Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah analis memperkirakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan koreksi dan memberi rekomendasi saham unggulan pada perdagangan hari ini, Kamis (12/6/2025).

Berdasarkan data RTI Infokom, IHSG ditutup melemah 0,11% atau 8,2 poin ke level 7.222,45 pada perdagangan Rabu (11/6/2025). Tercatat sebanyak 336 saham menguat, 256 saham melemah, dan 214 saham stagnan.

Sepanjang perdagangan kemarin, IHSG bergerak pada kisaran 7.172,20-7.239,95. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp12.615,27 triliun.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi salah satu saham yang turun ke zona merah hari ini. Saham BBRI melemah 1,93% ke level Rp4.070 per saham.

Selanjutnya adalah saham milik Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN). Saham emiten batu bara ini melemah 7,39% ke level Rp11.900 per saham.

Kemudian saham emiten pelat merah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) tercatat turun 3,78% ke level Rp2.800 per saham pada penutupan perdagangan kemarin.

Adapun, Tim Analis MNC Sekuritas memperkirakan pada label merah, apabila IHSGbreak 7.240 maka diperkirakan IHSG akan membentuk wave (v) dari wave [a] yang akan menguji 7.263-7.355.

"Namun pada label hitam, masih terdapat potensi koreksi IHSG ke rentang area 6.713-7.009," seperti dikutip dalam riset, Kamis (12/6/2025).

IHSG diproyeksikan bergerak pada rentang support 7.009, 6.945 dan resistance 7.263, 7.324.

MNC Sekuritas memberikan rekomendasi agar investor mempertimbangkan opsi buy on weakness untuk saham ADMR dan ICBP, serta speculative buy untuk saham GOTO dan TKIM.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kurang lebih enam bulan menjalani tahun 2025, negeri kita masih menghadapi tekanan ekonomi yang tak ringan. Ketegangan geopolitik global, terutama akibat tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump serta lanjutan perang dagang antara AS dan China, telah mengguncang kestabilan ekonomi dunia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor industri dan perdagangan ekspor-impor, tetapi juga merembes pada sektor domestik, termasuk industri jasa dan pariwisata nasional.

Di tengah situasi global yang tidak kondusif tersebut, pemerintah Indonesia justru mengambil langkah besar melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dengan target penghematan sebesar Rp 306,7 triliun, kebijakan tersebut menyasar belanja operasional dan non-operasional pemerintah: dari perjalanan dinas, bantuan pemerintah, hingga pengadaan infrastruktur dan peralatan.

Tujuannya tentu baik-menata kembali orientasi belanja negara agar lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Namun, seperti banyak kebijakan lainnya, implementasi di lapangan kadang justru menghasilkan dampak ikutan yang tidak diantisipasi secara matang. Salah satunya adalah pukulan telak yang dirasakan oleh sektor industri perhotelan.

Tak bisa dimungkiri bahwa selama ini, industri perhotelan di Indonesia sangat bergantung pada serapan belanja birokrasi, terutama untuk kebutuhan rapat, pelatihan, hingga monitoring-evaluasi dari kementerian dan lembaga. Bahkan, menurut data dari Sekjen PHRI, Maulana Yusran, kontribusi belanja APBN/APBD terhadap sektor hotel di beberapa daerah bisa mencapai 40%-60% (CNBC Indonesia, 28/4/2025). Dengan kata lain, denyut nadi hotel-hotel terutama di daerah-sangat bergantung pada aktivitas birokrasi.

Ketergantungan
Ketika Inpres Efisiensi diberlakukan tanpa disertai strategi transisi yang matang, hotel-hotel kehilangan sumber pendapatan utama secara tiba-tiba. Fenomena ini nyata terlihat pada kuartal I-2025, di mana pertumbuhan ekonomi nasional melambat ke angka 4,87 persen, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu.

Dampaknya, beberapa hotel seperti Sahira Butik Hotel Paledang dan Sahira Butik Hotel Pakuan di Bogor resmi berhenti beroperasi pada Maret 2025 (Inilah.com, 1/6/2025). Fenomena ini merepresentasikan kesulitan serupa yang melanda hotel-hotel di seluruh Indonesia.

Lebih menyedihkan lagi, lesunya industri ini mengakibatkan gelombang PHK besar-besaran, yang tidak hanya menekan sektor jasa tapi juga menggerus kesejahteraan masyarakat pekerja yang bergantung pada sektor ini.

Pemerintah, dalam niat mulianya untuk melakukan efisiensi, tampaknya masih keliru dalam memahami esensi efisiensi anggaran. Sebagaimana pernah saya nyatakan dalam Kompas.com (13/2/2025), efisiensi bukanlah semata-mata pemotongan anggaran, melainkan kemampuan untuk memaksimalkan hasil layanan publik dengan sumber daya seminimal mungkin. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya: pengurangan anggaran diikuti dengan berkurangnya pelayanan, bukan peningkatan efektivitas.

Paradoks Efisiensi
Ironisnya, efisiensi ini dijalankan di tengah pembesaran struktur kabinet yang secara tidak langsung malah memperlebar belanja negara. Tambahan lembaga dan kementerian baru berbanding terbalik dengan semangat penghematan. Jika pemerintah benar-benar ingin efisien, logikanya bukan pada membatasi aktivitas produktif seperti rapat strategis di hotel, tetapi mereformasi struktur birokrasi dan memangkas pos-pos pengeluaran yang tidak produktif.

Kalau kita analisis lebih dalam, kondisi saat ini membuat semakin banyaknya jumlah pejabat bukan hanya menteri dan wamen yang bertambah, namun juga pejabat di level eselon I, II, dan III. Sebagai contoh: Kementerian HAM yang di kabinet era Joko Widodo ada di level Eselon I pada Kemenkumham, maka dengan naiknya menjadi setara kementerian saat ini, tentu akan membuat bertambahnya jumlah pejabat eselon di Kementerian HAM, belum lagi kalau kita berbicara semakin banyaknya pejabat Kementerian HAM di kantor perwakilan Kementerian HAM di seluruh Provinsi Indonesia.

Mengapa ini penting saya sampaikan? Bayangkan saja dengan komposisi kabinet yang ada saat ini, setiap kementerian koordinator, kementerian, hingga lembaga harus menyusun laporan-laporan semester hingga tahunan yang sifatnya sekadar administratif - yang biasanya dilaksanakan di hotel-hotel mewah. Belum lagi, kalau kita bicara soal penyusunan peraturan-peraturan teknis di level menteri, unit eselon I, hingga output kerja-kerja birokrasi yang selama ini kerap kali dikerjakan di hotel-hotel mewah.

Kondisi ini membuka realitas pahit bahwa industri perhotelan Indonesia belum berdiri kokoh sebagai infrastruktur utama pariwisata. Selama ini hotel-hotel lebih berfungsi sebagai ekstensi dari ruang kerja birokrasi, bukan penopang utama dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Maka wajar, ketika anggaran belanja birokrasi disunat, industri hotel langsung limbung.

Ini menyisakan pertanyaan strategis: apakah selama ini promosi pariwisata benar-benar memberikan nilai tambah ekonomi, atau hanya menjadi saluran belanja birokrasi ? Kalau industri pariwisata benar-benar hidup, maka hotel-hotel tidak semestinya begitu rentan terhadap pengurangan aktivitas birokrasi.

Perlu Kehati-hatian
Menjawab persoalan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini membuka kembali ruang bagi pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran (Tempo, 5/6/2025). Ini adalah sinyal positif yang patut diapresiasi, namun tetap perlu pengaturan teknis yang ketat. Jangan sampai kebijakan ini kembali menjadi lahan pemborosan dengan melanggengkan kegiatan administratif yang output-nya tidak menyentuh masyarakat.

Rapat-rapat di hotel seharusnya diarahkan pada kegiatan strategis, seperti sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah, penguatan layanan publik, atau pelatihan yang berdampak nyata. Dengan begitu, industri perhotelan tetap bisa bergerak, namun tanpa mengorbankan prinsip efisiensi anggaran.

Tahun 2025 semestinya menjadi momen reflektif dan korektif bagi pemerintah dalam menata ulang arah kebijakan fiskal, terutama yang berdampak langsung pada sektor-sektor strategis seperti industri perhotelan. Efisiensi anggaran bukanlah sekadar soal memangkas belanja, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat publik yang maksimal. Praktik efisiensi yang salah kaprah, seperti yang terjadi saat ini, justru menimbulkan efek domino yang memukul ekonomi lokal, memperbesar angka pengangguran, dan memperlemah semangat pemulihan di tengah perlambatan global.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi atas kebijakan efisiensi anggaran dengan pendekatan yang lebih holistik. Pengeluaran yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik harus tetap dipertahankan, termasuk kegiatan-kegiatan penting yang melibatkan pelatihan, koordinasi lintas sektor, atau penyusunan kebijakan yang benar-benar aplikatif dan dilakukan di fasilitas perhotelan yang layak. Ini penting agar sektor perhotelan tidak lagi hanya menjadi "korban" dari efisiensi, tapi justru bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkualitas.

Selain itu, langkah Mendagri yang kembali membuka izin kegiatan rapat di hotel adalah angin segar, namun harus disertai dengan regulasi teknis baik berupa berupa petunjuk teknis hingga surat edaran yang tegas agar tidak membuka ruang pemborosan. Pemerintah pusat maupun daerah perlu menyusun panduan jenis rapat dan kegiatan yang diperbolehkan, berdasarkan urgensi, nilai tambah, dan output kebijakan yang dihasilkan.

Memperbaiki Pariwisata
Namun, ini semua belum cukup. Industri perhotelan dan pariwisata Indonesia harus segera dibebaskan dari ketergantungan tunggal pada serapan belanja birokrasi. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif agar sektor ini bisa tumbuh secara mandiri dan berdaya saing tinggi. Ini mencakup promosi yang terarah, insentif fiskal, peningkatan konektivitas transportasi, hingga penyederhanaan perizinan usaha.

Apalagi, dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2 - 5,8 persen dengan inflasi 1,5 - 3,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp16.500 - Rp16.900 per dolar AS, sementara suku bunga SBN 10 tahun diprediksi antara 6,6 - 7,2 persen. (Badan Kebijakan Fiskal, 2025)

Angka-angka ini tampak optimistis. Tapi di balik proyeksi makroekonomi yang tampaknya menjanjikan, masih membayangi tantangan klasik dalam pengelolaan fiskal: bagaimana mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Jika ingin pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, belanja negara perlu ditingkatkan. Tapi ini tidak akan mungkin tanpa peningkatan penerimaan pajak yang signifikan.

Saya pribadi "agak" pesimis terhadap capaian target-target tersebut apabila efisiensi anggaran masih dipahami secara keliru - sekadar memangkas pengeluaran tanpa mempertimbangkan nilai strategis dan multiplier effect-nya. Bila ini berlanjut, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran semakin nyata, termasuk di sektor perhotelan. Ujungnya adalah penurunan daya beli masyarakat, yang justru akan melemahkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Angka kemiskinan masyarakat Indonesia mengalami kenaikan signifikan menjadi sekitar 195 juta jiwa berdasarkan perhitungan terbaru Bank Dunia. Menanggapi hal itu, pemerintah diminta untuk merumuskan kebijakan sosial dan ekonomi secara lebih aktual dan strategis.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan reformasi struktural terhadap penentuan garis kemiskinan nasional, dengan pendekatan yang lebih mencerminkan biaya hidup aktual dan kebutuhan nonpangan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” kata Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah, kepada Republika, Rabu (11/6/2025).

Shofie menyebut bahwa perluasan perlindungan sosial melalui skema jaminan sosial universal minimum, serta perbaikan manajemen penciptaan lapangan kerja, harus menjadi prioritas pemerintah.

“Program penciptaan lapangan kerja yang menarget sektor padat karya dan industri berbasis lokal perlu didorong lebih serius,” ujarnya.

Selain itu, dukungan terhadap peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan dinilai menjadi kunci untuk mengangkat produktivitas dan daya saing masyarakat miskin.

“Dengan langkah-langkah ini, kebijakan pengentasan kemiskinan akan lebih inklusif, relevan secara global, dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” tegasnya.

Adapun revisi angka kemiskinan Indonesia menurut data terbaru Bank Dunia naik dari sekitar 172 juta menjadi 195 juta jiwa. Shofie menilai lonjakan ini tidak mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi secara tiba-tiba, melainkan akibat perubahan metodologi dalam penetapan garis kemiskinan global.

Sebelumnya, angka 172 juta jiwa dihitung berdasarkan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas sebesar 6,85 dolar AS PPP per hari, berdasarkan siklus International Comparison Program (ICP) tahun 2017. Dalam pembaruan terbarunya, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan baru sebesar 8,29 dolar AS PPP per hari berdasarkan ICP 2021.

“Kenaikan ambang batas ini mencerminkan penyesuaian terhadap perubahan harga global, inflasi, dan standar hidup minimum yang layak,” paparnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metodologi domestik berbasis kebutuhan dasar mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,03 persen, atau sekitar 25,2 juta jiwa. Namun, berdasarkan standar internasional Bank Dunia dengan ambang batas 8,29 dolar AS PPP per hari, sebanyak 195 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin.

“Angka yang sangat jomplang ini menunjukkan adanya 'kemiskinan terselubung' yang tidak tercermin dalam angka resmi, dan dapat menimbulkan bias dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi nasional,” jelasnya.

Karena itu, Shofie menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang lebih relevan dengan konteks global sekaligus responsif terhadap kondisi riil masyarakat.

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pembiayaan hijau (green financing).

Hingga akhir kuartal-I 2025, portofolio pembiayaan berkelanjutan BRI tercatat terus tumbuh dan kini telah mencapai Rp89,9 triliun. Angka tersebut meningkat 8,18 persen secara tahunan, seiring dengan transformasi hijau yang semakin menjadi fokus industri perbankan nasional.

Apabila dirinci, portofolio pembiayaan hijau BRI mencakup beragam sektor strategis, termasuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan senilai Rp61,16 triliun, produk ramah lingkungan Rp7,80 triliun, energi terbarukan Rp6,47 triliun, serta transportasi hijau senilai Rp3,55 triliun, bangunan hijau, dan proyek lingkungan lainnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Secara keseluruhan, BRI telah menjadi bank dengan portofolio sustainable financing terbesar di Indonesia dengan nominal mencapai Rp796 triliun hingga akhir Maret 2025, yang mencakup pembiayaan hijau, pembiayaan UMKM, serta investasi di ESG-based Corporate Bonds. Jumlah tersebut setara dengan 64,16 persen dari total portofolio pembiayaan dan investasi corporate bonds BRI.

Direktur Human Capital & Compliance BRI, A. Solichin Lutfiyanto menjelaskan penyaluran pembiayaan hijau ini menunjukkan keseriusan BRI dalam menjadi agen perubahan menuju ekonomi hijau.

“Keuangan berkelanjutan penting untuk menjembatani kesenjangan dukungan keuangan bagi inisiatif-inisiatif keberlanjutan. BRI menjalankan peran penting dalam menyediakan pembiayaan bagi debitur untuk bertransisi ke praktik-praktik rendah karbon dan berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas solusi pembiayaan hijau,” ujarnya lewat keterangan resmi, Kamis (12/6/2025).

Sebagai bagian dari agenda Environmental, Social, and Governance (ESG), BRI secara konsisten menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang berdampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, serta efisiensi energi. Di sisi lain, BRI juga terus memperkuat tata kelola keberlanjutan di internal perusahaan sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan global akan praktik keuangan yang bertanggung jawab.

Di sisi pendanaan, BRI mencatat total pendanaan wholesale sebesar Rp111,79 triliun pada kuartal-I 2025, dengan 39,66 persen di antaranya berasal dari instrumen berbasis ESG. Komposisi ini mencakup penerbitan Green Bond dalam tiga fase dengan total Rp13,5 triliun, serta sustainability-linked loan senilai USD1 miliar yang menjadi peluncuran pertama di sektor keuangan Asia untuk mendukung peningkatan komposisi pembiayaan mikro.

Sebagai bagian dari strategi adaptif dalam manajemen portofolio, BRI juga menerbitkan inclusivity-based securities seperti Medium Term Notes dan Subordinated Bonds yang dialokasikan untuk UMKM, korporasi ultra mikro, serta individu berpenghasilan rendah. Dengan integrasi prinsip ESG dalam seluruh rantai nilai pembiayaan dan pendanaan, BRI terus memperkuat perannya sebagai bank dengan misi keberlanjutan yang menyeluruh.

“Kami percaya bahwa kontribusi aktif terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan berdampak positif, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga dalam memperkuat resiliensi ekonomi nasional,” kata Solichin.

(Rahmat Fiansyah)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menawarkan 46 proyek kepada para investor lokal dan mancanegara. Nilai dari proyek-proyek tersebut hampir mencapai Rp 200 triliun.

Sebanyak 46 proyek ini masuk ke dalam daftar International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 Project Catalog. Acara ini digelar sebagai ajang diskusi hingga bisnis matching antara berbagai stakeholder lokal hingga asing dari berbagai negara, mulai dari negara kawasan Eropa hingga Timur Tengah.

"Tercatat tadi lebih dari 33 negara yang hadir baik dari kawasan ASEAN tetangga kita, Asia Pasifik mulai dari Tiongkok, Jepang, Korea, termasuk juga negara-negara di Pasifik Australia dan lain sebagainya. Lalu negara-negara Asia Selatan, India, termasuk juga di Timur Tengah, Eropa, bahkan Amerika, Amerika Latin dan Afrika," ujar AHY ditemui di sela-sela acara ICI 2025, Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Proyek-proyek yang berkaitan dengan lima prioritas pembangunan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, infrastruktur untuk ketahanan pangan dan air. Kedua, infrastruktur energi bersih.

Ketiga, konektivitas yang lancar dan merata melalui pembangunan koridor transportasi terpadu, rel kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Keempat, kota yang layak huni dan tangguh. Kelima, transmigrasi yang mendukung masyarakat perbatasan dan keseimbangan regional.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Rachmat Kaimuddin mengatakan, diperkirakan 46 proyek ini secara akumulasi memiliki nilai yang hampir menyentuh Rp 200 triliun. Ia memastikan, proyek tersebut berkaitan dengan dukungan pendanaan swasta lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun joint venture (JV).

"Beberapa waktu terakhir kami mengumpulkan proyek yang kita pikir sudah siap, sudah tersedia untuk diinvestasikan. Totalnya hampir Rp 200 triliun, Rp 190 (triliun) something," ujar Rachmat, ditemui terpisah.

Berdasarkan data yang tertera pada ICI 2025 Project Catalog, tercatat ada 46 proyek yang berasal dari lima kementerian/lembaga (KL). Pertama ada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mengusulkan 9 proyek dengan akumulasi Rp 90,21 triliun. Lalu ada Kementerian Perhubungan dengan usulan 5 proyek.

Ketiga, ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sejumlah 24 proyek. Keempat, ada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sejumlah 4 proyek. Kelima, ada PT MRT Jakarta dengan 4 proyek.

Berikut daftar proyek yang ditawarkan ke investor:

Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur nilai investasi/capex US$ 115,16 juta
2. Tol Gilimanuk-Mengwi nilai investasi Rp 25,4 triliun
3. Tol Pejagan-Cilacap nilai Rp 27,59 triliun
4. Tol Sentul Selatan-Karawang nilai Rp 34,75 triliun
5. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Way Sekampung 5,4 megawatt (MW) nilai investasi/capex US$ 7,25 juta
6. PLTM Bendungan Tapin 3,32 MW nilai investasi/capex US$ 5 juta
7. PLTM Bendungan Leuwikeris 7,4 MW nilai investasi/capex US$ 16 juta
8. PLTM Bendungan Cipanas 3,0 MW nilai investasi/capex US$ 4,81 juta
9. PLTM Bendungan Karalloe 4,32 MW nilai investasi/capex US$ 7,94 juta

Kementerian Perhubungan
10. Potensi Pengembangan Feeder MRT Jakarta 22,6 km total capex US$ 1,25 miliar
11. Potensi Pengembangan Akses Jalur Kereta Api Pelabuhan Patimban total capex US$ 771 juta
12. Proyek Bandara Singkawang total capex US$ 52,5 juta
13. Konstruksi Transit Oriented Development (TOD) Terminal Tipe A Poris Plawad total capex US$ 106,1 juta
14. Potensi Pengembangan Terminal Purbaya total capex US$ 111,6 juta

Kementerian PKP
15. Karawaci City nilai investasi/capex US$ 78,76 juta
16. Pasir Gadung Sky Village nilai investasi/capex US$ 45,25 juta
17. Maja Green Living nilai investasi/capex US$ 5,61 juta
18. Revalitasisasi Rusun Pasar Jumat menjadi Transit Oriented Development (TOD) Lebak Bulus total capex US$ 56 juta
19. Blok K Pulo Gebang total capex US$ 92,7 juta
20. Revitalisasi Apartemen Klender total capex US$ 337,7 juta
21. TOD di Jurang Mangu total capex US$ 61,5 juta
22. TOD di Sudimara total capex US$ 28,9 juta
23. Hunian Vertikal Samesta Alonia Jakarta Utara total capex US$ 12,3 juta
24. Renovasi Hunian Vertikal Kemayoran Blok A8 total capex US$ 21,6 juta
25. Hunian Vertikal Samesta Jonggol Bogor total capex US$ 96,72 juta
26. Hunian Vertikal Samesta Taroda dekat Makassar, total capex US$ 118,61 juta
27. Kota Mandiri Berkala di Medan, total capex US$ 114,05 juta
28. Hunian Vertikal Cengkareng A8 total investment/capex US$ 89,09 juta
29. Hunian Vertikal Samesta Casanamora di Medan, total capex US$ 81,33 juta
30. Kawasan Mixed Use SImprug di Jakarta Selatan, total investment/capex US$ 24,45 juta
31. Hunian Vertikal Samesta Green View di Palembang, total capex US$ 155,56 juta
32. Hunian Vertikal Samesta Parayasa di Parung Panjang, total investment/capex US$ 303,45 juta
33. Renovasi Hunian Vertikal Kebon Kacang total investment/capex US$ 110,59 juta
34. Renovasi Hunian Vertikal Tanah Abang total investment/capex US$ 86,02 juta
35. Revitalisasi Perumahan Ilir Barat Palembang total investment/capex US$ 379,72 juta
36. Hunian Vertikal Samesta Driyorejo di Gresik, total investment/capex US$ 485,05 juta
37. Kawasan Mixed Use Kembangan di Jakarta Barat total investment/capex US$ 73,11 juta
38. Kawasan Perumahan Terintegrasi Maja di Banten total investment/capex US$ 376,6 juta

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
39. Proyek Peningkatan Penyediaan Air Minum Kota Denpasar total investment/capex sekitar US$ 75 juta
40. Pengembangan RSUD Wangaya total investment/capex sekitar US$ 37 juta
41. Jaringan Distribusi Gas Rumah Tangga di Kota Palembang total investment/capex sekitar US$ 135 juta
42. Sistem Penyediaan Air Minum Kemitraan Publik-Swasta Kabupaten Karo total investment/capex sekitar US$ 12 juta

PT MRT Jakarta
43. Pengembangan XGL Kawasan Mixed Use Kota Tua total investment/capex sekitar US$ 36 juta
44. Combine Building LMAN Glodok Boutique Hotel total investment/capex sekitar US$ 2,15 juta
45. Lebak Bulus Integrated Development Mixed Use and Park & Ride total investment/capex sekitar US$ 30 juta
46. Blok M Terminal Mixed Use Project total investment/capex sekitar US$ 176 juta

Komisi XI DPR akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait skema pembagian risiko atau co-payment dalam asuransi kesehatan. Skema ini membuat pemegang polis ikut menanggung minimal 10 persen dari total biaya perawatan.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pihaknya belum pernah diajak membahas skema co-payment seperti yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2025.

"Soal co-payment belum pernah sebelumnya dibicarakan dengan Komisi XI. Saya nanti akan mengajak pimpinan yang lain mengagendakan rapat dengan OJK untuk mengetahui dasar, alasan, dan argumentasi, kenapa OJK merencanakan ini," katanya ditemui di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Misbakhun mengatakan dalam perjanjian pembelian polis seharusnya sudah cukup memuat hubungan bilateral antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Sehingga tidak perlu lagi diterbitkan aturan soal co-payment oleh OJK.

"Seharusnya itu cukup memadai untuk kemudian tidak terbit aturan co-payment. Polis itu kan hubungan bisnis bilateral antara pemegang polisi dengan perusahaan asuransi," katanya.

Ia memang mendengar bahwa pembayaran klaim asuransi kesehatan membengkak sehingga menekan kesehatan industri asuransi. DPR katanya juga ingin menanyakan kenapa hal tersebut terjadi.

Namun, ia mengingatkan jangan sampai skema co-payment justru menurunkan kepercayaan publik kepada perusahaan asuransi.

"Jangan sampai ini memberikan tekanan balik terhadap industri tentang kepercayaan, industri saat ini sedang kita upayakan membangun kembali kepercayaan konsumen," katanya.

OJK mewajibkan asuransi kesehatan menerapkan co-payment di mana pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling sedikit menanggung sebesar 10 persen dari total pengajuan klaim.

Kewajiban itu dituangkan dalam Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan yang diteken Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono pada 19 Mei lalu.

Lewat keterangan resmi di situsnya, OJK mengatakan tujuan pengaturan copayment adalah mencegah moral hazard dan mengurangi penggunaan layanan kesehatan oleh peserta secara berlebihan (overutilitas).

"Diharapkan pemegang polis, tertanggung atau peserta menjadi lebih bijaksana dan prudent dalam menggunakan asuransi kesehatan. Dengan adanya copayment ini juga diharapkan premi menjadi lebih ekonomis," kata OJK, dikutip Kamis (5/6).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menjelaskan adanya jabatan lowong di posisi direktur keuangan usai Adityo Kusumo ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Kamis (12/6/2025), Corporate Secretary WIKA Ngatemin menjelaskan Adityo Kusumo tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi Wijaya Karya dikarenakan adanya larangan memangku rangkap jabatan sebagai Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain sejak 10 Juni 2025.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan Bab VI Pasal 67 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 11 ayat (24) huruf f dan ayat (28) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka saat ini posisi Direktur Keuangan menjadi jabatan lowong," jelasnya.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (20) huruf b dan c Anggaran Dasar Perseroan, yang intinya menyatakan apabila suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut paling lambat 90 hari sejak terjadinya lowongan jabatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (20) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris WIKA telah menunjuk Direktur Utama Agung Budi Waskito sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Keuangan sampai dengan diselenggarakannya RUPS untuk menetapkan pengganti.

Sebelumnya, BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID resmi menyetujui perubahan susunan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (10/6/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis.com, pemegang saham memutuskan untuk mengganti tiga direktur serta menambah tiga kursi jabatan baru dalam jajaran direksi.

Secara terperinci, Aditya Kusumo ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Investasi, menggantikan Akhmad Fazri. Sementara itu, Kuswantoro Pranabudi dipercaya menjabat sebagai Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha, menggantikan Dilo Seno Widagdo. Adapun posisi Direktur Manajemen Risiko dan HSE kini diisi oleh Firman Santyabudi, menggantikan Nur Hidayat Udin.

Selain penggantian, RUPST juga memutuskan penambahan tiga posisi baru dalam struktur direksi. Tedy Badrujaman diangkat sebagai Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral, sementara Pambudi Sunarsihanto menjabat sebagai Direktur Transformasi Korporasi dan Human Capital Management. Terakhir, Budi Santoso ditunjuk menjadi Direktur Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Mineral.

Diperkirakan IHSG bergerak sideways pada kisaran level 7.170 sampai 7.270

Jakarta (ANTARA) - Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak menguat pada perdagangan Kamis (12/06), seiring dengan negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China telah mendekati kesepakatan.

"Diperkirakan IHSG bergerak sideways pada kisaran level 7.170 sampai 7.270," ujar Ratna di Jakarta, Kamis.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dengan China. Trump mengatakan AS akan mendapatkan akses ke mineral tanah jarang dan magnet dari China, sementara mahasiswa China akan diizinkan untuk menggunakan perguruan tinggi AS.

Tarif AS akan berjumlah 55 persen untuk barang-barang China, sementara bea masuk China untuk barang-barang AS akan sebesar 10 persen.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan bahwa pakta terbaru akan dirilis ke publik. Saat ini fokus utamanya yaitu apakah China akan melakukan pengiriman kembali mengenai mineral tanah jarang yang mereka miliki agar Trump membukakan akses tersebut ke China.

Di sisi lain, kesepakatan tersebut masih bisa dibatalkan yang membuat ketidakpastian tetap masih ada namun berkurang. Dari pihak China, Kepala Negosiator Perdagangan China Li Chenggang hanya mengatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dapat mendukung kembali munculnya kepercayaan.

Sementara itu, data inflasi AS periode Mei 2025 tercatat sebesar 2,4 persen year on year (yoy) dari sebelumnya 2,3 persen (yoy) di April 2025, namun lebih rendah dari perkiraan 2,5 persen (yoy).

Data itu membuat peluang penurunan suku bunga bank sentral AS The Fed pada September 2025 meningkat.

Bank Dunia secara tajam memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global karena ketidakpastian perdagangan sebagai faktor utama. Bank Dunia memperkirakan ekonomi global hanya akan tumbuh sebesar 2,3 persen pada 2025, dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,7 persen.

Dari kawasan Eropa, Inggris (12/6) akan merilis data GDP bulan April 2025 yang diperkirakan minus 0,1 persen month to month (mtm) dari sebelumnya 0,2 persen (mtm) di Maret 2025.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) akan merilis data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang diperkirakan masih akan berada di level optimis. sebesar 122,2 pada Meri 2025 dari sebelumnya 121,7 di April 2025.

Pada perdagangan Rabu (11/6), bursa saham Eropa mayoritas bergerak melemah, diantaranya indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,13 persen, Euro Stoxx 50 melemah 0,37 persen, indeks DAX Jerman turun 0,16 persen, dan index CAC Prancis turun 0,36 persen.

Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street ditutup beragam pada perdagangan Rabu (11/6), dengan mayoritas melemah di tengah pembicaraan dagang AS-China serta data inflasi AS.

Indeks S&P 500 melemah 0,27 persen dan ditutup di level 6.022,24, Nasdaq Composite melemah 0,5 persen ke 19.615,88. Dow Jones Industrial Average nyaris tak berubah atau turun hanya 1,1 poin dan ditutup di 42.865,77.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon ingin Pelabuhan Cirebon jadi gerbang impor maupun ekspor.

Harapan ini bukan hanya untuk efisiensi logistik, tetapi juga sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning yang selama ini dinilai tertinggal.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, berharap kehadiran pelabuhan yang aktif dan efisien. Bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Selama ini pelaku usaha di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya masih harus menggunakan pelabuhan di Jakarta atau Semarang untuk ekspor dan impor. Hal ini jelas menambah beban biaya logistik yang cukup tinggi," ucap Imron saat ditemui di kantor bupati, Selasa (11/6/2025).

Menurutnya, kondisi ini juga turut memengaruhi ketimpangan pembangunan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning) jika dibandingkan dengan wilayah Priangan yang mencakup Bandung dan sekitarnya.

Ketimpangan itu tercermin dari rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan, dan jumlah pengangguran yang belum tertangani optimal.

"Kalau kegiatan ekspor-impor bisa dilakukan di Cirebon, tentu akan menarik investor datang. Itu akan membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat," kata Imron.

Imron menyebut, Pelabuhan Cirebon memiliki posisi strategis karena terletak di pesisir utara Jawa yang dekat dengan kawasan industri di sepanjang jalur pantai utara (pantura).

Akses darat menuju pelabuhan ini pun terhubung baik melalui jalan nasional, jalur kereta api, bahkan didukung keberadaan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka.

"Dengan segala potensi infrastruktur yang dimiliki, mestinya Pelabuhan Cirebon bisa menjadi pusat perdagangan, seperti masa kejayaannya di masa lalu. Ini momentum yang harus kita dorong," tegasnya.

Andalan Distribusi Bahan Baku

Saat ini, Pelabuhan Cirebon sudah menjadi tulang punggung distribusi bahan baku curah kering seperti klinker, semen, dan pakan ternak untuk industri di Jawa Barat dan sekitarnya.

Namun, perannya masih sebatas pelabuhan pengumpan (feeder port), belum sampai pada skala pelabuhan ekspor-impor.

Pengusaha lokal, Sunoto, menyebut Pelabuhan Cirebon sebagai simpul penting dalam rantai pasok industri. Lokasinya yang strategis memudahkan distribusi ke kawasan industri di Jawa Tengah hingga Jakarta.

"Kalau pelabuhan ini dimaksimalkan, beban jalan raya dari Cirebon ke Jakarta bisa berkurang. Kita juga bisa menghemat banyak kerugian akibat kerusakan jalan yang setiap tahun terus membengkak karena dilintasi truk pengangkut bahan baku," kata Sunoto.

Dia menekankan perlunya peningkatan infrastruktur pelabuhan agar kapasitas bongkar muat bisa mengikuti permintaan yang terus tumbuh.

Beberapa hal yang menurutnya krusial adalah ketersediaan alat berat bongkar muat, perbaikan manajemen antrean kapal, serta penyediaan fasilitas kontainer ekspor.

"Pelabuhan Cirebon belum punya kontainer untuk ekspor. Ini seharusnya jadi prioritas. Kalau fasilitasnya ada, pengusaha dari wilayah Ciayumajakuning dan sebagian Jawa Tengah bisa memanfaatkannya," ucapnya.

Meski potensinya besar, realisasi Pelabuhan Cirebon sebagai gerbang ekspor-impor nasional membutuhkan intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan dan Pelindo sebagai operator pelabuhan.

Bupati Imron berharap ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan pengembangan pelabuhan ini.

Menurutnya, selama Pelabuhan Cirebon hanya berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan, maka daya saing wilayah masih akan tertinggal dari daerah lain.

"Kita butuh dukungan pusat. Kalau pelabuhan ini dimodernisasi, diberi status pelabuhan utama, dampaknya akan besar bagi seluruh wilayah timur Jawa Barat. Dan tidak kalah penting, ini bisa jadi solusi mengurangi beban Tanjung Priok yang sudah terlalu padat," ujar Imron.

Bisnis.com, BALI - Di balik setiap langkah aman di area tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), ada tim yang selalu siap siaga: Tim Tanggap Darurat. Mereka bukan sekadar ahli evakuasi atau pemadam kebakaran mereka adalah rekan kerja yang sigap membantu saat dibutuhkan. Bagi mereka, keselamatan bukan hanya soal prosedur, tapi juga soal kepedulian dan wujud nyata dari empati serta rasa saling menjaga.

Dibentuk Sejak Awal Berdiri Hingga Kini

Sejak berdiri tahun 2016, AMMAN telah membentuk Tim Tanggap Darurat, yang dikenal juga sebagai Fire Emergency Services (FES). Peran tim FES bukan hanya merespons insiden, tapi juga hadir secara proaktif di pekerjaan berisiko tinggi, untuk meningkatkan pengawasan dan mempercepat waktu tanggap.

Kehadiran FES memberikan dampak besar bagi keselamatan kerja di internal perusahaan. Tugas utama mereka mencakup empat tahap: pencegahan, kesiapan, respons, dan pemulihan. Artinya, mereka aktif menciptakan tempat kerja yang aman sejak sebelum risiko muncul.

Lalu, apa yang dilakukan tim FES saat tidak ada kondisi darurat? Justru saat itulah mereka paling sibuk. Mulai dari standby rescue di proyek-proyek berisiko tinggi, pelatihan rutin, baik formal, sertifikasi, latihan shift, hingga simulasi bulanan yang melibatkan seluruh area kerja. Mereka juga memberikan pelatihan kedaruratan kepada karyawan AMMAN dan masyarakat sekitar.

Tim ini terdiri dari puluhan orang terlatih yang bekerja dalam tiga shift, tersebar di delapan fire station di seluruh site Batu Hijau. Dengan struktur ini, kesiapsiagaan dan respons cepat bisa terjaga di setiap sudut operasi tambang.

Dari Tambang hingga Misi Kemanusiaan Nasional

Komitmen tim FES AMMAN tidak hanya terbatas pada area kerja perusahaan. Saat bencana datang, mereka tak ragu turun tangan, baik di sekitar wilayah operasional, hingga ke pelosok negeri yang terdampak musibah.

Di tingkat lokal dan regional, mereka kerap membantu pemadaman kebakaran, menurunkan tim penyelam untuk pencarian orang tenggelam, hingga mengirim bantuan saat banjir dan gempa melanda.

Skala kontribusi mereka bahkan mencapai tingkat nasional. Dalam Gempa Lombok tahun 2018, tim FES AMMAN berhasil mengevakuasi korban yang terjebak dua hari di bawah reruntuhan. Mereka juga tergabung dalam tim tanggap darurat Kementerian ESDM saat gempa dan tsunami Palu tahun 2018, serta turut membantu saat banjir Bima (2021) dan Gempa Cianjur (2022).

Dalam memberikan bantuan kemanusiaan, tim FES AMMAN selalu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap penanganan bencana menjadi efektif dan efisien, sesuai dengan arahan dan kebutuhan di lapangan.

Keberadaan dan kinerja tim FES AMMAN adalah bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan dan keamanan pekerja serta fasilitas, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, di mana setiap individu dapat berkarya dengan rasa tenang, mengetahui bahwa ada tim yang selalu siap sedia untuk melindungi mereka.

Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Hikmah & Kajian Publik (LHKP) PP Muhammadiyah mendesak pemerintah mencabut seluruh izin pertambangan di pulau kecil karena dinilai lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya.

Anggota Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Parid Ridwanuddin menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mencabut izin 4 korporasi tambang yang ada di Raja Ampat Papua Barat Daya. Namun, ratusan perusahaan tambang yang ada di pulau kecil Indonesia harus dievaluasi izinnya.

Berdasarkan data resmi Yayasan Auriga Nusantara (2025), ada 303 perusahaan tambang yang tersebar di 214 pulau kecil dengan luas total 390.000 hektare.

"Jika pemerintah berhenti di pencabutan empat izin usaha pertambangan di Raja Ampat, tetapi membiarkan izin usaha pertambangan di pulau kecil lain di Indonesia, maka ini melanggar peraturan perundangan," tuturnya di Jakarta, Rabu (11/6).

Parid menegaskan jika pemerintah ingin membuat perusahaan tambang menjadi tertib, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil harus dijalankan tanpa pandang bulu.

"Artinya, jika pemerintah ingin melakukan penegakan hukum berdasarkan UU tersebut, maka seluruh izin pertambangan di pulau kecil seharusnya dievaluasi dan dicabut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” katanya.

Senada, Ketua Bidang Politik Sumber Daya Alam (SDA) LHKP PP Muhammadiyah Wahyu Perdana yang berpandangan bahwa pencabutan empat IUP oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak boleh digunakan pemerintah untuk memberi kesempatan kepada perusahaan tambang nikel agar memenuhi persyaratan administratif pertambangan, lalu dibuka kembali izin baru.

"Jika pertambangan di pulau-pulau kecil, tidak dihentikan, ini akan menjadi bomwaktu ekologis dan juga sosial ekonomi yang akan meledak kapan saja," ujarnya.

Dia menilai bahwa pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia memiliki kerentanan yang sangat tinggi, sehingga pertambangan jenis apapun seharusnya tidak boleh diberikan izin untuk menggarap pulau kecil.

"PP Muhammadiyah menggarisbawahi keadilan ekologis sebagai satu keniscayaan yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk di pulau-pulau kecil,” tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini diprediksi melemah. Pada perdagangan Rabu (11/6/2025), IHSG ditutup turun sebesar 8,28 poin (0,11%) ke level 7.222,4.

Sementara itu, pasar saham Asia-Pasifik bergerak variatif pada Kamis pagi (12/6/2025), menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut kesepakatan dagang antara AS dan China telah ‘selesai’.

Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Rabu (11/6/2025). Hal itu seiring investor mencermati perkembangan negosiasi dagang Amerika Serikat (AS) dan China, serta data inflasi AS terbaru.

Dengan melihat situasi dan sentimen yang ada, para analis merekomendasikan beberapa saham pilihan untuk trading hari ini dan target harganya. Dimulai dari Mandiri Sekuritas yang memberikan beberapa saham pilihan, yaitu:

1.BTPS

- Rekomendasi: Buy

- Harga penutupan: 1.330

- Target harga: 1.360

- Stop loss/Reversal: 1.310

- Support: 1.310

- Resistance: 1.360

2.ARTO

- Rekomendasi: Buy

- Harga penutupan: 1.820

- Target harga: 1.860

- Stop loss/Reversal: 1.800

- Support: 1.800

- Resistance: 1.860

3.CNMA

- Rekomendasi: Buy

- Harga penutupan: 156

- Target harga: 160

- Stop loss/Reversal: 154

- Support: 154

- Resistance: 160

Sedangkan BNI Sekuritas merekomendasikan enam saham pilihan, yaitu:

1. BKSL

- Spec Buy dengan area beli di 114-115

- Cutloss di bawah 111

- Target dekat di 117-122

2. WIFI

- Spec Buy dengan area beli di 2.120-2.140

- Cutloss di bawah 2.080

- Target dekat di 2.180-2.220

3. ELSA

- Spec Buy dengan area beli di 470-476

- Cutloss di bawah 466

- Target dekat di 484-490

4. MEDC

- Buy on Weakness dengan area beli di 1.260-1.280

- Cutloss di bawah 1.245

- Target dekat di 1.300-1.320.

5. PGEO

- Spec Buy dengan area beli di 1.335-1.355

- Cutloss di bawah 1.320

- Target dekat di 1.385-1.415

6. RATU

- Buy on Weakness dengan area beli di 6.725-6.800

- Cutloss di bawah 6.700

- Target dekat di 7.075-7.300

Sementara itu, MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham pilihan, yaitu:

1.ADMR - Buy on Weakness

- ADMR menguat 1,49% ke 1.025 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi ADMR sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [iii], sehingga ADMR rawan berbalik arah.

- Buy on Weakness: 975-1.000

- Target Price: 1.120, 1.160

- Stoploss: below 930

2.GOTO - Spec Buy

- GOTO menguat 3,03% ke 68 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Kami perkirakan, posisi GOTO saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c], sehingga masih terdapat peluang penguatan pada GOTO.

- Spec Buy: 63-66

- Target Price: 70, 74

- Stoploss: below 61

3.ICBP - Buy on Weakness

- ICBP menguat 0,47% ke 10.700 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi ICBP saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (B), sehingga ICBP masih rawan berbalik arah.

- Buy on Weakness: 9.900-10.325

- Target Price: 10,975, 11.600

- Stoploss: below 9.700

4.TKIM - Buy on Weakness

- TKIM menguat 2,82% ke 6.375 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Kami perkirakan, posisi TKIM saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v], sehingga TKIM masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

- Buy on Weakness: 6.000-6.225

- Target Price: 6.475, 6.700

- Stoploss: below 5.925

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Pelajari Dunia Investasi di Kanal Wealth

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News