh atau tidaknya transfer data, melainkan pada tata kelola, klasifikasi data strategis, dan penerapan pengendalian risiko secara ketat.

Pratama memandang kebijakan ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, langkah tersebut dapat mempercepat integrasi Indonesia dalam rantai nilai digital global dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Di sisi lain, tanpa arsitektur kedaulatan data yang jelas serta penguatan otoritas pengawas, potensi risiko jangka panjang dinilai bisa melampaui manfaat jangka pendek.

Dia menekankan perlunya batas tegas terhadap jenis data yang dapat ditransfer, kewajiban enkripsi dan anonimisasi yang kuat, mekanisme audit independen, serta hak intervensi negara apabila muncul ancaman terhadap kepentingan nasional.

“Dalam ekonomi digital, keterbukaan memang penting, tetapi kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan tanpa pengamanan yang memadai,” tegas Pratama mengingatkan.

Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling rentan terhadap penipuan dalam riset Global Fraud Index 2025. Ahli IT atau informasi dan teknologi menyoroti banyaknya data penduduk yang bocor.

“Kalau misalnya setiap hari kita meneerima telpon telemarketer maupun scam, kira-kira penyebabnya apa? Ya kemungkinan besar kebocoran data kependudukan yang masif di Indonesia,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya kepada Katadata.co.id, Jumat (13/2).

Alfons menjelaskan, kebocoran data kependudukan menjadi pintu masuk utama bagi pelaku kejahatan. Informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), alamat lengkap hingga data perpajakan diduga kerap dimanfaatkan untuk menyusun skenario penipuan yang meyakinkan.

Tak jarang, pelaku menyamar sebagai petugas pajak atau aparat Dukcapil untuk mengelabui korban, Tujuannya untuk mendapatkan akses ke rekening perbankan maupun dompet digital.

“Jadi pengelola data yang tidak becus, lalu datanya bocor, ya sekarang kita (masyarakat) menikmati penderitaannya. Kita jadi objek penipuan, spam, dan segala macam,” ujarnya.

Selain faktor kebocoran data, ia menyoroti lemahnya penegakan hukum. Meski Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, implementasinya dinilai belum optimal.

Selain itu, belum ada lembaga pelindungan data pribadi. Padahal, menurut amanat UU PDP, badan ini semestinya dibentuk maksimal dua tahun sejak diundangkan atau pada 2024.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong penindakan terhadap pelaku penipuan. “Penipu ya itu-itu saja (pelakunya). Semakin lama mereka merasa bahwa tidak ditindak, mereka akan makin besar kepala dan melakukan makin banyak penipuan,” kata Alfons.

Dengan posisi Indonesia yang kini berada di peringkat kedua dalam indeks global tersebut, ia menilai momentum ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola data dan memperkuat penegakan hukum. Hal ini demi melindungi masyarakat dari eksploitasi digital yang kian masif.

Komdigi Integrasikan Sistem Pencegahan Penipuan

Riset Global Fraud Index 2025 menunjukkan, dari total 112 negara yang diteliti, Indonesia mendapatkan skor indeks 6,53 dari skala 10, dengan intensitas aktivitas penipuan 4,93 dan intervensi pemerintah di level 0,57.

Pakistan menempati urutan pertama negara paling rentan penipuan. Skor indeks negara ini 7,48 dengan aktivitas penipuan di level 5 dan intervensi pemerintah 0,96.

Berikut daftar lengkap 10 negara yang rentan dari penipuan digital Global Fraud Index 2025:

Menanggapi hasil riset itu, Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi menyatakan tengah mengonsolidasikan berbagai layanan dan sistem pencegahan lintas-sektor. Selain itu, instansi menyiapkan penguatan regulasi verifikasi untuk menekan angka kejahatan penipuan.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komdigi Teguh Arifiyadi mencontohkan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK yang memiliki sistem IASC. Komdigi dan Kepolisian juga mempunyai sistem pencegahan penipuan.

“Itu sedang kami upayakan konsolidasi,” kata Teguh saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/2).

Selain konsolidasi layanan, penguatan regulasi menjadi fokus utama. Pemerintah menilai ekosistem digital yang sehat hanya bisa terwujud jika sistem verifikasi berjalan kuat dan akurat.

Regulasi yang tengah didorong antara lain terkait verifikasi nomor seluler, verifikasi pengguna tanda tangan digital, serta verifikasi identitas dalam layanan pemerintah. “Karena ekosistem yang bagus itu ketika verifikasinya dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Langkah itu dinilai penting karena mayoritas kasus penipuan di Indonesia bukan semata akibat kelemahan infrastruktur teknologi, melainkan faktor manusia. Teguh mengatakan, lebih dari 70% kasus penipuan terjadi melalui skema social engineering atau manipulasi psikologis yang memanfaatkan kelengahan dan kurangnya kehati-hatian korban.

“Mau teknologinya sudah cukup canggih, tapi kalau pemahaman terkait dengan kehatian-kehatian kurang, tetap akan terkena,” kata Teguh.

Bahkan, korban penipuan tidak terbatas pada kelompok dengan tingkat pendidikan rendah. Ia menyebut profesional seperti profesor, dokter, hingga tenaga ahli pun dapat menjadi sasaran jika lengah.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menonaktifkan tiga pejabat buntut dari bocornya data pelamar lowongan kerja (loker) yang viral di media sosial.

Ketiga pejabat yang dimaksud yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital setingkat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan pengadaan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III dan Seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Keputusan diambil setelah Inspektorat Jenderal Komdigi menyelesaikan proses investigasi dugaan kebocoran data pelamar loker. Dalam proses investigasi, Inspektorat Jenderal Komdigi menemukan fakta bahwa proses pengadaan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang berlaku di lingkungan Komdigi, khususnya prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas.

Selain itu, pengadaan Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan atau PLJP terhadap sembilan posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Komdigi.

Temuan lainnya, yakni mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan temuan itu, proses pengadaan jasa terhadap posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat DJID, telah dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan pengadaan yang berlaku.

“Pemeriksaan lanjutan sedang dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Komdigi Arief Tri Hardiyanto dalam keterangan pers, Selasa (10/2).

Inspektorat Jenderal Kementerian Komdigi menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan.

Instansi juga berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik.

Dugaan data pelamar loker Komdigi bocor itu disampaikan oleh influenser Abil Sudarman. Tautan pendaftaran disebut mengarahkan pelamar ke folder Google Drive, yakni penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud storage) dari Google.

Di dalam folder itu, pelamar diminta mengunggah berbagai dokumen pribadi, antara lain curriculum vitae (CV), kartu tanda penduduk (KTP), surat lamaran kerja, surat keterangan sehat, transkrip nilai, serta surat pengalaman kerja. Namun Abil menyoroti akses data pelamar yang tidak dibatasi. Dia mengklaim seluruh folder milik pelamar lain dapat dibuka secara bebas oleh siapa pun yang mengakses tautan itu.

Konten viral itu dipertanyakan oleh anggota DPR Komisi I Nurul Arifin saat rapat dengan Kementerian Komdigi pada Rabu (4/2). "Pertanyaan saya, yang di jantungnya, yang di rumahnya saja seharusnya bisa memberikan keamanan digital malah kok terjadi kebocoran data seperti ini?” kata Nurul.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menonaktifkan tiga pejabat buntut dari bocornya data pelamar lowongan kerja (loker) yang viral di media sosial.

Ketiga pejabat yang dimaksud yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital setingkat Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan pengadaan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III dan Seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Keputusan diambil setelah Inspektorat Jenderal Komdigi menyelesaikan proses investigasi dugaan kebocoran data pelamar loker. Dalam proses investigasi, Inspektorat Jenderal Komdigi menemukan fakta bahwa proses pengadaan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang berlaku di lingkungan Komdigi, khususnya prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas.

Selain itu, pengadaan Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan atau PLJP terhadap sembilan posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Komdigi.

Temuan lainnya, yakni mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan temuan itu, proses pengadaan jasa terhadap posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat DJID, telah dihentikan karena tidak memenuhi ketentuan pengadaan yang berlaku.

“Pemeriksaan lanjutan sedang dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Komdigi Arief Tri Hardiyanto dalam keterangan pers, Selasa (10/2).

Inspektorat Jenderal Kementerian Komdigi menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan.

Instansi juga berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik.

Dugaan data pelamar loker Komdigi bocor itu disampaikan oleh influenser Abil Sudarman. Tautan pendaftaran disebut mengarahkan pelamar ke folder Google Drive, yakni penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud storage) dari Google.

Di dalam folder itu, pelamar diminta mengunggah berbagai dokumen pribadi, antara lain curriculum vitae (CV), kartu tanda penduduk (KTP), surat lamaran kerja, surat keterangan sehat, transkrip nilai, serta surat pengalaman kerja. Namun Abil menyoroti akses data pelamar yang tidak dibatasi. Dia mengklaim seluruh folder milik pelamar lain dapat dibuka secara bebas oleh siapa pun yang mengakses tautan itu.

Konten viral itu dipertanyakan oleh anggota DPR Komisi I Nurul Arifin saat rapat dengan Kementerian Komdigi pada Rabu (4/2). "Pertanyaan saya, yang di jantungnya, yang di rumahnya saja seharusnya bisa memberikan keamanan digital malah kok terjadi kebocoran data seperti ini?” kata Nurul.