Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengaku volume ekspor emas selama kuartal I/2026 anjlok usai pengenaan bea keluar sejak Desember 2025.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa eksportir emas menahan pengiriman ke luar negeri usai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025. Dia menyebut hal ini diketahui dari penerimaan bea keluar emas yang masih sangat minim.

"Sampai dengan saat ini mungkin nilai yang bisa kami ambil dari penerimaan bea keluar emas masih sangat-sangat minim, karena mungkin dari para eksportir menahan untuk tidak melakukan ekspor [emas] ataupun dijual kepada produser dalam negeri, dalam hal ini dijual kepada [PT] Aneka Tambang," kata Djaka kepada wartawan pada konferensi pers di kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Namun demikian, otoritas kepabeanan dan cukai tetap menargetkan penerimaa bea keluar emas tetap sesuai target yakni Rp2,8 triliun pada tahun ini.

Berdasarkan data Bea Cukai, ekspor emas pada sepanjang 2025 atau sebelum berlakunya bea keluar mencapai 15,3 ton. Namun, sejak dikenakan tarif tersebut, ekspor emas sepanjang Januari-Maret atau kuartal I/2026 turun menjadi 44 kilogram (kg).

"Sementara kan targetnya [penerimaan] sekitar Rp2,8 triliun. Sekarang baru sedikit sekali. Kalau [dulu] 15,39 ton, sekarang baru 44 kilogram jauh banget," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, penerimaan bea keluar ekspor emas sampai dengan Januari 2026 mencapai Rp695 juta. PMK yang diterbitkan akhir 2025 lalu itu mengatur empat kategori produk emas yakni dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya) sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Adapun, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

"Jadi salah satu pengenaan bea keluar itu adalah untuk menjamin ketersediaan emas di dalam negeri. Baik itu emas, CPO, segala macam itu kan dikenakan bea keluar," terang Nirwala.

Namun demikian, eselon II Bea Cukai itu mengaku pihaknya akan mendalami lebih lanjut anjloknya ekspor emas sejak pengenaan bea keluar. Pendalaman akan melibatkan instansi penegak hukum seperti Polri.

"Makanya ini akan terus didalami terus, dari sekitar 15 [ton] kok [jadi] cuma 44 [kg]. Kami curiga kan? Makanya pengetatan-pengetatan tadi dilakukan. Kemana ini sebetulnya emas? Dengan teman-teman Polri pun kami juga kerja sama," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan berupa pengenaan bea keluar ekspor untuk komoditas emas, atau bea keluar emas, mulai hari ini, Selasa (23/12/2025).

Adapun aturan bea keluar emas tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 ini diundangkan sejak 9 Desember 2025.

Sebenarnya PMK ini telah diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pada 17 November 2025 namun berlaku setelah 14 hari setelah diundangkan

Dalam aturan bea keluar ekspor emas ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral berupa emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor emas.

Lantas, apa saja isi aturan bea keluar emas ini?

Pasal 3 PMK Bea Keluar Emas

Melansir pasal 3 dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan bahwa tarif bea keluar atas barang ekspor berupa emas ditentukan tergantung harga referensi dan jenis emas yang akan diekspor.

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan tarif bea keluar emas di antara rentang 7,5 hingga 15 persen hal ini tergantung pada jenis emas dan harga referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Dari sisi harga referensi Purbaya menerapkan mulai dari 2,800 dollar Amerika Serikat per troy ounce sampai dengan 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Sedangkan untuk harga referensi mulai dari 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Pasal 5 PMK Bea Keluar Emas

Dalam pasal 5 PMK 80/2025 disebutkan juga bahwa perhitungan Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

Untuk diketahui dalam menentukan besaran biaya keluar, semakin tinggi harga referensi semakin tinggi pula presentase pembayaran bea keluar yang diterapkan oleh Purbaya.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berupaya menata ekspor emas dan memastikan penerimaan negara tetap optimal di tengah fluktuasi harga emas global.

Berikut ini rincian tarif bea keluar per komoditas emas:

1. Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5 persen dan 15 persen.

2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 10 persen dan 12,5 persen.

3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

4. Minted bars tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI membahas penerapan bea keluar ekspor emas sebesar 15 persen mulai tahun depan.

Hal ini bermula ketika Purbaya tiba-tiba batuk saat menjelaskan alasan penerapan bea keluar emas. Padahal, sebelumnya tak ada pungutan tersebut untuk ekspor emas.

"Kebijakan bea keluar emas diterapkan dengan prinsip bahwa tarif produk hulu lebih tinggi dari produk hilir (tiba-tiba batuk dan minum). Mungkin produsen emas mengutuk saya dari jauh nih mau narikin bea nih," ujar Purbaya sambil tertawa, Senin (8/12).

Purbaya mengatakan kebijakan kepabeanan dilakukan demi menunjang efektivitas pengawasan ekspor emas. Di mana, emas dengan kadar di bawah 99 persen tak boleh diekspor.

"Pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas dengan kadar di bawah 99 persen (batuk lagi). Doanya kuat juga mereka," lanjutnya.

Dalam hal ini, Purbaya menjelaskan ada dua alasan menarik bea keluar emas. Pertama, untuk menjamin pasokan emas bagi penciptaan nilai tambah dan pendalaman sektor keuangan (bullion bank).

Kedua, penerapan bea keluar atas ekspor emas turut serta mendukung optimalisasi pengawasan ekspor, tata kelola yang baik untuk ekosistem emas Indonesia dan memperkuat ruang fiskal APBN melalui peningkatan penerimaan negara.

"Oleh karena itu diperlukan instrumen fiskal berupa bea keluar untuk mendukung ketersediaan supply emas di Indonesia," tegas Purbaya.