JAKARTA, KOMPAS.com - Di banyak rumah tangga Indonesia, perempuan kerap memegang “kas keluarga”. Perempuan mengatur belanja harian, biaya sekolah, cicilan, hingga dana darurat.

Namun, di saat yang sama, lanskap keuangan berubah cepat. Pembayaran serbadigital, investasi makin mudah diakses lewat aplikasi, dan pinjaman daring (pindar) alias pinjaman online (pinjol) tersedia 24 jam.

Kecepatan ini membuka peluang, tetapi juga memperlebar risiko bagi siapa pun yang belum punya bekal literasi keuangan yang memadai.

Gambaran nasionalnya terlihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan 80,51 persen.

Ketika dibedah menurut gender, literasi keuangan perempuan tercatat 65,58 persen, lebih rendah dibanding laki-laki 67,32 persen. Sementara itu, inklusi keuangan relatif sebanding, yakni perempuan 80,28 persen dan laki-laki 80,73 persen.

Kesenjangan ini penting dicermati. Akses (inklusi) yang sudah tinggi tidak otomatis berarti pemahaman (literasi) yang kuat.

Dalam praktiknya, seseorang bisa punya rekening, bisa memakai aplikasi pembayaran atau pinjaman, tetapi belum tentu memahami bunga, biaya tersembunyi, risiko penipuan, atau cara menilai produk investasi.

Ketika akses sudah terbuka, risiko juga ikut masuk

Masuknya layanan keuangan ke genggaman tangan memudahkan perempuan mengelola usaha, menabung, atau berinvestasi.

Akan tetapi, sisi gelapnya adalah maraknya entitas ilegal dan penipuan transaksi keuangan yang menjadikan masyarakat, termasuk perempuan, sebagai sasaran.

Data berbasis periode Januari sampai November 2025 menunjukkan skala persoalan ini. OJK melaporkan telah memblokir 2.617 entitas keuangan ilegal sepanjang Januari hingga November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, dari total 2.617 entitas ilegal selama Januari sampai 30 November 2025), terdapat 354 investasi ilegal dan 2.263 pinjaman online ilegal.

Masalahnya bukan hanya jumlah entitas ilegal, tetapi juga derasnya arus korban.

Dikutip dari Antara, Analis Eksekutif Senior Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Hudiyanto, mengungkapkan rata-rata laporan masyarakat terkait kasus penipuan transaksi keuangan yang diterima Satgas PASTI dan Tim IASC mencapai 700 hingga 800 laporan setiap hari.

Pada titik inilah literasi keuangan menjadi pelindung pertama. Kemampuan membedakan layanan legal dan ilegal, memahami konsekuensi utang, hingga mengenali pola penipuan yang memanfaatkan kedaruratan kebutuhan rumah tangga.

Perempuan dan peran ekonomi: besar, tapi tidak selalu dibarengi bekal finansial

Dorongan memperkuat literasi keuangan perempuan juga terkait erat dengan besarnya peran perempuan dalam ekonomi.

Pemerintah, misalnya, berulang kali menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan dan perluasan partisipasi kerja perempuan sebagai bagian dari agenda jangka panjang.

Dalam siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada 6 November 2025, disebutkan target RPJPN 2025–2045 untuk mendorong TPAK perempuan mencapai 70 persen, serta kebutuhan mendorong sekitar 750.000 perempuan masuk dunia kerja setiap tahun (dengan asumsi tidak ada yang keluar dari pasar kerja).

Di lapangan, peran ekonomi perempuan juga terlihat dari kontribusi mereka di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menyebut sekitar 64,5 persen UMKM dikelola oleh perempuan.

Namun, besarnya peran itu tidak selalu setara dengan kualitas pemahaman finansial. SNLIK 2025 memberi sinyal bahwa perempuan masih tertinggal tipis dalam literasi dibanding laki-laki, meski aksesnya nyaris setara.

Artinya, jutaan perempuan yang menjadi pengelola kas keluarga sekaligus pelaku usaha dapat berhadapan dengan produk keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, investasi, tanpa pemahaman yang cukup dalam soal risiko, hak konsumen, maupun cara mengelola arus kas.

Mengapa literasi keuangan perempuan menjadi isu ekonomi, bukan sekadar urusan rumah tangga

Literasi keuangan perempuan berdampak luas karena keputusan finansial harian sering berada di tangan perempuan: belanja pangan, pendidikan, kesehatan, hingga dana sosial.

Ketika keputusan-keputusan itu dilakukan dengan bekal perencanaan dan pemahaman risiko, stabilitas keluarga ikut menguat.

Sebaliknya, jika keputusan diambil dalam tekanan, misalnya kebutuhan mendesak, tanpa memahami konsekuensi biaya dan bunga, kerentanan finansial bisa meningkat.

Dalam konteks risiko penipuan dan entitas ilegal yang marak, literasi keuangan juga berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Ketika laporan penipuan bisa mencapai ratusan per hari, kemampuan memverifikasi legalitas platform dan memahami mekanisme transaksi menjadi kebutuhan dasar.

Karena itu, program literasi keuangan yang menyasar perempuan sering dirancang berbasis komunitas dan rumah tangga, dengan asumsi perempuan dapat menjadi “pengungkit” pengetahuan di keluarga dan lingkungan terdekat.

Program literasi yang menyasar perempuan: pendekatan komunitas dan peran ibu

OJK mengembangkan sejumlah program edukasi yang menempatkan perempuan sebagai sasaran strategis.

OJK menilai ibu-ibu menjadi target yang tepat untuk literasi dan inklusi karena perannya di keluarga.

“Kita menganggap ibu-ibu menjadi sasaran yang tepat untuk dilakukan literasi dan inklusi dengan membekali informasi-informasi dan pengetahuan tentang keuangan secara benar," kata Friderica.

Salah satu pendekatan yang dijalankan adalah memperluas literasi keuangan syariah melalui program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS).

OJK mendorong peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengusaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, melalui program tersebut.

Friderica juga menekankan fokus pada edukasi keuangan untuk perempuan dan pemahaman literasi keuangan syariah yang dapat “menciptakan generasi masa depan melek keuangan.”

“Saya ingin titip tiga hal. Pertama, edukasi keuangan untuk perempuan,” ujar Friderica.

Di tingkat kebijakan, OJK juga menautkan agenda literasi dan inklusi keuangan dengan peta jalan dan rencana pembangunan.

OJK menyatakan fokus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023–2027 serta dokumen perencanaan nasional.

Literasi bukan hanya “tahu produk”, tetapi juga “tahu risiko”

SNLIK 2025 memperlihatkan indeks literasi keuangan berbeda menurut pendidikan, wilayah, dan pekerjaan.

Kelompok berpendidikan perguruan tinggi memiliki indeks literasi jauh lebih tinggi dibanding kelompok tidak/belum sekolah. Begitu juga wilayah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan.

Konteks ini penting untuk program literasi perempuan, karena perempuan berada pada spektrum kondisi sosial-ekonomi yang sangat beragam, seperti pekerja formal, pekerja informal, wirausaha mikro, hingga ibu rumah tangga di pedesaan yang mungkin punya akses digital tetapi terbatas akses edukasinya.

Dalam praktiknya, literasi keuangan mencakup kemampuan yang konkret, misalnya:

• Menyusun anggaran rumah tangga dan usaha
• Menghitung kemampuan membayar utang dan cicilan
• Memahami bunga, biaya layanan, dan konsekuensi keterlambatan
• Membedakan investasi berizin dan yang ilegal
• Memahami manfaat dan batasan asuransi
• Menjaga keamanan data pribadi, OTP, dan tautan transaksi.

Di tengah maraknya entitas ilegal, aspek “tahu risiko” menjadi krusial.

Ketika OJK dan Satgas PASTI memblokir ribuan entitas ilegal sepanjang Januari hingga November 2025, pesan utamanya jelas: ekosistem digital yang terbuka membuat masyarakat harus punya kemampuan saring sebelum memilih layanan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Kredit perbankan sebenarnya tersedia melimpah, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan dunia usaha. Bank Indonesia mencatat kredit nganggur atau undisbursed loan per November 2025 mencapai Rp 2.509,4 triliun, mencerminkan sikap pelaku usaha yang masih menahan diri menarik pinjaman baru.

Nilai tersebut setara 23,18 persen dari total plafon kredit yang disediakan perbankan. Tingginya kredit yang belum dicairkan ini dinilai berkaitan erat dengan lemahnya permintaan kredit di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Solikin M Juhro mengatakan, pelaku usaha dan rumah tangga masih bersikap wait and see sebelum memutuskan mengambil kredit.

“Kenapa kok kredit itu enggak sekuat tahun lalu? Kita lihat pertama dari sisi demand, korporasi dan rumah tangga ini kebetulan memang angka-angka undisbursed loan atau komitmen pinjaman yang enggak ditarik. Jadi pinjaman bisa diambil tapi enggak ditarik. Kenapa? Mereka masih ‘ini ekonominya benar menggeliat gak?’, mereka masih wait and see,” ujar Solikin dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Kondisi tersebut berdampak pada laju pertumbuhan kredit perbankan. Pada November 2025, kredit hanya tumbuh 7,74 persen secara tahunan, meski naik dibandingkan Oktober 2025 sebesar 7,36 persen. Angka ini masih jauh di bawah pertumbuhan kredit November 2024 yang mencapai 10,79 persen.

Solikin menjelaskan, di tengah pemulihan ekonomi yang belum merata, dunia usaha cenderung mengandalkan dana internal atau sumber pendanaan lain. Salah satu pertimbangannya adalah penurunan suku bunga kredit yang dinilai belum cukup cepat.

Tercatat, suku bunga kredit baru turun 24 basis poin dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,96 persen pada November 2025. Sementara itu, BI rate telah turun 125 basis poin menjadi 4,75 persen.

“Daripada saya ngambil ke bank, mendingan saya pakai duit saya sendiri. Kenapa? Karena mungkin bisa saja suku bunganya masih tinggi,” ucap Solikin.

Respons BI soal Kredit Nganggur

Untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendorong permintaan kredit.

Upaya ini dilakukan melalui instrumen makroprudensial reguler yang dibarengi penguatan koordinasi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Selain itu, BI juga berupaya membangun kepercayaan terhadap prospek perekonomian nasional agar dunia usaha lebih berani memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.

“Kebijakan itu harus kredibel dan diorkesasikan dengan baik sehingga masyarakat itu gak merasa was was,” kata Solikin.

Respons OJK soal Kredit Nganggur

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tingginya kredit nganggur justru menyimpan potensi peningkatan realisasi kredit ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, besarnya undisbursed loan menunjukkan masih adanya ruang penarikan kredit untuk mendukung ekspansi usaha.

“Dengan adanya komitmen kredit atau pembiayaan yang besar tersebut, terdapat potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang,” ujar Dian dalam jawaban tertulis RDKB November 2025, dikutip Selasa (23/12/2025).

Menurut Dian, kredit nganggur diperkirakan akan termoderasi seiring membaiknya kondisi ekonomi, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha, serta penyesuaian strategi bisnis perbankan. Pemulihan sejumlah sektor ekonomi, ditopang kebijakan fiskal dan moneter, dinilai akan memperkuat konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha.

Ia menambahkan, sejumlah faktor berpotensi mempercepat pertumbuhan kredit, antara lain transmisi kebijakan moneter yang semakin efektif, tren penurunan suku bunga pinjaman, serta percepatan belanja pemerintah dan investasi swasta.

Optimisme tersebut juga tercermin dari peningkatan aktivitas manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia pada November 2025 tercatat naik menjadi 53,50, dibandingkan Oktober 2025 sebesar 51,20.

“OJK secara aktif senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya termasuk yang tergabung dalam KSSK terkait berbagai kebijakan dalam rangka melakukan monitoring dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pihaknya akan mendukung penuh langkah Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan masuk ke sektor industri pengolahan susu (IPS) dengan memproduksi susu UHT, tidak hanya produk susu pasteurisasi. Dengan demikian, KPBS Pangalengan dapat memperluas peran dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya berharap teknologi pasteurisasi di sini bisa dikembangkan dengan membangun lini pabrik baru untuk memproduksi susu UHT,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Ferry juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jayabaya 2 tentang pengadaan susu pasteurisasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penandatanganan perjanjian kerja sama antara KPBS Pangalengan dengan Kopdes Merah Putih Margamulya tentang pelatihan koperasi.

Ferry meyakinkan, produk susu UHT dan pasteurisasi dari KPBS Pangalengan akan dijual di seluruh gerai milik Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Untuk keperluan industri UHT ini, saya juga pastikan LPDB Koperasi siap membantu bila KPBS Pangalengan membutuhkan tambahan pembiayaan,” lanjut Ferry.

Ferry menambahkan, selama ini industri pengolahan susu di Indonesia mendapatkan bahan bakunya dari impor susu bubuk skim yang diperbolehkan masuk karena ada aturannya. Namun saat ini, peraturan menteri tersebut sudah tidak berlaku lagi.

“Bila koperasi mampu membangun industri pengolahan susu, maka akan menyerap produk susu dari peternak sapi perah kita. Saya pastikan impor susu bubuk skim akan kita larang, karena itu akan mematikan para peternak sapi perah,” ucapnya.

Bahkan, lanjut Ferry, Indonesia seharusnya terus meningkatkan jumlah populasi sapi perah yang sangat dibutuhkan para peternak. “Kita akan dukung program pemerintah untuk menambah populasi sapi perah dan kemudian akan dukung advokasinya untuk menghambat masuknya susu bubuk skim impor,” sambung dia.

Ferry pun mendorong seluruh koperasi peternak sapi perah agar dapat sejajar dengan perusahaan-perusahaan swasta dengan memproduksi susu bubuk sendiri. “Kita jangan mau kalah bersaing dengan pihak swasta, agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ucap Ferry.

Jika dikaitkan dengan program MBG, Menkop berharap keberadaan SPPG di seluruh Indonesia mampu membangun rantai pasok (supply chain) yang bersumber dari koperasi, terutama Kopdes Merah Putih.

“Bukan hanya susu, tetapi juga sayur-sayuran nanti akan disuplai koperasi petani sayur dan lain sebagainya. Jadi, tujuan kita memang membangun ekosistem koperasi untuk menyuplai kebutuhan dari SPPG dalam program MBG,” ungkapnya.

Pasalnya, menurut Ferry, kualitas dan sertifikasi susu merupakan fondasi utama penguatan koperasi produsen sapi perah. Susu merupakan produk pangan strategis yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

“Oleh karena itu, pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan, serta sertifikasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi di tingkat peternak, pengolahan, hingga distribusi, harus menjadi perhatian utama koperasi,” ucap Menkop.

Ia mengingatkan, peran kolektif koperasi menjadi kunci dalam mendukung program MBG. Koperasi produsen susu harus mampu menjadi penyedia susu yang aman, layak konsumsi, terstandar, dan tersertifikasi, dengan sistem distribusi yang tertib dan akuntabel.

“Suplai untuk MBG tidak hanya menuntut ketersediaan produk, tetapi juga kesiapan koperasi dalam tata kelola, pencatatan, ketelusuran, dan manajemen rantai pasok. Di sinilah koperasi diuji untuk naik kelas menjadi mitra strategis program nasional,” kata Ferry.

Direktur Utama LPDB Krisdianto menambahkan, KPBS Pangalengan merupakan mitra LPDB yang masuk kategori baik. “Mereka juga sudah memiliki mitra offtaker seperti Ultra Jaya dan Frisian Flag, serta beberapa SPPG dalam program MBG,” kata Krisdianto.

Ke depan, Krisdianto berharap KPBS Pangalengan dapat menjadi pemasok utama Kopdes Merah Putih, khususnya untuk berbagai produk susu. “Koperasi ini pernah mendapat pembiayaan dana bergulir sebesar Rp 15 miliar dan sudah lunas,” ucap Krisdianto.

Sementara itu, Ketua KPBS Aun Gunawan menjelaskan, koperasi yang berdiri sejak 1969 ini kini telah beranggotakan lebih dari 4.500 orang, dengan populasi sapi sebanyak 16 ribu ekor, serta mampu memproduksi susu sekitar 80 ton per hari.

Untuk mendukung produksi dan pemasaran susu segar, KPBS Pangalengan mengoperasikan 28 Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) yang terintegrasi dan dikelola melalui sistem berbasis Enterprise Resource Planning (ERP).

Di antara pusat-pusat tersebut, delapan di antaranya dilengkapi dengan sistem pendingin susu yang memungkinkan proses lebih efisien, mulai dari pengumpulan susu di tingkat peternakan hingga pengiriman ke industri pengolahan susu.

“Saat ini,” lanjut Aun, “KPBS Pangalengan terlibat aktif dalam program MBG dengan memasok susu ke 50 SPPG. Tapi, susu kita tidak didrop ke SPPG, melainkan langsung ke sekolah bersamaan dengan waktu distribusi SPPG. Kita siapkan sekitar 700 ribu cup per bulan,” ujar Aun.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) menyusul lonjakan harga kumulatif yang dinilai signifikan. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi investor.

“Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) dan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut,” kata P.H. Kepala Divisi Pengawasan Transaksi, Danny Yuskar Wibowo.

Sebelum suspensi diberlakukan, saham UNSP pada perdagangan Senin (22/12) ditutup menguat 3,81% ke level Rp436. Secara kumulatif, saham emiten perkebunan ini telah melonjak 14,14% dalam sepekan dan bahkan melesat 115,84% dalam satu bulan terakhir.

Tak hanya UNSP, BEI juga menghentikan sementara perdagangan saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) setelah mencatat lonjakan tajam. Saham DPUM sebelumnya ditutup melonjak 24,32% ke Rp276, dengan penguatan 95,74% dalam sepekan dan 263,16% dalam sebulan.

Danny menjelaskan, penghentian sementara perdagangan saham dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk memberi ruang bagi pelaku pasar agar dapat mencermati informasi yang tersedia secara lebih matang sebelum mengambil keputusan investasi.

“Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan,” ujarnya.

PELAKSANA Tugas Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Dewi Aryani Suzana menyatakan pihaknya akan memenuhi hak santunan bagi korban kecelakaan bus di Tol Krapyak Semarang, Jawa Tengah. "Jasa Raharja bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan dan hak jaminan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin, 22 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Seluruh penjaminan dan pemberian santunan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, yang mengatur perlindungan dasar bagi penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Jasa Raharja memastikan korban yang meninggal akan menerima santunan sebesar Rp 50 juta yang diberikan kepada ahli waris yang sah. Sedangkan korban luka-luka dijamin biaya perawatan maksimal Rp 20 juta yang dibayarkan langsung ke rumah sakit. Selain itu, terdapat manfaat tambahan berupa biaya pertolongan pertama maksimal Rp 1 juta dan biaya ambulans hingga Rp 500 ribu.

Kecelakaan lalu lintas sebelumnya terjadi di ruas jalan tol Jawa Tengah pada Senin dini hari, 22 Desember 2025, sekitar pukul 00.15 WIB. Bus penumpang itu mengalami kecelakaan berat di Jalan Tol KM 420–200, tepatnya di simpang susun Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Jawa Tengah.

Kecelakaan itu melibatkan bus Cahaya Trans dengan nomor polisi B-7201-IV. Data sementara menunjukkan kecelakaan bus tersebut mengakibatkan 16 orang korban meninggal dunia dan 17 orang korban luka-luka.

Adapun seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit terdekat, yaitu RSUD dr. Adhyatma Tugurejo, RSUP dr. Kariadi, RS Columbia Asia dan RS St Elisabeth Kota Semarang.

Kecelakaan bermula saat bus Cahaya Trans melaju dari arah selatan (Kalikangkung) menuju utara (Krapyak), saat melintas di ruas jalan yang menikung, pengemudi diduga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Bus kemudian oleng ke kanan, menabrak pembatas jalan, dan akhirnya terguling ke sisi kanan jalan tol.

Berdasarkan pemeriksaan polisi, bus itu dikemudikan oleh sopir cadangan ketika mengalami kecelakaan tunggal pada Senin dini hari tersebut. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ribut Hari Wibowo mengatakan sopir cadangan itu tengah diperiksa oleh polisi. "Saat ini pengemudi telah diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Adapun bus PO Cahaya Trans yang sedang menempuh perjalanan dari Bogor menuju Yogyakarta. Ribut mengatakan seluruh biaya perawatan korban ditanggung oleh pemerintah. "Seluruh biaya pengobatan bagi korban luka-luka akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," ujar dia.

Apindo sudah menyurati semua gubernur untuk benar-benar membuat kebijakan yang wise, yang mempertimbangkan sekali lagi angka pengangguran yang tinggi, kemudian juga pencari kerja yang banyak..,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menilai penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain termasuk data angka pengangguran hingga pencari kerja.

“Apindo sudah menyurati semua gubernur untuk benar-benar membuat kebijakan yang wise, yang mempertimbangkan sekali lagi angka pengangguran yang tinggi, kemudian juga pencari kerja yang banyak. Diutamakan dulu perluasan lapangan kerja, kemudian juga daya beli,” kata Bob saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pemerintah telah mengeluarkan formulasi kenaikan UMP 2026. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Pengupahan, formulasi penetapan UMP adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien (Alfa 0,5–0,9).

Dengan formulasi tersebut maka kenaikan UMP tahun depan berada pada kisaran 5-7 persen.

Bob menilai, hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi ini adalah keberlangsungan industri padat karya yang beberapa waktu belakangan cukup rentan dan merumahkan banyak pekerja.

Terlebih, tarif dagang Amerika Serikat (AS) senilai 19 persen juga menambah beban pelaku usaha dan eksportir ke negara tersebut.

“Upah padat karya juga tidak mudah, karena dengan tarif baru ke AS ini, (pembeli) itu minta burden sharing, jadi kenaikan tarif 19 persen ini mereka minta bagi rata, sehingga harus ada yang ditanggung oleh eksportir. Nah ini kan terus terang memberatkan juga bagi pengusaha yang di sini, ditambah lagi kenaikan upah minimum,” ujar Bob.

Sementara itu, berdasarkan data Apindo, sejumlah sektor industri masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi pada kuartal III/2025.

Sektor tekstil dan pakaian jadi tercatat tumbuh 0,93 persen (yoy), alas kaki -0,25 persen (yoy), pengolahan tembakau -0,93 persen (yoy), furnitur -4,34 persen (yoy), karet dan plastik -3,2 persen (yoy). Selain itu, data per Oktober 2025, sektor otomotif juga mengalami kontraksi -10 persen (yoy).

Kondisi ini dinilai Apindo mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian bagi dunia usaha di sektor-sektor tersebut di tengah tekanan yang masih berlangsung.

Untuk itu, Apindo berpendapat bahwa upah minimum seharusnya ditempatkan sebagai batas bawah atau jaring pengaman.

Pendekatan ini dinilai penting agar perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan tetap dapat menjalankan usaha dan mempertahankan tenaga kerja.

Bob mengatakan, mekanisme bipartit di perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan produktivitas dan kondisi usaha juga krusial untuk menjaga inklusivitas pasar kerja serta mencegah semakin menyempitnya ruang kerja formal.

“Yang harus di-elaborate adalah upah bipartit ketimbang upah minimum,” kata Bob.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Tarif listrik 2025 pada 23-31 Desember 2025, bagi pelanggan subsidi dan nonsubsidi telah ditetapkan secara resmi.

Tarif listrik per kWh (kilowatt hour) yang berlaku masih sama, mengacu pada tarif dasar listrik (TDL) triwulan IV-2025.

Harga listrik subsidi dan nonsubsidi diputuskan tetap untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap hingga akhir tahun,” kata Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025).

Adapun penyesuaian tarif listrik pelanggan nonsubsidi (tariff adjustment) dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024,

Penyesuaian tarif listrik nonsubsidi mempertimbangkan beberapa faktor seperti nilai tukar rupiah, ICP, inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Lantas, berapa tarif listrik Desember 2025?

Tarif listrik per kWh pada 23-31 Desember 2025

Tarif listrik PLN bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar mengacu besaran yang sama sesuai golongan daya.

Bedanya, pelanggan prabayar wajib membeli token listrik yang dimasukkan ke meteran, sedangkan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian listrik dalam periode tertentu.

Dilansir dari laman resmi PT PLN, berikut tarif listrik per kWh pada 23-31 Desember 2025 bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar:

- Pelanggan Rumah Tangga Nonsubsidi

• R-1/TR 900 VA: Rp 1.352
• R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70
• R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53

- Pelanggan Bisnis dan Pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp 1.699,53
• P-3/TR (penerangan jalan umum di atas 200 kVA): Rp 1.699,53

Sementara itu, tarif listrik bagi golongan pelanggan subsidi juga tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

• Rumah tangga 450 VA: Rp 415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh.

Itulah tarif listrik per kWh Desember 2025. Dengan mengetahui harga listrik yang berlaku, pelanggan bisa menyesuaikan pemakaian listrik agar tagihan tetap terkendali.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Alfa menjadi pengali pertumbuhan ekonomi yang kemudian dijumlahkan dengan inflasi untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum

Blora (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora Tahun 2026 kepada Gubernur Jateng sebesar Rp2.345.695,57 atau naik 4,79 persen dibandingkan UMK Tahun 2025 sebesar Rp2.238.430, setelah tercapai kesepakatan bersama.

"Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora yang digelar pada pertengahan Desember 2025," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinnaker) Kabupaten Blora Endro Budi Darmawan di Blora, Selasa.

Ia menjelaskan penetapan UMK 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi terbaru tersebut, pemerintah pusat mengubah mekanisme penentuan upah minimum, khususnya terkait variabel alfa. Jika sebelumnya rentang alfa relatif sempit, kini diperluas menjadi 0,5 hingga 0,9.

"Alfa ini menjadi pengali pertumbuhan ekonomi yang kemudian dijumlahkan dengan inflasi untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum," ujar Endro.

Dalam sidang Dewan Pengupahan, perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo Blora mengusulkan penggunaan alfa 0,6, sementara perwakilan serikat pekerja mendorong alfa 0,7 agar kenaikan upah lebih dirasakan oleh buruh.

Setelah melalui diskusi dan pertimbangan berbagai aspek, kedua belah pihak akhirnya menyepakati alfa 0,7 sebagai titik temu. Angka tersebut dinilai sebagai posisi tengah yang realistis dan wajar.

Dengan alfa 0,7, maka UMK Blora 2026 ditetapkan naik sebesar Rp107.265,57 atau sekitar 4,79 persen dibandingkan UMK 2025. Meski lebih rendah dibandingkan kenaikan UMK tahun sebelumnya yang mencapai 6,5 persen, angka ini dinilai relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Pada tahun ini memang ada perintah Presiden melalui PP dengan kenaikan 6,5 persen. Namun dalam PP terbaru, penyesuaian berada di rentang 0,5 sampai 0,9, dan Blora memilih di angka 0,7," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah dalam hal ini berperan sebagai penengah. Penetapan UMK tidak berpihak pada satu kepentingan, melainkan berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

"Kami menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Tujuannya agar UMK tidak memberatkan perusahaan, tetapi tetap menjamin hak pekerja," tegasnya.

Endro menambahkan batas akhir penetapan UMK oleh provinsi pada tanggal 24 Desember 2025. Kewenangan penetapan sepenuhnya ada pada Gubernur melalui SK Gubernur, sedangkan Bupati hanya memberikan rekomendasi.

Nantinya, sebanyak 35 kabupaten/kota di Jateng akan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Gubernur tersebut. UMK kabupaten resmi berlaku setelah SK Gubernur ditetapkan, sementara angka-angka sebelumnya masih bersifat proyeksi.

Dinperinnaker Kabupaten Blora juga menegaskan bahwa UMK 2026 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja nol tahun atau pekerja baru.

Adapun bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, pengaturan upah diserahkan pada struktur dan skala upah masing-masing perusahaan.

Pemerintah daerah berkomitmen melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar ketentuan UMK 2026 diterapkan sesuai aturan.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pelanggaran dan memastikan perlindungan pekerja berjalan efektif.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan berupa pengenaan bea keluar ekspor untuk komoditas emas, atau bea keluar emas, mulai hari ini, Selasa (23/12/2025).

Adapun aturan bea keluar emas tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 ini diundangkan sejak 9 Desember 2025.

Sebenarnya PMK ini telah diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pada 17 November 2025 namun berlaku setelah 14 hari setelah diundangkan

Dalam aturan bea keluar ekspor emas ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral berupa emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor emas.

Lantas, apa saja isi aturan bea keluar emas ini?

Pasal 3 PMK Bea Keluar Emas

Melansir pasal 3 dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan bahwa tarif bea keluar atas barang ekspor berupa emas ditentukan tergantung harga referensi dan jenis emas yang akan diekspor.

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan tarif bea keluar emas di antara rentang 7,5 hingga 15 persen hal ini tergantung pada jenis emas dan harga referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Dari sisi harga referensi Purbaya menerapkan mulai dari 2,800 dollar Amerika Serikat per troy ounce sampai dengan 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Sedangkan untuk harga referensi mulai dari 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Pasal 5 PMK Bea Keluar Emas

Dalam pasal 5 PMK 80/2025 disebutkan juga bahwa perhitungan Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

Untuk diketahui dalam menentukan besaran biaya keluar, semakin tinggi harga referensi semakin tinggi pula presentase pembayaran bea keluar yang diterapkan oleh Purbaya.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berupaya menata ekspor emas dan memastikan penerimaan negara tetap optimal di tengah fluktuasi harga emas global.

Berikut ini rincian tarif bea keluar per komoditas emas:

1. Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5 persen dan 15 persen.

2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 10 persen dan 12,5 persen.

3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

4. Minted bars tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan berupa pengenaan bea keluar ekspor untuk komoditas emas, atau bea keluar emas, mulai hari ini, Selasa (23/12/2025).

Adapun aturan bea keluar emas tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 ini diundangkan sejak 9 Desember 2025.

Sebenarnya PMK ini telah diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pada 17 November 2025 namun berlaku setelah 14 hari setelah diundangkan

Dalam aturan bea keluar ekspor emas ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral berupa emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor emas.

Lantas, apa saja isi aturan bea keluar emas ini?

Pasal 3 PMK Bea Keluar Emas

Melansir pasal 3 dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan bahwa tarif bea keluar atas barang ekspor berupa emas ditentukan tergantung harga referensi dan jenis emas yang akan diekspor.

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan tarif bea keluar emas di antara rentang 7,5 hingga 15 persen hal ini tergantung pada jenis emas dan harga referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Dari sisi harga referensi Purbaya menerapkan mulai dari 2,800 dollar Amerika Serikat per troy ounce sampai dengan 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Sedangkan untuk harga referensi mulai dari 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Pasal 5 PMK Bea Keluar Emas

Dalam pasal 5 PMK 80/2025 disebutkan juga bahwa perhitungan Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

Untuk diketahui dalam menentukan besaran biaya keluar, semakin tinggi harga referensi semakin tinggi pula presentase pembayaran bea keluar yang diterapkan oleh Purbaya.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berupaya menata ekspor emas dan memastikan penerimaan negara tetap optimal di tengah fluktuasi harga emas global.

Berikut ini rincian tarif bea keluar per komoditas emas:

1. Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5 persen dan 15 persen.

2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 10 persen dan 12,5 persen.

3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

4. Minted bars tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA - Goldman Sachs (GS.N) dalam laporan terbaru memproyeksikan harga minyak mentah Brent dan WTI akan semakin melemah tahun depan. Diperkirakan rata-rata harga minyak dunia tahun 2026 masing-masing akan berada di kisaran USD56 per barel dan USD52 per barel.

"Kecuali terjadi gangguan pasokan besar atau pemotongan produksi oleh OPEC, harga minyak yang lebih rendah pada 2026 kemungkinan diperlukan untuk menyeimbangkan kembali pasar setelah 2026," tambahnya seperti dilansir Reuters.

Sebelum akhir pekan, minyak mentah Brent diperdagangkan pada posisi USD60,04 per barel. Selanjutnya minyak mentah West Texas Intermediate AS berada di sekitar USD56,46 per barel.

Harga Minyak Mentah Dunia Ambruk Hampir 1% dalam Sepekan Sentuh USD60,47 per Barel

Goldman memperkirakan, harga minyak akan mencapai titik terendahnya pada sekitar pertengahan 2026, saat pasar mulai mengantisipasi penyeimbangan kembali. Catatan tersebut menambahkan, bahwa hal ini akan didorong oleh pertumbuhan permintaan yang kuat sekitar 1,2 juta barel per hari.

Sentimen lain penurunan lebih lanjut untuk pasokan Rusia jika perang di Ukraina dan sanksi terus berlanjut, serta melambatnya produksi non-OPEC di luar Rusia. "Kami melihat risiko penurunan bersih terhadap perkiraan harga minyak di 2026-2027," catat Goldman.

Ramalan Goldman Sachs: Harga Emas Bakal Sentuh USD4.900 di 2026



Namun, bank tersebut mengatakan bahwa mereka mengasumsikan harga minyak akan meningkat pada kuartal keempat tahun depan saat pasar mulai memperhitungkan kembalinya defisit pada paruh kedua 2027 dan beralih fokus pada pemberian insentif produksi jangka panjang.

Goldman juga menambahkan bahwa mereka memperkirakan harga Brent dan WTI akan secara bertahap kembali pulih menjadi USD80/barel dan USD76 per barel, untuk masing-masing patokan minyak mentah itu di akhir 2028.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa akan bijaksana bagi Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk lengser. Seruan ini muncul ketika pasukan Angkatan Laut Amerika meningkatkan blokade terhadap kekayaan minyak negara sosialis tersebut.

Namun, Rusia—sekutu utama Venezuela—menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah Maduro di tengah ancaman invasi militer Washington terhadap Caracas.

Ditanya para jurnalis apakah ancaman Washington bertujuan memaksa Maduro lengser dari jabatannya setelah 12 tahun berkuasa, Trump mengatakan: "Itu terserah dia, apa yang ingin dia lakukan."

"Saya pikir akan bijaksana jika dia melakukan itu," ujar Trump pada hari Senin, yang dilansir AFP, Selasa (23/12/2025).

Namun dia menambahkan: "Jika dia ingin melakukan sesuatu—jika dia bermain keras, itu akan menjadi terakhir kalinya dia bisa bermain keras."

Dukungan penuh sebelumnya dari Rusia, yang terlibat dalam perang di Ukraina, datang menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa untuk membahas krisis Venezuela yang semakin meningkat.

Dalam panggilan telepon, menteri luar negeri Rusia dan Venezuela sama-sama mengecam tindakan AS, termasuk serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba dan baru-baru ini penyitaan dua kapal tanker minyak di dekat Venezuela.

Menurut seorang pejabat AS, kapal tanker minyak ketiga sedang dikejar pasukan Penjaga Pantai Washington.

"Para menteri menyatakan keprihatinan mendalam mereka atas peningkatan tindakan Washington di Laut Karibia, yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi kawasan ini, dan mengancam pelayaran internasional," kata Kementerian Luar Negeri Rusia mengenai percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil.

"Pihak Rusia menegaskan kembali dukungan penuh dan solidaritasnya kepada kepemimpinan dan rakyat Venezuela dalam konteks saat ini," imbuh kementerian tersebut.

Sejak September, pasukan AS telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang diklaim Washington, tanpa memberikan bukti, sebagai kapal yang menyelundupkan narkoba di Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur.

Lebih dari 100 orang telah tewas—beberapa di antaranya adalah nelayan, menurut keluarga dan pemerintah mereka.

Presiden Trump pada 16 Desember juga mengumumkan blokade terhadap kapal-kapal minyak yang dikenai sanksi, yang berlayar ke dan dari Venezuela.

Trump mengeklaim Caracas di bawah Maduro menggunakan uang minyak untuk membiayai "terorisme narkoba, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan."

Dia juga menuduh Venezuela mengambil "semua minyak AS"—dalam sebuah pernyataan yang tampaknya merujuk pada nasionalisasi sektor perminyakan negara tersebut, dan mengatakan: "Kami menginginkannya kembali."

Caracas, pada gilirannya, khawatir Washington berupaya melakukan perubahan rezim, dan telah menuduh Washington melakukan "pembajakan internasional".

Rusia dan China, sekutu Venezuela lainnya, mendukung permintaan Caracas untuk pertemuan Dewan Keamanan PBB guna membahas apa yang disebutnya "agresi AS yang sedang berlangsung".

Rusia Sibuk Perang di Ukraina

Di Telegram, Gil mengatakan bahwa dia dan Lavrov telah membahas agresi dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional yang dilakukan AS di Karibia. "Serangan terhadap kapal, eksekusi di luar hukum, dan tindakan pembajakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat," katanya.

"Lavrov telah menegaskan dukungan penuh Moskow dalam menghadapi permusuhan terhadap negara kami," imbuh dia.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menepis pernyataan dukungan Moskow untuk Caracas.

"Washington tidak khawatir tentang eskalasi dengan Rusia terkait Venezuela karena mereka sedang sibuk di Ukraina," katanya.

Hubungan AS-Rusia memburuk dalam beberapa pekan terakhir karena Trump telah menyuarakan kekecewaannya terhadap Moskow atas enggan membuat kesepakatan untuk mengakhiri perangnya melawan Ukraina.

Pada hari Senin, Gil juga membacakan surat di televisi pemerintah, yang ditandatangani oleh Maduro dan ditujukan kepada negara-negara anggota PBB, di mana surat itu memperingatkan bahwa blokade AS akan memengaruhi pasokan minyak dan energi secara global.