sektor riil menjadi prioritas, termasuk energi terbarukan seperti PLTS yang relevan untuk kebutuhan desa

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menyiapkan penyaluran dana sebesar Rp2,1 triliun pada 2026 untuk pembiayaan koperasi sektor riil, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis koperasi untuk mempercepat elektrifikasi desa.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut terdiri atas 85 persen untuk sektor riil dan 15 persen untuk sektor simpan pinjam.

“Kami ingin memperbesar dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Oleh karena itu, sektor riil menjadi prioritas, termasuk energi terbarukan seperti PLTS yang relevan untuk kebutuhan desa,” kata Deva dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan dari sisi pembiayaan, LPDB menawarkan skema yang kompetitif dengan tarif layanan 6,5 persen untuk konvensional dan setara 3 persen flat untuk skema syariah.

Proses pengajuan juga diklaim lebih cepat melalui sistem digital, dengan waktu persetujuan sekitar 21 hari kerja jika persyaratan terpenuhi.

LPDB menyediakan plafon pembiayaan mulai Rp500 juta hingga Rp250 miliar per koperasi, dengan tenor investasi hingga 10 tahun.

Lebih lanjut, Deva menyoroti peran koperasi dalam mendukung elektrifikasi desa, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang masih mengalami keterbatasan akses listrik.

“Masih ada daerah yang listriknya hanya menyala beberapa jam dalam sehari. Bahkan hasil perikanan tidak optimal karena keterbatasan fasilitas seperti cold storage. PLTS berbasis koperasi bisa menjadi solusi konkret,” ujarnya.

Menurut dia, dengan target pembentukan 83.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, ada peluang besar untuk mengembangkan energi terbarukan berbasis komunitas.

“Kami mendorong terbentuknya koperasi di sektor energi, termasuk PLTS. Ini bukan hanya soal listrik, tetapi juga peningkatan produktivitas ekonomi desa,” kata Deva.

Ia menyebut selain pembiayaan, LPDB juga menjalankan program inkubasi selama enam bulan yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga profesional guna meningkatkan kapasitas manajerial dan bisnis koperasi.

Deva mengajak pelaku industri, asosiasi dan komunitas untuk memanfaatkan koperasi sebagai wadah kolektif dalam mengakses pembiayaan dan mengembangkan usaha, termasuk di sektor energi terbarukan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi hadir di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, untuk menggali dan mengakselerasi potensi ekonomi lokal melalui skema pembiayaan dana bergulir serta penguatan kelembagaan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menyampaikan komitmen memperkuat ekonomi umat berbasis koperasi ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kementerian Koperasi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret menghadirkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar namun belum terkelola optimal,” ujar Deva dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Deva menilai SBT memiliki kekayaan luar biasa, mulai dari sektor perikanan, sagu, olahan kayu, kelautan, hingga potensi energi terbarukan berbasis pesisir yang siap dikembangkan melalui ekosistem koperasi modern. Ia menegaskan kehadiran LPDB bukan sekadar menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem koperasi yang kuat dan berkelanjutan.

“LPDB hadir sebagai instrumen negara untuk memperkuat koperasi. Kami tidak hanya menyalurkan dana bergulir, tetapi juga melakukan pendampingan dan inkubasi usaha. Tahun ini, kami memiliki target penyaluran sebesar Rp 2,1 triliun, dan kami melihat Seram Bagian Timur memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari akselerasi tersebut,” ucap Deva.

Ia menjelaskan LPDB menawarkan pembiayaan dengan tarif kompetitif untuk skema konvensional dan skema syariah, tanpa biaya provisi dan administrasi. Skema ini diharapkan mampu mendorong koperasi tumbuh sebagai entitas bisnis yang mandiri dan profesional.

Deva menyoroti berbagai peluang pengembangan usaha berbasis koperasi di SBT, mulai dari hilirisasi sagu, pengolahan hasil perikanan, pengembangan desa wisata, hingga pemanfaatan mangrove untuk carbon trading. Bahkan, sektor energi seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga desalinasi air laut dinilai dapat menjadi model bisnis koperasi masa depan.

Selain itu, pada tahap awal akan didorong KDKMP di wilayah tersebut untuk mengakses dana bergulir LPDB Koperasi guna mengakselerasi potensi lokal, seperti industri pengolahan kayu yang diekspor ke Turki dan telah melibatkan KDKMP di Kecamatan Bula, serta pengembangan PLTS dan pertambakan udang vaname.

“Kami melihat langsung potensi luar biasa di Seram Bagian Timur, dari sagu, perikanan, hingga energi terbarukan. Ini bukan hanya peluang, tetapi masa depan ekonomi daerah yang bisa dikelola oleh koperasi dengan dukungan pembiayaan LPDB,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Alkatiri, menyambut baik kolaborasi ini sebagai angin segar bagi daerahnya yang tengah mendorong investasi dan penguatan ekonomi lokal.

“Kami menyadari Seram Bagian Timur memiliki potensi besar, namun membutuhkan dukungan pembiayaan dan pendampingan. Kehadiran Kementerian Koperasi, MUI, dan LPDB menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Fahri.

Fahri juga menekankan stabilitas daerah serta kekayaan sumber daya alam menjadi modal kuat untuk menarik investasi dan membangun ekosistem ekonomi berbasis koperasi.

Di sisi lain, Ketua MUI Bidang Ekonomi, M Azrul Tanjung, menegaskan kerja sama ini merupakan bagian dari gerakan ekonomi umat yang terstruktur dan berorientasi pada kemandirian.

“Kami ingin koperasi menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pembiayaan dari LPDB dan program dari Kementerian Koperasi, kami optimistis potensi lokal seperti perikanan dan energi berbasis surya dapat dikembangkan secara maksimal,” ucap Azrul.

Menurutnya, solusi berbasis energi terbarukan seperti solar panel juga akan menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk mendukung industri pengolahan hasil laut dan kebutuhan energi lokal.

Azrul berharap kolaborasi antara LPDB Koperasi, Kementerian Koperasi, dan MUI ini mampu melahirkan model pengembangan ekonomi daerah berbasis koperasi yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir serta mendorong lahirnya koperasi-koperasi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan semangat gaspol membangun ekonomi rakyat, Seram Bagian Timur kini bersiap menjadi salah satu episentrum baru pengembangan koperasi di kawasan timur Indonesia,” kata Azrul.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi secara resmi mengumumkan 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026.

Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui pendampingan intensif, khususnya untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta sektor-sektor prioritas nasional.

Sebanyak 15 inkubator yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan semangat kolaborasi lintas wilayah dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Inkubator ini akan berperan sebagai mitra strategis LPDB Koperasi dalam mendampingi tenant koperasi agar semakin produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa program inkubasi ini merupakan bagian penting dari transformasi pendekatan pembiayaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha.

“Program inkubasi ini menjadi bukti komitmen LPDB Koperasi dalam membangun koperasi yang tidak hanya bankable, tetapi juga sustainable dan scalable. Kami ingin memastikan bahwa koperasi penerima manfaat tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan pendampingan komprehensif dari hulu hingga hilir,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menekankan bahwa keberadaan inkubator ini akan mempercepat terciptanya ekosistem koperasi modern yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus mendukung agenda besar pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menjelaskan bahwa proses seleksi inkubator dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, pengalaman pendampingan, serta kesiapan dalam mendukung sektor prioritas.

“Kami memastikan bahwa inkubator yang terpilih memiliki kompetensi dan rekam jejak yang kuat dalam melakukan pembinaan usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan model pendampingan koperasi yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata di lapangan,” kata Deva Rachman.

Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.

15 Lembaga Inkubator Terpilih

Adapun sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.

Selanjutnya, dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut.

Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini.

"Keberagaman asal daerah ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan pendampingan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, sehingga koperasi yang didampingi dapat tumbuh lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," tandas Krisdianto.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, melakukan kunjungan kerja ke BMT Al Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kunjungan ini turut didampingi oleh Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi, Ari Permana, dalam rangka memperkuat sinergi pembiayaan berbasis ekonomi syariah dan pemberdayaan koperasi di tingkat akar rumput.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop Farida Farichah menegaskan pentingnya peran koperasi, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BMT menjadi bagian strategis dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), guna memperluas akses pembiayaan mikro dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi, Ari Permana, menilai BMT Al Fath IKMI sebagai salah satu BMT yang memiliki rekam jejak kuat, khususnya dalam menjaga kualitas pembiayaan.

“BMT Al Fath ini merupakan salah satu BMT yang dikenal dengan pendekatan yang relatif konservatif sejak awal berkembangnya BMT di era 1990-an. Sikap kehati-hatian dalam ekspansi justru menjadi kekuatan dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat,” ujar Ari.

Ia menambahkan bahwa perluasan pembiayaan menjadi kunci untuk meningkatkan kebermanfaatan dana bergulir yang dikelola LPDB Koperasi. Oleh karena itu, LPDB Koperasi terus mendorong BMT, termasuk yang tergabung dalam Persatuan BMT dan Inkopsyah, untuk melakukan berbagai terobosan dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan, termasuk bersinergi dengan KDKMP.

Menurut Ari, BMT memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan lembaga keuangan konvensional, karena lahir dari gerakan sosial yang berkembang menjadi kekuatan ekonomi syariah.

“BMT memiliki dua sayap, yakni sayap bisnis dan sosial. Ini yang membuat pendekatannya lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya pembiayaan, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa keberadaan BMT yang banyak tersebar di pedesaan sangat selaras dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi pemerintah. Dalam skema yang sedang diuji coba, LPDB Koperasi menyalurkan pembiayaan kepada BMT yang kemudian diteruskan kepada KDKMP, disertai dengan pendampingan intensif.

“KDKMP pada dasarnya masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam aspek pembiayaan. Di sinilah peran BMT sebagai pendamping menjadi sangat penting, mulai dari operasional hingga penguatan kelembagaan, termasuk aspek perizinan,” ungkap Ari.

Ia juga menekankan bahwa LPDB Koperasi tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memastikan adanya pendampingan dan pengawasan agar dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan sinergi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan kompetitif, sekaligus mendapatkan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

“Kecepatan akses pembiayaan dan margin yang kompetitif menjadi faktor penting bagi masyarakat. Jika ini bisa dipenuhi, maka daya tarik pembiayaan akan semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah,” pungkas Ari.

Kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, LPDB Koperasi, dan BMT sebagai pilar penting dalam membangun ekosistem pembiayaan mikro berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi tak hanya fokus pada aspek pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). LPDB juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung KDKMP di daerah. 

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan ini merupakan bentuk dukungan dan peran LPDP pada pengembangan KDKMP yang saat ini sudah dalam tahap operasionalisasi.

Menurutnya hal ini dilakukan melalui monitoring dan tinjauan lapangan secara intensif.

"Monitoring tersebut mencakup identifikasi terhadap progres penyelesaian pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder yang akan berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi bagi KDKMP di wilayah masing-masing," kata Krisdianto.

Monitoring ini telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Kalimantan Barat 14 KDKMP, Kalimantan Timur 10 KDKMP, serta Kalimantan Tengah 1 KDKMP.

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bergulir berjalan secara tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini diintegrasikan dengan menu pembiayaan dalam platform Simkopdes, sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Penerapan ICS merupakan langkah strategis LPDB Koperasi dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada KDKMP.

Krisdianto menegaskan bahwa transformasi skema pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.

"Kami memastikan bahwa setiap penyaluran dana bergulir kepada KDKMP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Melalui penerapan ICS yang terintegrasi dalam sistem Simkopdes, LPDB Koperasi tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko serta memastikan dana bergulir benar-benar produktif dan berkelanjutan," kata Krisdianto.

Menurutnya sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan koperasi sekunder menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi.

"KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kehadiran koperasi sekunder sebagai aggregator yang menghubungkan produksi dan distribusi. LPDB Koperasi hadir untuk memastikan ekosistem ini berjalan optimal melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan," kata Krisdianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penyaluran dana bergulir yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.

Skema penyaluran dana bergulir ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengungkapkan bahwa dengan masuknya KDKMP ke tahap operasionalisasi, LPDB Koperasi tidak hanya fokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung di daerah. Hal ini dilakukan melalui monitoring dan tinjauan lapangan secara intensif.

"Monitoring tersebut mencakup identifikasi terhadap progres penyelesaian pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder yang akan berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi bagi KDKMP di wilayah masing-masing," ujar Krisdianto.

Adapun kegiatan monitoring telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 KDKMP, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 KDKMP, serta Provinsi Kalimantan Tengah dengan 1 KDKMP.

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bergulir berjalan secara tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini diintegrasikan dengan menu pembiayaan dalam platform Simkopdes, sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Penerapan innovative credit scoring ini merupakan langkah strategis LPDB Koperasi dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada KDKMP.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa transformasi skema pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.

“Kami memastikan bahwa setiap penyaluran dana bergulir kepada KDKMP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Melalui penerapan innovative credit scoring yang terintegrasi dalam sistem Simkopdes, LPDB Koperasi tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko serta memastikan dana bergulir benar-benar produktif dan berkelanjutan,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menambahkan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan koperasi sekunder menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi.

“KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kehadiran koperasi sekunder sebagai aggregator yang menghubungkan produksi dan distribusi. LPDB Koperasi hadir untuk memastikan ekosistem ini berjalan optimal melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, LPDB Koperasi optimistis KDKMP dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian koperasi di seluruh Indonesia.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi membidik Generasi Z dan Milenial, khususnya di sektor industri kreatif, digital, dan produksi, untuk menjadikan koperasi sebagai pusat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Melalui semangat ini, LPDB Koperasi berupaya memperkuat ekosistem koperasi sebagai motor pemerataan ekonomi melalui berbagai program pembiayaan dan inkubasi koperasi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman dalam siniar Ramadan Spark menyatakan bahwa koperasi adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

"Saat ini rata-rata usia anggota koperasi di Indonesia adalah 55 tahun. Padahal, kita memiliki 147 juta generasi muda yang produktif. Ini adalah senjata rahasia Indonesia. Bayangkan jika para kreator digital, penulis lagu, pekerja kreatif, hingga production house bersatu membentuk koperasi. Kekuatan ekonomi yang tercipta akan luar biasa, mirip dengan model FC Barcelona yang sukses secara global melalui sistem koperasi," ujar Deva Rachman.

Untuk mendukung regenerasi ini, LPDB Koperasi yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) satuan kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan fasilitas pembiayaan yang ramah dan jauh lebih murah dibandingkan lembaga perbankan.

Deva menyatakan, terdapat beberapa poin penting dan keistimewaan dalam Program Pinjaman atau Pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi, termasuk tarif layanan yang terjangkau daripada perbankan, baik dari sisi pinjaman pola konvensional maupun pola syariah.

"Kalau di perbankan rata-rata bunganya bisa sekitar 12 persen. Di LPDB Koperasi kita memberikan skema yang jauh lebih ramah bagi koperasi agar mereka bisa berkembang," jelasnya.

Kemudian, pembiayaan diberikan murni tanpa biaya provisi maupun biaya administrasi, yang secara spesifik diarahkan pada koperasi sektor produktif.

Lalu melalui kolaborasi dengan lembaga inkubator, LPDB Koperasi tercatat sukses menginkubasi hingga 220 koperasi per tahun agar siap naik kelas, akuntabel, dan mandiri secara digital.

Lebih lanjut, LPDB Koperasi juga menyoroti keberhasilan koperasi binaan yang telah mampu mengekspor komoditas berskala internasional, seperti manggis dan nanas. Ke depannya, seiring dengan revisi undang-undang perkoperasian, pemerintah juga mendorong agar koperasi dapat masuk ke sektor-sektor strategis yang selama ini dibatasi, seperti industri penyedia layanan kesehatan hingga penyelenggaraan haji dan umrah.

Langkah strategis LPDB Koperasi lainnya, adalah dukungan penuh terhadap inisiatif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang dibentuk melalui konsensus bersama masyarakat desa, kepala desa, dan tokoh adat.

"Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat besar. Jika generasi mudanya mau kembali membangun ekonomi daerah melalui koperasi, maka desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutur Deva.

LPDB Koperasi berharap, berbagai program tersebut dapat menarik generasi muda yang selama ini merantau ke wilayah urban untuk pulang ke desa dan membangun ekosistem ekonomi di daerah masing-masing.

"Sudah saatnya anak muda tidak hanya berjuang dan berbisnis sendirian. Dengan syarat pendirian yang kini lebih mudah, mari berserikat, bentuk koperasi, dan manfaatkan dana dari pemerintah. Koperasi bukan hanya soal cuan, tapi cuan bersama untuk kebangkitan ekonomi Indonesia," kata Deva.

Ia menambahkan, Ramadan menjadi momen yang tepat untuk menghidupkan lagi semangat gotong royong dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai koperasi yang menekankan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan.

Melalui berbagai program pembiayaan, inkubasi, serta penguatan ekosistem koperasi, LPDB Koperasi mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan koperasi sebagai pilihan membangun usaha bersama dan memperkuat ekonomi nasional.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memberikan pembiayaan pada koperasi pegawai PT Indosat Tbk untuk proyek backbone fiber optik. Proyek ini harapkan dapat memperluas akses internet bagi masyarakat, termasuk desa-desa yang masih minim konektivitas.

Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat ekosistem koperasi di sektor produktif dan strategis, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kemenkop mendukung penuh inisiatif pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan oleh Koperasi Indosat bersama mitra strategisnya.

Proyek ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka akses internet yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat layanan digital di berbagai daerah.

"Kami dari Kementerian Koperasi tentu benar-benar ingin menunjukkan bahwa kami mendukung program dari Koperasi Indosat untuk pembangunan fiber optik yang bekerja sama dengan PT Indosat dan PT Kereta Api Indonesia. Ini merupakan salah satu program besar yang akan kita dorong karena akan membantu pembukaan akses internet kepada masyarakat," ujar Ferry saat mengunjuki proyek pembangunan Backbone Fiber Optic Jalur Kereta Api Lingkar Jawa di Stasiun Gubeng, Surabaya, Senin (9/3).

Dalam keterangan tertulisnya Ferry mengatakan pembangunan jaringan backbone fiber optik tersebut menjadi fondasi utama untuk memperluas jaringan internet. Setelah backbone tersambung, jaringan tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses internet.

Proyek fiber optik ini diproyeksikan membentang kurang lebih sepanjang 4.600 kilometer di lintasan rel kereta api, dari wilayah Cikampek hingga Banyuwangi, serta mencakup sejumlah jalur lain seperti ke arah Cilacap dan Tegal.

Pembangunan jaringan ini juga akan menjangkau kawasan Jawa hingga Bali, dengan potensi pengembangan di wilayah lain termasuk Sumatera.

"Koperasi Indosat sendiri sekarang profilnya sudah dibantu dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, LPDB, yang merupakan Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi. LPDB sudah membantu pembiayaan sekitar Rp47 miliar kepada Koperasi Indosat," ujar Ferry.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperluas konektivitas internet di wilayah-wilayah yang masih minim akses digital, termasuk untuk mendukung operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

"Harapannya semua masyarakat bisa mendapatkan akses internet. Ini upaya koperasi, dibantu dengan LPDB, untuk memperbanyak daerah-daerah yang memerlukan internet sehingga bisa dipecahkan dan dicarikan solusinya," katanya.

Sementara itu Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor produktif merupakan bagian dari strategi LPDB Koperasi untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi koperasi dan usaha di daerah.

"LPDB Koperasi terus mendorong koperasi untuk masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur digital. Dukungan pembiayaan kepada Koperasi Indosat merupakan langkah konkret kami dalam memperkuat konektivitas digital yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi koperasi dan UMKM di daerah," ujar Krisdianto.

Pembangunan backbone fiber optik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses internet masyarakat, tetapi juga mempercepat transformasi digital koperasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk koperasi desa.

"Dengan konektivitas digital yang semakin kuat, koperasi di desa maupun daerah dapat lebih mudah mengakses pasar, layanan keuangan, hingga berbagai platform digital yang akan meningkatkan daya saing mereka. Inilah bagian dari upaya LPDB Koperasi untuk memastikan pembiayaan yang kami salurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem koperasi di sektor produktif dan strategis, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional.

Salah satunya melalui pembiayaan kepada Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk untuk proyek backbone fiber optik yang diharapkan dapat memperluas akses internet bagi masyarakat, termasuk desa-desa yang masih minim konektivitas.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi mendukung penuh inisiatif pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan oleh Koperasi Indosat bersama mitra strategisnya.

Proyek ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka akses internet yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat layanan digital di berbagai daerah.

“Kami dari Kementerian Koperasi tentu benar-benar ingin menunjukkan bahwa kami mendukung program dari Koperasi Indosat untuk pembangunan fiber optik yang bekerja sama dengan PT Indosat dan PT Kereta Api Indonesia. Ini merupakan salah satu program besar yang akan kita dorong karena akan membantu pembukaan akses internet kepada masyarakat,” ujar Ferry saat site visit proyek pembangunan Backbone Fiber Optic Jalur Kereta Api Lingkar Jawa di Stasiun Gubeng, Surabaya, Senin (9/3/2026).

Turut hadir dalam site visit tersebut Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Direktur Utama Kopindosat Wahono, Head Fiber Optik Syafnedi, Wakil Kepala Stasiun Gubeng Marji beserta para Staf Ahli Menteri dan juga Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana, serta Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman.

Menkop menjelaskan bahwa pembangunan jaringan backbone fiber optik tersebut menjadi fondasi utama untuk memperluas jaringan internet. Setelah backbone tersambung, jaringan tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses internet.

Menurut Ferry, proyek fiber optik ini diproyeksikan membentang kurang lebih sepanjang 4.600 kilometer di lintasan rel kereta api, dari wilayah Cikampek hingga Banyuwangi, serta mencakup sejumlah jalur lain seperti ke arah Cilacap dan Tegal. Pembangunan jaringan ini akan menjangkau kawasan Jawa hingga Bali, dengan potensi pengembangan di wilayah lain termasuk Sumatera.

“Koperasi Indosat sendiri sekarang profilnya sudah dibantu dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, LPDB, yang merupakan Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi. LPDB sudah membantu pembiayaan sekitar Rp47 miliar kepada Koperasi Indosat,” jelas Ferry.

Ia menambahkan bahwa proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperluas konektivitas internet di wilayah-wilayah yang masih minim akses digital, termasuk untuk mendukung operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Harapannya semua masyarakat bisa mendapatkan akses internet. Ini upaya koperasi, dibantu dengan LPDB, untuk memperbanyak daerah-daerah yang memerlukan internet sehingga bisa dipecahkan dan dicarikan solusinya,” katanya.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor produktif merupakan bagian dari strategi LPDB Koperasi untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi koperasi dan usaha di daerah.

“LPDB Koperasi terus mendorong koperasi untuk masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur digital. Dukungan pembiayaan kepada Koperasi Indosat merupakan langkah konkret kami dalam memperkuat konektivitas digital yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi koperasi dan UMKM di daerah,” ujar Krisdianto.

Ia menambahkan bahwa pembangunan backbone fiber optik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses internet masyarakat, tetapi juga mempercepat transformasi digital koperasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk koperasi desa.

“Dengan konektivitas digital yang semakin kuat, koperasi di desa maupun daerah dapat lebih mudah mengakses pasar, layanan keuangan, hingga berbagai platform digital yang akan meningkatkan daya saing mereka. Inilah bagian dari upaya LPDB Koperasi untuk memastikan pembiayaan yang kami salurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat,” pungkas Krisdianto.

Melalui dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor strategis seperti infrastruktur digital, LPDB Koperasi berharap dapat terus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus mendukung agenda transformasi digital nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus menunjukkan komitmennya memperkuat ekosistem koperasi di sektor produktif dan strategis, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional.

Salah satunya melalui pembiayaan kepada Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk. Pembiayaan ini diberikan untuk proyek backbone fiber optik yang diharapkan dapat memperluas akses internet bagi masyarakat, termasuk desa-desa yang masih minim konektivitas.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menyampaikan Kementerian Koperasi mendukung penuh inisiatif pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan oleh Koperasi Indosat bersama mitra strategisnya. Proyek ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka akses internet yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat layanan digital di berbagai daerah.

“Kami dari Kementerian Koperasi tentu benar-benar ingin menunjukkan bahwa kami mendukung program dari Koperasi Indosat untuk pembangunan fiber optik yang bekerja sama dengan PT Indosat dan PT Kereta Api Indonesia. Ini merupakan salah satu program besar yang akan kita dorong karena akan membantu pembukaan akses internet kepada masyarakat,” ujar Ferry, saat site visit proyek pembangunan Backbone Fiber Optic Jalur Kereta Api Lingkar Jawa di Stasiun Gubeng, Surabaya, Senin (9/3/2026).

Turut hadir dalam site visit tersebut Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Direktur Utama Kopindosat Wahono, Head Fiber Optik Syafnedi, Wakil Kepala Stasiun Gubeng Marji beserta para Staf Ahli Menteri dan juga Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana, serta Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman.

Menkop menjelaskan pembangunan jaringan backbone fiber optik menjadi fondasi utama untuk memperluas jaringan internet. Setelah backbone tersambung, jaringan tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses internet.

Menurut Ferry, proyek fiber optik ini diproyeksikan membentang kurang lebih sepanjang 4.600 kilometer di lintasan rel kereta api. Jaringan ini mencakup wilayah Cikampek hingga Banyuwangi, serta sejumlah jalur lain seperti ke arah Cilacap dan Tegal. Pembangunan jaringan ini akan menjangkau kawasan Jawa hingga Bali, dengan potensi pengembangan di wilayah lain termasuk Sumatera.

“Koperasi Indosat sekarang profilnya sudah dibantu dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, LPDB, yang merupakan Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi. LPDB sudah membantu pembiayaan sekitar Rp 47 miliar kepada Koperasi Indosat,” kata Ferry.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperluas konektivitas internet di wilayah-wilayah yang masih minim akses digital, termasuk untuk mendukung operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Harapannya semua masyarakat bisa mendapatkan akses internet. Ini upaya koperasi, dibantu dengan LPDB, untuk memperbanyak daerah-daerah yang memerlukan internet sehingga bisa dipecahkan dan dicarikan solusinya,” katanya.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor produktif merupakan bagian dari strategi LPDB Koperasi untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi koperasi dan usaha di daerah.

“LPDB Koperasi terus mendorong koperasi untuk masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur digital. Dukungan pembiayaan kepada Koperasi Indosat merupakan langkah konkret kami dalam memperkuat konektivitas digital yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi koperasi dan UMKM di daerah,” ujar Krisdianto.

Ia menambahkan pembangunan backbone fiber optik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses internet masyarakat, tetapi juga mempercepat transformasi digital koperasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk koperasi desa.

“Dengan konektivitas digital yang semakin kuat, koperasi di desa maupun daerah dapat lebih mudah mengakses pasar, layanan keuangan, hingga berbagai platform digital yang akan meningkatkan daya saing mereka. Inilah bagian dari upaya LPDB Koperasi untuk memastikan pembiayaan yang kami salurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat,” kata Krisdianto.

Melalui dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor strategis seperti infrastruktur digital, LPDB Koperasi berharap dapat terus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus mendukung agenda transformasi digital nasional.

Regenerasi dan modernisasi dinilai jadi tantangan terbesar koperasi saat ini. Hal ini disampaikan Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop Deva Rachman dalam acara Ramadan Leadership ICMI 2026 beberapa waktu lalu.

Deva mengatakan koperasi adalah instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi syariah dan memperluas pangsa pasar halal Indonesia yang dinilai belum signifikan di tingkat global.

Ia mengatakan saat ini Indonesia memiliki lebih dari 140 juta generasi muda dari kalangan milenial, Gen Z, hingga generasi Alpha. Mereka akan menjadi penentu arah ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Deva program Koperasi Desa Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk social engineering untuk mengubah stratifikasi sosial dan memutar kembali arus ekonomi dari yang terpusat di kota menjadi berbasis desa.

"Ini adalah momentum kebangkitan koperasi secara modern," kata Deva.

Data menunjukkan rata-rata usia anggota koperasi di Indonesia 55 tahun dengan dominasi koperasi simpan pinjam.

Deva mengatakan kondisi ini menandakan perlunya reposisi koperasi agar lebih relevan dengan generasi produktif dan sektor riil.

Kebijakan strategis dilakukan LPDB sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop untuk mengubah komposisi pembiayaan. Dari sebelumnya 85 persen untuk koperasi simpan pinjam, kini menjadi 80-85 persen difokuskan pada koperasi sektor produksi.

"Ini adalah keberpihakan negara agar koperasi tumbuh setara dengan swasta dan BUMN. Ada 14 sektor ekonomi prioritas mulai dari pertanian, perikanan, perumahan, hingga sektor strategis lainnya yang kami dorong," kata Deva.

Dalam konteks ekonomi syariah, Deva menyoroti ironi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia namun pangsa pasar halal globalnya masih tertinggal dibandingkan negara seperti Malaysia.

Padahal potensi pasar halal dunia terus tumbuh signifikan, mulai dari makanan-minuman, fashion muslim, farmasi, hingga industri halal berbasis teknologi.

LPDB Koperasi sendiri dalam mendukung ekonomi syariah melalui koperasi memiliki dua skema pembiayaan, yakni konvensional dan syariah. Saat ini, porsi pembiayaan syariah baru berada di kisaran 30 persen. Ke depan, LPDB mendorong peningkatan pembiayaan berbasis syariah, terutama bagi koperasi yang bergerak di sektor produksi dan industri halal.

"Kita harus menjadikan koperasi sebagai kendaraan utama penguatan ekosistem halal nasional. Kemitraan strategis sangat penting, termasuk dengan ICMI dan berbagai lembaga sertifikasi halal," ujar Deva.

Sejak berdiri pada 2008, total penyaluran dana bergulir LPDB Koperasi telah mencapai Rp21 triliun. Dengan prinsip tiga sukses sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian LPDB menegaskan bahwa setiap pembiayaan harus prudent karena bersumber dari APBN dan memiliki konsekuensi hukum.

"Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Namun untuk bangkit, koperasi harus modern, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda. Jika kita ingin menguasai pasar halal global, maka koperasi harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar pelengkap," kata Deva.

Koperasi Produsen Upland Subang Farm berhasil mengekspor manggis sebanyak 3 ton ke China. Capaian ini melanjutkan capaian ekspor sebelumnya yang mencapai 40 ton.

Selain itu, koperasi juga akan mendapatkan kucuran dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebesar Rp20 miliar untuk pengembangan bisnis ke depannya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan ekspor manggis ini merupakan hasil pembinaan berkelanjutan yang dimulai dari pendampingan Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian kepada para petani manggis di Subang.

"Ekspor manggis ke China hari ini sebanyak 3 ton, dan sebelumnya sudah mencapai 40 ton. Ini bermula dari pembinaan petani manggis oleh Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian, yang kemudian membentuk Koperasi Produsen Upland Subang Farm. Produknya diproses lebih baik, dilakukan sertifikasi, dan berbagai langkah agar siap menembus pasar internasional," ujar Ferry dalam keterangan resmi, Jumat (27/2).

Ferry menambahkan Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah terbaik dalam mendorong komoditas pertanian menembus pasar ekspor, setelah sebelumnya juga sukses ekspor kopi ke Aljazair.

Ia juga menegaskan LPDB Koperasi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan memperkuat permodalan koperasi tersebut.

"LPDB akan membantu tahap pertama dengan mengucurkan Rp4,9 miliar yang sudah dialokasikan. Ke depan, pembiayaan bisa kita dorong hingga Rp20 miliar untuk pengembangan Koperasi Produsen Upland Subang Farm, tentu dengan pendampingan dan inkubasi yang tepat," tegasnya.

Ferry berharap ekspor yang dilakukan di bulan Ramadan ini membawa keberkahan bagi pengurus koperasi, petani manggis, dan masyarakat Subang secara luas.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan LPDB Koperasi siap melangkah bersama pemerintah dalam memastikan akses pembiayaan bagi koperasi sektor produktif, termasuk komoditas ekspor yang memiliki dampak ekonomi luas.

"LPDB Koperasi hadir untuk memperkuat permodalan koperasi agar naik kelas dan berdaya saing. Kami siap melangkah bersama pemerintah dalam memastikan pembiayaan kepada koperasi sektor produktif, termasuk komoditas ekspor seperti manggis ini yang memiliki multiplier effect besar bagi petani, pelaku usaha, dan ekonomi daerah," ujar Krisdianto.

Ia menambahkan dukungan pembiayaan tidak hanya bersifat penyaluran dana, tetapi juga diiringi dengan penguatan tata kelola, manajemen usaha, serta pendampingan agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan profesional.