Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjuk Strava dan enam perusahaan lainnya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital.

Selain Strava Inc, enam perusahaan lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut pajak digital yang baru antara lain Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group Inc, Kling AI Pte Ltd, Law School Admission Council Inc dan PLAUD LLC.

Ketujuh perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi digital mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

"Pada Mei 2026, DJP kembali melakukan penyesuaian daftar pemungut PPN PMSE melalui penunjukan tujuh pemungut baru," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Menurutnya, pertambahan perusahaan-perusahaan baru sebagai pemungut pajak digital mencerminkan semakin luasnya cakupan pemungutan PPN PMSE seiring perkembangan model bisnis digital.

Per Mei 2026, DJP telah menunjuk 271 pelaku PMSE sebagai pemungut pajak digital. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 PMSE telah memungut dan menyetor PPN PMSE dengan total nilai Rp40,55 triliun.

Setoran PPN PMSE yang terkumpul Rp40,55 triliun itu terdiri dari setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp4,88 triliun pada 2026.

"DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Sebanyak 158.100 rumah tangga di Kabupaten Cirebon akan segera menikmati fasilitas jaringan gas (jargas). Program strategis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu dipastikan berjalan tanpa memungut biaya sepeser pun dari masyarakat alias gratis.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, mengungkapkan program pemasangan jargas gratis bagi 158.100 rumah tersebut merupakan yang terbanyak di Pulau Jawa.

Program jargas itu ditargetkan menyasar 12 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Program tersebut akan berlangsung secara bertahap mulai 2026 hingga 2029."Untuk Kabupaten Cirebon, pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap," tutur Nanan saat ditemui akhir pekan ini.

Pada tahap pertama, program jargas akan menjangkau empat kecamatan, yakni Palimanan, Gempol, Depok, dan Dukupuntang. Adapun targetnya sebanyak 41.035 sambungan rumah.

Selanjutnya, tahap kedua mencakup delapan kecamatan, yakni Tengah Tani, Plered, Sumber, Weru, Talun, Plumbon, Klangenan, dan Jamblang."Saat ini jaringan gas baru menjangkau wilayah tengah dan barat Kabupaten Cirebon. Kami berharap ke depan seluruh kecamatan bisa memperoleh program tersebut," tambah Nanan.

Saat ini, tim dari Kementerian ESDM telah bergerak melakukan survei dan pemantauan jalur pipa, mulai dari wilayah Kecamatan Depok hingga Desa Cupang di Kecamatan Palimanan. Konstruksi fisik di lapangan diperkirakan akan segera dimulai."Minggu depan kemungkinan pemasangan jaringan pipa sudah dimulai. Targetnya enam bulan selesai dan jaringan sudah bisa digunakan oleh masyarakat," jelasnya.

Tidak hanya menggratiskan biaya instalasi pipa, pemerintah juga akan memberikan fasilitas tambahan berupa kompor gas gratis untuk setiap rumah penerima manfaat.

Nanan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung penuh program tersebut karena mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap gas elpiji. Melalui jargas, masyarakat dapat menikmati akses energi yang lebih murah, aman, ramah lingkungan, sekaligus lebih efisien.

Salah satu faktor penting dalam penguatan ekosistem tersebut adalah tersedianya produk dan layanan halal yang terpercaya melalui implementasi Jaminan Produk Halal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha merupakan salah satu faktor penting dalam penguatan ekosistem halal nasional.

“Salah satu faktor penting dalam penguatan ekosistem tersebut adalah tersedianya produk dan layanan halal yang terpercaya melalui implementasi Jaminan Produk Halal,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, salah satu pencapaian Indonesia di sektor industri halal tahun ini adalah meraih peringkat kedua sebagai Destinasi Negara Ramah Muslim Tahun Ini (Muslim-Friendly Destination of The Year) dalam ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) Awards 2026.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin diakui dunia sebagai destinasi yang mampu menghadirkan kenyamanan dan kepastian layanan bagi wisatawan Muslim,” ujar dia.

Menurut Haikal, ketersediaan makanan dan minuman halal merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung daya saing destinasi wisata ramah Muslim.

Oleh karena itu, BPJPH terus memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Melalui Program SEHATI, BPJPH memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis mulai dari proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (self declare) yang didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Program ini menjadi instrumen strategis dalam memperluas jumlah produk bersertifikat halal sekaligus memperkuat ekosistem halal nasional.

Dalam dua tahun terakhir, BPJPH bersama Kementerian Pariwisata secara khusus berkolaborasi mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di kawasan dan desa wisata. Inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan kualitas produk, standar layanan, dan daya saing destinasi wisata Indonesia di pasar wisata halal global.

Hingga saat ini, BPJPH telah menerbitkan 31.617 sertifikat halal bagi UMK desa wisata yang tersebar di 1.372 desa wisata pada 37 provinsi di seluruh Indonesia.

Produk-produk UMK tersebut mencakup makanan, minuman, pusat oleh-oleh, katering, hingga berbagai usaha pendukung sektor pariwisata yang menjadi bagian penting dari pengalaman wisatawan saat berkunjung ke Indonesia.

“Melalui sertifikasi halal, pembinaan UMK, dan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis Indonesia dapat menjadi destinasi wisata ramah Muslim terbaik dunia sekaligus pusat ekosistem halal global yang berdaya saing dan berkelanjutan,” kata Haikal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON-Mayoritas harga pangan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengalami penurunan pada akhir Juni 2026.

Sejumlah komoditas strategis seperti cabai, bawang, daging ayam, telur ayam, hingga minyak goreng curah tercatat turun pada Senin (29/6/2026), sementara harga beras, gula, dan daging sapi relatif stabil.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, penurunan paling besar terjadi pada cabai rawit merah. Komoditas ini turun 13,07% atau Rp8.900 per kilogram menjadi Rp59.200 per kilogram.

Selain itu, cabai merah besar turun 9,49% menjadi Rp46.250 per kilogram dan cabai merah keriting turun 6,96% menjadi Rp44.100 per kilogram.

Harga cabai rawit hijau juga mengalami penurunan sebesar 3,97% menjadi Rp49.550 per kilogram.

Selain kelompok cabai, komoditas bawang turut menunjukkan tren penurunan. Harga bawang merah ukuran sedang turun 5,85% atau Rp3.000 menjadi Rp48.300 per kilogram. Sementara bawang putih ukuran sedang turun 0,91% atau Rp400 menjadi Rp43.450 per kilogram.

Di kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar turun 2,55% atau Rp900 menjadi Rp34.350 per kilogram. Harga telur ayam ras segar juga turun 1,88% atau Rp500 menjadi Rp26.100 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng curah turun tipis 0,92% atau Rp200 menjadi Rp21.550 per liter.

Berbeda dengan sejumlah komoditas tersebut, harga beras di seluruh kategori tidak mengalami perubahan. Beras kualitas bawah I tetap Rp14.150 per kilogram, beras kualitas bawah II Rp13.600 per kilogram, beras kualitas medium I Rp15.400 per kilogram, beras kualitas medium II Rp14.750 per kilogram, beras kualitas super I Rp17.100 per kilogram, dan beras kualitas super II Rp16.000 per kilogram.

Stabilitas harga juga terjadi pada daging sapi. Harga daging sapi kualitas 1 bertahan di level Rp157.350 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas 2 tetap Rp148.200 per kilogram.

Komoditas gula pasir juga tidak mengalami perubahan. Gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.350 per kilogram dan gula pasir lokal Rp18.400 per kilogram.

Adapun minyak goreng kemasan bermerk masih bertahan pada kisaran Rp22.700 hingga Rp23.350 per liter.

Berdasarkan data tersebut, dari 21 komoditas yang dipantau, sedikitnya sembilan komoditas mengalami penurunan harga, sementara sisanya cenderung stabil.

KOMPAS.com - Harga minyak dunia kembali menguat pada Senin (29/6/2026) setelah aksi saling serang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memicu kembali kekhawatiran terhadap pasokan minyak mentah dari kawasan Timur Tengah.

Dilansir dari CNBC, Senin (29/6/2026), kenaikan harga minyak terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik setelah serangan militer terbaru antara kedua negara memperburuk prospek penyelesaian konflik.

Kontrak minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 0,71 persen menjadi 69,72 dollar AS per barrel.

Meski menguat, harga minyak WTI sempat turun di bawah level 70 dollar AS pada Jumat (26/6/2026), untuk pertama kalinya sejak 27 Februari 2026 atau sehari sebelum perang Iran dimulai.

Sementara itu, harga minyak mentah acuan global Brent naik 0,36 persen menjadi 72,25 dollar AS per barrel.

Perundingan damai dilaporkan tertunda

Kenaikan harga minyak juga dipicu oleh laporan bahwa pembicaraan yang bertujuan mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran untuk sementara dihentikan.

Jeda perundingan terjadi setelah Washington melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer Iran sebagai balasan atas serangan Teheran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global dikirim melalui jalur tersebut sehingga setiap gangguan keamanan berpotensi memengaruhi pasokan dan harga minyak dunia.

Seorang sumber dari Pakistan yang terlibat dalam proses negosiasi mengatakan kepada MS NOW bahwa pembahasan memang dihentikan sementara.

Meski demikian, seluruh delegasi masih berada di Swiss dan siap melanjutkan perundingan setelah memperoleh persetujuan.

Sumber tersebut tidak menjelaskan pihak mana yang memutuskan penghentian sementara pembicaraan.

Pemerintahan Trump bantah negosiasi dibatalkan

Di sisi lain, seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Donald Trump membantah laporan yang menyebut negosiasi telah dibatalkan.

"Tidak ada yang dibatalkan," kata pejabat tersebut.

Ia menambahkan bahwa pembicaraan teknis mengenai implementasi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tetap berjalan sesuai rencana dalam beberapa hari ke depan.

Seorang pejabat AS lainnya juga mengatakan bahwa pembahasan teknis mengenai seluruh aspek MoU masih akan terus dilanjutkan.

"Untuk saat ini kedua pihak akan menahan diri dan kapal-kapal dapat kembali bergerak dengan bebas," ujarnya.

Ketegangan militer kembali meningkat

Ketidakpastian diplomatik muncul setelah konflik kembali memanas dalam beberapa hari terakhir.

Presiden AS, Donald Trump memperingatkan Iran akan menghadapi konsekuensi besar setelah militer AS menyerang sejumlah fasilitas militer Iran sebagai respons atas serangan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Negara tetangga Iran, yakni Kuwait dan Bahrain, juga melaporkan adanya serangan rudal dan pesawat nirawak pada Minggu malam.

Melalui akun Truth Social, Trump mengatakan bahwa pesawat militer AS telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta fasilitas radar pantai karena, menurutnya, Iran kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Perkembangan terbaru tersebut kembali meningkatkan kekhawatiran pasar energi global terhadap potensi terganggunya distribusi minyak dari Timur Tengah, yang selama ini menjadi salah satu kawasan pemasok energi terbesar di dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi pelayanan publik melalui perluasan akses layanan TASPEN di 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta integrasi layanan pada MPP Digital Nasional. Upaya TASPEN ini telah menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau, cepat, dan terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, turut mengapresiasi langkah strategis tersebut saat Peresmian 8 Mal Pelayanan Publik Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (15/6).

Kehadiran TASPEN di MPP mampu memperluas akses peserta terhadap berbagai layanan, mulai dari layanan informasi dan konsultasi, pengajuan klaim, layanan administrasi kepesertaan dan pensiun, hingga layanan pendukung lainnya yang dapat diakses secara lebih mudah melalui satu titik layanan terpadu.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menilai kehadiran TASPEN di Mal Pelayanan Publik memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang aktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pastikan kehadiran MPP berperan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, tetapi juga harus menjadi kanal layanan yang aktif dan konsisten. Beberapa waktu lalu saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut bergabung untuk berdiskusi dengan para pensiunan yang memang kesulitan mendapatkan layanan,” ujar Menteri PANRB.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem MPP, TASPEN menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses melalui layanan satu pintu yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah.

Corporate Secretary TASPEN, Henra,menyatakan, “Sebagai pengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang Mal Pelayanan Publik sebagai simpul layanan yang mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Melalui kehadiran layanan TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang tertentu. TASPEN ingin memastikan layanan yang cepat dapat dijangkau peserta di mana pun mereka berada.”

Lebih lanjut, Henra menjelaskan bahwa penguatan layanan melalui MPP dan aplikasi MPP Digital Nasional sejalan dengan transformasi layanan TASPEN sebagai Center of Excellence yang berfokus pada peningkatan pengalaman peserta melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas instansi, serta perluasan akses layanan hingga menjangkau seluruh lapisan peserta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bank Indonesia pada pertengahan Juni lalu memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Kebijakan tersebut ditempuh di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan dolar Amerika Serikat, dan meningkatnya risiko inflasi akibat gejolak geopolitik untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah serta menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan Bank Indonesia.

Stabilitas rupiah memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Nilai tukar yang terjaga membantu mengendalikan inflasi impor, mempertahankan kepercayaan investor, dan menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi. Menurut Mishkin (2022), stabilitas moneter merupakan prasyarat penting bagi efektivitas keputusan investasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi karena mampu mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi.

Namun stabilitas tidak pernah hadir tanpa biaya. Sebagaimana manfaatnya dinikmati oleh seluruh perekonomian, biaya untuk menjaganya juga selalu muncul dalam bentuk tertentu. Persoalannya, biaya tersebut tidak selalu terdistribusi secara proporsional.

Dalam praktiknya, dampak awal kebijakan stabilisasi justru pertama kali dirasakan oleh sektor produktif melalui kenaikan biaya modal, tertundanya investasi, dan meningkatnya tekanan terhadap arus kas perusahaan. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya membayar harga stabilitas rupiah?

Harga Stabilitas dan Tanggung Jawab Negara

Dalam teori ekonomi moneter, kenaikan suku bunga bekerja melalui jalur biaya modal. Ketika suku bunga meningkat, biaya pembiayaan ikut naik sehingga konsumsi dan investasi cenderung melambat.

Bernanke (2022) menjelaskan bahwa transmisi kebijakan moneter berlangsung melalui perubahan biaya kredit yang memengaruhi keputusan investasi sektor riil. Karena itu, semakin mahal biaya dana, semakin selektif dunia usaha dalam melakukan ekspansi dan investasi.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia yang pembiayaan sektor usahanya masih sangat bergantung pada perbankan. OJK mencatat kredit perbankan tumbuh 7,74% secara tahunan pada November 2025, tetapi kenaikan biaya dana membuat pelaku usaha semakin selektif dalam berekspansi (OJK, 2026).

Kelompok yang paling rentan adalah UMKM yang masih mengandalkan kredit perbankan sebagai sumber utama pembiayaan, berbeda dengan korporasi besar yang memiliki akses lebih luas ke pasar modal dan berbagai instrumen keuangan lainnya.

Dari perspektif akuntansi keuangan, kenaikan suku bunga tidak berhenti pada perubahan indikator moneter. Dampaknya masuk langsung ke laporan keuangan perusahaan melalui peningkatan beban bunga, penurunan margin laba, dan berkurangnya ruang untuk melakukan ekspansi usaha.

Dalam kondisi demikian, manajemen cenderung memperkuat likuiditas dan menunda investasi baru sampai kondisi pembiayaan menjadi lebih kondusif. Dengan kata lain, biaya stabilitas mula-mula muncul dalam laporan keuangan perusahaan sebelum menjalar ke sektor riil yang lebih luas.

Di sinilah relevansi pemikiran Musgrave dan Musgrave (1989) mengenai fungsi negara di mana pemerintah tidak hanya memiliki fungsi stabilisasi, tetapi juga fungsi alokasi dan distribusi. Oleh karenanya, persoalan utama kebijakan stabilisasi bukanlah ada atau tidak adanya biaya, melainkan bagaimana biaya tersebut didistribusikan secara adil dan proporsional.

Karena itu, ketika kebijakan moneter menimbulkan tekanan pada sektor produktif, negara memiliki tanggung jawab untuk menggunakan instrumen fiskal dan kebijakan sektor riil guna mengurangi beban yang ditanggung pelaku usaha, UMKM, dan tenaga kerja.

Langkah Pemerintah Membayar Harga Stabilitas

Karena itu, biaya yang muncul akibat kebijakan stabilisasi tidak seharusnya sepenuhnya ditanggung oleh sektor produktif yang terdampak. Fungsi alokasi dan distribusi negara mengharuskan pemerintah hadir melalui APBN untuk mengurangi tekanan yang dihadapi industri, UMKM, dan tenaga kerja.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai siapa yang membayar harga stabilitas rupiah pada akhirnya tidak hanya dijawab oleh dunia usaha yang menghadapi kenaikan biaya pembiayaan. Namun, juga oleh pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal dan kebijakan sektor riil.

Bentuk paling nyata dari kehadiran tersebut adalah pemberian insentif yang mampu menurunkan beban usaha. Dalam situasi biaya modal yang meningkat, pemerintah perlu mempertimbangkan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh), pembebasan atau pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara selektif bagi sektor yang terdampak, insentif investasi, serta berbagai kebijakan yang dapat menjaga arus kas perusahaan dan UMKM.

Tujuannya bukan memberikan keistimewaan kepada pelaku usaha, melainkan menjaga kapasitas sektor produktif agar tetap mampu menciptakan investasi, produksi, dan lapangan kerja.

Pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa instrumen fiskal semacam ini dapat digunakan secara efektif untuk menjaga keberlangsungan sektor usaha. Berbagai kebijakan seperti PPh Ditanggung Pemerintah, relaksasi PPh Pasal 22 Impor, percepatan restitusi PPN, dan insentif perpajakan lainnya terbukti membantu menjaga likuiditas perusahaan serta memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk bertahan pada masa tekanan ekonomi.

Rosid et. al (2023) menemukan bahwa insentif perpajakan selama pandemi berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya tahan sektor produktif. Temuan tersebut menegaskan bahwa insentif fiskal bukan sekadar pengurangan penerimaan negara, melainkan instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk menjaga kapasitas produksi, investasi, dan lapangan kerja ketika dunia usaha menghadapi tekanan yang berasal dari luar kendalinya.

Konsekuensi dari berbagai insentif tersebut tentu berupa berkurangnya penerimaan negara dalam jangka pendek. Namun biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi sektor produktif yang terdampak kebijakan stabilisasi. Karena itu, ruang fiskal yang terbatas harus diimbangi dengan disiplin dalam belanja negara.

Program-program beranggaran besar, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dalam tata kelola yang baik, setiap rupiah APBN harus memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Penutup

Menjaga stabilitas rupiah merupakan mandat yang tidak dapat diabaikan. Tanpa nilai tukar yang stabil dan inflasi yang terkendali, biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat dapat jauh lebih besar. Karena itu, kebijakan moneter yang menjaga kredibilitas rupiah tetap memiliki landasan yang kuat.

Namun dalam perspektif tata kelola ekonomi, keberhasilan stabilisasi rupiah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga nilai tukar dan inflasi. Akan tetapi juga oleh kemampuan negara menjalankan fungsi alokasi dan distribusi untuk melindungi sektor produktif yang terdampak.

Pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah stabilitas memiliki harga, melainkan apakah negara telah cukup hadir untuk membayar harga tersebut melalui kebijakan fiskal yang tepat, terukur, akuntabel, dan berkeadilan.

WASHINGTON - Harga minyak dunia mulai kembali ke level sebelum perang setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menyepakati nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk meredakan konflik. Namun, harga bensin di Amerika Serikat masih bertahan tinggi dan belum turun secepat penurunan harga minyak mentah.

Kondisi tersebut memicu kemarahan publik dan kritik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perusahaan minyak besar yang dinilai lambat menurunkan harga bahan bakar di tingkat konsumen.

"Publik marah kepada perusahaan minyak besar karena harga bensin tidak turun secepat harga minyak mentah. Kemarahan itu salah sasaran," kata Presiden Lipow Oil Associates Andy Lipow kepada The Hill dikutip, Senin (29/6/2026).

Menurut Lipow, perusahaan minyak besar hanya memiliki kurang dari lima persen stasiun pengisian bahan bakar di Amerika Serikat, meski merek mereka digunakan di sebagian besar SPBU. Ia menilai pemilik SPBU lokal justru memperoleh keuntungan besar karena lambat menurunkan harga jual.

Harga minyak dan bensin sebelumnya melonjak tajam selama perang dengan Iran. Rata-rata harga bensin nasional di Amerika Serikat sempat menembus USD4,50 per galon pada awal tahun ini setelah Iran mampu mengganggu jalur pelayaran Selat Hormuz, rute penting yang dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak dunia.

Salah satu poin utama dalam MoU antara Amerika Serikat dan Iran adalah menjamin kelancaran arus kapal di Selat Hormuz. Namun situasi di kawasan itu masih belum sepenuhnya stabil setelah Iran menembaki sebuah kapal yang dianggap melintasi jalur yang tidak sesuai, yang kemudian dibalas dengan aksi militer Amerika Serikat pada Jumat malam waktu setempat.

Meski demikian, harga minyak mentah acuan Amerika Serikat jenis West Texas Intermediate (WTI) pada Jumat tercatat turun menjadi sekitar USD69 per barel, mendekati level sebelum perang yang berada di kisaran USD67 per barel.

Di sisi lain, harga bensin nasional masih bertahan tinggi. Data AAA menunjukkan rata-rata harga bensin mencapai USD3,90 per galon atau naik hampir satu dolar dibandingkan akhir Februari lalu.

Direktur Global Fuel Retail S&P Global Energy Rob Smith mengatakan harga bahan bakar di tingkat ritel memang cenderung lebih lambat turun dibandingkan kenaikan harga minyak mentah. “Ada ungkapan bahwa harga ritel naik seperti roket, tetapi turun seperti bulu. Operator SPBU sebelumnya juga mengalami tekanan margin sehingga kini mereka berupaya memulihkan keuntungan,” ujarnya.

Ekonom Utama Rystad Energy Claudio Galimberti menambahkan rendahnya persediaan bensin turut memengaruhi lambatnya penurunan harga. Menurut dia, permintaan bahan bakar meningkat karena memasuki musim perjalanan, sementara persediaan global terus menyusut setelah gangguan pasokan berkepanjangan.

Trump sebelumnya menuding perusahaan minyak melakukan praktik “penggelembungan harga” atau gouging. Dalam unggahannya di Truth Social, ia menyatakan perusahaan minyak tidak menurunkan harga bensin sebanding dengan penurunan harga minyak mentah dan meminta Departemen Kehakiman AS segera menyelidiki persoalan tersebut.

Namun tudingan itu dibantah kelompok lobi industri minyak American Petroleum Institute (API). Juru bicara API Bethany Williams mengatakan harga bensin tidak bergerak secepat harga minyak mentah, terutama ketika gangguan global masih memengaruhi pasokan, kapasitas pengolahan, dan persediaan energi.

Chief Financial Officer Chevron Eimear Bonner juga mengatakan penurunan harga bensin membutuhkan waktu sebelum benar-benar terasa di tingkat konsumen. "Ada jeda antara penurunan harga minyak dan dampaknya di pompa bensin, tetapi kami memperkirakan harga akan turun seiring kondisi yang semakin normal," katanya.

Sementara itu, tingginya harga bensin masih menjadi beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Amerika Serikat. Direktur Eksekutif National Energy Assistance Directors Association Mark Wolfe mengatakan tambahan biaya energi sekitar 100 dolar AS per bulan sangat memberatkan keluarga yang hidup dari gaji ke gaji sehingga memaksa mereka mengurangi pengeluaran lain atau menambah utang kartu kredit.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Penurunan harga BBM dinilai layak dilakukan karena harga minyak mentah dunia telah mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, harga BBM nonsubsidi pada prinsipnya mengikuti pergerakan harga minyak mentah internasional.

Karena itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM nonsubsidi semestinya ikut disesuaikan.

"Jadi semestinya kalau harga minyak mentah dunia sekarang sekitar 70-an dollar AS per barel, bahkan minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) itu sudah 68 dollar AS per barel, mestinya (harga BBM nonsubsidi) turun, dan ini juga akan membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat konsumen di Indonesia terutama kaitannya dengan penurunan kelas menengah misalnya," ujar Faisal, Sabtu (27/6/2026) seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, berbeda dengan BBM bersubsidi yang penetapan harganya bergantung pada kebijakan pemerintah, harga BBM non-subsidi bersifat floating atau mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.

Karena itu, Faisal menilai tidak ada alasan untuk menunda penyesuaian harga apabila tren penurunan harga minyak terus berlanjut.

"Menurut saya jangan berlama-lama, jadi semestinya juga dalam waktu dekat (harga BBM nonsubsidi) itu sudah bisa diturunkan semestinya, karena pada dasarnya dia floating, jadi harus diturunkan, apalagi kalau kemudian nanti stabil artinya stabil terus di kisaran 70 dollar AS per barel maka sudah waktunya untuk diturunkan," kata dia.

Pertamina Siapkan Pembahasan Penurunan Harga BBM

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan atau Iwan Bule meminta jajaran direksi menyiapkan pembahasan penurunan harga BBM nonsubsidi secara bertahap mulai awal Juli 2026.

Menurut Iriawan, arahan tersebut diberikan setelah harga minyak mentah dunia berangsur turun pasca meredanya ketegangan geopolitik dan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Swiss.

"Yang pasti kami dari jajaran dewan komisaris mendorong direksi manajemen untuk segera menyesuaikan dengan harga minyak yang di dunia sudah mulai turun," kata Iriawan.

Ia menjelaskan, harga BBM nonsubsidi yang berlaku saat ini masih mengacu pada harga minyak mentah ketika rata-rata berada di atas 80 dollar AS per barel akibat konflik di kawasan Teluk.

Sementara itu, berdasarkan perkembangan terbaru, harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan.

Pada perdagangan terkini, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 71,533 dollar AS per barel, sedangkan minyak Brent diperdagangkan di level 74,835 dollar AS per barel.

"Kita sedang memformulasikan, mendiskusikan. Yang jelas harga minyak hari ini kan diprosesnya bulan kemarin," ujar Iriawan.

Penyesuaian Harga BBM Tidak Bisa Dilakukan Seketika

Meski demikian, Iriawan menegaskan penurunan harga BBM non-subsidi tidak dapat dilakukan secara langsung.

Menurut dia, BBM yang saat ini dipasarkan masih berasal dari pembelian minyak mentah ketika harga dunia masih tinggi.

Selain itu, Pertamina juga menerapkan mekanisme evaluasi berkala sehingga perubahan harga tidak mengikuti fluktuasi harian yang sangat tajam.

"Karena minyak yang sekarang ini diproses bulan yang lalu dengan harga yang lalu. Dan tentunya kalau turunnya kemarin beberapa hari yang lalu, kita akan menyesuaikan nanti," jelasnya.

Ia menambahkan, formula evaluasi berkala tersebut menjadi instrumen untuk melindungi konsumen agar tidak terdampak volatilitas harga minyak dunia yang ekstrem.

Iriawan berharap harga BBM nonsubsidi dapat segera disesuaikan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat, meskipun harga minyak mentah belum kembali ke level sebelum konflik, yakni sekitar 60 dollar AS per barrel.

Menurut dia, dorongan tersebut juga merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Pesan itu saya maknai sebagai kewajiban mutlak untuk mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga integritas, dan memastikan Pertamina benar-benar bekerja untuk masyarakat Indonesia," tuturnya.

Harga BBM Nonsubsidi Saat Ini

Sebagai informasi, Pertamina sebelumnya menaikkan harga BBM nonsubsidi efektif 10 Juni 2026 setelah beberapa bulan menahan kenaikan meski harga minyak dunia sempat melonjak.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Pertamax Green 95 (RON 95) juga meningkat dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Turbo tetap Rp 20.750 per liter, Dexlite Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp 24.800 per liter.

Dengan tren pelemahan harga minyak mentah dunia yang terus berlanjut, wacana penyesuaian harga BBM nonsubsidi kini menjadi perhatian.

Kalangan ekonom menilai langkah tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, meski implementasinya tetap harus mengikuti mekanisme evaluasi yang berlaku di Pertamina.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta keterlibatan lebih besar kalangan perguruan tinggi dalam mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah melalui pembentukan satuan tugas (satgas) atau kelompok kerja yang beranggotakan guru besar, dosen, peneliti perguruan tinggi, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Arahan tersebut disampaikan pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026). Forum tersebut mempertemukan pimpinan perguruan tinggi, guru besar, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk membahas kontribusi sains dan teknologi terhadap percepatan pembangunan nasional sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

Prabowo mendorong perguruan tinggi mengambil peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi perubahan global yang dipengaruhi kemajuan sains dan teknologi.

Menurutnya, kampus harus menjadi ruang yang aktif dalam mengembangkan pemikiran, penelitian, serta inovasi yang mampu menjawab tantangan bangsa.

“Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situlah disebut bahwa kampus punya academic freedom,” tutur Prabowo.

Dia juga meminta perguruan tinggi terus menghasilkan riset dan teknologi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu, yang membiayai semua lembaga pendidikan,” tegasnya.

Presiden turut menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif dengan kalangan akademisi dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, pertemuan dengan para akademisi perlu dilakukan secara rutin karena pemerintah membutuhkan masukan dari kalangan intelektual.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan Presiden secara langsung meminta pembentukan mekanisme kerja yang melibatkan akademisi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

"Terkait masukan-masukan yang teknis, Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya berisi insan-insan guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait," ujar Brian kepada wartawan.

Menurut Brian, arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi, kritik, dan pertanyaan yang disampaikan peserta selama tiga hari penyelenggaraan sarasehan.

"Ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan dan juga hal-hal lain yang disampaikan oleh seluruh peserta. Tentu kami mengkonsolidasikan karena ada beberapa yang mirip-mirip jadi kita satukan," kata Brian.

Dia menjelaskan berbagai masukan tersebut berasal dari beragam bidang keilmuan dan akan dikelompokkan berdasarkan tema agar dapat dibahas lebih lanjut bersama kementerian teknis sesuai kewenangannya. Dia menambahkan, Presiden berharap sumbangsih insan perguruan tinggi dapat mempercepat pencapaian target-target kebijakan strategis di setiap kementerian.

Pokja Kawal Program Strategis

Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok mengatakan salah satu hasil sarasehan adalah usulan pembentukan kelompok kerja (pokja) yang berfokus pada berbagai isu teknis.

"Dari situ berkembanglah diskusi yang akhirnya juga mendorong dibentuknya semacam kelompok kerja terkait isu-isu teknis," kata Eduart.

Salah satu pokja yang diusulkan akan berfokus pada percepatan pembangunan industri perkapalan nasional.

Menurut Eduart, pembentukan pokja dimaksudkan agar berbagai rekomendasi yang lahir dari forum akademik tidak berhenti sebagai hasil diskusi semata, melainkan dapat dikawal hingga tahap implementasi bersama kementerian terkait.

Pokja tersebut akan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang teknologi perkapalan dan bekerja sama dengan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menindaklanjuti hasil sarasehan. Selain penguatan kolaborasi antarkampus, mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat penerapan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dia berharap keterlibatan akademisi dalam pokja dapat mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus memberikan masukan dan kontribusi yang optimal agar program-program untuk rakyat berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, kalangan pengamat mengingatkan agar pembentukan satgas akademik tidak berhenti sebagai simbol politik semata.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sekaligus Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai gagasan tersebut dapat menjadi langkah maju apabila diarahkan untuk memperkuat evidence-based policymaking.

Menurutnya, pendekatan berbasis bukti menjadi semakin penting dalam penyusunan kebijakan publik, terutama di tengah kompleksitas persoalan pembangunan. Namun, dia mengingatkan pembentukan satgas harus memiliki kedudukan, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga yang selama ini telah menjalankan fungsi serupa.

"Sepertinya lebih kepada evidence-based policymaking di Indonesia, atau justru berisiko menjadikan kalangan akademisi sekadar legitimasi politik bagi kebijakan yang sudah diputuskan sebelumnya karena adanya tuntutan mahasiswa akhir-akhir ini karena akan tumpang tindih dengan yang sudah ada," imbuhnya kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Menurut Trubus, pemerintah perlu memastikan satgas memiliki kedudukan dan fungsi yang jelas serta tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, seperti Bappenas maupun BRIN.

"Jadi harusnya giatkan lembaga yang sudah ada Bappenas, BRIN, dan kalau kampus lebih dilibatkan saja di sana dalam mengedepankan kebijakan pemerintah," katanya.

Selain itu, Trubus menilai keberhasilan satgas bergantung pada tata kelola yang inklusif. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kelembagaan satgas memiliki fungsi yang jelas serta melibatkan perguruan tinggi besar, kecil, dan swasta secara setara melalui dukungan insentif yang memadai.

Dia menambahkan, kampus-kampus daerah memiliki pengalaman empiris yang penting dalam memahami persoalan di tingkat akar rumput. Karena itu, pelibatan perguruan tinggi tidak boleh hanya terpusat pada kampus-kampus besar, tetapi juga harus membuka ruang bagi institusi pendidikan tinggi di daerah untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan keunggulannya masing-masing.

"Ini gagasan baik, tetapi harus jelas kedudukan dan fungsi satgas dan harus menyeluruh menyebar ke semua perguruan tinggi jangan hanya dikuasai kampus besar dan negeri saja," ucapnya.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan, mempromosikan noken cenderawasih yang sangat unik produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kerajinan tangan di 328 kampung dari Suku Bomta sebagai upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Bupati Jayawijaya Atenius Murib dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu, mengatakan salah satu upaya meningkatkan performa UMKM di wilayahnya adalah dengan membuat pameran mini masyarakat yang memamerkan berbagai kerajinan tangan masyarakat yang tergabung dalam kelompok binaan PKK dan Dekranasda.

“Kami menggelar pemaren mini di Kampung Taganek, Distrik Yalengga dengan menghadirkan hasil kerajinan tangan masyarakat di wilayah tersebut supaya hasil kerajinan mereka dibeli oleh pengunjung yang hadir di sana,” katanya.

Pihaknya juga mendorong salah satu kerajinan tangan masyarakat di wilayah Yalengga adalah Noken Cenderawasih untuk memperoleh legalitas hukum oleh negara.

“Pemerintah daerah bekerja sama dengan PKK dan Dekranasda mendorong Noken Cenderawasih untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atau Haki. Supaya mereka lebih percaya diri dan produknya berdaya saing, sehingga ke depan produk UMKM Noken Cenderawasih semakin luas pasarnya baik di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dia menjelaskan noken atau tas asli masyarakat Papua memang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Unesco, tetapi dalam rajutan noken secara budaya berbeda-beda antara suku satu dan lainnya di Papua.

“Untuk itu kami mendorong hasil kerajinan tangan Noken Cenderawasih dari masyarakat adat wilayah Bomta memperoleh Haki, supaya dalam pemasaran ke depan terlindungi hak ciptanya terutama untuk noken yang dibuat oleh suku Bomta,” katanya.

Dia menambahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama PKK dan Dekranasda merupakan upaya dalam mendukung sektor UMKM masyarakat di Jayawijaya.

“Kami berharap produk UMKM tidak hanya noken, karena ada juga produk alam seperti kopi, alpukat, markisa, serta hasil perkebunan dan kerajinan asli Jayawijaya bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi bagi masyarakat di daerah ini,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

LOS ANGELES - Kanada tengah menikmati kebangkitan sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan mereka melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 tak hanya menjadi pencapaian bersejarah, tetapi juga diyakini menjadi titik balik perkembangan sepak bola di negara yang selama ini identik dengan hoki es.

Sesaat setelah peluit panjang berbunyi menandai kemenangan dramatis Kanada atas Afrika Selatan pada babak 32 besar, pelatih Jesse Marsch mengumpulkan seluruh pemain dan staf di tengah lapangan. Dalam sebuah lingkaran besar, ia menyampaikan pesan yang menggambarkan arti penting kemenangan tersebut.

"Kalian adalah pahlawan Kanada. Masa depan olahraga ini di negara ini sangat cerah karena kalian," ujar Marsch kepada para pemainnya dikutip dari BBC, Senin (29/6/2026).

Pelatih berusia 52 tahun itu memang dikenal kerap melontarkan pernyataan penuh semangat. Namun kali ini, ucapannya terasa mewakili kenyataan yang sedang terjadi.

Antusiasme masyarakat Kanada terhadap sepak bola terus meningkat sepanjang Piala Dunia 2026. Perubahan itu memang menjadi target besar Marsch sejak ditunjuk menangani tim nasional dua tahun lalu.

Saat itu, ambisinya terdengar sulit diwujudkan mengingat hoki es masih menjadi olahraga paling populer di Kanada. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Meksiko, Kanada sempat dianggap hanya pelengkap.

Meksiko menjadi pusat perhatian saat laga pembuka, sementara Amerika Serikat akan menggelar partai final. Di balik sorotan yang lebih kecil, Kanada justru membangun kekuatan secara perlahan sekaligus menumbuhkan gairah masyarakat terhadap tim nasional mereka.

Kapten Kanada, Alphonso Davies, mengaku merasakan perubahan besar sejak Piala Dunia dimulai. Pemain Bayern Munich itu bahkan mengaku emosional melihat ribuan suporter mengenakan warna merah-putih saat laga pembuka melawan Bosnia-Herzegovina di Toronto.

"Rasanya luar biasa karena saya belum pernah melihat begitu banyak orang Kanada datang ke pertandingan sepak bola sebelumnya. Itu membuat saya menangis," kata Davies.

Perjalanan Bersejarah Kanada

Penampilan Kanada di Piala Dunia 2026 memang layak mendapat pujian. Sebelum edisi ini, mereka belum pernah merasakan kemenangan di ajang Piala Dunia.

Langkah mereka dimulai dengan hasil imbang melawan Bosnia-Herzegovina, sebelum kemudian mencatat kemenangan perdana di Piala Dunia lewat pesta gol 6-0 atas Qatar yang sekaligus mengantarkan mereka ke fase gugur.

Meski gagal menjadi juara grup setelah kalah dari Swiss, dukungan suporter Kanada tetap luar biasa. Ribuan pendukung rela datang ke Los Angeles untuk memberikan semangat saat menghadapi Afrika Selatan.

Atmosfer pertandingan bahkan terasa seperti laga kandang bagi Kanada. Dukungan yang begitu besar menjadi energi tambahan bagi skuad Marsch.



Foto:South China Morning Post

Setelah pertandingan berlangsung ketat dan nyaris berlanjut ke adu penalti, Stephen Eustaquio akhirnya menjadi pahlawan lewat gol kemenangan di babak tambahan waktu. Bagi Marsch, momen berkumpul bersama pemain usai pertandingan menjadi bagian penting dari sejarah tersebut.

"Banyak orang menganggap berkumpul di tengah lapangan hanya formalitas, tetapi bagi saya yang terpenting adalah tim ini dan apa yang telah kami capai bersama," ujar Marsch.

"Saya ingin mereka memahami betapa pentingnya momen ini bagi perkembangan olahraga di negara kami."

Perjalanan Kanada belum selesai. Di babak 16 besar, mereka akan menghadapi lawan yang jauh lebih berat, yakni Belanda atau Maroko.

Belanda saat ini menempati peringkat ketujuh dunia, sementara Maroko berada satu tingkat di atasnya di posisi keenam.

Meski demikian, pencapaian Kanada sejauh ini membuat mereka tidak lagi dipandang sebelah mata. Marsch pun menilai timnya memiliki kesempatan untuk kembali menciptakan kejutan.

"Tujuan saya di turnamen ini bukan hanya menginspirasi bangsa kami, tetapi juga membuktikan bahwa kami mampu menantang salah satu raksasa dunia. Maroko adalah kekuatan baru sepak bola dunia, sedangkan Belanda merupakan salah satu raksasa tradisional. Ini adalah kesempatan emas bagi kami dan kami akan melakukan segala cara untuk meraih kemenangan," imbuh Marsch.