Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tengah mendorong tercapainya kesepakatan besar atau grand bargain dengan Iran, yang bertujuan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Vance mengatakan pemerintah AS sebenarnya menginginkan kesepakatan komprehensif yang dapat mengakhiri kekhawatiran internasional terkait program nuklir Iran.

“Alasan kesepakatan belum tercapai adalah karena presiden benar-benar menginginkan perjanjian yang memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir,” kata Vance dalam keterangannya, seperti dilansir dari Anadalou Agency, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk menekan Iran agar menghentikan aktivitas nuklir yang dianggap berpotensi mengancam keamanan global.

Vance menegaskan bahwa Washington tidak hanya mencari kesepakatan sementara, melainkan sebuah perjanjian besar yang mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh antara kedua negara.

Namun, pembicaraan antara delegasi AS dan Iran sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Negosiasi yang berlangsung selama sekitar 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan konkret.

“Kabar buruknya, kami belum mencapai kesepakatan,” ujar Vance kepada wartawan setelah perundingan tersebut berakhir.

Meski demikian, ia menilai diskusi yang berlangsung tetap memberikan kemajuan dalam sejumlah isu penting antara kedua pihak.

Vance juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap membuka peluang dialog lanjutan, meskipun perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran masih cukup besar.

Salah satu isu utama yang menjadi hambatan adalah tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya secara permanen, sementara pihak Iran masih ingin mempertahankan sebagian kemampuan pengayaan uranium.

Situasi tersebut terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik dan aksi militer yang melibatkan AS, Iran, serta sekutunya dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah AS berharap tekanan diplomatik dan ekonomi dapat mendorong Iran kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tengah mendorong tercapainya kesepakatan besar atau grand bargain dengan Iran, yang bertujuan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Vance mengatakan pemerintah AS sebenarnya menginginkan kesepakatan komprehensif yang dapat mengakhiri kekhawatiran internasional terkait program nuklir Iran.

“Alasan kesepakatan belum tercapai adalah karena presiden benar-benar menginginkan perjanjian yang memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir,” kata Vance dalam keterangannya, seperti dilansir dari Anadalou Agency, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk menekan Iran agar menghentikan aktivitas nuklir yang dianggap berpotensi mengancam keamanan global.

Vance menegaskan bahwa Washington tidak hanya mencari kesepakatan sementara, melainkan sebuah perjanjian besar yang mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh antara kedua negara.

Namun, pembicaraan antara delegasi AS dan Iran sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Negosiasi yang berlangsung selama sekitar 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan konkret.

“Kabar buruknya, kami belum mencapai kesepakatan,” ujar Vance kepada wartawan setelah perundingan tersebut berakhir.

Meski demikian, ia menilai diskusi yang berlangsung tetap memberikan kemajuan dalam sejumlah isu penting antara kedua pihak.

Vance juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap membuka peluang dialog lanjutan, meskipun perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran masih cukup besar.

Salah satu isu utama yang menjadi hambatan adalah tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya secara permanen, sementara pihak Iran masih ingin mempertahankan sebagian kemampuan pengayaan uranium.

Situasi tersebut terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik dan aksi militer yang melibatkan AS, Iran, serta sekutunya dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah AS berharap tekanan diplomatik dan ekonomi dapat mendorong Iran kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang melakukan evaluasi sistem perdagangan saham di papan pemantauan khusus dengan skema full auction (FCA).

FCA adalah sistem perdagangan saham di mana transaksi tidak terjadi secara langsung (real-time), tetapi dikumpulkan dulu dalam periode tertentu, lalu dieksekusi sekaligus pada satu harga kesepakatan (auction price). Mekanisme ini tengah mendapat sorotan karena menimbulkan pro dan kontra.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik berharap proses evaluasi ini rampung dalam kuartal II/2026. "Kami harapkan demikian," kata Jeffrey saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Jeffrey mengatakan evaluasi FCA tersebut dilakukan BEI usai otoritas bursa sebelumnya berfokus pada penyampaian proposal reformasi pasar modal kepada indeks provider global MSCI dan FTSE.

"Sedang masuk dalam proses, baru mulai, ini kan baru masuk awal kuartal kedua. Sesuai yang kami sampaikan, akan kami lakukan ini di kuartal kedua. Saat ini, setelah minggu lalu kita sudah menyelesaikan seluruh proposal kita kepada MSCI dan FTSE, tetapi itu bukan akhir. Saat ini kami masuk dalam tahap untuk berkomunikasi dengan MSCI dengan FTSE, dan juga dengan investor global," tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan papan pemantauan khusus FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pada kesempatan terpisah, Jeffrey menjelaskan bahwa perubahan pada papan pemantauan khusus FCA akan bersifat progresif, walau dirinya enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Adapun, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey.

Sebelumnya, pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi.

Sebagai informasi, berikut adalah 11 kriteria saham yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme FCA;

1. Harga rata-rata saham di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00; dan Dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir

2. Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)

3. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya

4. Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa

5. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir

6. Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait Saham Free float), kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50.000.000 untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan, dan diatas 5% dari jumlah saham tercatat untuk Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi

7. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction

8. Perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian

9. Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap Perusahaan Tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian

10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan

11. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan

Nanti dalam jangka waktu 90 hari, kami akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan akan meninjau ulang kesepakatan impor komoditas energi, seperti minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG, dari Amerika Serikat (AS) selama 90 hari pascaputusan Mahkamah Agung AS.

“Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika, ya, akhirnya kami juga ada kesempatan 90 hari untuk melakukan review (tinjauan ulang),” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Yuliot tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan atau pembahasan lebih lanjut ihwal kesepakatan tersebut dalam jangka waktu 90 hari.

Pembahasan dan peninjauan ulang yang dilakukan dalam jangka waktu 90 hari ke depan, lanjut dia, juga merupakan bagian dari langkah implementasi.

“Nanti dalam jangka waktu 90 hari, kami akan lakukan pembahasan dalam rangka implementasi,” kata Yuliot.

Meskipun demikian, Yuliot menjelaskan bahwa yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS adalah tarif resiprokal. Pembatalan tersebut tidak berlaku terhadap kesepakatan dagang antarnegara yang terjalin dalam proses-proses diskusi sesudah AS menetapkan tarif resiprokal.

“Kesepakatan untuk impor energi dari AS di dalam ART (Agreement on Reciprocal Trade) itu kan disebutkan nilainya adalah 15 miliar dolar AS. Sementara yang terkait dengan peninjauan oleh Mahkamah Agung AS itu kan yang terkait dengan tarif. Jadi, ada perbedaan,” kata Yuliot.

Pada Kamis (19/2), Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani kesepakatan tarif resiprokal (ART). Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk hingga nol persen.

Produk yang tercakup antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Namun, sehari setelah kesepakatan, pada Jumat (20/2), Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Presiden Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Putusan tersebut membuat AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana Gedung Putih menaikkannya menjadi 15 persen.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memastikan akan ada pembicaraan lanjutan dengan AS setelah keputusan MA yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan bahwa produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tetap wajib melalui sertifikasi halal, meski mekanisme sertifikasi dapat dilakukan di negara produsen melalui perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA).

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari mengatakan bahwa sertifikasi halal dari lembaga halal luar negeri (LHLN) di AS dapat diakui di Indonesia, selama lembaga tersebut telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Produk dari Amerika tetap wajib halal. Sertifikasi bisa dilakukan di negara asal, lalu diregistrasi di Indonesia,” ujarnya ditemui di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin Kris Sasono menjelaskan saat ini terdapat lima LHLN di AS yang diakui BPJPH.

Ia mengatakan dengan adanya MRA, produk yang sudah bersertifikat halal di negara asal tidak perlu mengulang proses sertifikasi penuh di Indonesia, melainkan cukup melalui registrasi.

“Mereka pakai logo halal tapi LHLN-nya mereka. Nanti sampai sini ada logo halal kita juga. Itu yang sudah terjadi sampai hari ini,” ucap Kris.

Kris menambahkan pengawasan tetap dilakukan secara berkala karena MRA memiliki masa berlaku terbatas, antara dua hingga empat tahun.

Ia menjelaskan Indonesia telah menjalin MRA dengan sekitar 38 negara, melibatkan 102 lembaga halal luar negeri. Ia mencontohkan di Amerika Serikat terdapat lima lembaga halal yang diakui BPJPH, sementara di China ada delapan, dan di Australia ada sebanyak 13 lembaga.

Dalam kesepakatan dagang Indonesia–AS, pemerintah Indonesia berkomitmen menangani berbagai hambatan non-tarif, seperti membebaskan perusahaan dan barang asal AS dari persyaratan konten lokal, menerima standar keselamatan kendaraan bermotor dan emisi federal AS, menerima standar FDA untuk alat kesehatan dan farmasi, menghapus persyaratan sertifikasi dan pelabelan yang memberatkan, menghilangkan persyaratan pra-pengiriman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani The Agreement on Reciprocal Trade (ART). Namun demikian, kesepakatan itu tidak langsung berlaku, karena perlu ratifikasi dari kedua belah pihak.

Di sisi lain, kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS itu juga berpotensi tidak bisa berlaku menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump. Putusan itu secara tidak langsung menyatakan bahwa kebijakan tarif Trump cacat secara hukum.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan AS tetap berjalan meski terdapat putusan terbaru dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif global.

Airlangga menyampaikan bahwa keputusan Supreme Court meminta pemerintah Amerika Serikat mengembalikan (reimburse) tarif yang sebelumnya telah dikenakan kepada korporasi.

“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, dalam periode 60 hari tersebut, masing-masing negara akan melakukan konsultasi internal dengan lembaga terkait. Di Amerika Serikat, pemerintah kemungkinan perlu berkoordinasi dengan Kongres atau Senat, sedangkan di Indonesia melalui DPR.

Dia juga menyoroti bahwa tarif 10% yang diumumkan sebelumnya hanya berlaku selama 150 hari. Setelah itu, pemerintah AS memiliki opsi memperpanjang atau mengubahnya melalui regulasi baru.

“Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian,” katanya.

Airlangga mengungkapkan, Indonesia telah meminta agar fasilitas tarif 0% yang sudah diberikan sebelumnya tidak dibatalkan, meskipun kebijakan tarif global 10% berlaku bagi negara lain.

“Yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap,” ujarnya.

DPR Minta Pemerintah Berhati-hati

Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP menuturkan bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, berpotensi memperlemah daya tawar dan kebijakan nasional Indonesia.

Dolfie menyebut bahwa, kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS mencakup berbagai aspek strategis mulai dari kebijakan ekonomi dan keamanan, pengaturan subsidi dan peran BUMN, penguatan hak kekayaan intelektual yang berpotensi meningkatkan biaya, hingga isu sensitif yang berkaitan dengan regulasi halal.

Menerut politikus PDIP tersebut, dengan cakupan yang luas, perjanjian ini memiliki potensi dampak signifikan terhadap kebijakan nasional. Dia menyebut secara spesifik misalnya kebijakan hilirisasi dan industrialisasi nasional, fleksibilitas BUMN dalam subsidi strategis, akses publik terhadap obat dan produk esensial, kewenangan regulasi nasional pada jaminan halal, dan independensi politik luar negeri Indonesia.

"Perjanjian tersebut memiliki risiko pelemahan pada kebijakan nasional dan posisi tawar."

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah supaya segera menyampaikan secara terbuka analisis dampak ekonomi makro dan sektoral dari perjanjian antara RI dan AS tersebut. "Implikasi terhadap industri strategis dan hilirisasi, jaminan bahwa perjanjian ini benar-benar memberikan manfaat strategis dan menguntungkan bagi kepentingan nasional?"

Kontroversi Kesepakatan Dagang

Adapun kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS telah menuai kontroversi. Selain soal tarif dan kewajiban RI untuk meniadakan 99% hambatan tarif bagi produk asal AS, poin-poin mengenai larangan Indonesia untuk menerapkan digital service tax kepada perusahaan AS hingga kewajiban membeli komoditas dagang dari AS berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

Berikut poin kesepakatan dagang yang menjadi perhatian banyak pihak:

• Tidak Bisa Pajaki (PPh) Perusahaan Digital AS

Sekadar informasi, pemerintah sepakat tidak akan menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital asal Amerika Serikat (AS) seperti Google, Meta (Facebook, Instagram), Netflix, dan lainnya.

Kesepakatan tersebut termaktub dalam kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Indonesia tidak boleh memberlakukan pajak layanan digital [digital service tax], atau pajak sejenisnya, yang mendiskriminasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, baik secara hukum maupun dalam praktiknya," tertulis dalam Article 3.1 Section 3 dokumen resmi perjanjian ART.

• Sertifikasi Halal

Salah satu poin kesepakatan dalam dokumen tersebut adalah pengaturan terkait sertifikasi halal. Dalam Pasal 2.9 dan Pasal 2.22, disepakati sejumlah ketentuan yang secara substansial membebaskan produk asal AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal di Indonesia.

Pada Pasal 2.9 tentang Halal untuk Barang Manufaktur, Indonesia wajib membebaskan produk manufaktur asal AS, termasuk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari setiap persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal.

Ketentuan ini juga berlaku bagi kontainer dan bahan yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur, kecuali yang digunakan untuk makanan dan minuman, kosmetik, serta farmasi.

Selain itu, Indonesia tidak akan mengenakan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal. Pemerintah RI juga wajib mengizinkan lembaga sertifikasi halal AS yang diakui otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk tanpa persyaratan tambahan, serta menyederhanakan dan mempercepat proses pengakuannya.

• Penyembelihan Hewan

Sementara itu, Pasal 2.22 mengatur Halal untuk Produk Pangan dan Pertanian. Dalam ketentuan tersebut, Indonesia wajib menerima praktik penyembelihan hewan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC).

Lebih lanjut, produk nonhewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun tidak, dibebaskan dari persyaratan sertifikasi dan pelabelan halal. Kontainer dan bahan untuk pengangkutan produk pangan dan pertanian juga tidak dikenai kewajiban sertifikasi halal.

Adapun, perusahaan pengepakan, penyimpanan, dan pergudangan AS dalam rantai pasok ekspor produk pertanian bersertifikat halal ke Indonesia dibebaskan dari persyaratan uji kompetensi dan sertifikasi halal bagi karyawannya.

Indonesia juga tidak akan menetapkan ketentuan yang mewajibkan perusahaan AS menunjuk tenaga ahli halal untuk mengawasi operasional.

Pengaturan tersebut menandai perubahan signifikan dalam rezim sertifikasi halal terhadap produk impor AS, sekaligus menjadi salah satu elemen sensitif dalam implementasi kesepakatan dagang kedua negara ke depan.

• Pertukaran Data Lintas Negara

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat juga menyepakati pengaturan pertukaran data lintas negara dalam kerangka ART. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi perdagangan digital, termasuk dengan menjamin transfer data lintas negara.

“Indonesia akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan cara memastikan transfer data melalui sarana elektronik melintasi perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan bisnis,” tulis perjanjian tersebut.

Indonesia juga menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap layanan maupun produk digital asal Amerika Serikat.

Aspek keamanan siber turut menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan keamanan siber. Dari sisi kebijakan fiskal, kesepakatan mengenai digital services taxes menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak layanan digital atau pajak sejenis yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

• Wajib Impor Barang AS, Harus Beli Pesawat

Adapun kesepakatan lainnya, Indonesia wajib melakukan pengadaan pesawat komersial serta barang dan jasa terkait penerbangan senilai US$13,5 miliar atau sekitar Rp227,9 triliun (kurs jisdor 20 Februari 2026: Rp16.885 per dolar AS).

Nilai tersebut mencakup komitmen pembelian 50 unit pesawat dari pabrikan Amerika Serikat, Boeing, sebagaimana tercantum dalam kerangka Agreement on Reciprocal Tariff yang telah disepakati kedua negara.

Selain pembelian pesawat, Indonesia juga diwajibkan meningkatkan impor komoditas energi dari AS dengan total nilai mencapai US$15 miliar. Rinciannya meliputi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar, minyak mentah US$4,5 miliar, serta bensin olahan sebesar US$7 miliar.

Di luar sektor energi, Indonesia turut menyepakati impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar. Komitmen tersebut mencakup kuota wajib tahunan selama lima tahun berturut-turut, terdiri dari kapas sebanyak 163.000 metrik ton, kedelai 3,5 juta metrik ton, bungkil kedelai 3,8 juta metrik ton, serta gandum 2 juta metrik ton.

Jika ditotal, pemerintah Indonesia wajib melakukan impor barang-barang asal Amerika Serikat (AS) senilai US$33 miliar atau sekitar Rp558,5 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap berjalan meski Mahkamah Agung AS memutuskan pembatalan tarif timbal balik secara global.

Saat memberikan keterangan pers di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (21/2) pagi waktu setempat, Airlangga menjelaskan, keputusan Supreme Court of The United States tersebut memerintahkan pemerintah Amerika Serikat mengembalikan tarif yang sudah dikenakan kepada masing-masing negara.

Namun, bagi Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan AS, kesepakatan tersebut tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati kedua negara.

"Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses. Karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani, dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan," ujar Airlangga.

Dalam proses tersebut, pemerintah Amerika Serikat kemungkinan perlu berkonsultasi dengan Kongres atau Senat, sementara Indonesia akan berkoordinasi dengan DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.

Terkait kebijakan tarif 10 persen yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump, Airlangga menyebut ketentuan tersebut hanya berlaku selama 150 hari.

Setelah periode tersebut, pemerintah AS memiliki opsi untuk memperpanjang atau mengubahnya melalui regulasi yang berlaku.

"Keputusan kemarin yang 10 persen itu, hanya berlaku untuk 150 hari yang 10 persen. Sesudah itu, mereka bisa perpanjang atau mereka bisa mengubah dengan regulasi yang ada. Nah, bagi Indonesia, karena perjanjian ini masih berlaku, akan efektif 60 hari. Kita punya waktu," katanya.

Pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan Office of the United States Trade Representative (USTR). Menurut Airlangga, pihak USTR menyampaikan bahwa akan ada keputusan kabinet AS terkait negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif 10 persen terhadap barang impor dari semua negara, menurut sebuah unggahan di media sosial pada Jumat (20/2).

Langkah itu diambil hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6 banding 3 bahwa kebijakan tarif yang dikenakan Trump berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) adalah ilegal.

"Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk menandatangani, dari Ruang Oval, tarif global 10 persen untuk semua negara, yang akan segera berlaku," tulis Trump di Truth Social.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Selain sumber dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, kita juga melihat peluang besar dari Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat (AS) akan memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya melalui peningkatan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari AS.

Simon menyampaikan selama ini Pertamina mengimpor LPG dalam jumlah besar dari AS dengan porsi sekitar 57 persen. “Dengan adanya kesepakatan dagang ini, tentunya kita akan bisa meningkatkan, bisa sampai ke 70 persen,” ucapnya dalam konferensi pers virtual dari Washington D.C., Jumat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor LPG Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 3,8 miliar dolar AS atau setara Rp64,1 triliun (kurs Rp16.888 per dolar AS).

Dari jumlah tersebut impor dari AS mendominasi dengan nilai sekitar 2,03 miliar dolar AS atau Rp34,3 triliun, mencakup sekitar 53 persen dari total impor atau 3,94 juta ton.

Adapun negara kedua penyumbang impor LPG untuk Indonesia adalah Qatar dengan nilai 0,4 miliar dolar AS (Rp6,7 triliun) atau 11 persen, disusul Uni Emirat Arab (UEA) sebesar 0,39 miliar dolar AS (Rp6,6 triliun) atau 10 persen.

Selain LPG, Simon juga menyatakan Pertamina akan mendorong peningkatan impor minyak mentah (crude oil) dari AS, sementara untuk produk olahan minyak akan dilakukan penjajakan dengan mitra-mitra di Amerika.

Lebih lanjut ia menjelaskan impor energi senilai 15 miliar dolar AS (Rp253,3 triliun) dari AS merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber energi untuk menjamin pasokan dengan harga kompetitif.

“Selain sumber dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, kita juga melihat peluang besar dari Amerika Serikat,” katanya.

Simon menekankan seluruh proses impor tetap dilakukan melalui mekanisme tender dan bidding secara terbuka, bukan penunjukan langsung, untuk memastikan transparansi.

Ia menambahkan kesepakatan dagang ini merupakan win-win solution bagi kedua negara, dengan tetap menghormati regulasi masing-masing.

“Dalam 90 hari ke depan kita menunggu finalisasi, dengan dukungan pemerintah berupa keputusan dan perizinan. Semua dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” katanya.

Pemerintah Indonesia dan AS pada Kamis (19/2) resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, yang salah satunya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total 15 miliar dolar AS.

Nilai tersebut mencakup pembelian LPG sebesar 3,5 miliar dolar AS (Rp59,1 triliun), minyak mentah sebesar 4,5 miliar dolar AS (Rp76,0 triliun), serta bensin hasil kilang sebesar 7 miliar dolar AS (Rp118,2 triliun).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat ketahanan energi nasional melalui penandatanganan sejumlah kesepakatan strategis dengan mitra global Hartree Partners LP dan Phillips 66 di Amerika Serikat. Kerja sama ini mencakup kepastian pasokan minyak mentah (light crude) serta kontrak LPG sebesar 2,2 juta metrik ton untuk memenuhi kebutuhan domestik pada periode 2026.

"Dengan mensinergikan kekuatan nasional Pertamina dengan jangkauan global serta keahlian komersial Hartree Partners dan Phillips 66, kami memiliki peluang untuk membangun kerja sama yang tangguh dan berorientasi ke depan. Kami yakin melalui komitmen bersama dan keselarasan strategi, kolaborasi ini akan menciptakan nilai jangka panjang secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan," ungkap Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra melalui keterangan resmi, Jumat (20/2/2026).

Mars Ega menegaskan kemitraan ini merupakan langkah krusial dalam visi besar perusahaan untuk memastikan ketahanan energi di tengah dinamika volatilitas pasar global. Selain penguatan pasokan, kolaborasi ini juga menyasar peningkatan investasi serta pengembangan solusi energi berkelanjutan yang menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan rantai pasok dunia.

Dalam kesepakatan dengan Hartree Partners LP, Subholding Downstream Pertamina ini menyepakati kerangka kerja sama penyediaan light crude guna mendukung kebutuhan feedstock kilang nasional. Pasokan tersebut akan dialokasikan khusus untuk Refinery Unit Cilacap dan Refinery Unit Balikpapan, seiring dengan peningkatan kapasitas pengolahan melalui proyek Refinery Development Mega Project (RDMP).

Sementara, kesepakatan dengan Phillips 66 berfokus pada kepastian pelaksanaan kontrak pasokan LPG sepanjang tahun 2026. Dengan total volume mencapai 2,2 juta metrik ton, kemitraan yang telah terjalin lama ini dipastikan berlanjut demi menjaga stabilitas stok LPG bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Penandatanganan yang berlangsung di Washington, DC tersebut turut disaksikan oleh Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Prof. Dwisuryo Indroyono Soesilo. Kehadiran para pimpinan otoritas ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan nilai tambah melalui fleksibilitas komersial dan kapabilitas operasional yang lebih tangguh.

Langkah strategis ini juga menjadi jawaban Pertamina atas ketidakpastian kondisi pasar energi dunia dan tanggung jawab terhadap isu iklim. Dengan mengamankan portofolio global, Pertamina Patra Niaga berupaya memitigasi risiko gangguan pasokan yang dapat berdampak pada distribusi energi di dalam negeri.

Selain jajaran direksi Pertamina, agenda ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi mitra strategis, termasuk Founding Managing Director Hartree Partners LP Stephen Semlitz dan Vice Global Origination Phillips 66 Daniel O’Donnel. Sinergi lintas negara ini diharapkan mampu memperkokoh posisi Indonesia dalam peta perdagangan energi internasional.

sesuai kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam menyeimbangkan tarif perdagangan kedua belah pihak, dan akhirnya memang kita harus bersepakat untuk membeli BBM dari AS

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menegaskan kesepakatan perdagangan energi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak mengubah arah kebijakan nasional dalam mewujudkan kemandirian energi.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kesepakatan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam perjanjian merupakan bagian dari proses penyeimbangan hubungan tarif bilateral kedua negara dan berdiri terpisah dari agenda kebijakan energi dalam negeri.

“Ini sesuai kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam menyeimbangkan tarif perdagangan kedua belah pihak, dan akhirnya memang kita harus bersepakat untuk membeli BBM dari AS. Tapi tidak melepaskan bahwa kita tetap harus mengedepankan kemandirian energi kita,” kata Anggia di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan dokumen Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, RI menyepakati kerja sama impor energi dari AS dengan nilai total sekitar 15 miliar dolar AS.

Nilai tersebut mencakup pembelian liquefied petroleum gas (LPG) sebesar 3,5 miliar dolar AS , minyak mentah (crude oil) sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta bensin hasil kilang (refined gasoline) sebesar 7 miliar dolar AS.

Ia menegaskan komitmen Menteri ESDM untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) tertentu, termasuk menyetop impor solar, tetap menjadi agenda pemerintah.

Dokumen perjanjian tersebut juga tidak mencantumkan kewajiban impor solar atau diesel, sehingga kebijakan pemerintah untuk menekan impor solar tetap berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

Menurut Anggia, kesepakatan tersebut bersifat komersial dalam kerangka perdagangan internasional dan tidak serta-merta mengubah kebijakan nasional terkait bauran energi, subsidi, maupun strategi jangka panjang sektor energi.

“Ini dua hal yang berbeda antara kesepakatan perdagangan dan kebijakan kemandirian energi,” ujar dia.

Selain sektor migas, perjanjian tersebut juga memuat kerja sama mineral kritis yang diarahkan pada penguatan investasi dan integrasi rantai pasok antara kedua negara, khususnya pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian (processing and refining) tanpa mencantumkan kewajiban ekspor bahan mentah maupun nilai transaksi secara spesifik.

“Itu lebih ke kerja sama investasi. Untuk detailnya masih akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

Adapun terkait komoditas energi baru dan terbarukan, termasuk bioetanol, Kementerian ESDM menegaskan belum ada keputusan final mengenai skema perdagangan maupun kewajiban penjualan ke AS karena seluruh pembahasan masih dalam tahap negosiasi.

“Semua masih berproses dan masih dalam tahap negosiasi. Kita tunggu hasilnya nanti setelah delegasi kembali,” tutur Anggia.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembahasan lanjutan terkait Freeport Indonesia maupun promosi proyek kilang minyak baru dalam rangkaian perundingan perdagangan tersebut.

Pemerintah memastikan seluruh hasil akhir kesepakatan dan tindak lanjut perjanjian perdagangan kedua negara akan disampaikan kepada publik setelah proses negosiasi dan koordinasi lintas kementerian selesai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo menegaskan seluruh perwakilan RI di Amerika Serikat siap mengimplementasikan agreement on trade yang telah diteken dalam dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jumat (20/2/2026).

Indroyono mengatakan, tugas utama perwakilan RI di Negeri Paman Sam adalah memastikan implementasi kesepakatan berjalan efektif sesuai dengan sektor dan wilayah kerja masing-masing.

“Tentunya tugas dari perwakilan Indonesia di Amerika Serikat adalah mengimplementasikan agreement on trade yang sudah ditandatangani tadi pagi,” ujarnya.

Dia merinci, KBRI di Washington D.C. akan menjadi pusat koordinasi. Sementara itu, sejumlah konsulat jenderal (KJRI) akan mengampu sektor-sektor strategis sesuai potensi wilayahnya.

Untuk pengembangan sektor pertambangan, termasuk kerja sama dengan Freeport Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan operasi di Arizona, koordinasi akan digalang melalui KJRI Los Angeles.

Adapun kerja sama teknologi digital akan dikonsolidasikan melalui KJRI San Francisco yang membawahi kawasan Silicon Valley, serta menjangkau pusat-pusat inovasi lain seperti Seattle dan Boston.

Sektor pertanian, khususnya pengembangan komoditas kedelai dan gandum di kawasan Midwest Amerika Serikat, akan dikoordinasikan di bawah KJRI Chicago.

Sementara itu, kerja sama minyak dan gas (oil and gas) akan menjadi fokus KJRI Houston, mengingat kota tersebut merupakan pusat industri energi Amerika Serikat. Untuk perdagangan, jasa keuangan, dan investasi, peran tersebut akan diperkuat oleh KJRI New York.

Pemerintah berharap koordinasi lintas perwakilan ini dapat mempercepat realisasi kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, hingga energi dalam kerangka kemitraan strategis Indonesia–Amerika Serikat menuju “New Golden Age Alliance.”

Indroyono menekankan bahwa seluruh perwakilan RI telah menyiapkan langkah konkret guna menindaklanjuti kesepakatan bilateral tersebut.

“Saya kira itulah hal-hal kesiapan dari perwakilan RI kita di Amerika Serikat untuk mengimplementasikan agreement yang sudah ditandatangani tadi pagi,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kesepakatan dagang di Washington DC, Kamis (19/2) waktu setempat.

Menurutnya, kesepakatan dagang terkait dengan perjanjian perdagangan timbal balik antara kedua negara.

"Kedua pemimpin menyampaikan kepuasan atas langkah-langkah cepat dan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh kedua negara, serta menegaskan komitmen kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut," kata Teddy melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Kesepakatan ini akan memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta secara berkelanjutan berkontribusi terhadap kemakmuran global.

"Presiden Trump dan Presiden Prabowo juga menginstruksikan para menteri dan pejabat terkait untuk mengambil langkah-langkah lanjutan guna membuka era keemasan baru bagi kemitraan strategis Amerika Serikat-Indonesia," ujarnya.

Diketahui, kesepakatan kedua negara diumumkan melalui laman resmi Gedung Putih, AS, saat Presiden Trump dan Presiden Prabowo bertemu di sela agenda peluncuran Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington, DC, Kamis (19/2) waktu setempat.

Gedung Putih dalam pernyataannya bertajuk "Implementation of the Agreement Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesian Alliance", kedua pemimpin menggarisbawahi bahwa implementasi kesepakatan tersebut akan menjadi fondasi menuju "era keemasan baru" aliansi AS-Indonesia.

Gedung Putih menyatakan bahwa kedua kepala negara berkomitmen menindaklanjuti perjanjian perdagangan resiprokal.

Keduanya juga menegaskan komitmen kuat untuk memastikan pelaksanaan penuh dari kesepakatan besar tersebut.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026